GMNI Aceh Tengah Gelar Kaderisasi Tingkat Dasar

suaraleuserantara May 25, 2013 

Kaderisasi GMNI di Aceh Tengah.(Foto: Suara Leuser Antara)

TAKENGEN |SuaraLeuserAntara|: Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Aceh Tengah gelar kaderisasi tingkat dasar, bagi mahasiswa di Posko Merah Putih, Kemili, Takengen, Sabtu (25/5/2013).
Aramiko yang juga sebagai pengurus GMNI menyebutkan, kegiatan pengkaderan tingkat dasar ini di ikuti oleh 60 mahasiswa dari sejumlah kampus di Aceh Tengah.” Mereka ada dari UGP, STAI, STIKES, STIHMAT dan Alwasliyah ,” terangnya.
” Acara ini sengaja kita gelar untuk memupuk semangat kebangsaan generasi muda yang kian pudar, apalagi di Aceh yang saat ini lagi eforia dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada ketidak setiaan terhadap negara “, ujar Aramiko.
Aramiko juga menegaskan bahwa, GMNI adalah organisasi pengkaderan bukan organisasi masa.  Hal ini sangat penting untuk mempertimbangkan kualitas kader daripada kuantitas. Hadir sebagai narasumber, Zulfan Diara Gayo, Edi Linting, Yunadi HR dan Aramiko dan mereka ini adalah bagian dari tokoh pemuda dan aktivis Aceh Tengah.
Kader-kader GMNI kedepan diharapkan mampu memberikan warna pergerakan mahasiswa di dataran tinggi Gayo dan wilayah ALA, pemikiran-pemikiran yang konstruktif bagi Bangsa dan Negara akan senantiasa didedikasikan untuk Indonesia . “ Kita sangat merindukan tokoh-tokoh pendiri bangsa ,” tegas Aramiko.
Acara pengkaderan tersebut dimulai pada pukul 09:00 – 18:00 WIB dan adapun materi yang diberikan pada acara pengkaderan tersebut diantaranya, keorganisasian, sejarah GMNI, sejarah politik Indonesia, wawasan kebangsaan dan nasionalisme serta sejarah kebudayaan Indonesia.(izq)
 

Perundingan Bendera Aceh Diperpanjang

Perundingan Bendera Aceh Diperpanjang

Jakarta – Pembahasan persoalan bendera Aceh antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh diperpanjang menjadi 90 hari, karena sejauh ini belum ada titik temu.

Perundingan lanjutan tim Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Aceh di Bogor, Jawa Barat, yang berakhir Kamis (23/05) kemarin, belum membuahkan hasil, kecuali memperpanjang waktu pembicaraan menjadi 90 hari.

“Kita perpanjang sampai 90 hari kedepan, kira-kira sampai bulan Juli. Jangan buru-burulah, karena ini perlu waktu,” kata ketua tim pemerintah pusat, yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Jumat (24/05) siang.

Sebelumnya, kedua pihak sepakat membahas persoalan bendera Aceh ini dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari, yang menurut pemerintah Aceh, akan berakhir pada akhir Mei ini.

Dalam pertemuan di Bogor, menurut Djohermansyah, pemerintah pusat meminta bendera Aceh itu diubah sedikit agar tidak mirip bendera GAM. .

“Tolonglah diberikan perbaikan, atau penyempurnaan. Misalnya (dihilangkan) garis hitamnya atau (perubahan) warna atau ada penambahan-penambahan bintangnya, misalnya,” ungkap Djohermansyah.

Usai pertemuan di Bogor, Mendagri Gamawan Fauzi bertemu kembali dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Wali Nangroe Malek Mahmud, serta Ketua DPR Aceh, Hasbi Abdullah, pada Kamis malam di Jakarta.

Menurut Djohermansyah, pertemuan lanjutan akan digelar pada Juni nanti.

“Kita perpanjang sampai 90 hari kedepan, kira-kira sampai bulan Juli. Jangan buru-burulah, karena ini perlu waktu”.

Tolak perpanjangan

Menanggapi usulan tim Kemendagri agar bendera Aceh itu diubah sedikit gambarnya, Pemerintah Aceh sejauh ini tetap menolaknya.

“Masukan pemerintah pusat (agar bendera Aceh diubah sedikit) boleh-boleh saja, tetapi pemerintah Aceh tetap berpegang bahwa bendera yang dihasilkan persetujuan Gubernur dan DPR Aceh itu sudah sesuai prosedur,” kata Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian, saat dihubungi BBC Indonesia pada Jumat (24/05) siang.

Edrian juga mempertanyakan perpanjangan waktu menjadi 90 hari untuk proses klarifikasi Kemendagri terhadap qanun bendera Aceh, yang menurutnya, sudah berakhir dalam waktu 60 hari.

“Kita tidak memberi ruang untuk memperpanjang waktu (klarifikasi), karena kalau diperpanjang, maka kita dianggap melanggar UU (pemerintahan daerah),” kata Edrian.

Menurutnya, jika waktu 60 hari itu berakhir pada akhir Mei ini, maka perda tentang bendera dan simbol Aceh itu “sudah punya kekuatan hukum tetap”.

Walaupun demikian, masih menurut Edrian, pihaknya akhirnya menyetujui persoalan bendera ini diserahkan langsung kepada Mendagri, Gubernur Aceh, Wali Nangroe Aceh serta Ketua DPR Aceh untuk diselesaikan.

Harga mati?

Ditanya apakah Pemerintah Aceh akan bersikukuh mempertahankan isi qanun tentang bendera Aceh, Edrian mengatakan: “Ini bukan persoalan harga mati, tapi haruslah dihargai setiap produk yang sudah disepakati legislatif dan eksekutuif daerah”.

Dia mengharapkan pemerintah pusat “menghargai produk hukum sesuai prosedur yang berlaku”.

Edrian mengkhawatirkan, kalau pemerintah pusat tidak mengubah sikapnya, akan menyebabkan “hubungan tidak harmonis antara daerah dan pusat, yang menyebabkan terjadinya gangguan.”

Sejak disetujui DPR Aceh dan disahkan Pemerintah Aceh Maret lalu, peraturan daerah tentang bendera Aceh ini ditolak oleh pemerintah pusat.

Bendera itu dianggap identik dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka, sehingga harus diubah.

Pemerintah Aceh serta DPR Aceh menolaknya, dan menganggap persoalan separatis sudah selesai semenjak ada kesepakatan damai di Helsinki, 2005 lalu.

“Masukan pemerintah pusat (agar bendera Aceh diubah sedikit) boleh-boleh saja, tetapi pemerintah Aceh tetap berpegang bahwa bendera yang dihasilkan persetujuan Gubernur dan DPR Aceh itu sudah sesuai prosedur.”

Sumber: BBC

 

Saturday, May 25th, 2013 | Oleh Lintas Gayo

Rapat Pra PORA Ricuh, Pengurus KONI ‘Walk Out’

Rapat Pra PORA.(Lintas Gayo | Zan.KG)

Takengen|Lintas Gayo – Rapat Pengurus KONI Aceh Tengah dengan para Pengurus Cabang Olahraga berakhir ricuh dan diwarnai walk out para pengurus KONUI setempat. Rapat yang dilakukan di Aula Disbudparpora Aceh Tengah Sabtu (25/5/2013) itu seharusnya membicarakan kesiapan berbagai cabang olahraga jelang Pra Pekan Olahraga Aceh (PORA).
Kericuhan tersebut berawal dari protes sejumlah Pengcab Olahraga yang memperotes kepengurusan KONI Aceh Tengah yang tidak pernah aktif. Dimana, keberadaan kepengurusan KONI Aceh Tengah yang di hadiri Bardan Sahidi dan Hardi Silirihmara tidak dianggap oleh hampir sebagian dari Pengcab olah raga.
Suasana yang ricuh tersebut membuat peserta rapat tidak lagi membicarakan persiapan PRA PORA tetapi kepengurusan KONI Aceh Tengah  yang selama ini mati suri sehingga pengurus KONI Aceh Tengah tersebut angkat kaki meninggalkan ruang rapat di Aula Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah tersebut.
Mahdi, Ketua PBSI Aceh Tengah mengungkapkan, kepengurusan KONI Priode 2010 – 2014 tersebut tidak akitf dalam pengurusan kepengurusan seingga terkesan mati, KONI Aceh Tengah hasil Musorkab 2009 tersebut tidak pernah dilantik dan banyak yang mengundurkan diri sebab terlibat dalam jabatan pejabat publik termasuk Ketua Umum Drs. Amir Hamzah, MM.
Pengurus KONI Aceh biro Organisasi Maulisman yang dikonfirmasi Lintas Gayo via telepon selular mengusulkan untuk mengadakan Muslub apabila sudah memenuhi syarat dan kekentuan sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari, apalagi menghadapi PORA Aceh Timur.
“Menyangkut Pra PORA pengurus Cabang yang ada di Aceh Tengah cukup mengkonsultasikan ke pengurus Provinsi masing-masing,” ungkap Maulisman.
Rapat yang digagas oleh pengurus KONI tersebut tidak menemukan hasil, sehingga para peserta dari utusan masing-masing cabang olahraga mengadakan rapat kembali sehingga menemukan hasil dengan dituangkanya dalam bentuk berita acara yang di tanda tangani oleh 15 Pengurus Cabang olahraga yang hadir.

Berita acara dan absensi perserta.(Lintas Gayo | Zan.KG)

Adapun Hasil kesepakatan tersebut yakni: mengumpulkan Rencana Anggaran belanja untuk 2013 masing-masing cabang olahraga paling labat diserahkan pada 1 Juni 2013 kepada orang yang telah ditunjuk dan diteruskan kepada Pemerintah Daerah Aceh Tengah
Kemudian, merumuskan kembali KONI Aceh Tengah kedepanya pada Sabtu, Juni 2013 di Aula Dibudparpora Aceh Tengah pada jam 14.00 WIB sampai dengan selesai.
Pengurus Perbasi Aceh Tengah Eliyadi,SE mengharapkan hasil rapat yang tertuang dalam berita acara menyangkut anggaran tersebut dapat secepatnya terlaksana mengingat ajang Pra PORA sudah semakin dekat sehingga nantinya cabang olahraga tidak terkesan dipaksakan untuk ikut serta akibat kungnya persiapan.(Zan.KG/red.04)

Daftar Alat Tempur Baru yang Siap Perkuat TNI

Daftar Alat Tempur Baru yang Siap Perkuat TNI

AtjehLINK - Tentara Nasional Indonesia terus memperbaharui alat utama sistem persenjataannya. Alutista baru ini, kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, akan dikenalkan ke masyarakat di HUT TNI ke-69, 5 Oktober 2014.

“Kami jadwalkan pada awal tahun depan sudah ada dan ditampilkan pada HUT TNI di Mako Armatim Surabaya,” ujar Panglima usai menutup Latihan Gabungan TNI 2013 di Dermaga Ujung, Komplek Mako Armatim Surabaya.

Sejumlah alat pertahanan dan perang baru itu di antaranya, pesawat F-16, Tank Battle Mac, pesawat dan kapal “Landing Ship Tank” (LST) dari PT PAL, serta Kapal Fregat dari Inggris.

Selain menambah pesawat tempur, TNI juga akan menambah pesawat jenis Hercules. Sehingga, penerjun bisa menggunakan 14 pesawat sekaligus dari biasanya yang hanya 10 pesawat.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu menjelaskan, sebelum dioperasikan, alutsista baru ini akan  terlebih dulu diuji coba sebagai evaluasi.

Sumber: VIVAnews