Search This Blog

Saturday, December 14, 2013

Peperangan Melawan Japan

Peperangan Melawan Japan

Rasa dendam rakyat Aceh yang begitu berakar terhadap Belanda telah dinyatakan dan dianjurkan dengan sangat jelas dalam salah satu bait Hikayat Prang Sabil atau Hikayat Perang Sabil. Bait yang berbunyi : "bek tameugot ngon Beulana'a kaphee, musoh sabee meupusaka" (jangan bersahabat dengan kafir Belanda, musuh kita turun temurun) itu mendorong rakyat Aceh untuk terus memusuhi kekuasaan Belanda (Sjamsuddin, Nazarudin, Revolusi Di Serambi Mekah, UI-Press, 1998. 42). Rasa dendam itu kemudian disalurkan ke dalam usaha untuk mendapat bantuan Jepang, begitu pasukan tersebut mendarat di Penang, Semenanjung Melayu, pada pertengahan Desember 1941.
Banyak sekali pihak yang terlibat dalam upaya ini, baik yang dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Mungkin karena banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya, maka informasi mengenai hal ini dalam masyarakat Aceh sendiri sangat simpang siur. Timbulnya Perang Pasifik, antara Belanda serta sekutunya di satu pihak dan Jepang di pihak lain, memperbesar tekad PUSA (organisasi ulama di Aceh) mengusir Belanda dari Tanah Rencong.
Mengenai kontak dengan Jepang ini, baik sumber Jepang maupun Aceh lebih banyak mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sayid Abubakar, seorang anggota pemuda PUSA yang melarikan diri dari kerajaan Belanda dengan menetap di sebuah kampung Aceh di Kedah.
Pada bulan Desember 1941, Tgk Muhammad Daud Beureueh, Ketua Pengurus Besar PUSA, Tgk Abdul Wahab Seulimum, anggota PUSA dan Kepala Cabang PUSA Teuku Nyak Arif, Teuku Ahmad, Teuku M. Ali Panglima Polem mengadakan pertemuan di rumah T. Nyak Arif di Lamnyong pada malam hari. Mereka berjanji dan bersumpah setia kepada agama Islam, kepada bangsa dan tanah air, juga memutuskan untuk bekerjasama dengan Dai Nippon, melawan Pemerintah Belanda. Mereka menyusun pemberontakan atas nama PUSA. (Saleh, Hasan, Mengapa Aceh Bergejolak, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992. hal 9)
Pada tanggal 12 Maret 1942, mendaratlah bala tentara Jepang di Ujung Batee, 8 km dari Kutaraja. Tanggal 13 Maret, kaum FPUSA menyerbu rumah Asisten Residen Belanda di Pidie yang terletak di pinggir taut dan agak jauh dari markas militer. Fasilitas-fasilitas strategis pun sudah disiapkan, termasuk lapangan terbang dan persediaan bahan bakar minyak, telah diamankan sehingga tidak sempat dihancurkan oleh Belanda. Bala tentara Jepang yang mendarat disambut dengan meriah di tepi pantai, dengan suguhan makanan dan minuman. Pada jam 7 pagi itu juga pasukan Jepang langsung memasuki Kutaraja dan disambut lebih meriah lagi oleh penduduk kota dengan teriakan "Banzai". Demikianlah,dua minggu kemudian Jepang sudah berhasil menguasai seluruh Aceh.( Sjamsuddin, Nazarudin, Revolusi Di Serambi Mekah, UI-Press, 1998. 42)
Bila kita perhatikan situasi politik di Aceh secara keseluruhan terutama dalam tahun-tahun terakhir pemerintahan Belanda yang ditandai oleh pertentangan yang kuat antara kaum ulama dan uleebalang, keputusan kedua pribumi Aceh itu untuk bekerjasama guna menghadapi Belanda tidaklah dapat dibayangkan sebelumnya.
Keterlibatan para Uleebalang yang bermusuhan dengan PUSA dalam pemberontakan itu, dan kesediaan mereka untuk bekerjasama dengan kaum ulama, sangat mungkin telah dipengaruhi juga oleh rasa takut mereka akan kedatangan Jepang. Boleh jadi kerjasama ini tercipta karena kaum uleebalang menyadari bahwa posisi serta keamanan pribadi mereka akan terancam bilamana mereka tidak mau bergabung dalam pemberontakan itu. Malahan jika mereka tidak ikut mengambil bagian dalam perjuangan itu bisa-bisa menyebabkan mereka nanti tersingkir dari singgasana tradisional mereka, yaitu apabila Jepang berhasil menaklukkan Belanda. Dan jika hal ini menjadi kenyataan, maka keseluruhan kegiatan politik pribumi di daerah itu akan berada di bawah kendali PUSA. Kaum Uleebalang tentunya sudah pula memperhitungkan bahwa keterlibatan pemimpin-pemimpin PUSA di dalam barisan tersebut semata-mata hanya sebagai batu loncatan dalam upaya mereka untuk memperkuat posisi politik PUSA setelah runtuhnya kolonialisme Belanda. Oleh karena itu, tampaknya tidak ada alternatif lain bagi kaum uleebalang selain daripada bekerjasama dengan seteru mereka.
Jepang telah melaksanakan politik bumi hangus seluruh prasarana ekonomi, hanya dengan alasan untuk memperlemah kekuasaan politik lawan (Belanda) yang diduga masih mengambil keuntungan dari sisa-sisa perekonomian yang ditinggalkannya. Maka surplus beras daerah Aceh pada tahun 1941 – satu tahun sebelum Jepang mendarat – telah mencapai 36.000 ton punah dengan sekejab mata. Kenyataan yang semacam ini semakin diperparah oleh tindakan-tindakan Jepang yang mewajibkan penyetoran beras – yang pada tahun 1943 mencapai angka 17.000 ton. Sebagai akibatnya banyak tanah rakyat yang disita Jepang karena tuntutan yang sangat berat tidak terpenuhi. (Djohan, Azhar, Ekonomi Masyarakat Aceh Selatan Dalam Perspektif Historis, Seminar sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Aceh Selatan. 1989 hal 7)
Keadaan yang menyedihkan inilah yang membangkitkan kesadaran akan keterjajahan di kalangan masyarakat Aceh Selatan - seperti juga menggejala di seluruh masyarakat Aceh. Bukan saja terhadap kondisi perekonomian mereka yang semakin memburuk, tetapi juga terhadap kondisi politik. Dengan kata lain, baik kondisi ekonomi maupun politik yang memburuk pada masa itu, telah membentuk kembali kesadaran kebangsaan; bahwa baik Belanda maupun Jepang adalah sama tak punya hak memerintah di tanah air dan bahwa keduanya haruslah diusir dari tempat-tempat di mana mereka pernah berkuasa.
Post a Comment