Search This Blog

Tuesday, November 26, 2013

Negeri Meukutop Paloh Ke Forum Khasanah Raja-Raja Aceh Pengaruh Teungku Chik Di Paloh kata dia melewati batas negerinya karena para ulama dan bangsawan masa itu sering berdiskusi dengannya tentang urusan dunia dan agama

Negeri Meukutop Paloh Ke Forum Khasanah Raja-Raja Aceh
Pengaruh Teungku Chik Di Paloh kata dia melewati batas negerinya karena para ulama dan bangsawan masa itu sering berdiskusi dengannya tentang urusan dunia dan agama

BANDA ACEH – Negeri Meukutop Paloh menyatakan siap bergabung dengan Forum Pewaris Khasanah Raja-Raja Aceh (FPKRA). Setelah acara Seumuleueng di negeri Meureuhom Daya, Gle Jong, Lamno, Aceh Jaya pada 3 hari raya Idul Adha ke 3 bertepatan dengan 17 Oktober 2013, bekas negeri pimpinan Teungku Chik Di Paloh tersebut menilai bahwa FPKRA sudah memenuhi syarat sebagai forum bersama.
Demikian kata Pemangku Peutua Chik Meukutop, Thayeb Loh Angen, di Banda Aceh, Kamis, 24 Oktober 2013 dalam pertemuan dengan Ketua FPKRA Teuku Raja Zulkarnaini. Menurutnya, Negeri Meukutop Paloh merupakan negeri berdaulat keurajeuen Tengku Chik Di Paloh tanpa ikut campur tangan sultan.
“Negeri Meukutop merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh ulama tanpa memakai sistem dinasti dan otoritas sebagaimana kerajaan. Saya telah meneliti hal ini sejak beberapa tahun terakhir. Setelah menusuri jejak ulama dan raja ke Pantai Barat Selatan Aceh, saya merasa bertanggung jawab membuka sejarah ini ke publik,” kata Thayeb.
Kata Thayeb, menurut hasil penelitiannya, luas wilayah Negeri Meukutop melintang dari pantai bagian Barat Aceh Utara dan pantai Kota Lhokseumawe sekarang sampai Gunung Geureudong, persis luas Daerah I Wilayah Samudera Pase dalam struktur pemerintahan GAM.
“Kalau dari dari arah Barat ke Timur, wilayah Negeri Meukutop terbentang dari sungai Krueng Mane ke Sungai Krueng Cunda yang muaranya ada dua. Pembukan dan pemimpin perrtama negeri ini adalah Teungku Chik Di Paloh yang bernama asli Syekh Abdussalam,” kata Thayeb yang tidak memakai nama kebangsawanan ‘Teuku’ di hadapan namanya sebagaimana kebanyakan keturunan Teungku Chik Di Paloh.
Thayeb menjelaskan, Teungku Chik Di Paloh memiliki beberapa saudara, di antaranya, kata dia, Toh Susoh atau Teungku Jakfar yang mendirikan kerajaan Trumon, Teungku Chik Awe Geutah, Teungku Chik Pinto Reumba (Kec. Trumon Timur sekarang -red), Teungku Chik di Pasi (di Gampong Ie Leubue, Pidie sekarang -red), Teungku Chik Tuan Tapa di Tapak Tuan, Aceh Selatan.
“Saudara Teungku Chik Di Paloh lain adalah Raja Hilang di Takengon, Mamang Dua Jat yang dikenal dengan nama Putroe Hijo di Takengon, Tu Praja Padang Keujruen Teumieng (anaknya Ulee Balang Kuala Simpang). Ia merupakan anak tu Praja Meuluweuek bin tu Praja Chik Yaman, adik dari Tu Praja Chik Yaman adalah Tu Praja Banten yang mengembangkan peradaban Islam di Banten dan barat pulau Jawa,” kata Thayeb.
Pengaruh Teungku Chik Di Paloh, kata dia, melewati batas negerinya karena para ulama dan bangsawan masa itu sering berdiskusi dengannya tentang urusan dunia dan agama. Negeri Meukutop, kata dia, semacam dayah besar lintas negeri. Pusatnya berada, menurut Thayeb, di kampung yang kini bernama Paloh Dayah.
“Paloh Dayah atau Dayah Paloh maksudnya adalah dayah Teungku Chik Di Paloh. Salah satu peninggalan penting dari ualama keturunan hadrami tersebut adalah sebuah rumah Aceh berukuran besar. Namun pada awal abad XX dibakar oleh tentara Belanda, saat itu nenek saya almarhumah Cut Sapuan masih kecil,” kata Thayeb.
Menurutnya, Cut Sapuan kecil ikut lari ke hutan buloh Blang Ara bersama ibunya untuk menghindari pemaksaan penandatanganan Vorteklaring (surat pengakuan kedaulatan Belanda di Aceh yang ditujukan kepada raja-raja dan ulee balang di wilayah Aceh Darussalam -red). Karena penyerangannya terhadap Aceh dan pembakaran rumah tersebutlah, kata dia, beberapa waktu lalu di Banda Aceh, dirinya menolak diwawancarai oleh seorang akademisi S3 Belanda untuk buku sejarah mereka tentang Aceh.
“Kami tidak perlu sejarah Aceh yang ditulis penjajah. Kami bisa menulis sejarah kami sendiri. Saya tidak minta rumah nenek saya dibangun kembali, namun secara etika bangsa beradab, raja atau Pemerintah Belanda harus minta maaf kepada rakyat Aceh terhadap perlakuannya tersebut,” kata Thayeb yang juga aktivis kebudayaan di Pusat Kebudayaan Aceh-Turki (PuKAT).
| MIRZA PUTRA
Post a Comment