Monday, July 29, 2013

Mazila, Balita yang Keluar Sendiri dari Reruntuhan Gempa

Published On: Mon, Jul 22nd, 2013

Mazila, Balita yang Keluar Sendiri dari Reruntuhan Gempa

Mazila, bocah 4 tahun yang keluar dari reruntuhan rumahnya sendiri di Blang Mancung (Foto:Win Ruhdi/Suaragayo.com)

Blang Mancung -Suaragayo.com: Mazila tadinya hanya terekam fotoku saat mengambil moment jual beli besi bekas yang diambil dari bangunan yang rubuh di Blang Mancung , Minggu (21/7). Jual beli besi bekas ini merupakan kegiatan yang baru paska gempa.
Bekas bangunan yang telah rubuh, seperti fasilitas sekolah, Pustu, Puskesmas dan lain-lain yang mengandung besi dibobok dengan menggunakan palu. Puluhan warga Blang Mancung terlihat memukul-mukul tembok bangunan yang hancur.
Mereka kemudian mengambil besi-besi yang sudah tidak lagi lurus , dikumpulkan kemudian dijual Rp.2000,-/kilogram. Pembelinya?, jangan kuatir, mereka ada di lokasi.
Para pembeli besi bekas ini sudah siaga di pinggir jalan. Berbekal sebuah timbangan dan mobil bak terbuka, transaksipun berlangsung bak di pasar yang ramai. Pembeli besi bekas ini terlebih dahulu mengumpulkan bahan besi ini di Bireuen.
Dari Bireuen, setelah sedikit dibersihkan, kemudian akan dijual di Medan. Nah , saat merekam aktipitas ekonomi terbaru dari efek samping gempa ini, terlihat seorang bocah perempuan yang bermain diatas reruntuhan sebuah rumah.
Menurut pedagang besi asal Bireuen itu, Mazila adalah salah satu keajaiban dari gempa karena keluar dari rertuntuhan seorang diri tanpa bekas luka sedikitpun.
Menurut tetangga Mazila yang rumahnya tidak hancur karena berbahan kayu, saat kejadian gempa 2 Juli 2013, Mazila sedang tertidur didalam ayunan dibawah tangga rumahnya yang beton.
Ibu Mazila sedang berbelanja disebelah rumahnya. Saat gempa, sebelum Ashar , Selasa 2 Juli itu, semua orang menjadi panic dan menyelamatkan diri. Apalagi beberapa bangunan dan rumah disekitar rumah orang tua Mazila ikut hancur.
Setelah suasana agak tenang, Mazila yang mungkin terbangun karena suara gaduh , keluar begitu saja dari rumahnya yang ambruk tanpa terluka sedikitpun. Menurut Mazila, dia keluar dari reruntuhan karena ada jalan yang lebar.(Win Ruhdi)

Sejarah Masjid Quba Bebesen Aceh Tengah

Published On: Mon, Jul 29th, 2013

Sejarah Masjid Quba Bebesen Aceh Tengah

Masjid Quba Bebesen tampak samping (Foto: Fazri/suaragayo.com)

Masjid Quba terletak di Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, lebih kurang berjarak 2.5 km dari ibukota Takengon. Di lokasi masjid ini, sebelumnya berdiri masjid kayu beratap ijuk yang didirikan pada masa awal kedatangan Islam ke tanah Gayo. Lalu digantikan dengan masjid bertiang beton dan beratap seng pada tahun 1917. Berikutnya pada tahun 1947 dibangun masjid semi permanen yang kemudian dibakar oknum PKI pada tahun 1965. Maka pada tahun 1966, dimulailah pembangunan masjid Quba yang sekarang ini.
Akibat Gempa pada 2 Juli 2013 lalu, beberapa dinding masjid Quba mengalami retak. Berikut Sejarah Singkat Masjid Quba, Bebesen, Aceh Tengah, Sebagaimana yang ditulis dalam buku Masjid Bersejarah di Nanggroe Aceh Jilid 1, 2009, dikeluarkan oleh Kemenag Aceh.
Sejarah Ringkas Masjid Quba – Bebesen

Bebesen adalah sebuah kejurun (wilayah) yang muncul setelah Kerajaan Aceh menetapkan empat kejurun di Gayo, yaitu Kejurun Bukit, Siah Utama, Linge dan Gayo Lues, (Snouck Hurgronje, 1996: 107). Diriwayatkan bahwa pihak Batak Karo 27 berperang melawan Kejurun Bukit. Pihak Batak Karo 27 memperoleh kemenangan, dan setelah perdamaian Kejurun Bukit terpaksa dipindahkan ke Kampung Kebayakan. Setelah Batak Karo 27 menguasai Bebesen, diangkatlah Lebe Kader (pemimpin pasukan Batak Karo 27) sebagai Raja Cik Bebesen. Raja Cik Bebesen tidak memperoleh pengukuhan resmi dari Sultan Aceh, tapi ia telah memerintah dengan tanpa halangan dari Sultan Aceh. (H. M. Gayo, 1983: 51).
Kini Bebesen merupakan Ibukota Kecamatan Bebesen yang terletak di sebelah Barat yang jaraknya lebih kurang 2.5 km dari ibukota Takengon. Sejak zaman Belanda sampai zaman Jepang (tahun 1904-1942), Bebesan merupakan ibukota negeri dari Zelfbestuurder van Cik yang meliputi wilayah Bebesan, Pegasing, Silih Nara dan Katal. Wilayah ini dipimpin oleh seorang Zelfbestuurder.
Pada masa permerintahan Jepang (1942-1945) pemerintahan di wilayah tersebut dipimpin oleh seorang Sunco dari keturunan Zelfbastuurder van Cik. Di zaman kemerdekaan Republik Indonesia, nama wilayah ini dirubah menjadi Kenegerian Bebesen. Peme-rintahannya pada saat itu dipimpin oleh beberapa orang yang disebut Bestuur Comisi dengan seorang ketuanya.
Pembangunan Mesjid.
Sejak masuknya agama Islam ke Bebesen telah dibangun sebuah mesjid beratap ijuk, dinding papan dan lantai tanah liat. Lalu pada tahun 1917, bangunan masjid ini direnovasi menjadi masjid dengan tiang beton, atap seng, dan lantai semen.
Mengingat kondisi mesjid yang tidak dapat lagi menampung jamaah yang meliputi Kampung Bebesen, Daling, Tan Saran, Lalabu, Umang, Blang Kolak I, Blang Kolak II, Kemili dan Mongal, maka pada tahun 1947 dimulai pembangunan masjid baru secara swadaya masyarakat dengan ukuran 18 x 12 m. Bangunan masjid ini berkonstruksi semipermanen. Pembangunannya diprakarsai dan dikoordinir oleh Teungku M. Nur Thalib, Teungku Abdur-rahman, Teungku M. Saleh, dan Teungku Imam Aman Dolah. Mesjid tersebut selesai dibangun pada tahun 1950 dan merupakan kebanggaan bagi masyarakat sekitar Bebesen. Masjid ini menjadi tempat ibadah pusat kegiatan masyarakat Bebesen dan sekitarnya (antara lain; Daling, Tan Saran, Lelabu, Umang, Blang Kolak I, Blang Kolak II, Kemili dan Mongal).
Masjid Dibakar Oknum PKI
Pada hari Rabu malam tanggal 20/21 Juli 1965, di tengah malam buta terdengarlah teriakan masyarakat yang panik karena melihat api menyala di bahagian mimbar masjid. Masyarakat dari beberapa kampung berdatangan menuju masjid untuk berusaha memadamkan api. Namun api terus berkobar walaupun pemadam kebakaran berusaha membantu masyarakat memadamkannya. Usaha tersebut tidak berhasil sehinggga dalam tempo 2.5 jam masjid tersebut musnah dilalap api.
Di kala api sedang menyala terdengar dari seorang penduduk yang mengungkapkan bahwa sumber api berasal dari wayer mikrofon yang tidak dilepaskan dari baterai. Akibatnya timbul api dan menjilat sajadah yang terletak dekat mikrofon. Api menyala mulai pukul 22.15 wib dan padam pukul 24.45 wib.
Masyarakat amat sedih bercampur geram melihat masjid yang telah runtuh dimakan api, menjadi puing-puing yang berserakan tak karuan. Sebahagian masyarakat terpaku dan tidak beranjak dari lokasi sampai siang hari. Pemerintah dan masyarakat berusaha menyelidiki sebab-sebab terjadinya kebakaran.
Petunjuk Tentang Sebab Kebakaran
Pada tanggal 21 Juli 1965 pukul 09.00 wib, Tripida kecamatan Bebesen bersama masyarakat membongkar puing-puing reruntuhan masjid untuk mencari spiker mikrofon yang mungkin ikut terbakar. Ternyaka spiker tersebut tidak ditemukan dalam reruntuhan. Lalu diambillah kesimpulan sementara, bahwa spiker telah dicuri orang, dan pencurinya diduga sebagai pelaku pembakaran.
Di samping penelitian yang dilakukan oleh pihak berwajib, masyarakat melakukan usaha pula dalam bentuk sembahyang hajat. Shalat ini diikuti oleh tidak kurang dari 1000 orang selama dua malam berturu-turut (Kamis dan Jumat tanggal 22 dan 23 Juli 1965). Mereka memohon kepada Allah swt. agar memberikan hukuman setimpal kepada orang yang telah melakukan pembakaran mesjid ini, dan agar memberikan kesabaran kepada masyarakat.
Masyarakat Bebesen dan sekitarnya sangat terikat hatinya dengan masjid ini, sehingga shalat Jumat tetap dilakukan di lokasi bekas reruntuhan masjid. Meskipun harus shalat di alam terbuka, namun masyarakat tetap tidak mau beralih ke masjid lain.
Masjid Baru
Sementara itu pada tanggal 23 Juli 1965 pukul 13.30 wib, atas permintaan asisten Wedana Kecamatan Bebesan, masyarakat Kecamatan Bebesan berkumpul di Meunasah Uken. Mereka ber-musyawarah untuk membentuk panitia pembangunaan masjid Bebesan yang baru. Dari musyawarah ini terbentuklah susunan panitia pembangunan masjid sebagai berikut:
Ketua I : Mansoer (Asisten Wedana)
Ketua II: Tgk. M. Nur A. Thalib
Sekretaris I: Amir Abdullah
Sekretaris II: Ismail
Bendahara; Tgk. H. Abdurrahmah
Pembantu-pembantu:
Para Keuchik dan Imum dalam Kecamatan Bebesan.
Panitia memutuskan untuk membangun mesjid dengan fisik permanen. Masyarakat bergotong-royong, bekerja dan memberi sumbangan yang tidak sedikit, karena terdorong oleh perasaan haru di samping juga sebagai wujud pengabdian kepada Allah swt., akhirnya usaha ini terlaksana. Para tokoh yang terlibat dalam pendirian masjid ini antara lain ialah; Teungku Bilel Ujung, Teungku Aman Bedu Melala, Teungku Umah Uken, Teungku H. Abdurrahman, Teungku M. Thaib Tan, Teungku Aman Raoh Melala dan Teungku Ibrahim Aman Muji.
Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh (Brib. Nyak Adam Kamil), juga sempat melihat dari dekat keadaan masjid yang telah terbakar. Dan beliau juga menyampaikan pesan-pesan pembangunan masjid yang baru. Sementara di tengah kesibukan masyarakat membangun masjid yang baru, tersiarlah kabar bahwa PKI melakukan pemberontakan. Akibatnya kegiatan masyarakat membangun masjid agak terganggu.
Setelah gerakan penumpasan G. 30 S/PKI berakhir, panitia pembangunan masjid bersama masyarakat meningkatkan usaha pembanguna masjid. Lebih kurang selama 10 tahun berselang, bangunan induk masjid ini dapat dimanfaatkan, yaitu dalam tahun 1977. Pembangunan masjid baru ini menelan biaya sebesar Rp 150.000.000,- dan diberi nama mesjid Quba.
Oknum Pembakar Mesjid
Dalam proses penumpasan G.30 S/PKI, salah seorang anggota PKI yang tertangkap mengaku dan memberikan keterangan bahwa orang yang membakar Masjid Bebesen adalah anggota PKI. Pelaku pembakaran terdiri dari tujuh orang anggota kelompok. Ketujuh orang ini telah diamankan oleh masyarakat.
Sekarang ini masjid Quba telah dilengkapi dengan ruang kantor, perpustakaan dan ruang ganti untuk muazzin/khatib.Hal ini merupakan langkah yang diambil oleh generasi muda guna menjawab kebutuhan zaman. Demikianlah sejarah ringkas masjid Quba, semoga tulisan ini ada manfaatnya. (Asg/Kemenag/suaragayo.com).

Masa Tanggap Darurat Gempa Aceh 1 Minggu

Jakarta, 3 Juli - Pemerintah menetapkan masa tanggap darurat untuk penanganan gempa Aceh berlangsung selama 1 minggu, dimulai Rabu (3/7/2013) hingga Selasa (9/7/2014) pekan depan. Selanjutnya akan dievaluasi sesuai kondisi di lapangan.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan tim BNPB Pusat, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum sudah bertolak ke Bener Meriah, Aceh, pada Selasa (2/7/2013) malam untuk melakukan koordinasi dengan bupati setempat.
Tim gabungan berangkat dengan pesawat carteran Susie Air. "BPBA, TNI, Polri, SKPD, dan PMI saat ini sudah melakukan upaya penyelamatan, pencarian, dan distribusi bantuan," kata Sutopo, Rabu (3/7/2013) di Jakarta.
Sutopo menerangkan, pada Rabu (3/7/2013) sekitar pukul 10.00 WIB, Menko Kesra Agung Laksono dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri telah bertolak ke Aceh.
"Untuk potensi nasional di BNPB, logistik yang dikirim saat ini mencukupi untuk penanganan gempa. Jika kurang akan dikirim lagi, tadi tiga truk dikirim ke lokasi pengungsian meliputi beras, minyak, tenda dan sebagainya," jelas Sutopo.
Saat ini terdapat 15 titik pengungsian. Lima di antaranya berada di Bener Meriah dan 10 lainnya di Aceh Tengah. "Untuk data pengungsi secara keseluruhan belum ada, namun salah satu titik saat ini diisi 700 orang," ungkap Sutopo.
Siapkan Dana Tanggap Darurat Rp40 M
BNPB juga telah menyiapkan dana sebesar Rp40 miliar yang siap digunakan selama masa tanggap darurat itu.
"Kami siapkan dana tanggap darurat sebesar Rp 40 miliar untuk Aceh, namun untuk penggunaannya melihat kondisi di lapangan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Rabu (3/7/2013).
Sutopo mengatakan, untuk masa tanggap darurat selama satu minggu itu akan menyesuaikan dan bisa diperpanjang waktunya di lapangan. Di samping itu, untuk logistik dan segalanya semua ada dibawah kordinasi BNPB pusat.
"Tadi kami kirim logistik ke Bener Meriah dan Aceh Tengah 3 truk, itu berupa minyak, tenda, beras dan lainnya ke lokasi," ujarnya.
Selain itu, BNPB juga akan dibantu oleh Kemenkes untuk alat kesehatan guna menolong kesehatan korban gempa. Selain itu, Menko Kesra Agung Laksono bersama Menteri Sosial, Sestama BNPB dan rombongan sudah berada di Aceh untuk mengkoordinasikan penanganan gempa.
"Negara lain juga sudah menawarkan bantuan, tapi BNPB masih merasa sanggup untuk mengatasinya. Ada 15 titik pengungsian, tapi belum dapat data detail dimana saja," katanya.
Sutopo menambahkan bahwa pasukan TNI/Polri sebanyak 1.524 orang yang kini berada di Riau menangani asap, bila diperlukan siap diterbangkan ke Aceh. "Tim sudah bekerja di lapangan, ada 110 orang dari Tagana, Kemensos sudah kirim bantuan logistik dan kesehatan senilai Rp 2,1 miliar. 82 orang dari Basarnas Aceh, Medan dan Pekanbaru," tandasnya.(Ic/Gs).

Jangan Korupsi Bantuan Itu!

Pasca terjadinya gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatra Utara, bantuan mengalir deras, baik dari dalam maupun luar negeri. Sejumlah negara, seperti Arab Saudi, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain, telah menyatakan komitmennya untuk membantu Indonesia dengan mengirimkan bantuan ke Aceh, sebagai bukti kepedulian mereka atas bencana alam pada Minggu kelabu (26 Desember 2004).
Namun, mengalirnya banyak bantuan untuk para korban dan biaya recovery Aceh menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat. Mereka khawatir terjadi penyalahgunaan, korupsi, dan manipulasi bantuan oleh oknum-oknum yang ingin memperkaya diri. Masyarakat beranggapan bahwa negeri ini masih penuh dengan para pejabat korup dan mafia-mafia yang kerap merampas hak-hak rakyat kecil.
Gempa dan tsunami di Aceh bukan bencana alam pertama di bumi pertiwi ini. Hampir setiap tahun, bencana alam selalu menimpa bangsa Indonesia. Realitasnya, sumbangan kemanusiaan dari masyarakat yang ingin menunjukkan rasa empatinya terhadap masalah sesama bangsa kerap disalahgunakan oknum-oknum tertentu. Karena itu, saat sumbangan kemanusiaan mengalir dari banyak pihak pascagempa dan tsunami, kekhawatiran itu pun muncul kembali.
Tidak disangkal, korupsi telah menjadi epidemi bangsa yang sangat sulit disembuhkan karena telah merasuk ke dalam seluruh tingkatan kehidupan masyarakat. Korupsi tidak hanya dilakukan pejabat di tingkat pusat. Pejabat daerah, seperti gubernur dan bupati, pun melakukan hal itu. Akibatnya, negara selalu dirugikan dengan jumlah triliunan rupiah. Banyaknya pejabat pemerintah yang tersangkut kasus korupsi adalah bukti yang terbantahkan.
Gempa dan tsunami terbesar dalam sejarah, yang terjadi di Serambi Mekkah, sebenarnya telah menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, yakni sesama manusia harus bersatu dan saling membantu. Tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Terlepas dari kemungkinan adanya kepentingan tertentu, kekompakan masyarakat dalam menggalang bantuan untuk Aceh adalah bukti bahwa bangsa Indonesia masih mempunyai kepedulian terhadap sesama.
Semua orang kini memfokuskan perhatiannya pada nasib rakyat Aceh. Suatu pemandangan yang mungkin sangat indah dan sangat asing bagi kita. Semua elemen masyarakat bahu- membahu mengumpulkan bantuan untuk masyarakat Aceh. Selama ini, bangsa Indonesia cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok, ras, dan agama daripada kepentingan bersama.
Tidak terhitung, berapa total uang yang terkumpul untuk masyarakat Tanah Rencong. Sebab, belum ada data valid yang menyebutkan hal itu. Tidak terhitung pula bantuan lain yang berupa barang meliputi pakaian, makanan, dan obat-obatan. Tanpa ada komando, masyarakat dengan kompak menyisihkan harta demi masa depan Aceh yang kini tinggal puing-puing yang berserakan di mana-mana.
Yang paling penting untuk dilakukan saat ini adalah mengawasi distribusi bantuan dengan mencegah adanya berbagai bentuk penyalahgunaan bantuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kepercayaan masyarakat untuk menyumbang adalah amanat yang harus dijaga semua pihak dengan menyalurkan semua bantuan pada yang berhak. Sangat disayangkan jika sampai terjadi penyalahgunaan, hal itu akan menodai kepercayaan masyarakat.
Untuk itu, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Pertama, pemerintah harus mengaudit semua bantuan yang masuk, baik dari dalam maupun luar negeri, khususnya yang berupa uang. Semua dana bantuan tersebut dimasukkan dalam APBN dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka recovery atau membangun Aceh kembali .
Misalnya, dari total bantuan dana yang masuk, 20 persen difokuskan untuk membangun sarana pendidikan yang hancur dan 30 persen untuk pembangunan pemukiman baru bagi penduduk. Selebihnya, digunakan pemerintah untuk membangun sarana di bidang lain yang tentu tidak kalah pentingnya. Dalam hal ini, pemerintah harus transparan dalam menggunakan dana bantuan sesuai dengan kebutuhan.
Kedua, mengawasi distribusi bantuan agar sampai kepada yang berhak sesuai dengan keinginan para penyumbang. Dalam hal ini, DPR -yang mempunyai fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah- harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membentuk tim pengawas bantuan gempa dan tsunami untuk Aceh.
Ketiga, LSM seperti ICW harus menopang kenerja tim DPR atau melakukan peran kontrol, baik pada pemerintah maupun tim bentukan DPR. Di pihak lain, masyarakat umum yang menyaksikan adanya penyalahgunaan bantuan harus melaporkan kepada pihak-pihak berwajib serta memberitakan kepada publik. Dengan demikian, peluang terjadinya korupsi atau penyalahgunaan dana bantuan untuk Aceh dan Sumut akan sangat kecil.(M. Da

Dubes Saudi: Awalnya Saya Duga Cuma Gempa Kecil

Kabargayo | Minggu, Juli 28, 2013

‪TAKENGON- Umumnya gempa berskala 5 hingga 6 skala richter tidak terlalu menimbulkan dampak kerusakan pada struktur bangunan. Pandangan tersebut sempat hinggap di benak Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Mustafa Bin Ibrahim Al-Mubarraq, ketika mendengar pertama sekali saat terjadinya gempa di Aceh Tengah dan sekitarnya pada 2 Juli lalu.
"Awalnya saya menduga hanya gempa kecil, tapi ternyata kerusakan yang ditimbulkan sangat besar", ujarnya pada saat mengunjungi posko transisi darurat gempa di Kabupaten Aceh Tengah, sabtu 27 Juli 2013.

Selama ini, Mustafa mengaku mendapatkan perkembangan pasca gempa di kawasan tengah Aceh itu langsung dari wakil Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf.

"Berdasar berbagai informasi yang disampaikan oleh tuan Muzzakir Manaf, saya terdorong untuk melihat langsung kondisi di wilayah terjadinya bencana",tuturnya.

Bupati Aceh Tengah, Ir. H. Nasaruddin, MM membenarkan apa yang dikatakan oleh Dubes Arab Saudi, bahwa dampak yang ditimbulkan akibat gempa sangat besar.

Sejauh ini, kata Nasaruddin, khusus di Kabupaten Aceh Tengah, korban meninggal dunia sebanyak 34 orang, 6 orang lainnya belum ditemukan
Dampak kerusakan fisik bangunan pun, menurut Nasaruddin tidak sedikit, data terakhir menunjukkan 13.862 rumah masyarakat mengalami berbagai tingkat kerusakan. Selain rumah, fasilitas publik juga banyak yang rusak, diantaranya kantor pemerintah mencapai 153 unit, sarana kesehatan 239 unit, sarana pendidikan dengan berbagai tingkat pembelajaran total berjumlah 381 unit, serta sarana ibadah mencapai 269 unit. Demikian pula dengan Infrastruktur jalan, 154,47 kilometer mengalami kerusakan dari tingkat ringan, sedang hingga berat.

Semua kerusakan fisik tersebut membutuhkan penanganan segera, namun khusus untuk rumah ibadah mendapat penekanan khusus dari Nasaruddin yang mengharapkan mendapat prioritas untuk dibantu oleh pihak kerajaan Arab Saudi
Sependapat dengan Nasaruddin, Dubes Mustafa akan mendukung kebutuhan masyarakat yang sifatnya bantuan jangka panjang seperti pemulihan sarana fisik sarana publik, hal ini dilakukan setelah mengevaluasi sektor prioritas yang sangat berdampak bagi masyarakat luas.

Sebelumnya, Kedutaan besar arab saudi telah membantu 5 ton kurma dan telah disalurkan kepada masyarakat korban gempa yang ditujukan sebagai penganan di bulan Ramadhan
Wagub Muzzakir Manaf yang turut mendampingi Dubes Arab Saudi hari itu, menilai bantuan yang diberikan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi akan sangat meringankan para korban gempa.

"Bapak dan ibu jangan khawatir, bantuan arab saudi akan tiba pada saatnya, karena itu kita harus sabar dan menjalani cobaan ini dengan penuh ketabahan", ujar Muzzakir ketika bersama rombongan Dubes saat mengunjugi lokasi pengungsian di Kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol di hari yang sama.(BP)

Tiba di lokasi Bencana, Jusuf Kalla Minta Warga Jaga Kebersamaan

Kabargayo | Senin, Juli 29, 2013

TAKENGON-Gempa yang yang melanda Kabupaten Aceh Tengah dan sekitarnya pada 2 Juli lalu, menyisakan reruntuhan rumah warga serta rusaknya berbagai fasilitas umum

Untuk melalui semua itu, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Jusuf Kalla (JK) menekankan lepada warga untuk tetap menjaga kebersamaan dengan bergotong royong dan saling membantu merehabilitasi bangun fisik dan kondisi psikis masyarakat

Hal tersebut diungkapkan JK ketika mengunjungi korban gempa di Kampung Kute panang kabupaten Aceh Tengah.”Tsunami yang begitu dahsyat bisa kita lalui, maka gempa kali ini harus lebih bisa”, katanya membangkitkan semangat warga

Menurut JK, pihak PMI sejak masa tanggap darurat telah membantu masyarakat dengan menyalurkan logistik, bantuan medis hingga pendampingan terkait kesehatan lingkungan

“PMI akan senantiasa mendampingi, tidak hanya masa tanggap darurat, tapi juga nanti pada masa rehabilitasi”, katanya

Sementara itu, Bupati Aceh Tengah, Ir. H. Nasaruddin, MM pada kesempatan menyampaikan perkembangan penanganan gempa, mengatakan saat ini banyak korban gempa yang masih membutuhkan tenda keluarga

Selain itu, karena lokasi bencana merupakan kawasan dataran tinggi yang bersuhu udara sangat dingin, Nasaruddin mengharapkan PMI juga dapat membantu lebih banyak selimut untuk warga yang mengungsi

“Peran PMI dalam penanganan gempa sangat membantu masyarakat, dan kami harap dapat terus memberikan kontribusi hingga keadaan membaik seperti semula”, demikian kata Nasaruddin

Kedatangan JK ke lokasi bencana turut didampingi oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah. Selain mendengar laporan perkembangan penanganan gempa, JK juga menyempatkan waktu untuk melihat lokasi reruntuhan bangunan di Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol.(BP)

USAID Prioritas Sosialisasikan Program Di Aceh Tengah

Kabargayo | Kamis, Mei 16, 2013

TAKENGEN-USAID PRIORITAS Provinsi Aceh lakukan sosialisasi program kepada seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah yang sebelumnya menjadi mitra program pendidikan USAID DBE (Desentralized Basic Education).

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan bertempat di Oproom Setdakab Aceh Tengah, kamis (16/5) pagi.

Pimpinan USAID PRIORITAS Aceh, Ridwan Ibrahim mengatakan sosialisasi diarahkan untuk mengkaji ulang dan merencanakan diseminasi praktik baik pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Tengah.

Pelaksanaan kegiatan menurut Ridwan sangat bergantung pada program peningkatan mutu pendidikan yang dibutuhkan oleh daerah, terutama peningkatan mutu Proses Belajar Mengajar (PBM), dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

"Kita telah siapkan 30 orang fasilitator untuk membantu menyukseskan program", katanya.

Seluruh fasilitastor menurut Ridwan Berasal dari unsur Dinas Pendidikan, Kemenag, Kepala Sekolah, dan Guru di Kabupaten Aceh Tengah yang telah mengikuti pelatihan di Banda Aceh beberapa waktu lalu.

Ridwan mengharapkan program ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah.

Terutama, katanya, diseminasi praktik baik yang telah dilaksanakan pada saat program USAID DBE dapat dilanjutkan sehingga adanya peningkatan pembelajaran dan kualitas peserta didik.

Selain itu, program juga ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sekolah, peningkatan kepemimpinan kepala sekolah dan pengawas, serta meningkatnya dukungan orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan.

"Diharapkan para fasilitator nantinya menjadi asset daerah", imbuhnya.

Wakil Bupati Aceh Tengah, Drs. H. Khairul Asmara menyambut baik sosialisasi rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak USAID PRIORITAS sebagai bagian dari upaya kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah.

Menurut Khairul banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan, karenanya melalui program kemitraan dengan pihak USAID diharapkan dapat mencari solusi berbagai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi oleh sektor pendidikan di daerah itu.

"Pemkab Aceh Tengah memiliki komitmen yang jelas terhadap upaya untuk meningkatkan mutu Pendidikan Daerah", tegasnya.

USAID PRIORITAS (Prioriting Reform, innovation, and opportunities for Reaching Indonesia's Teacher, Administrators, and Student) merupakan program kerjasama Badan Pembangunan International Amerika Serikat (USAID) dengan Pemerintah Aceh. Kemitraan diarahkan untuk membantu 7 Kabupaten/kota dan menambah 3 Kabupaten lainnya di Aceh pada tahun kedua Program tersebut berlangsung.

Program USAID PRIORITAS juga akan bekerjasama dengan para guru, kepala sekolah, komite sekolah dan siswa untuk menghadapi tantangan utama dalam menyediakan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan profesionalisme guru. (Wien Pengembara

GAYO Nusantara

Search This Blog

Monday, July 29, 2013