Search This Blog

Tuesday, November 19, 2013

ACEH DALAM SEJARAH (EBook Tentang Aceh)

ACEH DALAM SEJARAH (EBook Tentang Aceh)

Mesjid Baiturahman tahun 1895
Di dalam buku-buku pelajaran sejarah dan media massa nasional, beberapa tahun sebelum terciptanya perdamaian di Nangroe Aceh Darussalam, kita sering mendengar istilah ‘pemberontakan rakyat Aceh’ atau ‘pemberontakan Aceh’ terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejak zaman kekuasaan Bung Karno hingga presiden-presiden penerusnya, sejumlah ‘kontingen’ pasukan dari berbagai daerah—terutama dari Jawa—dikirim ke Aceh untuk ‘memadamkan’ pemberontakan ini. Kita seakan menerima begitu saja istilah ‘pemberontakan’ yang dilakukan Aceh terhadap NKRI.

Namun tahukah kita bahwa istilah tersebut sesungguhnya bias dan kurang tepat? Karena sesungguhnya—dan ini fakta sejarah—bahwa Naggroe Aceh Darussalam sebenarnya tidak pernah berontak pada NKRI, namun menarik kembali kesepakatannya dengan NKRI. Dua istilah ini, “berontak” dengan “menarik kesepakatan” merupakan dua hal yang sangat berbeda.

Sudah Merdeka Sebelum NKRI Lahir
NKRI secara resmi baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan Nanggroe Aceh Darussalam sudah berabad-abad sebelumnya merdeka, memiliki hukum kenegaraan (Qanun)nya sendiri, menjalin persahabatan dengan negeri-negeri seberang lautan, dan bahkan pernah menjadi bagian (protektorat) dari Kekhalifahan Islam Tuki Utsmaniyah.

Jadi, bagaimana bisa sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sejak abad ke-14 Masehi, bersamaan dengan pudarnya kekuasaan Kerajaan Budha Sriwijaya, dianggap memberontak pada sebuah Negara yang baru merdeka di abad ke -20?

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan negara berdaulat yang sama sekali tidak pernah tunduk pada penjajah Barat. Penjajah Belanda pernah dua kali mengirimkan pasukannya dalam jumlah yang amat besar untuk menyerang dan menundukkan Aceh, namun keduanya menemui kegagalan, walau dalam serangan yang terakhir Belanda bisa menduduki pusat-pusat negerinya.

Sejak melawan Portugis hingga VOC Belanda, yang ada di dalam dada rakyat Aceh adalah mempertahankan marwah, harga diri dan martabat, Aceh Darussalam sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Qanun Meukuta Alam yang bernafaskan Islam.

Saat itu, kita harus akui dengan jujur, tidak ada dalam benak rakyat Aceh soal yang namanya membela Indonesia. Sudah ratusan tahun, berabad-abad Kerajaan Aceh Darussalam berdiri dengan tegak bahkan diakui oleh dunia Timur dan Barat sebagai “Negara” yang merdeka dan berdaulat.

Istilah “Indonesia” sendiri baru saja lahir di abad ke-19. Jika diumpamakan dengan manusia, maka Aceh Darussalam adalah seorang manusia dewasa yang sudah kaya dengan asam-garam kehidupan, kuat, dan mandiri, sedang “Indonesia” masih berupa jabang bayi yang untuk makan sendiri saja belumlah mampu melakukannya.

Banyak literatur sejarah juga lazim menyebut orang Aceh sebagai “Rakyat Aceh”, tapi tidak pernah menyebut hal yang sama untuk suku-suku lainnya di Nusantara. Tidak pernah sejarah menyebut orang Jawa sebagai rakyat Jawa, orang Kalimantan sebagai rakyat Kalimantan, dan sebagainya. Yang ada hanya rakyat Aceh. Karena Aceh sedari dulu memang sebuah bangsa yang sudah merdeka dan berdaulat. (Sumber : http://swaramuslim.net)

Untuk lebih mendalam tentang pemahaman ini berikut saya muat beberapa E-Book yang relavan yang di sadur dari www.acehbooks.org.

1. Aceh pada Masa Kerajaan Iskandar Muda
2. Mata Uang Emas Kerajaan-kerajaan di Aceh
3. Aceh Dimata Kolonial Karangan Snouck Hurgronje
4. Aceh Sepanjang Abad
5. Aceh Sepintas Lalu
6. Tjut Njak Dhien
7. Djeumpa Atjeh / H.M. Zainuddin
8. Gadjah putih; Iskandar Muda / M. Junus Djamil
9. Hikajat Soeltan Atjeh Marhoem (Soeltan Iskandar Moeda)
10. Hikajat prang di Edi pada boelan Mei 1889

Saya berikan 10 dulu, kalau sambutannya bagus akan saya teruskan. E-Book tentang Aceh ini lumayan banyak sekitar 200-an yang berbahasa Melayu dan Indonesia.

Semoga berkenan.

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Berpotensi Konflik

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Berpotensi Konflik

Senin, 15 Juli 2013 | 14:15 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Sekertaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan menilai Keputusan MK tentang Hutan Adat dalam Keputusan MK No 35/PUU/X/2012 akan menimbulkan konflik baru bila tidak segera ditindaklanjuti pemerintah dalam bentuk regulasi turunan.

Dalam Keputusan tersebut, MK mengukuhkan secara konstitusi tentang kewajiban negara untuk mengakomodasi hak masyarakat adat dalam mengelola hutannya. Memperkuat keputusan tersebut, MK juga mengeluarkan keputusan No 45/PUU-IX/2011 di mana MK membatalkan definisi kawasan hutan dalam UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta mendefinisikan ulang penunjukan kawasan hutan yang tidak boleh sepihak. 

"Banyak sekali wilayah hutan masyarakat adat yang telah berubah menjadi lahan konsesi. Dengan dilandasi pengakuan secara legal oleh MK masyarakat adat merasa punya hak untuk mengambil kembali hutan mereka, kondisi ini bisa berubah menjadi konflik bila tidak segera ditindaklanjuti," tegas Abdon dalam diskusi di Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) Jakarta, Senin (16/7).

Pihaknya, lanjut Abdon, menyarankan agar Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur inventarisasi hutan yang berada dalam hak ulayat.

"Jadi dengan inventarisasi tersebut status hukumnya kan bisa jadi jelas. Jangan sampai negara melakukan pembiaran terhadap potensi-potensi konflik terkait perebutan hak hutan adat. Masyarakat adat merasa haknya sudah diakui secara konstitusi tapi kok ngga ada praktek perubahan juga di lapangan," papar Abdon.

Terkait inventarisasi hak atas hutan yang dibawahi Masyarakat Hukum Adat (MHA) AMAN sendiri menurut Abdon telah melakukan sejak lima tahun silam. "Kita telah memiliki Peta Wilayah Adat MHA, dengan cakupan inventarisasi wilayah hutan MHA di 33 provinsi," jelas Abdon.

Dalam peta tersebut, lanjut Abdon, selain peta wilayah geografis juga dicantumkan sejarah dan Hukum Adat yang berlaku di wilayah ulayat yang bersangkutan.

"Dengan adanya peta tersebut, bila ada konflik di masa mendatang terkait perebutan hak antara masyarakat adat dengan pihak luar maka pemerintah sudah punya rekomendasi untuk menyelesaikanya," jelas Abdon.

Peta Wilayah Adat tersebut di serahkan AMAN kepada KLH untuk bisa dijadikan baseline dalam inventarisasi wilayah adat di Indonesia. KLH sendiri mengatur tentang keberadaan MHA dan wilayah-wilayah hukumnya dalam Pedoman Tata Cara Keberadaan MHA, Kearifan Lokal, dan Hak MHA.

"Pedoman dan tata cara keberadaan MHA ini kita akui, turunan dari amanat hukum Protokol Nagoya yang sudah kita ratifikasi," ujar Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Balthasar Kambuaya dalam kesempatan yang sama.

Di Indonesia sendiri KLH mencatat ada 555 etnis masyarakat, lebih kurang terdapat 70.640 komunitas desa, dan 30 juta jiwa yang berpotensi sebagai MHA.

"Meski jumlahnya banyak sayangnya keberadaan MHA ini tidak begitu diakui oleh negara dan kerap harus menempuh jalur konflik untuk mempertahankan hak ulayatnya," ujar Balthasar.

Untuk mengakomodir hal tersebut menurut Balthasar KLH telah meratifikasi Protokol Nagoya terkait keanekaragaman hayati termasuk pengakuan dan hak MHA. KLH juga telah menandatangani kerjasama inventarusasi keberadaan MHA dan kearifan lokal.

"Dengan adanya peta rekomendasi dari AMAN ini kita akan bisa mulai memverifikasi untuk selajutnya ditindaklanjuti dengan pengakuan MHA di wilayah ulayatnya," ujar Balthasar.

Peta yang diserahkan tersebut menurut Abdon baru memuat 2,6 juta hektare hutan masyarakat adat yang dibawahi sekitar 360 MHA karena itu perjanjiannya dengan KLH akan selalu ada pemukhtahiran setiap tahunnya.

"Kami prediksi saat ini ada 15 ribuan MHA yang memiliki hak adat atas 40 juta hektar hutan di Indonesia. Sementara hutan kita sendiri kan sebelum ada konsesi jumlahnya sekitar 126 juta hektar, sekarang sudah menyusut jadi sekitar 80 juta hektare yang separuhnya hak masyarakat adat. Penting sekali hutan yang tersisa ini untuk dijaga karena kebetulan inilah hutan kita yang paling bagus masih tersisa untuk menjaga keseimbangan alam dunia," ujar Abdoni menandaskan. (Soraya Bunga Larasati)

Editor: Asnawi Khaddaf

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Serahkan Peta Wilayah Adat Ke BIG Dan UKP4

Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Serahkan Peta Wilayah Adat Ke BIG Dan UKP4

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Serahkan Peta Wilayah Adat Ke BIG Dan UKP4

Hajat hidup jutaan warga Indonesia termasuk masyarakat adat amat bergantung pada hutan dan hasil-hasilnya. Sistem kepemilikan hak atas tanah yang ada saat ini amat kompleks, juga masih tumpang tindih disana-sini. Salah satunya menyangkut hak pengelolaan atas tanah antara negara dan masyarakat adat, tak terkecuali di dalam kawasan hutan. Kejelasan atas pengukuhan kawasan hutan dan pengakuan hak adat, dengan demikian menjadi strategis, terutama untuk menekan angka konflik dan memperbaiki tata kelola kawasan hutan. Memperbaiki tata-kelola hutan dan kepemilikan lahan sejalan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan.
Upaya meng-integrasikan peta adat ke dalam One Map Indonesia ini penting agar masyarakat yang bergantung hidupnya pada hutan dapat tetap hidup secara lestari dengan hutan tanpa harus terasing dari tanah adatnya. One Map Indonesia adalah referensi tunggal satu peta Indonesia, dalam hal ini referensi ke Informasi Geospasial Dasar (IGD) Badan Informasi Geospasial, sebagai penyelenggara IGD, sebagaimana amanat Undang-Undang no.4 Tentang Informasi Geospasial. Momentum penyatuan antara lain, penyeragaman standar dan referensi peta, kembali diperoleh dengan adanya inpres 10/2011 yang menginstruksikan penerbitan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB). Untuk itu pada Rabu, 14 November 2012 bertempat di kantor Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Jakarta, Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyerahkan  Peta Wilayah Adat yang sudah terdaftar di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) dan UKP4. Penyerahan dilakukan oleh Sekjen AMAN, Abdon Nababan dan Koordinator Nasional JKPP, Kasmita Widodo kepada Kepala BIG, Asep Karsidi dan Kepala UKP4, yang juga ketua Satgas RED+, Kuntoro Mangkusubroto. Pada tahap awal peta wilayah adat yang diserahkan sejumlah 265 peta wilayah adat dengan total luasan 2.402.222,824 Ha.
Peta wilayah adat yang diserahkan tersebut berisi beragam informasi geospasial yang penting untuk memperkaya one Map Indonesia. Peta tersebut vital bagi pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola pertanahan maupun kehutanan, demikian papar Kuntoro, pada sambutan pembukaan acara penyerahan peta wilayah adat tersebut. Sementara itu dalam sambutannya Kepala BIG, Asep Karsidi mengatakan, peta wilayah adat ini merupakan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dapat diintegrasikan ke dalam peta BIG. IGT tentang sebaran informasi masyarakat adat harus dijadikan satu tema dalam analisa spasial yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan masyarakat adat serta mencegah adanya konflik. Sekjen AMAN, Abdon Nababan, mengatakan, sampai saat ini AMAN dan JKPP sudah memetakan lebih dari 6 juta Ha wilayah adat di seluruh Indonesia.

Oleh: Yudi Irwanto

Masyarakat Adat dan Kawasan Lindung - Kemenangan dalam tingkat global

Masyarakat Adat dan Kawasan Lindung - Kemenangan dalam tingkat global

Down to Earth Nr 59  November 2003
Dalam kongres kelima World Park Congress (Kongres Taman Dunia) yang diselenggarakan di Durban, Afrika Selatan, pada tanggal 8-17 September 2003, gerakan masyarakat adat mengalami kemajuan pesat. Lebih dari 130 wakil-wakil masyarakat adat menghadiri pertemuan besar tersebut. Pertemuan itu sendiri dilaksanakan oleh IUCN yang mengumpulkan organisasi-organisasi konservasi setiap sepuluh tahun sekali.
Pernyataan yang dikeluarkan oleh masyarakat adat dalam kongres itu menekankan fakta bahwa hak-hak mereka yang telah diakui secara tradisional 'secara sistematis telah dilanggar di kawasan-kawasan lindung, termasuk hak hidup.” Pernyataan ini mengacu pada kebijakan membangun kawasan rlindung yang mengabaikan rakyat. Kebijakan itu bahkan terkadang dilakukan dengan kekerasan dengan cara memindahkan secara paksa penduduk, atau menempatkan mereka dalam suatu wilayah dengan batasan ketat penggunaan sumber daya alam dan tanah.
Pernyataan yang dikeluarkan menegaskan: “Masyarakat Adat adalah pemilik hak, bukan sekedar rekanan.” Wakil-wakil masyarakat adat berhasil melakukan tekanan untuk mendapat pengakuan tentang hak-hak mereka dan kawasan-kawasan lindung yang diusulkan.
Kongres itu telah menyepakati Rencana Aksi dengan target yang kongkrit serta kebijakan untuk mencapai apa yang disebutnya sebagai 'paradigma baru untuk kawasan-kawasan rlindung.” Kongres itu juga mengadopsi sejumlah Rekomendasi berkaitan dengan Masyarakat Adat, termasuk dalam pasal 5.24 tentang Masyarakat Adat dan Kawasan-kawasan Lindung. Termasuk di dalam pasal itu adalah rekomendasi-rekomendasi bahwa pemerintah, organisasi-organisasi intra-pemerintah, ornop, komunitas lokal dan masyarakat sipil, harus:
  • MENJAMIN bahwa kawasan lindung yang sekarang ini ada dan yang akan dibuat kemudian akan menghargai hak-hak masyarakat adat;
  • MENGHENTIKAN pemukiman dan pengusiran paksa masyarakat adat dari tanah mereka dalam kaitannya dengan kawasan lindung, juga pemaksaan penghentian mobilitas masyarakat adat;
  • MENJAMIN bahwa pembentukan kawasan lindung didasarkan pada persetujuan tanpa paksaan (prior informed consent) dari masyarakat adat, selain juga didasarkan pada perhitungan dampak sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang pelaksanaannya melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat;
  • MENERAPKAN undang-undang dan kebijakan yang mengakui dan menjamin hak-hak masyarakat adat terhadap tanah nenek moyang dan sumber mata air...”
Ganti Rugi
Rekomendasi 5.24 juga memasukkan usulan yang diajukan kelompok-kelompok masyarakat adat dan diterima oleh Kongres, untuk membahas masalah ketidak adilan pada masa lampau, dengan pembentukan:
“mekanisme-mekanisme partisipatoris untuk ganti rugi lahan-lahan masyarakat adat, wilayah dan sumber daya mereka yang telah diambil untuk kawasan lindung tanpa kesepakatan sukarela ataupun persetujuan mereka, serta menyediakan kompensasi yang layak dan adil yang didasarkan pada cara-cara yang layak secara budaya dan transparan.”
Selain juga pembentukan:
“Komisi Kebenaran dan Rekonsialisi tingkat tinggi yang mandiri tentang Masyarakat Adat di kawasan-kawasan lindung.”
Jika rekomendasi itu diterapkan maka ia akan memberikan pengaruh besar bagi komunitas-komunitas masyarakat adat di Indonesia yang hidup mereka telah dirusak oleh penerapan taman-taman nasional dan kawasan lindung lainnya. Namun, kendala utama penerapan kebijakan itu di Indonesia tetap saja disebabkan oleh kegagalan pemerintah untuk mengakui secara layak hak-hak ulayat masyarakat adat dan sumber daya mereka. Ujian sesungguhnya bagi badan-badan konservasi yang bekerja di Indonesia adalah apakah mereka akan mengakui hak-hak adat, serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang mengungkap ketidak adilan pada masa lalu berdasarkan klaim-klaim hak adat. Atau sebaliknya, apakah nantinya mereka malah menerapkan pilihan yang secara politik 'aman' dengan memberikan konsesi-konsesi kepada masyarakat adat yang tidak akan bertentangan dengan posisi pemerintah Indonesia.

Pertambangan di Kawasan Lindung
Para eksekutif utama perusahaan-perusahaan pertambangan, gas dan minyak, termasuk Shell, BP dan mantan ketua Rio Tinto, Sir Robert Wilson, telah ikut ambil bagian dalam diskusi panel WPC mengenai kawasan-kawasan lindung dan industri-industri ekstraktif. Ini adalah bagian dari inisiatif sekretariat IUCN untuk mengadakan diskusi formal dengan industri-industri ekstraktif-sebuah langkah yang ditentang oleh beberapa anggota IUCN seperti ornop dan kelompok masyarakat adat. Dalam pernyataan penutupan mereka di kongres tersebut, wakil-wakil masyarakat adat mengatakan: "Lobi pihak-pihak pertambangan terus menerus menolak usulan bahwa mereka seharusnya menghargai hak kami untuk mengatakan Tidak. IUCN seharusnya mendengar tuntutan ini.
Rakyat dan Taman Nasional
Dalam laporan terbaru yang disusun oleh WRM dan FRP berjudul “Salvaging Nature, Indigenous Peoples, Protected Areas and Biodiversity Conservation,” terdapat analisis mengenai ketegangan antara kebijakan konservasi dan hak-hak masyarakat adat.
Laporan itu menjelaskan bahwa sejak tahun 1990-an, organisasi-organisasi konservasi telah mencoba melanjutkan penerapan suatu model konservasi keragaman hayati negara-negara Utara. Sementara itu, pada saat bersamaan mereka juga berupaya mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyrakat adat yang memiliki, menggunakan atau mengklaim mayoritas lahan-lahan yang dijadikan wilayah konservasi di negara-negara dunia ketiga. Upaya-upaya tersebut-dengan hanya menunjukkan sedikit keberhasilan-terdiri dari pembentukan kebijakan wilayah penyangga, pembentukan cagar alam dan lingkungan manusia, pemberian kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sebagai penjaga hutan dan juga pemandu ekowisata dan upaya yang terbaru adalah manajemen bersama kawasan-kawasan rlindung dengan komunitas-komunitas lokal.
Laporan itu mendokumentasikan adopsi secara bertahap, yang terjadi sejak tahun 1970-an, bahasa baru yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi konservasi dengan memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat sesuai dengan hukum internasional. Laporan itu menegaskan bahwa prinsip-prinsip baru itu-dalam berbagai kasus-belum diterapkan dalam praktek. Argumentasi ini didasarkan pada bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Forest People Programe selama lebih dari tujuh tahun dalam berbagai konferensi di Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika Selatan dan Tengah. Dalam konferensi tersebut terungkap berbagai kasus yang disampaikan secara langsung oleh komunitas-komunitas adat tentang pengalaman mereka tinggal di kawasan-kawasan lindung.
Laporan itu juga mengritik organisasi-organisasi konservasi besar di dunia dan menguraikan bagaimana keterkaitan pencarian dana (fundraising) dan hubungan-hubungan keuangan dengan perusahaan lebih menjadi prioritas dibandingkan penerapan komitmen mereka untuk mengakui hak-hak masyarakat adat.
Salvaging Nature mengidentifikasikan sejumlah kendala serius yang muncul seiring dengan upaya pengakuan secara efektif hak-hak masyarakat adat dalam praktek konservasi sebagai berikut:
  • Sikap diskriminatif yang kental dalam lingkungan nasional terhadap masyarakat adat;
  • Tidak adanya inisiatif pembaharuan terhadap kebijakan-kebijakan dan produk hukum pemerintah berkait dengan masyarakat adat (khususnya di Asia dan Afrika yang mana pemerintahan mereka telah menerapkan kebijakan integrasi dan asimilasi masyarakat adat);
  • Undang-Undang dan kebijakan nasional yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat untuk memiliki dan mengelola lahan mereka;
  • Undang-Undang dan kebijakan-kebijakan konservasi nasional yang didasarkan pada prinsip lama kebijakan konservasi yang menyingkirkan masyarakat adat;
  • Kurangnya pelatihan staf dan kemampuan badan-badan konservasi serta ornop untuk bekerja dengan komunitas (cabang-cabang nasional badan-badan konservasi besar kemungkinan besar tidak mendapatkan informasi mengenai kebijakan-kebijakan dan prinsip-prinsip baru yang berlaku dalam lingkungan internasional)
  • Kegagalan badan-badan konservasi asal Amerika Serikat untuk menerapkan kebijakan bagi masyarakat adat.
Salah satu kesimpulan utama dalam laporan itu adalah perlunya tindakan segera dari para pemimpin dalam lingkungan konservasi untuk memperhitungkan persoalan-persoalan masyarakat adat.
“Sekarang ini adalah saatnya bagi badan-badan konservasi untuk memulai pekerjaan mereka di lingkungan hunian masyarakat adat berdasarkan asumsi bahwa mereka sedang berurusan dengan orang yang memiliki hak sah untuk memiliki dan menguasai sumber daya alam mereka.”
Meskipun demikian, terdapat juga peringatan terhadap gagasan yang menyatakan bahwa apabila suatu wilayah berada dalam kepemilikan dan kontrol masyarakat adat, maka semua persoalan akan selesai. Komunitas-komunitas masyarakat adat menyadari bahwa tekanan dari luar dan perubahan-perubahan dalam sistem ekonomi dan organisasi sosial mereka menuntut mekanisme-mekanisme baru untuk mengawasi dan menggunakan sumber daya mereka secara berkelanjutan. Dalam kaitan ini, dukungan dari luar tetap dibutuhkan. Namun, bantuan ini harus muncul dalam bentuk kemitraan dan bukan upaya untuk mengambil alih kontrol. Seperti yang dikemukakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Hutan-Hutan Tropis pada tahun 1996:
”Masyarakat adat mengakui bahwa keahlian yang dimiliki organsiasi konservasi tetap dibutuhkan untuk pengembangan diri mereka dan juga berupaya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan atas dasar rasa saling percaya, transparansi dan akuntabilitas.”
(Sumber: The Durban Action Plan (Rencana Aksi Durban), World Park Congress. Lihat The Indigenous People's Declaration to the Vth World Park Congress, Durban, 8-17 September 2003, Sidang Penutupan WPC 8-17 September - Pernyataan Masyarakat Adat; Salvaging Nature)

Masyarakat Adat Menginginkan Ganti Rugi atas hilangnya hutan mereka
Dalam Kongres Hutan Dunia ke XII pada bulan September lalu di Quebec, masyarakat-masyarakat adat telah menyerukan tuntutan ganti rugi dan kompensasi atas pencabutan hak-hak mereka serta hilangnya hutan. Tuntutan itu adalah bagian dari Wendake Action Plan (Rencana Aksi Wendake) yang disusun Forum Hutan Masyarakat Adat dalam Kongres Kehutanan. Untuk informasi lebih lengkap, lihat www.forestpeoples.org

Salvaging nature, Indigenous Peoples, Protected Areas and Biodiversity Conservation

Oleh Marcus Colchester
(Tersedia juga dalam bahasa Spanyol dan Prancis).
Edisi Revisi, 2003: 155 halaman. WRM dan FPP. Harga 10 poundsterling.
Tel: +44 (0)1608 652893 atau lihat www.forestpeoples.org.

Inilah Rekomendasi Masyarakat Adat Nusantara




Rabu, 25 April 2012 | 23:45

Inilah Rekomendasi Masyarakat Adat Nusantara

Kongres AMAN di Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara
Kongres AMAN di Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara (sumber: istimewa)
Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 19-24 April di Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara menghasilkan sejumlah hal strategis.

Perhelatan ini juga diramaikan  sarasehan dan festival kuliner (20-21 April). Sebanyak 1.669 suku dari seluruh Indonesia ikut ambil bagian dalam ajang temu antarsuku dam masyarakat adat se-Indonesia.

Sebagai salah satu bagian terpenting dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) IV di Tobelo, Halmahera Utara, komunitas-komunitas masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN membagi setiap anggota dalam tiga komisi untuk membahas masalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), kerangka program AMAN ke depan, serta serangkaian rekomendasi.

Direktur Informasi dan Komunikasi di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jopi Peranginangin menyampaikan hal itu dalam rilisnya, Rabu (25/4).

Dari perombakan-perombakan yang dilakukan pada lebih dari 40 pasal AD/ART, terdapat empat perubahan penting. Dalam hal struktur kepemimpinan, Dewan Nasional AMAN (DAMAN) yang tadinya terdiri dari 42 orang kini hanya berjumlah 14 orang, terdiri dari dua orang dari masing- masing region yang berjumlah tujuh: Sumatra, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua.

Jopi menerangkan, dalam hal pemilihan anggota DAMAN, terdapat penegasan dalam hal perimbangan antara laki-laki dan perempuan.

"Karena itu, masing-masing region mencalonkan satu laki-laki dan satu perempuan untuk duduk di DAMAN. Perubahan lain adalah anggota baru AMAN dapat didaftarkan pada kongres."

Sementara itu, untuk menjawab berbagai problematika yang terjadi di komunitas-komunitas adat di seantero nusantara, kongres menetapkan beberapa kerangka Program Kerja AMAN untuk lima tahun ke depan.

Dari Komisi lainya yang membahas osial budaya, AMAN perlu mengembangkan dan mendokumentasikan seluruh budaya adat baik secara digital maupun nondigital kepada generasi muda penerus adat demi pelestarian yang berkelanjutan.

Di samping itu, urai dia, perlu dibuat strategi promosi budaya adat guna memperkenalkannya kepada dunia. Sedangkan di bidang ekonomi, potensi-potensi ekonomi komunitas berdasarkan eko-region dan pengembangan basis-basis ekonomi masyarakat adat yang berprinsip pada dasar nilai-nilai budaya adat dinilai perlu diangkat.

Di bidang penguatan organisasi, perlu ada pengembangan sistem pembelaan masyarakat adat, sistem informasi dan komunikasi, meningkatkan kapasitas kader, perlindungan hak-hak, pembentukan unit usaha, membangun jaringan, serta penguatan knowledge sharing antarmasyarakat adat.

Namun tidak kalah pentingnya, ujar Jopi, program-program bidang politik harus menyelenggarakan pendidikan politik untuk masyarakat adat serta mendorong pemerintah dan penegak hukum untuk mengakui peradilan adat secara total.

Dalam jangka pendek, program yang wajib dijalankan antara lain advokasi AMAN untuk RUU Desa dengan beranjak dari substansi yang ada dianggap penting oleh AMAN.
Untuk itu, menurut Jopi, AMAN harus tetap mengawal pembentukan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPMA) serta memperluas hubungan antara organisasi masyarakat adat dengan masyarakat sipil lainnya.

Dari hasil rapat di Aula Gonzalo, Komisi 3 menjabarkan bagaimana masyarakat adat menyambut baik berbagai perkembangan dalam dinamika legislasi nasional yang memihak kepada masyarakat adat.

"Akan tetapi, AMAN melihat masih banyak tantangan besar dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun wilayah dan sumber daya alam," imbuhnya.

Penulis: /BER

Rumusan dan Rekomendasi Dialog Nasional ‘Merumuskan Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional’


Rumusan dan Rekomendasi Dialog Nasional ‘Merumuskan Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional’

Rumusan dan Rekomendasi Dialog Nasional ‘Merumuskan Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional’

Hotel Royal Kuningan, Jakarta, 10 Oktober 2013
Rumusan
1. Ada dua titik berangkat yang digunakan untuk membicarakan isu peradilan komunitas atau peradilan adat dalam sistem peradilan nasional, yakni titik tolak berbasis: (1) kerangka pikir ideologis dan (2) fakta sosial (situasi empirik). Dalam kerangka pikir ideologis, Indonesia ikut mengalami dampak dari digunakannya konsep hukum dan pembangunan, yang marak digunakan pada tahun 1970-an. Konsep ini menjadikan hukum sebagai instrumen pembangunan dengan perspektif negara-negara maju (donor), yang notabene alergi terhadap hukum lokal. Ideologi ini memang mulai bergeser dengan pendekatan yang memberi akses lebih besar kepada masyarakat pencari keadilan (access to justice). Konsep yang tampil belakangan ini dipandang memiliki kecocokan falsafah dengan alam pikir masyarakat/komunitas setempat, lebih mengedepankan proses (harmoni dan damai) daripada “kesamaan” produk (untuk mengejar kepastian hukum), di samping lebih efisien (tempat, waktu, bahasa).
2. Secara historis, peradilan-peradilan desa (Jawa) dan peradilan-peradilan pribumi (luar Jawa) sebenarnya diberi tempat dalam Pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu posisi peradilan adat ini memiliki kejelasan yurisdiksi. Namun, setelah Indonesia merdeka, ada kekhawatiran untuk mempertahankan eksistensi peradilan adat karena memrepresentasikan ide politik keterbelakangan. Hal ini didukung oleh perlakuan negara (terutama yang baru merdeka) untuk secepatnya mengunifikasi sistem peradilannya, mengingat peradilan adalah simbol kekuasaan negara dan sebagai alat pengembalian tertib sosial.
3. Ada keraguan dalam memetakan posisi kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan nasional. Disepakati bahwa duduk persoalannya terletak pada ketidakjelasan politik hukum negara kita, sehingga berada dalam kondisi “antara ada dan tiada.” Sebagai terminologi ada pengakuan terhadap hukum rakyat atau hukum adat ini, yang ditampilkan dalam berbagai istilah (hukum yang hidup, nilai-nilai dalam masyarakat, hukum asli bangsa Indonesia, dan sebagainya). Terlepas adanya asas legalitas formal dan penyederhanaan sistem peradilan menurut UU No. 1 Darurat 1951 yang dapat ditafsirkan sebagai penafikan terhadap peradilan adat, ternyata ada cukup basis legislasi yang masih memberi celah bagi pengakuan putusan-putusan peradilan adat, termasuk yurisprudensi. Secara lokal, peradilan adat seperti Peradilan Gampong dan Peradilan Damai di Aceh dan Papua juga memperlihatkan adanya eksistensi tersebut.
4. Apabila peradilan adat ingin diposisikan ke dalam sistem peradilan nasional, maka setidaknya ada tiga tawaran posisi:
a. peradilan adat mandiri, yaitu sebagai lingkungan kelima setelah peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer; (kendati tetap menyisakan persoalan terkait yurisdiksi, personalia, dll).
b. peradilan adat dimasukkan ke dalam peradilan umum, dengan menjadikan peradilan adat setingkat dengan peradilan negara; (di sini tetap ada persoalan terkait misalnya dengan komposisi hakim karir dan hakim adat, personalia hakim adat ini ad-hoc atau permanen, serta variasi upaya hukumnya ke tingkat pengadilan tingkat kedua atau langsung ke Mahkamah Agung).
c. tidak perlu ada peradilan adat yang dibentuk secara formal, tetapi nilai-nilainya diakomodasi dalam putusan-putusan pengadilan seperti sekarang (dengan penekanan hakim-hakim harus menguasai hukum adat setempat).
5. Peserta diskusi memberi catatan kritis terhadap masing-masing tawaran pemosisian peradilan adat ini, antara lain:
a. apakah perlu sistem peradilan adat ini harus diintegrasikan ke dalam sistem peradilan nasional (apakah langkah ini tidak justru menjadikan formalisasi sistem peradilan adat; seberapa penting yurisdiksi peradilan adat ini harus berbagi dengan yurisdiksi peradilan negara)?
b. ada keraguan terhadap kemampuan pemerintah untuk memperkaya sistem peradilan kita dengan peradilan adat ini karena dalam beberapa kasus pemerintah sendiri masih kesulitan membentuk pengadilan-pengadilan formal, khususnya akibat adanya pemekaran daerah (hal ini ada kaitannya juga dengan ketersediaan anggaran);
c. apakah tidak cukup memberdayakan model pendekatan yang sudah ada, sehingga hakim diminta lebih progresif memanfaatkan celah yang sudah ada? Di sini digunakan konsep yang mendekatkan peradilan kepada rakyat dengan model “peradilan terapung” (meniru model perpustakaan keliling, SIM keliling dll.).
d. apakah tidak sebaiknya lembaga adat di desa yang diperkuat? (kendati ada kesulitan dalam penyelesaian kasus-kasus pidana; sementara negara cukup mengakui putusan-putusan peradilan desa tersebut).
e. seberapa siap daerah-daerah untuk menggunakan sistem peradilan adat ini, mengingat adanya keanekaragaman kedalaman internalisasi hukum adat ini ke dalam kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakatnya?
f. bagaimana mengantisipasi pihak-pihak yang memanfaatkan keberadaan peradilan adat ini untuk mengamankan kepentingan subjektif mereka?
Catatan-catatan yang diberikan sekaligus merupakan rekomendasi agar berbagai opsi yang ditawarkan perlu diperdalam dalam forum yang lebih terfokus guna lebih siap disampaikan kepada otoritas pembentuk hukum.

Jakarta, 10 Oktober 2013

Rumusan dan Rekomendasi Dialog Nasional ‘Merumuskan Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional’


Rumusan dan Rekomendasi Dialog Nasional ‘Merumuskan Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional’

Rumusan dan Rekomendasi Dialog Nasional ‘Merumuskan Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional’

Hotel Royal Kuningan, Jakarta, 10 Oktober 2013
Rumusan
1. Ada dua titik berangkat yang digunakan untuk membicarakan isu peradilan komunitas atau peradilan adat dalam sistem peradilan nasional, yakni titik tolak berbasis: (1) kerangka pikir ideologis dan (2) fakta sosial (situasi empirik). Dalam kerangka pikir ideologis, Indonesia ikut mengalami dampak dari digunakannya konsep hukum dan pembangunan, yang marak digunakan pada tahun 1970-an. Konsep ini menjadikan hukum sebagai instrumen pembangunan dengan perspektif negara-negara maju (donor), yang notabene alergi terhadap hukum lokal. Ideologi ini memang mulai bergeser dengan pendekatan yang memberi akses lebih besar kepada masyarakat pencari keadilan (access to justice). Konsep yang tampil belakangan ini dipandang memiliki kecocokan falsafah dengan alam pikir masyarakat/komunitas setempat, lebih mengedepankan proses (harmoni dan damai) daripada “kesamaan” produk (untuk mengejar kepastian hukum), di samping lebih efisien (tempat, waktu, bahasa).
2. Secara historis, peradilan-peradilan desa (Jawa) dan peradilan-peradilan pribumi (luar Jawa) sebenarnya diberi tempat dalam Pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu posisi peradilan adat ini memiliki kejelasan yurisdiksi. Namun, setelah Indonesia merdeka, ada kekhawatiran untuk mempertahankan eksistensi peradilan adat karena memrepresentasikan ide politik keterbelakangan. Hal ini didukung oleh perlakuan negara (terutama yang baru merdeka) untuk secepatnya mengunifikasi sistem peradilannya, mengingat peradilan adalah simbol kekuasaan negara dan sebagai alat pengembalian tertib sosial.
3. Ada keraguan dalam memetakan posisi kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan nasional. Disepakati bahwa duduk persoalannya terletak pada ketidakjelasan politik hukum negara kita, sehingga berada dalam kondisi “antara ada dan tiada.” Sebagai terminologi ada pengakuan terhadap hukum rakyat atau hukum adat ini, yang ditampilkan dalam berbagai istilah (hukum yang hidup, nilai-nilai dalam masyarakat, hukum asli bangsa Indonesia, dan sebagainya). Terlepas adanya asas legalitas formal dan penyederhanaan sistem peradilan menurut UU No. 1 Darurat 1951 yang dapat ditafsirkan sebagai penafikan terhadap peradilan adat, ternyata ada cukup basis legislasi yang masih memberi celah bagi pengakuan putusan-putusan peradilan adat, termasuk yurisprudensi. Secara lokal, peradilan adat seperti Peradilan Gampong dan Peradilan Damai di Aceh dan Papua juga memperlihatkan adanya eksistensi tersebut.
4. Apabila peradilan adat ingin diposisikan ke dalam sistem peradilan nasional, maka setidaknya ada tiga tawaran posisi:
a. peradilan adat mandiri, yaitu sebagai lingkungan kelima setelah peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer; (kendati tetap menyisakan persoalan terkait yurisdiksi, personalia, dll).
b. peradilan adat dimasukkan ke dalam peradilan umum, dengan menjadikan peradilan adat setingkat dengan peradilan negara; (di sini tetap ada persoalan terkait misalnya dengan komposisi hakim karir dan hakim adat, personalia hakim adat ini ad-hoc atau permanen, serta variasi upaya hukumnya ke tingkat pengadilan tingkat kedua atau langsung ke Mahkamah Agung).
c. tidak perlu ada peradilan adat yang dibentuk secara formal, tetapi nilai-nilainya diakomodasi dalam putusan-putusan pengadilan seperti sekarang (dengan penekanan hakim-hakim harus menguasai hukum adat setempat).
5. Peserta diskusi memberi catatan kritis terhadap masing-masing tawaran pemosisian peradilan adat ini, antara lain:
a. apakah perlu sistem peradilan adat ini harus diintegrasikan ke dalam sistem peradilan nasional (apakah langkah ini tidak justru menjadikan formalisasi sistem peradilan adat; seberapa penting yurisdiksi peradilan adat ini harus berbagi dengan yurisdiksi peradilan negara)?
b. ada keraguan terhadap kemampuan pemerintah untuk memperkaya sistem peradilan kita dengan peradilan adat ini karena dalam beberapa kasus pemerintah sendiri masih kesulitan membentuk pengadilan-pengadilan formal, khususnya akibat adanya pemekaran daerah (hal ini ada kaitannya juga dengan ketersediaan anggaran);
c. apakah tidak cukup memberdayakan model pendekatan yang sudah ada, sehingga hakim diminta lebih progresif memanfaatkan celah yang sudah ada? Di sini digunakan konsep yang mendekatkan peradilan kepada rakyat dengan model “peradilan terapung” (meniru model perpustakaan keliling, SIM keliling dll.).
d. apakah tidak sebaiknya lembaga adat di desa yang diperkuat? (kendati ada kesulitan dalam penyelesaian kasus-kasus pidana; sementara negara cukup mengakui putusan-putusan peradilan desa tersebut).
e. seberapa siap daerah-daerah untuk menggunakan sistem peradilan adat ini, mengingat adanya keanekaragaman kedalaman internalisasi hukum adat ini ke dalam kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakatnya?
f. bagaimana mengantisipasi pihak-pihak yang memanfaatkan keberadaan peradilan adat ini untuk mengamankan kepentingan subjektif mereka?
Catatan-catatan yang diberikan sekaligus merupakan rekomendasi agar berbagai opsi yang ditawarkan perlu diperdalam dalam forum yang lebih terfokus guna lebih siap disampaikan kepada otoritas pembentuk hukum.

Jakarta, 10 Oktober 2013

Hutan Masyarakat Adat


Hutan Masyarakat Adat

Diskusi Hutan Masyarakat Adat
Palangka Raya – 10/9/ 2013. Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah menyelenggarakan Fokus Group Discussion (FGD), “Hutan Masyarakat Adat,” di aula BAPELKES Palangka Raya. FGD ini bertujuan untuk menggali  rekomendasi untuk mengisi kekosongan hukum pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 yang disahkan pada 16 Mei 2013 lalu. Hadir beberapa pengurus daerah AMAN Kalteng, akademisi dari Universitas Palangka Raya, Instansi Pemerintah Provinsi, dan media lokal.
Narasumber dalam FGD ini dari Pengurus Besar AMAN, Kementrian Hukum dan HAM wilayah Kalimantan Tengah, dan Pemerintah Provinsi Kalteng (Biro Hukum SETDA, Dinas Kehutanan, dan Badan Lingkungan Hidup). Masing-masing narasumber menyampaikan paparannya tentang Putusan MK  terkait UU Kehutanan dan hutan adat berdasarkan ruang lingkup kerjanya masing-masing.
“Jika kita masih mendorong skema hutan desa ke dalam wilayah adat, itu berarti kita belum berkontribusi pada reformasi sektoral kehutanan. Dengan adanya putusan MK ini hutan adat bukan lagi hutan Negara. Namun hutan adat tetap masuk ke dalam kawasan hutan, tapi  dikategorikan menjadi hutan hak,” papar Erasmus Cahyadi dari Pengurus Besar AMAN
Putusan MK memang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara. Tetapi ada atau tidaknya hutan adat itu sangat tergantung dari ada atau tidaknya masyarakat adat itu sendiri. Karena itu maka harus disusun kebijakan seperti PP Hutan Adat dan Perda Pengukuhan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
Hal ini juga sejalan dengan langkah strategis yang telah diambil Kementrian Kehutanan.“Diantaranya mempercepat penyelesaian RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendorong Pemda segera mendata dan melakukan penelitian dan mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat “ ucap Dominggus dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng.
“Mengapa kita harus membuat aturan tetapi wilayah belum jelas? seharusnya kita mendorong pemerintah untuk membuat PP yang mendorong pemetaan wilayah adat” ucap Marinus peserta dari PD AMAN Barito Timur.
Selain mengusulkan pemetaan wilayah adat yang didukung oleh pemerintah. Peserta FGD lainnya mengharapkan Putusan MK ini disosialisasikan oleh pemerintah bersama lembaga yang terkait sampai ke tingkat komunitas. “Kalau tidak ada sosialisasi sampai ke tingkat komunitas, ini sama dengan menghambat tindak lanjut dari putusan MK sendiri,” tambah Adi peserta dari Komunitas Bundar.
Usulan itu langsung direspon oleh Matius Hosang, Narasumber dari Badan Lingkungan Hidup (BLH)  Provinsi Kalteng. “Walaupun saat ini ada MOU antara AMAN dan BLH, tapi ada atau tidak ada MOU itu, kita semua harus bekerjasama dalam menjaga kelestarian lingkungan”.
Beberapa usulan dari narasumber dan peserta  disusun menjadi sebuah draft rekomendasi untuk Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian draft ini akan dikembalikan kepada pihak yang terlibat dalam FGD ini, untuk disepakati menjadi sebuah rekomendasi menyangkut hutan masyarakat adat.*** Pebri

Sunday, November 17, 2013

Deklarasi Kekerabatan Indonesia

Deklarasi Kekerabatan Indonesia

Deklarasi Kekerabatan Indonesia

DALAM UPACARA CERAU PENDAULATAN  KASEH SELAMAT
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SRIBADUGA
MAHARAJA SRINALA PRADITHA ALPIANSYAHRECHZA FACHLEVIE WANGSAWARMAN
SEBAGAI KEPALA ADAT BESAR REPUBLIK INDONESIA
PADA TAHUN PABARU 1 KARTIKA 1946 BERTEPATAN 25 NOPEMBER 2009
Kami dari Para Pewaris Kerajaan, Kesultanan se Nusantara,
Kami dari Para Kepala dan Pimpinan Suku se Indonesia
Kami dari Para Pemangku adat, budayawan, pelestari khasanah budaya Bangsa,

Menyatakan dengan sepenuh hati, segenap jiwa raga, demi kokohnya hubungan kekerabatan sebagai sebuah Bangsa, bahwa seluruh dan segenap warga Bangsa adalah satu saudara yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya.
Semua kita adalah darah yang sama untuk menciptakan kemuliaan, keindahan dan kemartabatan Bangsa yang semerbak mewangi.
Menyatakan dengan sepenuh hati, segenap jiwaraga bahwa ikatan bathin antara warga Bangsa, dan tetesan darah setiap anak Bangsa merupakan tetesan darah seluruh Bangsa Indonesia, yang patut dibela, dipertahankan dan dijaga disemua ruang dan waktu.
Menyatakan dengan sepnuh hati, segenap jiwaraga, bahwa persuadaran, kekerabatan adalah anugrah yang tiada terkira dari Yang Maha Kuasa untuk dijadikan energi bagi kemaslahatan Bangsa dan luhurnya peradaban..
Muara Kaman, 25 Nopember 2009
1. Kerajaan Selaparang Lombok
Putra Anom Lalu Suherman Hidayat, SH
Pewaris Kerajaan
2. Kerajaan Bantaeng Sulawesi
Ir. H. Andi Anwar Qamran, M.Si
Karaeng / Raja / Pemangku Adat
3. Kesultanan Dhasa Nawalu Tapanuli
Patuan Bona Bulu
Raja Panusuk
Bersepakat:

1. Kerajaan Kutai Mulawarman
Alpiansyahrechza Fachlevie Wangsa Warman
Gelar KDYMM Sri Baduga Maharaja Sri Nala Praditha

2. Etno Forum
Perhimpunan Kepala Suku se Indonesia
Shri Lalu Gde Pharmanegara
President / Ketua Umum Pengurus Nasional

3. Kalasunda
Ir. Roza Mintaredja

4. Kepala Adat Dayak,
Yuinus Ngayoh

SRI RATU SAADONG KE VII DAN RAJA KUTAI MULAWARMAN MENJALIN SILATURAHMI UNTUK MEWUJUDKAN NUSANTARA JAYA.

SRI RATU SAADONG KE VII DAN RAJA KUTAI MULAWARMAN MENJALIN SILATURAHMI UNTUK MEWUJUDKAN NUSANTARA JAYA.

SRI RATU SAADONG KE VII DAN MAHARAJA KUTAI MULAWARMAN MENJALIN SILATURAHMI UNTUK MEWUJUDKAN NUSANTARA JAYA

Pertemuan Maharaja Kutai Mulawarman ( Maharaja Sri Nala Peraditha Alpiansyahrechdza Fachlevie Wangsawarman ) dan Sri Ratu Saadong VII yakni Raja Tengku Putri Anis ( Raja Perempuan Kelantan ),diawali pertemuan dengan Tokoh Masyarakat Tenggarong,Haji Khairul Anuar dalam rangka membahas pendirian sebuah yayasan yang diberi nama Nusantara Jaya.Pertemuan ini sebelumnya dilangsungkan pada tanggal 22 Disember 2009,dalam pertemuan kekerabatan di Hotel Lesung Batu,di Tenggarong dan selanjutnya Sri Ratu Saadong berkunjung ke Samarinda bertemu dengan Sri Raja Nata Jaya(Drs.Yurnalis Ngayoh) sebagai Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timur,serta menghadiri pertemuan dengan Awang Ferdian selaku Anggota DPDRI di Tenggarong Seberang.Sampai tanggal 30 Disember 2009 Sri Ratu Saadong VII ke Muara Kaman dan disambut dalam Upacara Adat Bedudus Tatacara Adat Kerajaan Kutai Mulawarman dan dihadiri oleh Pemangku Adat,Mangku Adat,Kepala Adat dari Kecamatan Kota Bangun,dihadiri Kepala Adat Besar Kota Bangun,Sri Adipati Jamhar,dari Kecamatan Kenohan dihadiri oleh Haji Sri Raja Ardiwansyah Pranawijaya sebagai Pemangku Adat Penjunjung Setia Kerajaan Kutai Mulawarman dan dari Kecamatan Sebulu dihadiri oleh Sri Raja Idris Kartapati sebagai Pemangku Adat Gunung Tongkahan dan dari kerabat Kerajaan Kutai Mulawarman dihadiri oleh Perdana Menteri,Mangku Bumi,dan para Menteri lainnya dan dihadiri pula oleh Shri Lalu Gde Pharmanegara Parman gelar Sri Raja Mamancar Negara sebagai Nala Duta Kerajaan Kutai Mulawarman dari Gumi Sasak Lombok Salabaran Nusa Tenggara Barat,juga dihadiri para dewan Nala Duta Kerajaan Kutai Mulawarman dari Kutai Kartanegara.

Maka pada tanggal 31 Desember 2009,dilaksanakan Upacara Adat Kasih Selamat menyambut Duli Yang Maha Mulia Sri Ratu Saadong VII yang didampingi Raja Sazali Raja Hassan selaku Dato’ Penghulu Paduka Seri Setia Diraja,Ibunda tercinta,Raja Fauziah Syed Yaacob Abdullah yakni Permaisura Sri Inang Diraja selaku Menteri Usrah Kesultanan Kelantan,Kakanda Raja Tengku Putra Eedi Mega Raja Sazali yakni Sri Kaya Diraja Empat Belas Lipatan selaku Majlis Orang Kaya-kaya Diraja Kesultanan Kelantan,Adinda pertama yang dikasihi,Raja Tengku Putra Mohd Hussin Raja Sazali yakni Dato’ Panglima Adiwarna selaku Dewan Pertahanan Istana Kesultanan Kelantan,Adinda Tengah Raja Tengku Putri Farhanis Shafifi Raja Sazali selaku Penaung Pergerakan Belia Putra Putri Kesultanan Kelantan,Adinda Muda Raja Tengku Putri Farra Arisha Raja Sazali selaku Penjunjung Kesenian Dan Warisan Kesultanan Kelantan dan yang terakhir Adinda Bongsu Raja Tengku Putri Solfie Salsabilla Raja Sazali selaku Penjunjung Setia Kesultanan Kelantan.Upacara Adat Kasih Selamat ini diselenggarakan di Muara Kaman oleh Kerajaan Kutai Mulawarman bertepatan dengan malam Tahun Baru 2010.Tanggal 1 hingga 2 Januari 2010 diadakan pembahasan tentang Program Kerja Yayasan Nusantara Jaya yang dinaungi(Penasihat dan Pengawas) Sri Ratu Saadong VII sedangkan sebagai (Pengerusi) Ketua Yayasan Maharaja Sri Nala Peraditha Alpiansyahrechza Fachlevie Wangsawarman.Yayasan ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh Raja-raja Nusantara mahupun Raja-raja yang ada di dunia ini bersama-sama berganding bahu berbakti kepada Agama,nusa dan bangsa demi memartabatkan kemuliaan serta ketinggian nilai ketokohan seseorang Raja.Selain itu,Yayasan Nusantara Jaya ini juga bertujuan untuk membawa kesejahteraan kepada rakyat di nusantara dengan cara menjalankan program kerjanya di bidang Kebudayaan (Seni Parawisata), Pertanian, Penternakan, Perikanan, Perkebunan, dan program utama yang akan dilaksanakan iaitu pesta Raja Nusantara Kerajaan Kutai Mulawarman ditetapkan sebagai Tuan Rumah yang bertujuan untuk membahas masalah kebutuhan kerajaan-kerajaan,menumbuh kembangkan seni budaya kerajaan,mengembangkan usaha Home industri (kerajinan tradisional rakyat) serta pembinaan ekonomi kerakyatan. Sri Ratu SaadongVII bersama Maharaja Kutai Mulawarman pada tanggal 3 Januari 2010 menghadiri acara Hut Kota Bangun ke 86 dan pisah sambut tahun 2009 Tahun Baru 2010 dan kemudian pada tanggal 5 Januari 2010 Sri Ratu Saadong VII berkunjung di Kediaman Sultan Kutai Kartanegara diterima oleh Sultan Salehuddin II yg sebelumnya beliau mengunjungi, Museum Negeri Mulawarman di Tenggarong disambut oleh Sekretaris Kabupaten dan Putera Mahkota Kesultanan Kutai Kartanegara.Melihat langsung Kalung Uncal yang merupakan lencana Kerajaan Kutai Mulawarman yang terbuat dari emas 18 karat dengan berat 170 gram dengan relif Dewa Rama memanah rusa yang di India kalung ini disebut ‘UNCHLE’ yang artinya rusa dan kalung tersebut dikalungkan kepada Sri Ratu Saadong VII oleh Putera Mahkota Kesultanan Kutai Kartanegara kerana beliau berhak dan sebelumnya sudah mendapat restu dan perkenan daripada Sri Paduka Maharaja Kutai Mulawarman dari Muara Kaman selaku Pewaris Takhta budaya Kerajaan Tertua di Nusantara dan menurutnya kalung tersebut tidak boleh dipakai oleh sembarang orang kerana kalung tersebut adalah lencana kebesaran.Maka dengan sendirinya Sri Ratu Saadong VII berhak pula duduk di takhta Kerajaan Kelantan sebagai keturunan Raja-raja Nusantara.Hal ini dibuktikan dengan silsilah Sri Ratu Saadong VII sendiri adalah bermula dari Arab,Gujerat(India)Raja Champa(Kemboja),Majapahit(Jawa Timur),R aja Goa (Sulawesi). Pattani (Thailand), Sulu (Phillipina), Siak Inderapura (Sumatera), Aceh (Sumatera), Perak dan Kelantan di Malaysia.

MAJELIS KERAPATAN AGUNG ADAT NUSANTARA

MAJELIS KERAPATAN AGUNG ADAT NUSANTARA

ANGGARAN DASAR
MAJELIS KERAPATAN AGUNG ADAT NUSANTARA Muqadimah
Amanah kebudayaan bangsa ini haruslah menjadi tanggungjawab seluruh komponen bangsa, pemerintah, pewaris dan wargabangsa. Kesadaran akan amanah besar dalam mempertahankan nilai luhur negeri ini menjadi suatu kewajiban yang melekat pada dzat kehidupan setiap diri dan generasi rakyat Indonesia.
Alamat kemartabatan bangsa Indonesia haruslah dipertahankan dan diraih kembali menjadi suatu keagungan yang dijunjung tinggi oleh semua pihak. Alamat kemartabatan yang dahulu pernah harum mewangi dan menjadi taman bagi pengembangan budipekerti di dunia ini haruslah kembali menjadi istana di jiwa masing – masing kita.
Kemuliaan yang harus terus dijaga nilai, logika dan prasyarat dalam pola tertibnya terindah, sehingga memenuhi kedalaman makna, keelokan budi, keindahan bentuk dan sebagai wujud keberserahdirian pada Yang Maha Segala Maha.
Negeri yang ditakdirkan sangat kaya ini, gemah ripah loh jinawi, subur makmur tentram kerta raharja, adalah surga yang diwujudkan dimuka bumi, haruslah disyukuri dengan keimanan, kesyukuran dan langkah konkrit untuk menjaga melesatarikannya. Upaya itulah yang menjadi pandu harapan bagi seluruh ikatan persaudaran, darah yang mengalir disetiap anak bangsa, darah kecintaan yang penuh kesyukuran pada illahi, betapa negeri ini penuh anugrah, dan ampunan dari Yang Maha Kuasa.
Untuk itu, ketika nadi kebangsaan itu, berkumpul, menyatu dan menyatakan diri dalam suatu pemahaman yang paripurna tentang keberadaan dan makna kehadirian insane di bumi sebagai khalifah fil ardh, maka terpanggillah untuk melakukan upaya sungguh – sungguh untuk melestarikan, memberikan perlindungan terhadap khasanah budaya bangsa yang tersisa disetiap lokus; didarat maupun dilaut, digunung maupun dingarai, di istana maupun digua – gua, sebagai bagian yang tiada terpisah dari tafsir petanda dalam lintasan ruang dan waktu.
Fakta persaudaran bangsa ini adalah, ternyata seluruh kita lahir bersaudara berkait darah satu dan lainnya. Kita semua adalah suatu genetic dan jiwa yang sama, dari sabang sampai merauke. Semua berhubungan kawinmawin, ikat mengikat, saling jalin, temali darah yang sangat kokoh dan menjadi sebuah entitas yang tiada tersangsikan lagi. inilah buktinyata Sang Maha Pencipta menggariskan kita semua untuk hidup sebagai sebuah bangsa yang diberkahi, negeri yang makmur dalam Negara kesatuan republic Indonesia. Sebagai wujud keterpanggilan itu, para raja, sultan, ratu, panembahan, penglingsir, pemangku adat, pimpinan lembaga adat, membulat tekad untuk bekerja sungguh sungguh demi pelestarian khasanah kebudayan dan peradaban ini, dengan membentuk sebuah organisasi beserta ketentuan sbb:

BAB. 1 NAMA, KEDUDUKAN DAN AZAS
Pasal 1,. Nama, kedudukan dan hari lahir organisasi
Organisasi ini bernama MAJELIS KERAPATAN AGUNG ADAT NUSANTARA
1. Organisasi atau disingkat Majelis.
2. Organisasi ini berkedudukan di ibukota Republik Indonesia.
3. Organisasi ini digagas tanggal 27 Maret 2010 ( tanggal dua puluh tujuh bulan maret tahun dua ribu sepuluh), dan didirikan pada hari ini, tanggal 27 Maret 2010 ( tanggal dua puluh tujuh bulan maret tahun dua ribu sepuluh), untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
4. Hari Pendirian tanggal 27 Maret 2010 ( tanggal dua puluh tujuh bulan maret tahun dua ribu sepuluh), tersebut diyatakan sebagai Hari Rahmat Organisasi
Pasal 2. Azas
Organisasi ini berazaskan Pancasila
Pasal 3 Sifat
1. Organisasi ini bersifat independent, dan bukan merupakan bagian dari organisasi lain.
2. Organisasi ini dapat bekerjasama degnan pihak manapun, baik didalam maupun luarnegeri, sesuai dengan hokum yang berlaku.
3. Organisasi merupakan induk organisasi kerajaan, kesultanan dan keraton di indonesia, dapat membentuk organisasi, forum dan perhimpunan, aliansi lain sepanjang tidak keluar dari azas dan tujuan organisasi.
BAB 2, TUJUAN DAN USAHA
Pasal 4. tujuan umum
Organisasi ini bertujuan untuk melestarikan, melindungi khasanah kebudayaan, dalam kemartabatan, kemuliaan dan kejayaaan bangsa Indonesia.
Pasal 5. tujuan khusus
1. Melestarikan warisan budaya, benda cagar budaya, dan seluruh sumberdaya pewarisan bangsa.
2. Memperjuangkan martabat, harkat dan marwah bangsa Indonesia dalam kearifan sekaligus mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia yang pernah diraihnya dahulu.
3. Menampakan wajah Indonesia dalam diplomasi nasional maupun internasional sebagai bentuk perlindungan nilai – nilai Negara kesatuan republic Indonesia.
4. Memberikan perlindungan terhadap seluruh warisan budaya dan nilai – nilai yang terkandung didalamnya.
5. Menguatkan nilai – nilai kemartabatan, kemuliaan seluruh wargabangsa Indonesia.
6. Menguatkan kearifan tradisional sebagai modal dasar pembangunan dalam berbagai aspek dan dimensnya.
7. Meningkatkan kesejahteraan para pewaris dan pelestari khasanah budaya bangsa.
8. Mengelola sumberdaya kebudayaan sebagai sumberdaya ekonomi, social dan integritas insani.
Pasal 6. usaha
Dalam upaya mencapai tujuan organisasi ini, dilakukan usaha;
1. Bekerjasama dengan pemerintah, dan pihak pihak lain dalam pelestarian dan perlindungan khasanah budaya bangsa.
2. Memperkuat kemartabatan and kemuliaan bangsa secara keseluruhan dalam ketauladan dan budipekerti yang agung.
3. Mengembangkan media pengembangan khasanah kebudayaan nasional dalam bentuk film, jurnal, website, dan media lainnya.
4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka memperkokoh kemartabatan dan kemuliaan berbasis kearifan tradisional, keagungan keraton dan pengalaman kejayan kerajaan – kerajaan di Indonesia.
5. Melakukan upaya menyeluruh untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, para pewaris, pemangku adat, pemimpin komunitas dan seluruh kerabat/ sentana / zuriyat keraton dan kerajaan se Indonesia.
6. Melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan rakyat dengan pengelolaan sumbedaya alam, sumberdaya budaya, sumberdaya genentik, sumberdaya pengetahaun tradisi, sumberdaya folklore dalam kemartabatan dan kemuliaannya yang agung dan berkeindahan.
7. Mengembangkan kelembagaan dalam upaya partisipasi pembangunan dan penguatan sumberdaya kerajaan dan kesultanan.
8. mewakili seluruh komponen budaya dalam forum – forum nasional dan internasional yang menyangkut kearifan keraton dan kejayaan-kejayaannya.
9. Melestarikan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh keraton, kerajaan dan kesultanan di Indonesia.
10. Memperjuangkan hak-hak tradisi dan hak yang melekat pada masing –masing keraton, kerajaan dan kesultanan sebagai bentuk khasanah budaya bangsa.
11. Mengupayakan usaha-usaha yang halal dan baik yang dapat mendukung tujuan organisasi
BAB 3. KEANGGOTAN, KOMPONEN ORGANISASI
Pasal 7. anggota
Anggota adalah para kerajaan, kesultanan, keraton, kedatuan dan istilah yang dipersamakan dengan itu.
Pasal 8. komponen organisasi
1. Komponen organisasi terdiri dari Dewan Pimpinan Tertinggil, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Pimpinan Wilayah dan dewan pertimbangan wilayah.
2. Dewan Pimpinan Tertinggil adalah para anggota yang berkenan menjadi pengurus ditingkat nasional dan menerima amanah nasional dan internasional.
3. Dewan Pimpinan Tertinggil mengangkat dan mengusulkan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan.
4. , Dewan Pertimbangan Agung,adalah pelaksana tugas dan tatalaksana organisasi secara nasional
5. Dewan Pimpinan Wilayah adalah para anggota dalam wilayah tertentu yang berkenan menerima amanah wilayah ditingkat propinsial.
6. Bila diperlukan atas persetujuan Dewan Pimpinan Tertinggil , Dewan Pertimbangan Agung, maka Dewan Pimpinan Wilayah dapat membentuk Dewan Pertimbangan Agung Wilayah.
7. Bila diperlukan atas persetujuan Dewan Pimpinan Tertinggil, Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Pimpinan Wilayah, maka para anggota pada suatu kabupaten / kota tertentu dapat membentuk Dewan Pertimbangan Agung Daerah.
8. Dalam hal pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Daerah, maka seluruh anggota didaerah tersebut harus berkenan diamanahkan sebagai Dewan Pimpinan Daerah.
9. Dewan Pimpinan Tertinggil dapat berbentuk matriks, yang terdiri dari: Dewan Pimpinan Tertinggil, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina .
10. Tata aturan dan pembagian peran, tugas dan tanggung jawab antar komponen akan diatur dalam anggaran rumah tangga/ ART dan Peraturan Organisasi / PO yang merupakan turunan semangat dari Anggaran Dasar / AD ini.
BAB 4. INSTITUSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 9. Pengambilan keputusan dalam organisasi ini adalah:
1. Sidang Majelis Agung Kerajaan dan Kesultanan Indonesia ( Sidang Majelis Agung )
2. Sidang Majelis Madya Kerajaan dan Kesultanan Indonesia ( Sidang Majelis Madya)
3. Rapat Kerja Nasional ( Rakernas )
4. Pertemuan Majelis Agung Kerajaan dan Kesultanan Indonesia ( Pertemuan Majelis Agung)
5. Pertemuan Majelis Madya Kerajaan dan Kesultanan Indonesia ( Pertemuan Majelis Madya)
6. Rapat Kerja Wilayah ( Rakerwil)
7. Konferensi Raja dan Sultan ( KRS)
8. Rapat Konsultasi Dewan Pertimbangan Agung
9. Rapat Konsultasi Dewan Pertimbangan Wilayah
Pasal 10. Fungsi – fungsi institusi pengambilan keputusan
1. Sidang Majelis Agung adalah pengambilan keputusan tertinggi organsiasi untuk perubahan anggaran dasar / anggaran rumah tangga dan pemilihan wali amanah organisasi.
2. Sidang Majelis Madya adalah pengambilan keputusan strategis organisasi yang diselenggaran diantara 2 sidang agung
3. Rakernas adalah wahana sosialisasi, perencanaan and evaluasi program.
4. Pertemuan Majelis Agung adalah forum dialog raja – raja / sultan ditingkat regional.
5. Pertemuan Majelis Madya adalah pensepakatan strategis ditingkat regional.
6. Rakerwil adalah wahana sosialisasi, perencanaan dan evaluasi program tingkat regional.
7. KRS adalah pertemuan para raja, sultan, datu untuk menghasilkan rekomendasi atau memorandum
8. Rakon DPA adalah rapat konsultasi DPA dengan DPT, DPW, DPAW dan multipihak lainnya.
9. Rakon DPAW adalah rapat konsultasi DPAW dengan DPW, DPA, para raja dan mulitipihak lainnya.
BAB V. KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 11 sumber kekayaan organisasi
Kekayaan organisasi ini didapat dari:
1. Sumbangan pendiri dan penggagas organisasi
2. iuran anggota
3. sumbangan donator dan bantuan yang tidak mengikat
4. anggaran pemerintah republic Indonesia
5. kerjasama yang saling menguntungkan
6. usaha – usaha lain yang sah
pasal 12. aturan kekayaan
1. Penggunaan kekayaan organsisasi diatur dalam anggaran rumah tangga
2. besarnya iuran anggota dan sumbangan diatur dalam anggaran rumah tangga
3. Besarnya iuran anggota dan kerjasama para pihak diatur dalam anggaran rumah tangga
Pasal 13.
1. Laporan keuangan organisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel
2. Laporan keuangan berkala dilakukan pada sidang majelis agung dan pertemuan majelis agung dan institusi pengambilan keputusan lainnya.
3. Pertanggung jawaban keuangan pada sidang majelis agung dan pertemuan majelis agung dilakukan dengan jasa auditor.
BAB VI. PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 14. perubahan
Organsiasi ini hanya dapat diubah oleh sidang majelis agung yang dihadiri oleh 2/3 ( dua pertiga) dari seluruh peserta yang berhak hadir.
Pasal 15. pembubaran
1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan oleh sidang majelis agung dengan suara bulat.
2. apabila organisasi ini bubar, maka kekayaan organisasi akan diserahkan pada organisasi sejenis yang memiliki tujuan dan usaha yang sama dengan organsiasi ini.
Jakarta, 27 Maret 2010
ANGGARAN RUMAH TANGGA
MAJELIS KERAPATAN AGUNG ADAT NUSANTARA
BAB. I Hak dan Kewajiban Anggota
Hak dan kewaijban
Pasal 1. Hak Dewan Pimpinan Tertinggil
1. Dewan Pimpinan Tertinggil, memiliki hak untuk mewakili dan mengatasnamakan kepentingan organisasi sesuai dengan kepatutannya.
2. Dewan Pimpinan Tertinggil berhak untuk mengusulkan gagasan dan mengemukakan pendapat atas nama organisasi
3. Dewan Pimpinan Tertinggil berhak mendapatkan fasilitas yang memadai sesuai dengan kepatutan dan kebutuhannya.
4. Dewan Pimpinan Tertinggil berhak mendapatkan informasi tentang organisasi
5. Dewan Pimpinan Tertinggil berhak untuk mengetahui semua program dan keuangan organisasi
Pasal 2. Kewajiban Dewan Pimpinan Tertinggil
1. Dewan Pimpinan Tertinggil berkewajiban untuk memelihara etika, sikap saling menghormati dan menghargai sesuai dengan kemuliaan yang disandangnya.
2. Dewan Pimpinan Tertinggil berkewajiban untuk membiayai organisasi sesuai dengan rancangan anggaran yang disepakati
3. Dewan Pimpinan Tertinggil berkewajiban menjalankan amanah organisasi sesuai dengan kebersediaan, kesempatan dan tanggungjawab masing – masing maupun kolektif.
4. Dewan Pimpinan Tertinggil berkewajiban memberikan arahan kepada Dewan Pertimbangan Agung, baik diminta maupun tidak diminta
Pasal 3. Hak Dewan Pertimbangan Agung
1. Dewan Pertimbangan Agung berhak mendapatkan anggaran yang memadai untuk menjalankan operasional organisasi secara baik dan hikmah.
2. Dewan Pertimbangan Agung berhak mewakili kepentingan organisasi sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya.
3. Dewan Pertimbangan Agung berhak mengatasnamakan organisasi untuk kerjasama dan hubungan antar lembaga sesuai dengan amanah Dewan Pimpinan Tertinggil.
4. Dewan Pertimbangan Agung berhak mendapatkan fasilitas yang memadai untuk menjalankan tugas-tugasnya.
5. Dewan Pertimbangan Agung berhak untuk mengkoordinasi, mendapatkan informasi untuk kepentingan organisasi
Pasal 4. Kewajiban Dewan Pertimbangan Agung
1. Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban menjalan opreasional organisasi secara baik dan akuntabel sesuai dengan standar operasional organisasi
2. Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban melaporkan seluruh program dan kegiatannya pada Dewan Pimpinan Tertinggil,
3. Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban melayani, mendukung dan menfasilitasi seluruh kepentingan anggota organisasi sesuai kebutuhan dan harapan anggota.
4. Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban menjaga nama baik organisasi baik didalam maupun diluarnegeri.
Pasal 5. Hak dan Kewajiban Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pertimbangan Agung Daerah
1. Hak dan kewajiban dewan pimpinan wilayah merupakan derivasi hak dan kewajiban Dewan Pimpinan Tertinggil ditingkat propinsi.
2. Hak dan kewajiban dan Dewan Pertimbangan Agung Daerah, tergantung pada pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pertimbangan Agung Wilayah masing – masing.
BAB II. Tata Cara Pengangkatan Komponen Organisasi
Pasal 6. Tatacara pengangkatan Dewan Pimpinan Tertinggil
1. Dewan Pimpinan Tertinggil dipilih secara kolektif pada Sidang Majelis Agung
2. Pemilihan Ketua Umum ditetapkan secara langsung dan satu paket dalam pemilihan Dewan Pimpinan Tertinggil
3. Dewan Pimpinan Tertinggil meminta kebersediaan para pihak untuk menjadi Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan, sesuai dengan kriteria, kebersediaan dan kesepakatan.
4. Dewan Pimpinan Tertinggil mengesahkan Dewan Pertimbangan Agung
Pasal 7. Tatacara pengangkatan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pertimbangan Agung Daerah
1. Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah melalui mekanisme Pertemuan Majelis Agung dan selanjutnya dituntaskan sebuah tim formatur yang dibentuk oleh sidang Majelis itu untuk mengisi komposisi Dewan Pimpinan Wilayah secara keseluruhan
2. Dewan Pimpinan Tertinggil mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah, berdasarkan hasil dari Pertemuan Majelis Agung Propinsi dan pertimbangan dari Dewan Pembina yang berasal dari propinsi yang temaksud. Dengan dasar itulah Dewan Pimpinan Tertinggil melantik seluruh komponen Dewan Pimpinan wilayah.
3. Dewan Pertimbangan Agung membentuk Dewan Pertimbangan Agung Wilayah sesuai dengan Sidang Majelis Agung Propinsi, arahan Dewan Pimpinan Tertinggil, dan permintaan dari Dewan Pimpinan Wilayah yang terpilih dengan mempertimbangkan potensi dan sumberdaya yang tersedia.
4. Dewan Pertimbangan Agung Daerah ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Wilayah untuk suatu kabupaten / kota tertentu sesuai dengan pertimbangan dan potensi wilayah masing-masing.
BAB III. Tatacara Penempatan Lokasi dan Tatacara Penyelenggaraan Rapat
Pasal 8. Penetapan Lokasi
1. Lokasi Sidang Majelis Agung ditetapkan oleh Sidang Majelis Agung sebelumnya
2. Lokasi Sidang Majelis Madya dan Rakernas ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Tertinggi
3. Lokasi Rakon DPA ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung
4. Lokasi Pertemuan Majelis Agung dan Rakerwil ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah
5. Konferensi Raja dan Sultan disesuaikan lokasi sesuai kebutuhannya.
Pasal 9. Tata cara penyelenggaran Rapat majelis
1. Penyelenggaran Sidang Majelis Agung dan Pertemuan Majelis Agung harus didahului dengan pembentukan Dewan Penyelenggara sebagai Organizing Comitte yang khusus untuk itu.
2. Penyelenggaraan Sidang Majelis Madya dan Rakernas dapat dibentuk panitia dengan tanggungjawab operasional tetap ditangani oleh Dewan Pertimbangan Agung
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dewan Pertimbangan Agung dilakukan sewaktu-waktu oleh Dewan Pertimbangan Agung dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Tertinggi
4. Penyelenggaran Rakerwil dapat dibentuk panitia dengan penanggung jawab pada Dewan Pertimbangan Agung Wilayah.
5. Rapat-rapat lain diatur sesuai dengan kepatutan dan kondisi senyatanya dimasing –masing wilayah dan daerah.
BAB IV. Lambang, Lagu dan atribut Organisasi
Pasal 10. Lambang
1. Lambang organisasi majelis Kerapatan Agung Adat Nusantara adalah bergambar kepulauan nusantara dan Burung Rajawali diatas pita diatasnya terdapat mahkota kerajaan dan bertuliskan Jangka Jaya baya Pralampita
2. Makna, warna dan ukuran lambang ditentukan oleh Pedoman tersendiri
3. Lambang organisasi didaftarkan secara hukum
Pasal 11. Lagu
1. Mars Majelis adalah lagu ”Nusantara Jaya” ciptaan Maharaja Kutai Mulawarman.
2. Hymne Majelis adalah lagu ”Peralampita Nusantara” ciptaan Maharaja Kutai Mulawarman.
3. Pengumandangan Mars dan Hymne Majelis akan diatur dalam tatacara keprotokolan.
4. Lagu-lagu dan tembang yang dianggap sebagai lagu dan tembang dari organisasi haruslah disahkan oleh Dewan Pimpinan Tertinggi
5. Hakcipta Lagu dan Mars Majelis ada pada organisasi.
6. Hakcipta Lagu dan Tembang organisasi Majelis ada pada organisasi Majelis dengan mempertimbangkan kesejarahan penciptaan karya-karya tersebut.
Pasal 12. Atribut
1. Atribut tetap organisasi adalah Badge, pin, pataka, bendera (Panji-Panji), dan benda –benda lain yang ditetapkan sebagai atribut tetap organisasi oleh suatu keputusan tersendiri dalam Sidang Majelis Agung.
2. Uniform organisasi ditetapkan secara khusus oleh Dewan Pimpinan Tertinggi.
Bab V. Protokoler
Pasal 13. Protokoler Organisasi
1. Tatacara penyusunan tempat duduk, barisan, fasilitas yang melekat pada pimpinan organisasi ditetapkan secara khusus oleh Dewan Pimpinan Tertinggi
2. Tatacara penyusunan tempat duduk, barisan, fasilitas para Raja, sultan yang masih diperlakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku pula di organsiasi Majelis
3. Setiap level kepemimpinan organisasi harus memiliki staf khusus yang mengurus keprotokoleran para raja, sultan dan pimpinan organisasi Majelis
Pasal 14.cinderamata
1. Cinderamata organisasi akan ditetapkan design dan modelnya melalui keputusan Dewan Pimpinan Tertinggi, yang dapat berubah bervariasi sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
2. Cinderamata dari masing –masing keraton, kerajaan dan kesultanan merupakan bagian khasanah cinderamata bangsa indonesia yang didudukan sesuai dengan harkat dan martabatnya semula di keraton, kerajaan dan kesultanan masing –masing.
3. Cinderamata organisasi didaftarkan secara hukum
4. Pemberian cinderamata ditetapkan sebagai acara wajib pada setiap penyelenggaran sidang majelis agung dan pertemuan agung.
BAB VI Anugrah Gelar Kehormatan
Pasal 15. Gelar Kehormatan di Organisasi
1. Untuk para pemimpin disemua tingkatan diberi sapaan ”Sri”, atau ”Seri” atau ”shri”, baik lisan maupun tulisan..
2. Untuk seluruh para raja, sultan yang masih memiliki keraton yan utuh, mendapat sapaan ” Paduka” atau ”Baginda”, baik lisan maupun tulisan
3. seluruh perangkat keraton disemua tingkatan mendapat sapaan ”Yang Mulia” atau disingkat ”YM”
4. Organisasi Majelis tidak mengeluarkan gelar-gelar khusus.
Pasal 16. Gelar Kehormatan Keraton
1. Gelar Kehormatan masing-masing keraton, kerajaan dan kesultanan adalah hak berdaulat masing –masing.
2. Pihak yang mendapat anugrah kehormatan mendapatkan apresiasi secara khusus oleh organisasi,
BAB VII Kedududukan dan kriteria Komponen Organsisasi
Pasal 17. Kriteria Dewan Pembina
1. Dewan Pembina adalah Raja, Sultan atau yang dipersamakan dengan itu, yang masih berdaulat sehingga kini.
2. Dewan Pembina adalah Raja, Sultan atau yang dipersamakan dengan itu, yang memiliki komitmen terhadap organisasi dan marwah bangsa,
3. Dewan Pembina adalah Raja, Sultan atau yang dipersamakan dengan itu, yang mengakui dan memperjuangkan kuutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 18 Kriteria Dewan Pimpinan Tertinggi
1. Dewan Pimpinan Tertinggi adalah Raja dan sultan yang masih diakui oleh masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia.
2. Dewan Pimpinan Tertinggi adalah Raja dan sultan yang memiliki komitmen dan kesempatan untuk mengurus organisasi secara profesional.
Pasal 19. Kriteria Dewan Penasehat
Dewan Penasehat adalah sentana, zuriyat,kerabat keraton, bangsawan maupun ningrat yang memiliki kedudukan strategis didalam tatanan masyarakat indonesia.
Pasal 20. Kriteria Dewan Pakar
Dewan Pakar adalah sentana, zuriyat dan atau kerabat keraton, bangsawan maupun ningrat yang memiliki integritas keilmuan, ke-cendikia-wanan, dan tingkat keilmuan tertentu.
Pasal 21. Kriteria Dewan Kehormatan
Dewan kehormatan adalah semua warga bangsa yang memiliki komitmen konkrit terhadap pengembangan keraton, kerajaan dan kesultanan indonesia dalam berbagai bentuk dan manifestasinya.
Pasal 22. Dewan Pertimbangan Agung
Dewan Pertimbangan Agung adalah sentana, zuriyat, kerabat keraton, bangsawan dan atau ningrat yang memiliki kemampuan managerial, integritas, profesionalitas dan kesempatan untuk mengurus organisasi.
BAB VIII Kode Etik
Pasal 23. Kode Etik
1. Kode Etik Organisasi diatur sebagai bentuk kesepatakan metalmodel kerajaaan dan kesultanan indonesia, untuk upaya mengembalikan binar dan sikap ketauladannya.
2. Kode Etik wajib diikuti oleh seluruh komponen organisasi.
3. Sangsi atas pelanggaran Kode Etik adalah sangsi organisasi
Pasal 24. materi Kode Etik
Kode Etik Majelis Kerapatan Agung Adat Nusantara;
1. Bahwa seluruh raja, sultan, bangsawan dan ningrat Indonesia adalah tauladan bagi penumbuhan kembali khasanah budaya bangsa.
2. Bahwa seluruh raja, sultan, bangsawan dan ningrat indonesia haruslah selaras dengan filosofi kebangsaan yang memiliki keselarasan alam, kehidupan antara manusia dan dirinya sendiri sebagai suatu harmoni yang indah.
3. Bahwa seluruh raja, sultan, bangswan dan ningrat indonesia adalah manggala bangsa untuk menjaga kehormatan negara republik indonesia ditingkat internasional.
4. Bahwa seluruh raja, sultan, bangsawan dan ningrat indonesia adalah selalu kesatria, tanggungjawab dan berbudi luhur dalam setiap amanah yang diberikan kepadanya.
5. Bahwa seluruh raja, sultan, bangsawan dan ningrat indonesia adalah pemuka adat istiadat didaerah masing –masing.
6. Bahwa seluruh raja, sultan, bangsawan dan ningrat indonesia adalah pembela kaum lemah dan memiliki keberpihakan pada kemanusiaan.
7. Bahwa seluruh raja, sultan, bangsawan dan ningrat indonesia adalah energi pelestarian lingkungan dan alam demi keharmonisan dan selerasan hidup.
8. Bahwa seluruh raja, sultan, bangsawan dan ningrat indonesia memiliki komitmen terhadap pembelajaran, pernaskahan, keilmuan dan pengetahuan.
Disahkan di Jakarta, 27 Maret 2010
Majelis Kerapatan Agung Adat Nusantara,

Selogan Lambang Kerajaan Kutai Mulawarman

Selogan Lambang Kerajaan Kutai Mulawarman

Selogan Lambang Kerajaan Kutai Mulawarman adalah “TUAH EMBA ARAI’ Mengenai lambang Kerajaan Kutai Martapura adalah “LEMBU NGERAM’

oleh
Selogan lambang Kerajaan Kutai Martapura adalah “TUAH EMBA ARAI’ yang mengadung arti dan makna sebagai berikut :
Tuah adalah sesuatu yang bermanfaat dapat disebut ilmu, atau kekuatan dan kesaktian seseorang, bahkan suatu keberuntungan karma dalam keseharian orang kutai selalu menyebut “mudah mudahan anaku beuntung betuah” atau jika anaknya mendapat sesuatu yang dapat membanggakan orang lain dan keluarganya maka orang kutai menyebutnya “andok anak beuntung betuah” itulah semacam kebanggaan dan penghargaan pada sang anak.
Emba artinya mencari alas an untuk hidup dimana manusia harus berusaha mencari sesuatu yang dijadikan bekal hidup yang lebih baik, dalam hidup dan mati manusia harus meninggalkan hal yang berguna bagi dirinya, keluarga, dan bangsanya, karena hidup ini harus dipenuhi dengan nafkah menutut ilmu maupun nafkah secara batin.
Arai artinya menciptakan sesuatu karya yang bermanfaat bagi kehidupan baik keluarga maupun bermasyarakat sehingga dihargai, adapun karya itu berbagai hal menyangkut kehidupan manusia di dunia dan dapat dirasakan oleh orang lain.

Mengenai lambang Kerajaan Kutai Martapura adalah “LEMBU NGERAM’ yang mengadung arti dan makna secara yogini menurut ritus agama hindu aliran siswatis yang dianut oleh para raja-raja kutai jaman dahulu sebagai berikut :
Telur Sakan adal lambang cikal bakal keturunan yang melahirkan raja-raja dari keturunan orang yang dihargai dan di hormati serta dianggap sakti dan berdarah peri, karma hanya orang berdarah bangsawanlah yang boleh menjadi raja.
Wujud lembu ngeram di gambarkan berbadan binatang lembu (sapi atau kerbau), bersayap rembewang, berkepala dan berparuh serta bermahkota tumbau, berkuku sakan, artinya :
Badan lembu, adalah seorang raja harus memiliki jiwa raga baik jasmani maupun rohani yang suci dan tulus serta iklas seperti lembu tunggangan batara guru yang iklas membawanya kemana pergi dalam memberikan petuah pada umatnya  lambang dewa batara guru inilah menjadi dasar-dasar falsafah penegak derajat hidup kaum bangsawa dalam mengaromi rakyatnya.
Bersayap rembewang artinya rembewang adalah gaganeswara seekor burung yang dapat menjangkau bumi, air, laut, dan angkasa dalam menegakan kekuasan dan dapat menaungi wilayah kekuasannya artinya raja dapat menjaga ketentraman hidup rakyat disegala penjuru wilayah kekuasaanya.
Berkepala, berparuh dan bermahkota tumbau, artinya raja itu mempunyai kepandaian dengan berdiplomasi raja dapat menundukan lawanya, karma itu titah atau sabda raja adalah hukum bagi kaula dan rakyatnya, dan mahkota tumbau adalah lambang dewa kresna yang memiliki keagungan budi pekerti dan kepandaian serta sebagai dewa pemelihara alam.
Berkuku sakan, artinya kekuatan raja dalam menegakan hukum dan aturan, adalah senjata dalam mempertahankan kekuasaan serta melindungi rakyatnya.

Begitula mistis yang terkandung dalam cerita legenda tersebut, mengenai berbagai persoalan terjadi di negeri kutai sejaman itulah kerajaan ini telah pula dikenal sampai ke luar negeri bahkan kerajaan kutai ini berkuasa selama 1255 tahu lamanya, hingga Negara kerajaan ini menjadi Negara kerajaan pertama di Nusantara. Berdirinya ayu dan rebahnya ayu mengandung arti dan makna bahwa upacara tersebut memiliki awal dan akhir, serta upacara besawai menjamu, merangin,  berarti upacara ini mempunyai wawasan luas menghormati semua kemumulan, kejuntaian, serta pengalasan yang ada ditanah Kutai pada zaman dahulu.

DEKLARASI KERAJAAN KUTAI MULAWARMAN

DEKLARASI KERAJAAN KUTAI MULAWARMAN

DEKLARASI KERAJAAN KUTAI MULAWARMAN

DENGAN DASAR PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DALAM INSTRUMEN HUKUM NASIONAL DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
PENGAKUAN TENTANG MASYARAKAT ADAT
DALAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Istilah Masyarakat Adat mulai Mendunia setelah pada tahun 1950, dengan melalui ILO sebuah  Badan Dunia di PBB mempopulerkannya lewat isu gelobal tetang Dana World Bank (Bank Dunia) yang ditujukan pada Pendanaan Proyek Pembangunan Sejumlah Negara, melalui kebikjakan OMP (1982), dan OD (1991) yang bertujuan agar adanya keadilan pembangunan setelah kehadiran sejumlah perusahaan transnasional dibidang Pertambangan yang beroprasi diwilayah Masyarakat adat yang adalah masyarakat pribumi, Secara singkat dapat dikatakan bahwa secara praktis dan untuk kepentingan memahami dan memaknai Deklarasi “masyarakat adat” dan “masyarakat/penduduk pribumi” digunakan silih berganti dan mengandung makna yang sama. Pandangan yang sama dikemukakan dalam merangkum konsep orang-orang suku dan populasi/orang-orang asli dari Departemen Urusan Sosial Ekonomi PBB dengan merujuk kepada Konvensi ILO 107 Tahun 1957,  atas rekomendasi No 104 tentang Perlindungan dan Integrasi Penduduk Asli dan Masyarakat Suku dengan diperbaharuinya Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989. Deklarasi Masyarakat Hak Asasi Adat (atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Masyarakat Adat, atau disebut juga Deklarasi Masyarakat Adat) menyatakan “secara praktis ternyata mereka yang menyebut dirinya sebagai orang asli atau orang suku  yang Dalam Konvensi ILO No.169 tahun 1989, menyatakan bahwa: Bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu sukubangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka. Realitas Sosial-Budaya Yang Ada di Indonesia, keberadaan entitas masyarakat adat ternyata cukup beragam, serta memperlihatkan dinamika perkembangan yang berpariasi, maka secara garis besar, entitas masyarakat adat tersebut Adalah Kelompok Masyarakat Lokal yang Masih Kukuh berpegang pada perinsip pertapa Bumi  yang sama sekali tidak mengubah cara hidup seperti adat Bertani, Berpakaian, Pola Konsumi, dan Lain-lainya. Bahkan Mereka tetap eksis dengan tidak berhubungan dengan pihak luar dan mereka memilih menjaga menjaga kelestarian Sumber Daya Alam, Maka berdasarkan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Masyarakat Hukum Adat Beserta Hak-hanya di muat dalam Pasal 18b pada Ayat 1. Berbunyi Negara Mengakui dan Menghormati Satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersipat khusus atau bersipat istimewa yang diatur Undang-undang, ayat 2. Menyatakan Negara Mengakui dan Menghormati Kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur undang-undang.
Atas Dasar Hukum Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, itulah yang merupakan mandat kotitusi yang harus ditaati oleh penyelengaraan Negara, untuk mengatur pengakuan dan penguatan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat adat dalam suatu bentuk undang-undang. Pasal lain yang berkaitan dengan masyarakat adat, adalah pasal 281, ayat 3 yang menyebutkan Indititas Budaya dan Hak Masyarakat tradisonal dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan.
KETENTUAN UMUM TENTANG KERAJAAN KUTAI MULAWARMAN
SEBAGAI LEMBAGA PELESTARI BUDAYA DAN ADAT
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 Tentang Desa yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan berbunyi bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 89, ayat 1). Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dan ditegaskan dalam pasal 99. Serta berpedoman pada Perda Kab.Kukar No13 tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang mengacu pada Pasal 97 Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005. Yang berbunyi 1). Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat maka Dengan persetujuan bersama DPRD Kukar dan Bupati Kukar memutuskan, Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat.
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT
Didalam Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 5 Tahun 2007 Didalam Pasal 2 Ayat 3 disebutkan Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa Ditetapkan Dalam Peraturan Desa dengan Berpedoman Pada Peraturan daerah, dan dalam Pasal 7 Permendagri, disebutkan bahwa Lembaga Adat Merupakan Salah satu Jenis Lembaga Kemasyarakatan maka dengan membaca kembali Bab XI Pasal 31 ayat 1, Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan Diatur Peraturan Daerah Kab/Kota dengan Memperhatikan Kondisi Sosial Masyarakat Maka Kami Berpedoman Pada Perda Kab.Kukar No.13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat. Bahwa Adat Istiadat Warisan Budaya Leluhur yang  tumbuh dan berkembang di Kecamatan Muara Kaman yang sesuai dengan Kondisi Sosialnya yang berasal dari Adat Istiadat Dan Asal-Muasal Dibuatnya Kampung Disetiap Desa dalam Wilayah Kecamatan Muara Kaman yang disesuaikan Batas Hulayat dan Silsilah Orang-Orang yang Bertempat Tingal di masing-masing Desa tersebut maka Kondisi tersebut disesuaikan dengan isi Perda Kab. Kukar Nomor 13 tahun 2006,  yang Didalam, bab VII Nama, Bentuk Dan Kedudukan Lembaga Adat pasal 6. Ayat 1).  Maka dengan Demikian Kerajaan Kutai Mulawarman adalah organisasi yang disebut Lembaga Pelestari Budaya dan Dikuatka Dengan Terbentuknya Forum Komunikasi Kerabat Mulawarman dan Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Kaman dan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia.