RABU,01 MEI 2013 | 04:49 WIB

ENGLISH EDITION MAJALAH TEMPO KORAN TEMPO TRAVELOUNGE PHOTO STOCK PDAT JURNALISME PUBLIK FORUM BLOG Properti

Bisnis Bola Gaya! Dunia Metro Politik Olahraga Otomotif Seleb! Tekno Travel Foto Grafis Video Indeks

HomePolitikPolitik

Kamis, 18 April 2013 | 14:00 WIB

SBY Optimistis Ada Solusi Soal Bendera Aceh

Pawai bendera bulan bintang di Banda Aceh, Senin (1/4). Masyarakat menilai bendera Gerakan Aceh Merdeka dulunya, telah menjadi bendera Provinsi Aceh, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. TEMPO/Adi Warsidi

Foto Terkait

Sewindu Tsunami Aceh, Warga Berdoa untuk Para Korban

Topik

• #Aceh Pasca-tsunami

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono optimistis ada jalan keluar atas masalah Bendera Aceh. "Masalah ini bukan hal pelik yang membuat kita menghadapi jalan buntu di ujungnya," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa, saat dihubungi Tempo, Kamis, 18 April 2013.

Menurut Daniel, Presiden SBY yakin solusi yang nanti ditemukan bakal menghindarkan situasi Aceh seperti sebelum disepakatinya Perjanjian Helsinki. "Tidak seorang pun (bisa) mengambil manfaat karena percekcokan yang tidak signifikan," ujar Daniel.

Daniel mengatakan, Presiden mendorong semua pihak agar mengambil hikmah dari setiap sejarah yang ada. "Ia (SBY) juga meminta agar perspektif politik baru yang lebih memberi ruang bagi kemajuan bersama menjadi fondasi yang memperkuat hubungan Jakarta dan daerah serta meneguhkan komitmen kita sebagai bangsa yang bersatu."

Menurut dia, hari-hari yang paling sulit telah dilalui oleh pemerintah pusat dan Aceh. "Ini saatnya untuk memastikan bahwa setiap orang menjadikan dirinya bagian dari usaha besar untuk memajukan Aceh dan republik," kata Daniel.

Kemarin, Gubernur Aceh Zaini Abdullah menemui Presiden SBY di kompleks Istana Negara, Jakarta. Pertemuan ini berkaitan dengan masalah qanun (peraturan daerah) tentang bendera dan lambang Aceh.

Dalam pertemuan itu, menurut Zaini, SBY meminta klarifikasi ihwal qanun bendera dan lambang Aceh. "Kami telah memberikan jawaban persis seperti komunikasi di antara pihak pemerintah Aceh dan DPRA dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dan juga dengan Menko Polhukam kemarin dulu," kata Zaini.

Prinsipnya, ia menambahkan, jawaban pemerintah Aceh masih sama lantaran menginginkan adanya sebuah solusi yang serupa dengan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah Aceh bersepakat untuk cooling down terlebih dulu dalam menanggapi persoalan bendera ini. "(Cooling down) sampai dapat solusinya," ujar Zaini.

PRIHANDOKO