Kejagung Tangkap Buronan Korupsi Bantuan Dana Bencana Alam

 

 

Kejagung Tangkap Buronan Korupsi Bantuan Dana Bencana Alam

Danny Kosasih

7 Mar 2013 09:15:35

Berita Sebelumnya

• 11 Korupsi Diungkap Nazar, Dua Melibatkan Bendum Partai Besar
• Nazar: Kalau Olly PDIP Terlibat Korupsi Pembangunan Gedung Pajak
• Nazaruddin: Setya Novanto Juga Terlibat Korupsi Baju Hansip
• Berantas Korupsi, KPK Bakal Gunakan Data e-KTP
• Duh, Jaksa Salah Mengutip Keterangan Saksi Ahli
• Nazaruddin Kembali Umbar Ancaman

Kejagung (Foto: Aktual.co/Istimewa)

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil membekuk seorang pria yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat bernama
Muhammad Alwi.

Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ok Ok Arwoko mengatakan Alwi ditangkap saat berada di Cakra Negara, Mataram, NTB, Rabu (6/3), sekitar Pukul 18.20 WITA.

"Alwi merupakan tersangka kasus korupsi penyelewengan dana bantuan bencana kekeringan di Provinsi NTB tahun 2011," ujar Arwoko, Jakarta, Kamis (07/03).

Sebagai informasi, kasus penyelewangan dana bantuan senilai Rp5 miliar ini terungkap setelah Kejati NTB melakukan penyelidikan sejak pertengahan 2012 lalu.

Diduga, dana tanggap darurat untuk bencana kekeringan bagi sembilan kabupaten/kota di NTB itu dicairkan dengan kegiatan-kegiatan fiktif. Tak hanya itu, nilai proyek yang dibiayai dengan dana itu juga digelembungkan, seperti pengadaan tendon air, mesin pompa dan distribusisnya.

Sebelumnya Kejati NTB juga telah memeriksa 24 orang saksi, termasuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Husnuddin Achsyid.

Faizal Rizki

Kejati Sumut Tepis Selidiki Dugaan Korupsi Bencana Alam di Sergai

 

Kejati Sumut Tepis Selidiki Dugaan Korupsi Bencana Alam di Sergai

Rabu, 19 Juni 2013 21:45

Ditulis oleh Mangasi Butarbutar

0 Comments

Starberita - Medan, Kasipenkum Kejati Sumut Candra Purnam menepis bahwa tidak ada melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi dana bantuan pascabencana alam (banjir) tahun 2007 senilai Rp9 miliar di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).
"Dari data yang dihimpun dipenyidik Kejatisu, pihaknya tidak mendapati adanya penyelidikan dugaan kasus korupsi dana bantuan pascabencana alam (banjir) tahun 2007 di Sergai,"terang Candra, Rabu (19/6).

Sebelumnya, Koordinator Wilayah Sumut Bhayangkari Indonesia (Bharindo) HE Paulus melontarkan dugaan keterlibatan Wakil Gubernur yang baru dilantik Ir HT Erry Nuradi saat itu menjabat Bupati Sergai.

"Tidak ada data  diperoleh, dan mengenai tudingan kedekatan  HT Erry Nuradi dengan mantan Kajatisu Gortap Marbun, Silahkan saja, Bharindo menyatakan itu, namun dari data yang kita peroleh dari Pidana Khusus itu tidak ada. Jadi kalau Bharindo mempunyai data silahkan saja laporkan hal itu pada KPK," ucapnya.

Koordinator Wilayah Sumut Bhayangkari Indonesia (Bharindo) HE Paulus membeberkan kasus ini sudah sempat diproses Kejatisu di era kepemimpinan Gortap Marbun SH. Namun kasus tersebut menghilang begitu saja dari permukaan tanpa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3).

Dugaan  raibnya kasus dugaan korupsi Pemkab Sergai itu dari publik, karena Bupati Sergai HT Tengku Erry telah menjalin hubungan mesra dengan mantan Kajatisu Gortap Marbun untuk mengamankan kasus tersebut dari jeratan hukum.

Menurut HE Paulus, dana bantuan bencana alam Tahap I dan Tahap II dengan total Rp9 miliar itu seyogianya dugunakan membantu pembangunan rumah warga masyarakat yang terkena bencana banjir saat itu. Namun dana bencana tersebut, diduga dialihkan untuk membangun 9 kantor camat di jajaran Pemkab Sergai. Salah satu diantaranya adalah Kantor Camat Dolok Masihul.

Dalam pelaksanaan pembangunan ke 9 kantor camat dimaksud, disebut-sebut terjadi mark-up. Karena masing-masing kantor camat dibangun pagu Rp900 juta/unit atau total pagu Rp8,1 miliar. Padahal bila ditaksasi nilai proyek pembangunan kantor camat tersebut jauh dibawah harga pagu.

Pelaksanaan pembangunan ke 9 kantor camat tersebut tidak ditenderkan, tetapi sengaja dikondisikan dikerjakan para kontraktor peliharaan petinggi Pemkab Sergai dengan syarat dikenakan komisi.

Bharindo mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya mengungkap kembali kasus dugaan korupsi HT Erry Nuradi, terkait bantuan bencana alam Rp9 miliar tahap I dan II tahun 2007.

Dimana  menurutnya, KPK harus turun langsung menangani kasus dugaan korupsi Erry Nuradi. Karena hanyalah KPK saat ini yang menjadi tumpuan masyarakat yang mampu menangani segala bentuk kasus dugaan korupsi di daerah ini, khususnya menyangkut dugaan korupsi Erry Nuradi.(RIN/MBB)

Sidang korupsi bansos digelar 15 Agustus

 

Jawa Barat & Banten

Sidang korupsi bansos digelar 15 Agustus

Tri Ispranoto

Rabu,  31 Juli 2013  −  16:36 WIB

Ilustrasi (dok:Istimewa)

Sindonews.com - Sidang kasus suap bansos sudah ada kepastian kapan digelar. Sidang perdana, dijadwakan 15 Agustus di Pengadilan Tipikor Bandung.

"Sidang akan dilaksanakan 15 Agustus. Pertimbangannya, saat ini menghadapi libur Lebaran dan cuti bersama," ujar Panitera Muda Pengadilan Tipikor Bandung Susilo Nandang Bagio, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (31/7/2013).

Pengadilan pun sudah menunjuk majelis hakim yang akan menangani kasus itu. Empat terdakwa akan diadili oleh majelis hakim sama yang diketuai Nur Hakim. Sedangkan hakim anggota masing-masing Barita Lumban Gaol dan Basyari Budi Pradianto.

Saat ini, majelis hakim sudah menandatangani surat perintah penahanan untuk empat terdakwa masing-masing Setyabudi Tejocahyono, Herry Nurhayat, Toto Hutagalung, dan Asep Priatna. Setyabudi ditempatkan di Lapas Sukamiskin, sedangkan tiga lainnya di Rutan Kebonwaru. Itu sesuai dengan keinginan KPK.

Humas PN Bandung Djoko Indriarto mengatakan, tidak ada persiapan khusus untuk sidang kasus tersebut. "Tidak ada yang istimewa," ungkapnya.

Saat jalannya sidang nanti, Djoko mengatakan pihaknya pasti akan berkoordinasi dengan polisi. Jumlah pengamanan pun akan disesuaikan dengan kebutuhan.

(san)

4 tersangka korupsi bansos dipindah ke Bandung

Jawa Barat & Banten

4 tersangka korupsi bansos dipindah ke Bandung

Oris Riswan

Rabu,  31 Juli 2013  −  14:24 WIB

Ilustrasi (dok:Istimewa)

Sindonews.com - Berkas pemeriksaan empat tersangka kasus suap bansos sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Rabu 31 Juli 2013. Berkas diserahkan jaksa pemberi, dan penerima dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tim jaksa KPK memberikan tiga berkas untuk empat orang," ujar Panitera Muda Pengadilan Tipikor Bandung Susilo Nandang Bagio, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (31/7/2013).

Tersangka Setyabudi Tejocahyono, dan Herry Nurhayat masing-masing satu berkas. Sedangkan tersangka Toto Hutagalung dan Asep Priatna disatukan dalam satu berkas. Daftar perkara bagi Setyabudi adalah Nomor 87/Pisdus, untuk Hery Nomor 88/Pidsus, dan untuk Toto serta Asep bernomor 89/Pidsus.

Terkait pasal yang dilanggar, Setyabudi dengan berkas perkara Bp/32/23/07/2013 diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No.20 tahun 2001 tentang Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto Pasal 64 ayar (1) KUHP.

Sementara untuk tersangka Toto, Hery dan Asep, pasal yang diduga dilanggar adalah Pasal 6 ayat 1 huruf a, atau Pasal 5 ayat satu atau pasal 11 UU NO.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No.20 tahun 2001 tentang Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto Pasal 64 ayar (1) KUHP.

Karena berkas sudah rampung, keempat tersangka akan dipindahkan ke Bandung. Rencananya, Setyabudi akan dititipkan di Lapas Sukamiskin. Sedangkan tiga tersangka lain akan dititipkan di Rutan Kebonwaru. "Itu atas permohonan KPK," ungkap Susilo.

Empat tersangka pun dikabarkan sedang dalam perjalanan dari Jakarta. Sementara hingga kini belum ada penetapan majelis dan kapan sidang digelar.

(san)

 

 

Kamis, 1 Agustus 2013 / Thursday, August 1st 2013

Berita Korupsi se-Indonesia

 Tersangka Korupsi Bantuan Bencana Alam Ditahan

Selasa, 14 Oktober 2008

Tersangka Korupsi Bantuan Bencana Alam Ditahan

Kepolisian telah melakukan penahanan terhadap LM dan RS tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek perumahan bantuan bencana alam di Kecamatan Tombariri kabupaten Minahasa, Sulawesin Utara (Sulut).

Kapolda Sulut, Brigjen Bekto Suprapto kepada wartawan di Manado, Selasa (14/10), mengatakan, dalam penanganan dugaan kasus korupsi pembangunan perumahan bagi warga korban bencana alam tersebut, kepolisian telah menahan sebanyak dua orang.

"Kasus ini terus didalami kepolisian, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka yang ditahan akan terus bertambah," katanya.

Menurut Mantan Kadensus 88 Mabes Polri tersebut, dalam penanganan kasus pembangunan rumah tersebut, diduga tidak sesuai bestek sehingga rumah yang dibangun itu tidak layak tinggal.

Kepolisian tidak main-main dalam penanganan setiap kasus korupsi tersebut, tetapi tetap akan menindaklanjuti.

Kepolisian akan bekerja secara proporsional dan profesional untuk menangani atau mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah itu. Namun kadang-kadang masyarakat belum memahaminya, sebab dalam penanganan kasus ini tidak sekejap saja tetapi tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, ia menjelaskan.

Selain itu, perlu keterlibatan instansi teknis lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit guna mengetahui besarnya kerugian negara itu, katanya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sulut AKBP Beny Bella, mengatakan, selain LM yang merupakan salah seorang kontraktor, dan RS pengawas lapangan dari Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Sulut, kepolisian juga telah menetapkan sejumlah tersangka lainnya.

"Memang tersangkanya lebih dari dua orang, namun belum dapat diekspos, hal ini sangat penting dalam penanganan terhadap kasus tersebut," kata Bella didampingi Kasat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda sulut AKBP Gatot Tri. (kpl/rif)

Sumber : kapanlagi.com  : 14 Oktober 2008

Bupati Kerinci diduga gelapkan bantuan bencana alam

 

Sumatera

Bupati Kerinci diduga gelapkan bantuan bencana alam

Hasan Kurniawan

Selasa,  25 Juni 2013  −  14:43 WIB

Ilustrasi (dok:Istimewa)

Sindonews.com - Wakil Ketua DPRD Kerinci Irmanto menegaskan, alokasi dana bencana alam senilai Rp75 miliar, di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci, digunakan untuk pengadaan jalan aspal hotmik, dan irigasi di tengah rimba, dan tak terkait sama sekali dengan bencana alam.

Sejumlah LSM setempat, juga katanya, sejak dua tahun terakhir sudah berkali-kali melaporkan dugaan korupsi dana bencana alam ini ke Kejati Jambi. Termasuk LSM Geger, yang telah melaporkan ke KPK dugaan korupsi dengan terduga Bupati Kerinci Murasman. Adapun nomor laporan itu 2011-09-000256.

"KPK harus segera mengusut tuntas atas dugaan KKN dan penyalahgunaan jabatan, serta memperkaya diri dengan merampas tanah warga dan melakukan praktek korupsi APBD sebesar Rp160 miliar," ujar Irmanto, dalam rilisnya, Selasa (25/6/2013).

Sementara itu, Bupati Kerinci Murasman menanggapi dingin soal desakan LSM tersebut. Dia menyatakan, siap diperiksa kapan saja oleh KPK jika memang diperlukan. “Tidak masalah (soal laporan). Saya siap diperiksa oleh KPK kapan saja," ujar Murasman.

Sebelumnya diberitakan, tokoh pemuda Kerinci Oktafiandi mendesak KPK mengusut praktik dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Kerinci Murasman. Dia juga mendesak KPK menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam masa pemerintahan Murasman.

"Alasan Murasman masyarakat menghibahkan tanah 300 hektare untuk Bukit Tengah, dan pada kenyataannya masyarakat merasa tertipu. Karena tak satupun janjinya direalisasikan. Kebun masyarakat sudah dibabat habis, namun hak masyarakat tak diberikan," terang Okta.

(san)

Korupsi Bantuan Itu Tsunami Baru

 

 

Korupsi Bantuan Itu Tsunami Baru

Situasi Komedi (Sitkom) Bajaj Bajuri yang ditayangkan pada Minggu petang (2 Januari 2005) di sebuah stasiun TV menyentil telak oknum yang tega mengorupsi bantuan untuk korban gempa dan tsunami baru-baru ini. Karakter Emak menjadi personifikasi oknum tokoh culas tersebut.
Secara cerdas, tim kreatif salah satu tayangan TV yang laris itu menggambarkan bahwa Emak beraksi tidak sendirian. Emak menyuap sebagian warga sekitar agar aksi penggelapan penyaluran bantuan tersebut lancar dan tidak ketahuan. Meski, akhirnya aksi itu ketahuan. Secara keseluruhan, cuplikan Sitkom Bajaj Bajuri tersebut cukup representatif membidik dan menyindir oknum-oknum yang tega menari di atas penderitaan para korban bencana alam.
Sinyalemen yang diangkat dalam sitkom itu, hendaknya, membuat kita mewaspadai oknum-oknum culas yang tega menggelapkan bantuan untuk korban bencana gempa dan tsunami di Naggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut), malapetaka yang terjadi 26 Desember 2004.
Kita harus bahu-membahu mengawasi dan mencegah bila ada oknum-oknum/pihak-pihak tertentu mengorupsi bantuan tersebut. Alangkah teganya, kita bisa mempertanyakan kesehatan hati nurani dan akal sehat mereka ketika korupsi tersebut terjadi.
Ada dua alasan sekurang-kurangnya kenapa dimungkinkan terjadi korupsi bantuan itu. Pertama, segelintir oknum memiliki nurani yang bebal. Indikasi suasana kejiwaan yang busuk itu, menurut istilah mantan Ketua Bappenas Kwik Kian Gie, adalah pikiran dan jiwa yang terkorupsi (corrupted mind). Betapa pun berita di media massa, baik cetak maupun elektronik, menayangkan acara-acara yang bertajuk ungkapan berbelasungkawa/berduka (condolence statement), semisal: Indonesia Menangis, Badai Pasti Berlalu, dan sebagainya, mental-mental corrupted mind dan bernurani bebal tersebut akan selalu dimungkinkan ada. Meskipun sudah jelas-jelas dilabeli: Bantuan untuk korban bencana alam! , dimungkinkan terjadi aksi korupsi oleh segelintir oknum ber-corrupted mind ini. Bisa jadi, mereka adalah oknum yang baru coba-coba korupsi karena situasi dan kesempatan, apalagi didukung kekuasaannya yang mutlak. Koruptor kelas kakap yang membobol uang negara jutaan, miliaran, bahkan triliunan rupiah memang bejat. Koruptor bantuan bagi korban bencana alam ini, meski dia koruptor dadakan, justru lebih bejat. Sebab, dia telah tega memakan hak yang sedianya diperuntukkan mereka yang sedang berduka, korban malapetaka alam yang mahadahsyat.
Kedua, korupsi terhadap bantuan untuk korban bencana alam itu dimungkinkan terjadi karena lemahnya pengawasan kepada pihak-pihak fasilitator penyaluran bantuan tersebut. Apalagi, penyaluran bantuan kemanusiaan itu terpusat di badan/instansi/perorangan tertentu. Bukannya, kita menuduh dan berprasangka buruk. Itu wujud kepedulian kita untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan yang begitu mengalir -dipercayakan hampir seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia internasional, sampai utuh ke tangan yang berhak. Tidak berceceran, dimakan para koruptor-koruptor bantuan bencana yang lebih busuk dari apa pun. Kita harus mengingat ungkapan Lord Acton, Power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely (kekuasaan mendorong untuk korupsi dan kekuasaan yang mutlak mendorong korupsi yang gila-gilaan).
Untuk menghindari terjadinya penyelewengan bantuan korban bencana alam, khususnya NAD dan Sumut, kita harus bersatu mengawasinya. Hal itu dilakukan tanpa mengesampingkan pengawasan sistemik dan jaminan koordinasi langsung dari presiden RI untuk mencegah adanya kekuasaan terpusat yang memungkinkan terjadinya korupsi.
Ada baiknya pengelola/penyalur/fasilitator diupayakan selalu berupa komite bersama. Harus dipastikan bahwa mereka terdiri atas orang-orang yang kredibel, profesional, dan bermental kukuh, bukan yang menyimpan potensi corrupted mind.
Selanjutnya, saya sepakat dengan pendapat Ketua MPR Hidayat Nurwahid yang menekankan agar tidak terjadi korupsi bantuan untuk NAD dan Sum

Senin, 28/01/2013 14:55 WIB

Kejati Riau Tangkap DPO Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews

Jakarta - Tim intelijen Kejati Riau dan Kejagung berhasil menangkap DPO kasus korupsi, Ibrahim. Terpidana merupakan mantan bendahara, Badan Kesejahtraan Sosial (BKS) Provinsi Riau.

Humas Kejati Riau, Andri Ridwan mengungkapkan hal itu dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (28/1/2013) di Pekanbaru. Menurut Andri,Ibrahim adalah mantan Bendahara BKS Riau yang telah dijatuhi vonis 5 tahun penjara oleh MA penjara tahun pada 17 Maret 2010 silam.

Namun sejak putusan dijatuhkan, Ibrahim lantas melarikan diri. Dia salah satu dari sekian banyak DPO pihak kejaksaan. Setelah tiga tahun menghilang, akhirnya tadi pagi petualangan Ibrahim pun berakhir.

Terpidana kasus korupsi bencana alam ini akhirnya ditangkap tim kejaksaan. Ibrahim ditangkap tadi pagi di rumah seorang notaris di Perum Duta Mas, Kecamatan Pasir, Putih, Kabupaten Kampar, Riau.

"Kini Ibrahim sudah kita tangkap," kata Andri.

Andri menjelaskan, Ibrahim mantan Bendahara ini bersama-sama dengan mantan Kadis BKS Riau, Wan Darlis melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan banjir tahun 2006 silam. Dana bantuan bencana alam untuk sejumlah kabupaten itu mencapai Rp2,6 miliar.


Jalur Pantura Di Brebes Jawa Tengah Mulai Dipadati Pemudik. selengkapnya dalam Segmen PULANG KAMPUNG Di "Reportase Pagi", jam 04.45 - 05.22 WIB, hanya di TRANS TV

(cha/rmd)

Dugaan Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Bupati Nisel Diperiksa Kejatisu

 

Dugaan Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Bupati Nisel Diperiksa Kejatisu

29 May, 2013

MEDAN-Bupati Nias Selatan, Idealisman Dahci mendatangi gedung  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di Jalan AH Nasution Kecamatan Medan Johor, Selasa (28/5). Kedatangan orang nomor atu di Kabupaten Nias Selatan itu berdasarkan panggilan penyidik Pidana Khusus Kejatisu atas dugaan korupsi dana bantuan bencana alam Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan TA2011 senili Rp5 miliar.
Kasipenkum Kejatisu, Chandra Purnama  mengatakan  kedatangan Idealisman setelah surat panggilan ketiga yang dilayangkan.
Saat disinggung soal prihal pemanggilan itu, Chandra mengaku kalau Idealisman diperiksa atas kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana alam di Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan. “Statusnya masih sebatas saksi saja, “ ujar Chandra singkat.
Sementara itu, Idealisman usai diperiksa penyidik mengaku kalau dana tersebut sudah diserahkannya sepenuhnya pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing. Begitu juga dengan pertanggungjawabannya. “Kalau saya tidak salah, dana itu untuk untuk 8 kecamatan. Untuk penggunaannya menurut saya untuk pembangunan fasilitas yang rusak  akibat bencana alam tersebut,” ujarnya  yang saat itu mengenakan baju batik. (mag-10)

Read more: http://www.hariansumutpos.com/2013/05/59252/dugaan-korupsi-dana-bantuan-bencana-alam-bupati-nisel-diperiksa-kejatisu#ixzz2afRvSqob

Daftar maling dana bantuan bencana alam Indonesia ! Astaghfirullah

Daftar maling dana bantuan bencana alam Indonesia ! Astaghfirullah

Negara ini sekarang sedang tertimpa bencana mulai dari banjir bandang di Papua, tsunami di Mentawai, banjir di Jakarta, dan letusan Gunung Merapi. Banyak korban bencana alam ini yang memerlukan bantuan pemerintah, namun entah apa karena tidak ada hari nurani, ada beberapa pejabat yang tega sekali mengkorupsi dana bantuan bencana alam untuk kepentingan pribadi. Berikut sebagian nama-nama para koruptor tersebut

1. Korupsi bantuan bencana tsunami 

Setelah bencana tsunami pada 17 Juli 2006 lalu, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) berencana memberikan bantuan kepada para nelayan yang menjadi korban. Bantuan itu berupa perahu fiberglass 1 GT dengan mesin 15 PK dan pengadaan alat tangkap. Dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2006.

Hari Purnomo, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah, dan Elisabeth, Kepala Seksi Produksi Penangkapan Ikan Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah yang mengurusi urusan tersebut. Namun mereka terbukti melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena mereka dianggap melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999. Tindakan mereka ini telah merugikan Negara Indonesia sekitar 9,5 milyar rupiah di saat para korban tsunami khususnya nelayan membutuhkan bantuan.

2. Korupsi oleh Bupati Purwakarta 

Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Lili Hambali Hasan, diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bencana alam Rp 2 miliar dan kasus korupsi pembangunan gedung Islamic Center Purwakarta sebesar Rp 1,725 miliar.

3. Penggelapan beras bantuan bencana 

Tak hanya para pejabat saja ternyata ada pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Sosial Jember, Jawa Timur bernama M. Kholik Anwari telah menggelapkan 72 ton beras bantuan bencana alam. Uang penjualan beras itu dia gunakan Anwari untuk berjudi, mabuk, dan bermain perempuan.

4. Korupsi di pos bantuan bencana alam 

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut) telah menahan dua pejabat di lingkungan Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi uang negara sejumlah Rp6,9 miliar pada pos bantuan bencana alam tahun anggaran 2007-2008. Dua pejabat tersebut yakni Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan HM alias Mandiri dan Kepala Dinas Perhubungan WT alias Tine.

5. Korupsi dana bencana pascagempa Yogja 

Sekelompok tersangka korupsi dana rekontruksi pascagempa DI Yogyakarta telah ditetapkan senilai Rp1 miliar. Mereka adalah Kepala Desa (Kades) Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Sukro Nur Harjono, Sigit, Kabag Keuangan Desa Selopamioro, dan Sugiono pengumpul uang potongan dana rekontruksi pascagempa. modus operandi para tersangka yaitu melakukan pemotongan dana rekontruksi kepada setiap kelompok masyarakat penerima dana rekontruksi dengan besar masing-masing mencapai Rp 7 juta hingga Rp 10 juta

6. Korupsi dana bencana oleh gubernur 

Gubernur Banten, Djoko Munandar yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyelewengan bencana alam senilai Rp 14 miliar. Ia ditetapkan sebagai tersangka dimana ia sebelumnya menjadi saksi dari kasus korupsi tersebut setelah bukti-bukti telah terkuak. Hasil korupsi tersebut masuk ke kantong pribadi Panitia Anggaran DPRD Banten.

7. Korupsi dana bencana alam puting beliung 

Mantan Kabag Kesra Pemkab Probolinggo H Sudarmin beserta empat tersangka dugaan korupsi dana bantuan bencana alam puting beliung lainnya yakni, mantan staf PNS Dinas Perkebunan, Didik, mantan staf Bagian Kesra, Samsul, mantan Camat Lumbang, Sanemo serta mantan Kades Sapeh, Karnoto.

Para tersangka diduga melakukan bancakan dana untuk korban bencana alam puting beliung di Desa Sapeh, Kecamatan Lumbang yang merugikan negara Rp 271 juta. Bantuan yang disalurkan kepada korban hanya Rp 14 juta dari total anggaran sebesar Rp 285 juta. Dana bantuan itu mengalir ke Karnoto Rp 78 juta, staf PNS Dinas Perkebunan Didik menerima Rp 28,5 juta, staf Kesra Samsul Rp 16,5 juta, mantan Camat Lumbang Sanemo Rp 45 juta dan Rp 103 juta mengalir ke kantong pribadi H Sudarmin 

sumber :http://wisbenbae.blogspot.com/2010/11/daftar-maling-dana-bantuan-bencana-alam.html

Kejari Pamekasan Teliti Dugaan Korupsi Bantuan Bencana Alam

05 Jul 2013 19:09:35| Politik | Penulis : Abdul Azis

Pamekasan (Antara Jatim) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan,Jawa Timur, akan meneliti kasus dugaan korupsi bantuan penanggulangan bencana daerah dari pemerintah ke Pemkab Pamekasan sebesar Rp4 miliar pada 2010.

Kepala Kejari Pamekasan Sudiharto, Jumat mengatakan, penelitian kasus dugaan korupsi oleh Kejari Pamekasan itu berdasarkan desakan sebagian masyarakat Pamekasan yang meminta agar aparat penegak hukum turun tangan mengusut masalah itu.

"Kami akan mempelajari dulu kasus dugaan korupsi bantuan bencana alam di Pamekasan ini dan selanjutnya melakukan akan memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu," kata Sudiharto menjelaskan.

Sebagai pimpinan Kejari yang baru, kata dia, pihaknya belum menguasai berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pamekasan, termasuk dugaan korupsi bantuan bencana alam yang terjadi di lingkungan Pemkab Pamekasan.

"Saya baru satu bulan disini, jadi wajar jika belum banyak mengetahui kasus-kasus korupsi yang terjadi di Pamekasan ini. Akan tetapi kami tetap akan bekerja optimal, termasuk kasus bantuan bencana alam ini sebesar Rp4 miliar itu," katanya menjelaskan.

Sekalompok aktivis dari Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah (LP2KP), pada Jumat (5/7) pagi, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pamekasan, menuntut agar institusi itu mengusut dugaan penyelewengan pengelolaan dana bencana tahun 2010 serta tahun 2011 sebesar Rp4 miliar.

Dalam aksi itu peserta membentangkan poster serta sapanduk meminta Kejari untuk segera memanggil pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana tersebut.

"Panggil dan adili seluruh pihak yang diduga melakukan penyelewengan terhadap dana bencana itu, yang besarnya mencapai Rp4 miliar," kata korlap aksi itu Karimullah.

Lebih lanjut Karimullah meminta, Kejaksaan tegas dan tidak tebang pilih, serta bisa bersikap profesional dalam pengusutan kasus tersebut.

"Kejari Pamekasan, harus lebih proaktif, dan melakukan tindakan terhadap elit birokrasi yang terindikasi melakukan KKN," pintanya.

Kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana alam sebesar Rp4 miliar yang diduga dikorupsi oleh sejumlah oknum pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan itu terjadi pada tahun 2010 dan 2011.

Bentuk dugaan penyimpangan dalam kasus ini ialah pemkab mengusulkan telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan. Padahal lembaga itu belum terbentuk dan baru dibentuk pada tahun akhir tahun 2012.

Kasus dugaan korupsi bantuan penanggulangan bencana alam di lingkungan Pemkab Pamekasan ini menyebabkan hampir semua kasus kejadian bencana alam di Pamekasan tidak tertangani secara optimal. Hal itu terjadi, karena dana penaggulangan bencana kosong.

"Kalau seperti ini kan rakyat yang menjadi korban. Makanya kami minta pemerintah Kejari bisa bergerak cepat mengatasi persoalan ini," kata Karimullah. (*)

Editor : Slamet HP

Wednesday 31 July, 2013

Published On: Tue, Jul 30th, 2013

Terkini | By admin 02

Bupati Aceh Tengah, Keluarkan Surat Pemberhentian Kegiatan Dinas

Takengen – Suaragayo.com: Bupati Aceh Tengah, Ir. H. Nasaruddin, MM mengeluarkan surat edaran bernomor 903/322/DPKKD tentang penghentian, pembatalan pelaksanaan kegiatan SKPK pada APBK Aceh Tengah tahun anggaran 2013.
Surat edaran pembatalan beberapa kegiatan harus dilakukan karena dampak gempa yang sangat luas di Takengon, Aceh Tengah. Dihentikannya beberapa kegiatan saat ini, karena diperlukan belanja tidak terduga untuk pendanaan penanganan Gempa tektonik yang terjadi 2 Juli lalu.
Surat yang ditandatangani oleh bupati Aceh Tengah ini, ditujukan kepada; Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.
Meminta kepada kepala SKPK agar dapat menghentikan/membatalkan pelaksanaan kegiatan, antara lain; di Sekretaris Daerah ada 8 item, Disbudparpora 7 Item, Dinas Pekerjaan Umum 8 Item, serta  Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigasi  dan Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat masing-masing 1 item. (Fz)

Wednesday 31 July, 2013

Published On: Tue, Jul 30th, 2013

Gayo / News / Terkini | By admin 02

Daftar Penghentian/Pembatalan Kegiatan SKPK APBK Aceh Tengah 2013

Takengen – Suaragayo.com: Surat edaran bernomor 903/322/DPKKD tentang penghentian, pembatalan pelaksanaan kegiatan SKPK pada APBK Aceh Tengah tahun anggaran 2013,  yang ditandatangani oleh bupati Aceh Tengah  ditujukan kepada; Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.
Inilah Daftar Penghentian/Pembatalan Pelaksaaan Kegiatan SKPK Pada APBK Aceh Tengah Tahun Anggarann 2013. 
A.    Sekretaris Daerah
1.    Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
2.    Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
3.    Pembangunan Gedung/Kantor
4.    Pembangunan Rumah Jabatan
5.    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.    Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
7.    Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Pengadaaan Tanah Pemerintah Daerah)
8.    Pelaksanaan Kunjungan dan Silaturahmi Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah. (Safari Ramadhan)
B.    Dinas Kebudayaan, Perariwisata, Pemedua dan Olahraga
1.    Pengembangan objek pariwisata unggulan (pacuan kuda Hut RI)
2.    Pelaksaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan diluar Negeri (Festival Danau Lut Tawar)
3.    Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke IV di Banda Aceh)
4.    Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan lambang lainnya.
5.    Pembinaan cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah
6.    Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
7.    Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Pelajar
C.    Dinas Pekerjaan Umum
1.    Pembangunan Jalan (Non Dana DAK)
-    Pembangunan Jalan Mendale –Atu Pukes
-    Pembangunan Jalan Mendale – Lelabu Kec. Kebayakan
-    Pembangunan Jalan Dusun II Kp. Wih Kiri Kec. Rusip Antara
-    Pembangunan Jalan Atur Kapur Toweren Kec. Lut Tawar
-    Pembangunan Jalan Perkebunan Masyarakat Loyang Kute Kp. Kalang Kec. Lut Tawar
-    Pembangunan Jalan Loyang Mango
-    Pembangunan Jalan Perekebunan Jurung Kec. Bintang
-    Pembangunan Jalan Perkebunan Kp. Bamil Nosar Kec. Bintang
-    Pembangunan Jalan Tunah Nakang – Uten Osop Kec. Pegasing
-    Pembangunan Jalan Kp. Gele Kec. Pegasing
-    Pembangunan Jalan Rebe Besi Kp. Erlup Kec. Pegasing
-    Pembangunan Jalan Produksi Jalan Sepakat KM. 13 -  Kp. Tanoh Depet Kec. Celala
-    Pembangunan Jalan produksi Jalan Kulem Nege Depet Indah – Rusip Antara Kec. Celala
D.    Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.    Peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi (RTSP) kampung Lumut Kec. Linge)
E.    Kantor Kesatuan bangsa Politik dan Perlindungan masyarakat
1.    Pengendalian keamanan lingkungan (HUT LINMAS)
Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya, Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin, mengeluarkan surat edaran pembatalan beberapa kegiatan harus dilakukan karena dampak gempa yang sangat luas di Takengon, Aceh Tengah. Dihentikannya beberapa kegiatan saat ini, karena diperlukan belanja tidak terduga untuk pendanaan penanganan Gempa tektonik yang terjadi 2 Juli lalu.(Fazri/Suaragayo.com)

GEMPA ACEH 2 JULY 2013'

GEMPA ACEH 2 JULY 2013'

Published On: Mon, Jul 22nd, 2013

Mazila, Balita yang Keluar Sendiri dari Reruntuhan Gempa

Mazila, bocah 4 tahun yang keluar dari reruntuhan rumahnya sendiri di Blang Mancung (Foto:Win Ruhdi/Suaragayo.com)

Blang Mancung -Suaragayo.com: Mazila tadinya hanya terekam fotoku saat mengambil moment jual beli besi bekas yang diambil dari bangunan yang rubuh di Blang Mancung , Minggu (21/7). Jual beli besi bekas ini merupakan kegiatan yang baru paska gempa.
Bekas bangunan yang telah rubuh, seperti fasilitas sekolah, Pustu, Puskesmas dan lain-lain yang mengandung besi dibobok dengan menggunakan palu. Puluhan warga Blang Mancung terlihat memukul-mukul tembok bangunan yang hancur.
Mereka kemudian mengambil besi-besi yang sudah tidak lagi lurus , dikumpulkan kemudian dijual Rp.2000,-/kilogram. Pembelinya?, jangan kuatir, mereka ada di lokasi.
Para pembeli besi bekas ini sudah siaga di pinggir jalan. Berbekal sebuah timbangan dan mobil bak terbuka, transaksipun berlangsung bak di pasar yang ramai. Pembeli besi bekas ini terlebih dahulu mengumpulkan bahan besi ini di Bireuen.
Dari Bireuen, setelah sedikit dibersihkan, kemudian akan dijual di Medan. Nah , saat merekam aktipitas ekonomi terbaru dari efek samping gempa ini, terlihat seorang bocah perempuan yang bermain diatas reruntuhan sebuah rumah.
Menurut pedagang besi asal Bireuen itu, Mazila adalah salah satu keajaiban dari gempa karena keluar dari rertuntuhan seorang diri tanpa bekas luka sedikitpun.
Menurut tetangga Mazila yang rumahnya tidak hancur karena berbahan kayu, saat kejadian gempa 2 Juli 2013, Mazila sedang tertidur didalam ayunan dibawah tangga rumahnya yang beton.
Ibu Mazila sedang berbelanja disebelah rumahnya. Saat gempa, sebelum Ashar , Selasa 2 Juli itu, semua orang menjadi panic dan menyelamatkan diri. Apalagi beberapa bangunan dan rumah disekitar rumah orang tua Mazila ikut hancur.
Setelah suasana agak tenang, Mazila yang mungkin terbangun karena suara gaduh , keluar begitu saja dari rumahnya yang ambruk tanpa terluka sedikitpun. Menurut Mazila, dia keluar dari reruntuhan karena ada jalan yang lebar.(Win Ruhdi)

Published On: Mon, Jul 29th, 2013

Sejarah Masjid Quba Bebesen Aceh Tengah

Masjid Quba Bebesen tampak samping (Foto: Fazri/suaragayo.com)

Masjid Quba terletak di Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, lebih kurang berjarak 2.5 km dari ibukota Takengon. Di lokasi masjid ini, sebelumnya berdiri masjid kayu beratap ijuk yang didirikan pada masa awal kedatangan Islam ke tanah Gayo. Lalu digantikan dengan masjid bertiang beton dan beratap seng pada tahun 1917. Berikutnya pada tahun 1947 dibangun masjid semi permanen yang kemudian dibakar oknum PKI pada tahun 1965. Maka pada tahun 1966, dimulailah pembangunan masjid Quba yang sekarang ini.
Akibat Gempa pada 2 Juli 2013 lalu, beberapa dinding masjid Quba mengalami retak. Berikut Sejarah Singkat Masjid Quba, Bebesen, Aceh Tengah, Sebagaimana yang ditulis dalam buku Masjid Bersejarah di Nanggroe Aceh Jilid 1, 2009, dikeluarkan oleh Kemenag Aceh.
Sejarah Ringkas Masjid Quba – Bebesen

Bebesen adalah sebuah kejurun (wilayah) yang muncul setelah Kerajaan Aceh menetapkan empat kejurun di Gayo, yaitu Kejurun Bukit, Siah Utama, Linge dan Gayo Lues, (Snouck Hurgronje, 1996: 107). Diriwayatkan bahwa pihak Batak Karo 27 berperang melawan Kejurun Bukit. Pihak Batak Karo 27 memperoleh kemenangan, dan setelah perdamaian Kejurun Bukit terpaksa dipindahkan ke Kampung Kebayakan. Setelah Batak Karo 27 menguasai Bebesen, diangkatlah Lebe Kader (pemimpin pasukan Batak Karo 27) sebagai Raja Cik Bebesen. Raja Cik Bebesen tidak memperoleh pengukuhan resmi dari Sultan Aceh, tapi ia telah memerintah dengan tanpa halangan dari Sultan Aceh. (H. M. Gayo, 1983: 51).
Kini Bebesen merupakan Ibukota Kecamatan Bebesen yang terletak di sebelah Barat yang jaraknya lebih kurang 2.5 km dari ibukota Takengon. Sejak zaman Belanda sampai zaman Jepang (tahun 1904-1942), Bebesan merupakan ibukota negeri dari Zelfbestuurder van Cik yang meliputi wilayah Bebesan, Pegasing, Silih Nara dan Katal. Wilayah ini dipimpin oleh seorang Zelfbestuurder.
Pada masa permerintahan Jepang (1942-1945) pemerintahan di wilayah tersebut dipimpin oleh seorang Sunco dari keturunan Zelfbastuurder van Cik. Di zaman kemerdekaan Republik Indonesia, nama wilayah ini dirubah menjadi Kenegerian Bebesen. Peme-rintahannya pada saat itu dipimpin oleh beberapa orang yang disebut Bestuur Comisi dengan seorang ketuanya.
Pembangunan Mesjid.
Sejak masuknya agama Islam ke Bebesen telah dibangun sebuah mesjid beratap ijuk, dinding papan dan lantai tanah liat. Lalu pada tahun 1917, bangunan masjid ini direnovasi menjadi masjid dengan tiang beton, atap seng, dan lantai semen.
Mengingat kondisi mesjid yang tidak dapat lagi menampung jamaah yang meliputi Kampung Bebesen, Daling, Tan Saran, Lalabu, Umang, Blang Kolak I, Blang Kolak II, Kemili dan Mongal, maka pada tahun 1947 dimulai pembangunan masjid baru secara swadaya masyarakat dengan ukuran 18 x 12 m. Bangunan masjid ini berkonstruksi semipermanen. Pembangunannya diprakarsai dan dikoordinir oleh Teungku M. Nur Thalib, Teungku Abdur-rahman, Teungku M. Saleh, dan Teungku Imam Aman Dolah. Mesjid tersebut selesai dibangun pada tahun 1950 dan merupakan kebanggaan bagi masyarakat sekitar Bebesen. Masjid ini menjadi tempat ibadah pusat kegiatan masyarakat Bebesen dan sekitarnya (antara lain; Daling, Tan Saran, Lelabu, Umang, Blang Kolak I, Blang Kolak II, Kemili dan Mongal).
Masjid Dibakar Oknum PKI
Pada hari Rabu malam tanggal 20/21 Juli 1965, di tengah malam buta terdengarlah teriakan masyarakat yang panik karena melihat api menyala di bahagian mimbar masjid. Masyarakat dari beberapa kampung berdatangan menuju masjid untuk berusaha memadamkan api. Namun api terus berkobar walaupun pemadam kebakaran berusaha membantu masyarakat memadamkannya. Usaha tersebut tidak berhasil sehinggga dalam tempo 2.5 jam masjid tersebut musnah dilalap api.
Di kala api sedang menyala terdengar dari seorang penduduk yang mengungkapkan bahwa sumber api berasal dari wayer mikrofon yang tidak dilepaskan dari baterai. Akibatnya timbul api dan menjilat sajadah yang terletak dekat mikrofon. Api menyala mulai pukul 22.15 wib dan padam pukul 24.45 wib.
Masyarakat amat sedih bercampur geram melihat masjid yang telah runtuh dimakan api, menjadi puing-puing yang berserakan tak karuan. Sebahagian masyarakat terpaku dan tidak beranjak dari lokasi sampai siang hari. Pemerintah dan masyarakat berusaha menyelidiki sebab-sebab terjadinya kebakaran.
Petunjuk Tentang Sebab Kebakaran
Pada tanggal 21 Juli 1965 pukul 09.00 wib, Tripida kecamatan Bebesen bersama masyarakat membongkar puing-puing reruntuhan masjid untuk mencari spiker mikrofon yang mungkin ikut terbakar. Ternyaka spiker tersebut tidak ditemukan dalam reruntuhan. Lalu diambillah kesimpulan sementara, bahwa spiker telah dicuri orang, dan pencurinya diduga sebagai pelaku pembakaran.
Di samping penelitian yang dilakukan oleh pihak berwajib, masyarakat melakukan usaha pula dalam bentuk sembahyang hajat. Shalat ini diikuti oleh tidak kurang dari 1000 orang selama dua malam berturu-turut (Kamis dan Jumat tanggal 22 dan 23 Juli 1965). Mereka memohon kepada Allah swt. agar memberikan hukuman setimpal kepada orang yang telah melakukan pembakaran mesjid ini, dan agar memberikan kesabaran kepada masyarakat.
Masyarakat Bebesen dan sekitarnya sangat terikat hatinya dengan masjid ini, sehingga shalat Jumat tetap dilakukan di lokasi bekas reruntuhan masjid. Meskipun harus shalat di alam terbuka, namun masyarakat tetap tidak mau beralih ke masjid lain.
Masjid Baru
Sementara itu pada tanggal 23 Juli 1965 pukul 13.30 wib, atas permintaan asisten Wedana Kecamatan Bebesan, masyarakat Kecamatan Bebesan berkumpul di Meunasah Uken. Mereka ber-musyawarah untuk membentuk panitia pembangunaan masjid Bebesan yang baru. Dari musyawarah ini terbentuklah susunan panitia pembangunan masjid sebagai berikut:
Ketua I : Mansoer (Asisten Wedana)
Ketua II: Tgk. M. Nur A. Thalib
Sekretaris I: Amir Abdullah
Sekretaris II: Ismail
Bendahara; Tgk. H. Abdurrahmah
Pembantu-pembantu:
Para Keuchik dan Imum dalam Kecamatan Bebesan.
Panitia memutuskan untuk membangun mesjid dengan fisik permanen. Masyarakat bergotong-royong, bekerja dan memberi sumbangan yang tidak sedikit, karena terdorong oleh perasaan haru di samping juga sebagai wujud pengabdian kepada Allah swt., akhirnya usaha ini terlaksana. Para tokoh yang terlibat dalam pendirian masjid ini antara lain ialah; Teungku Bilel Ujung, Teungku Aman Bedu Melala, Teungku Umah Uken, Teungku H. Abdurrahman, Teungku M. Thaib Tan, Teungku Aman Raoh Melala dan Teungku Ibrahim Aman Muji.
Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh (Brib. Nyak Adam Kamil), juga sempat melihat dari dekat keadaan masjid yang telah terbakar. Dan beliau juga menyampaikan pesan-pesan pembangunan masjid yang baru. Sementara di tengah kesibukan masyarakat membangun masjid yang baru, tersiarlah kabar bahwa PKI melakukan pemberontakan. Akibatnya kegiatan masyarakat membangun masjid agak terganggu.
Setelah gerakan penumpasan G. 30 S/PKI berakhir, panitia pembangunan masjid bersama masyarakat meningkatkan usaha pembanguna masjid. Lebih kurang selama 10 tahun berselang, bangunan induk masjid ini dapat dimanfaatkan, yaitu dalam tahun 1977. Pembangunan masjid baru ini menelan biaya sebesar Rp 150.000.000,- dan diberi nama mesjid Quba.
Oknum Pembakar Mesjid
Dalam proses penumpasan G.30 S/PKI, salah seorang anggota PKI yang tertangkap mengaku dan memberikan keterangan bahwa orang yang membakar Masjid Bebesen adalah anggota PKI. Pelaku pembakaran terdiri dari tujuh orang anggota kelompok. Ketujuh orang ini telah diamankan oleh masyarakat.
Sekarang ini masjid Quba telah dilengkapi dengan ruang kantor, perpustakaan dan ruang ganti untuk muazzin/khatib.Hal ini merupakan langkah yang diambil oleh generasi muda guna menjawab kebutuhan zaman. Demikianlah sejarah ringkas masjid Quba, semoga tulisan ini ada manfaatnya. (Asg/Kemenag/suaragayo.com).

Masa Tanggap Darurat Gempa Aceh 1 Minggu

Jakarta, 3 Juli - Pemerintah menetapkan masa tanggap darurat untuk penanganan gempa Aceh berlangsung selama 1 minggu, dimulai Rabu (3/7/2013) hingga Selasa (9/7/2014) pekan depan. Selanjutnya akan dievaluasi sesuai kondisi di lapangan.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan tim BNPB Pusat, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum sudah bertolak ke Bener Meriah, Aceh, pada Selasa (2/7/2013) malam untuk melakukan koordinasi dengan bupati setempat.
Tim gabungan berangkat dengan pesawat carteran Susie Air. "BPBA, TNI, Polri, SKPD, dan PMI saat ini sudah melakukan upaya penyelamatan, pencarian, dan distribusi bantuan," kata Sutopo, Rabu (3/7/2013) di Jakarta.
Sutopo menerangkan, pada Rabu (3/7/2013) sekitar pukul 10.00 WIB, Menko Kesra Agung Laksono dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri telah bertolak ke Aceh.
"Untuk potensi nasional di BNPB, logistik yang dikirim saat ini mencukupi untuk penanganan gempa. Jika kurang akan dikirim lagi, tadi tiga truk dikirim ke lokasi pengungsian meliputi beras, minyak, tenda dan sebagainya," jelas Sutopo.
Saat ini terdapat 15 titik pengungsian. Lima di antaranya berada di Bener Meriah dan 10 lainnya di Aceh Tengah. "Untuk data pengungsi secara keseluruhan belum ada, namun salah satu titik saat ini diisi 700 orang," ungkap Sutopo.
Siapkan Dana Tanggap Darurat Rp40 M
BNPB juga telah menyiapkan dana sebesar Rp40 miliar yang siap digunakan selama masa tanggap darurat itu.
"Kami siapkan dana tanggap darurat sebesar Rp 40 miliar untuk Aceh, namun untuk penggunaannya melihat kondisi di lapangan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Rabu (3/7/2013).
Sutopo mengatakan, untuk masa tanggap darurat selama satu minggu itu akan menyesuaikan dan bisa diperpanjang waktunya di lapangan. Di samping itu, untuk logistik dan segalanya semua ada dibawah kordinasi BNPB pusat.
"Tadi kami kirim logistik ke Bener Meriah dan Aceh Tengah 3 truk, itu berupa minyak, tenda, beras dan lainnya ke lokasi," ujarnya.
Selain itu, BNPB juga akan dibantu oleh Kemenkes untuk alat kesehatan guna menolong kesehatan korban gempa. Selain itu, Menko Kesra Agung Laksono bersama Menteri Sosial, Sestama BNPB dan rombongan sudah berada di Aceh untuk mengkoordinasikan penanganan gempa.
"Negara lain juga sudah menawarkan bantuan, tapi BNPB masih merasa sanggup untuk mengatasinya. Ada 15 titik pengungsian, tapi belum dapat data detail dimana saja," katanya.
Sutopo menambahkan bahwa pasukan TNI/Polri sebanyak 1.524 orang yang kini berada di Riau menangani asap, bila diperlukan siap diterbangkan ke Aceh. "Tim sudah bekerja di lapangan, ada 110 orang dari Tagana, Kemensos sudah kirim bantuan logistik dan kesehatan senilai Rp 2,1 miliar. 82 orang dari Basarnas Aceh, Medan dan Pekanbaru," tandasnya.(Ic/Gs).

Jangan Korupsi Bantuan Itu!

 

Jangan Korupsi Bantuan Itu!

Pasca terjadinya gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatra Utara, bantuan mengalir deras, baik dari dalam maupun luar negeri. Sejumlah negara, seperti Arab Saudi, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain, telah menyatakan komitmennya untuk membantu Indonesia dengan mengirimkan bantuan ke Aceh, sebagai bukti kepedulian mereka atas bencana alam pada Minggu kelabu (26 Desember 2004).
Namun, mengalirnya banyak bantuan untuk para korban dan biaya recovery Aceh menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat. Mereka khawatir terjadi penyalahgunaan, korupsi, dan manipulasi bantuan oleh oknum-oknum yang ingin memperkaya diri. Masyarakat beranggapan bahwa negeri ini masih penuh dengan para pejabat korup dan mafia-mafia yang kerap merampas hak-hak rakyat kecil.
Gempa dan tsunami di Aceh bukan bencana alam pertama di bumi pertiwi ini. Hampir setiap tahun, bencana alam selalu menimpa bangsa Indonesia. Realitasnya, sumbangan kemanusiaan dari masyarakat yang ingin menunjukkan rasa empatinya terhadap masalah sesama bangsa kerap disalahgunakan oknum-oknum tertentu. Karena itu, saat sumbangan kemanusiaan mengalir dari banyak pihak pascagempa dan tsunami, kekhawatiran itu pun muncul kembali.
Tidak disangkal, korupsi telah menjadi epidemi bangsa yang sangat sulit disembuhkan karena telah merasuk ke dalam seluruh tingkatan kehidupan masyarakat. Korupsi tidak hanya dilakukan pejabat di tingkat pusat. Pejabat daerah, seperti gubernur dan bupati, pun melakukan hal itu. Akibatnya, negara selalu dirugikan dengan jumlah triliunan rupiah. Banyaknya pejabat pemerintah yang tersangkut kasus korupsi adalah bukti yang terbantahkan.
Gempa dan tsunami terbesar dalam sejarah, yang terjadi di Serambi Mekkah, sebenarnya telah menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, yakni sesama manusia harus bersatu dan saling membantu. Tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Terlepas dari kemungkinan adanya kepentingan tertentu, kekompakan masyarakat dalam menggalang bantuan untuk Aceh adalah bukti bahwa bangsa Indonesia masih mempunyai kepedulian terhadap sesama.
Semua orang kini memfokuskan perhatiannya pada nasib rakyat Aceh. Suatu pemandangan yang mungkin sangat indah dan sangat asing bagi kita. Semua elemen masyarakat bahu- membahu mengumpulkan bantuan untuk masyarakat Aceh. Selama ini, bangsa Indonesia cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok, ras, dan agama daripada kepentingan bersama.
Tidak terhitung, berapa total uang yang terkumpul untuk masyarakat Tanah Rencong. Sebab, belum ada data valid yang menyebutkan hal itu. Tidak terhitung pula bantuan lain yang berupa barang meliputi pakaian, makanan, dan obat-obatan. Tanpa ada komando, masyarakat dengan kompak menyisihkan harta demi masa depan Aceh yang kini tinggal puing-puing yang berserakan di mana-mana.
Yang paling penting untuk dilakukan saat ini adalah mengawasi distribusi bantuan dengan mencegah adanya berbagai bentuk penyalahgunaan bantuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kepercayaan masyarakat untuk menyumbang adalah amanat yang harus dijaga semua pihak dengan menyalurkan semua bantuan pada yang berhak. Sangat disayangkan jika sampai terjadi penyalahgunaan, hal itu akan menodai kepercayaan masyarakat.
Untuk itu, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Pertama, pemerintah harus mengaudit semua bantuan yang masuk, baik dari dalam maupun luar negeri, khususnya yang berupa uang. Semua dana bantuan tersebut dimasukkan dalam APBN dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka recovery atau membangun Aceh kembali .
Misalnya, dari total bantuan dana yang masuk, 20 persen difokuskan untuk membangun sarana pendidikan yang hancur dan 30 persen untuk pembangunan pemukiman baru bagi penduduk. Selebihnya, digunakan pemerintah untuk membangun sarana di bidang lain yang tentu tidak kalah pentingnya. Dalam hal ini, pemerintah harus transparan dalam menggunakan dana bantuan sesuai dengan kebutuhan.
Kedua, mengawasi distribusi bantuan agar sampai kepada yang berhak sesuai dengan keinginan para penyumbang. Dalam hal ini, DPR -yang mempunyai fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah- harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membentuk tim pengawas bantuan gempa dan tsunami untuk Aceh.
Ketiga, LSM seperti ICW harus menopang kenerja tim DPR atau melakukan peran kontrol, baik pada pemerintah maupun tim bentukan DPR. Di pihak lain, masyarakat umum yang menyaksikan adanya penyalahgunaan bantuan harus melaporkan kepada pihak-pihak berwajib serta memberitakan kepada publik. Dengan demikian, peluang terjadinya korupsi atau penyalahgunaan dana bantuan untuk Aceh dan Sumut akan sangat kecil.(M. Da

Dubes Saudi: Awalnya Saya Duga Cuma Gempa Kecil

BERANDA | BERITA| KHAZANAH | JELAJAH |SOSOK | OPINI | FOKUS | SOROT | VIDEO| GAMBAR

Dubes Saudi: Awalnya Saya Duga Cuma Gempa Kecil

Kabargayo | Minggu, Juli 28, 2013

 

‪TAKENGON- Umumnya gempa berskala 5 hingga 6 skala richter tidak terlalu menimbulkan dampak kerusakan pada struktur bangunan. Pandangan tersebut sempat hinggap di benak Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Mustafa Bin Ibrahim Al-Mubarraq, ketika mendengar pertama sekali saat terjadinya gempa di Aceh Tengah dan sekitarnya pada 2 Juli lalu.
"Awalnya saya menduga hanya gempa kecil, tapi ternyata kerusakan yang ditimbulkan sangat besar", ujarnya pada saat mengunjungi posko transisi darurat gempa di Kabupaten Aceh Tengah, sabtu 27 Juli 2013.

Selama ini, Mustafa mengaku mendapatkan perkembangan pasca gempa di kawasan tengah Aceh itu langsung dari wakil Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf.

"Berdasar berbagai informasi yang disampaikan oleh tuan Muzzakir Manaf, saya terdorong untuk melihat langsung kondisi di wilayah terjadinya bencana",tuturnya.

Bupati Aceh Tengah, Ir. H. Nasaruddin, MM membenarkan apa yang dikatakan oleh Dubes Arab Saudi, bahwa dampak yang ditimbulkan akibat gempa sangat besar.

Sejauh ini, kata Nasaruddin, khusus di Kabupaten Aceh Tengah, korban meninggal dunia sebanyak 34 orang, 6 orang lainnya belum ditemukan
Dampak kerusakan fisik bangunan pun, menurut Nasaruddin tidak sedikit, data terakhir menunjukkan 13.862 rumah masyarakat mengalami berbagai tingkat kerusakan. Selain rumah, fasilitas publik juga banyak yang rusak, diantaranya kantor pemerintah mencapai 153 unit, sarana kesehatan 239 unit, sarana pendidikan dengan berbagai tingkat pembelajaran total berjumlah 381 unit, serta sarana ibadah mencapai 269 unit. Demikian pula dengan Infrastruktur jalan, 154,47 kilometer mengalami kerusakan dari tingkat ringan, sedang hingga berat.

Semua kerusakan fisik tersebut membutuhkan penanganan segera, namun khusus untuk rumah ibadah mendapat penekanan khusus dari Nasaruddin yang mengharapkan mendapat prioritas untuk dibantu oleh pihak kerajaan Arab Saudi
Sependapat dengan Nasaruddin, Dubes Mustafa akan mendukung kebutuhan masyarakat yang sifatnya bantuan jangka panjang seperti pemulihan sarana fisik sarana publik, hal ini dilakukan setelah mengevaluasi sektor prioritas yang sangat berdampak bagi masyarakat luas.

Sebelumnya, Kedutaan besar arab saudi telah membantu 5 ton kurma dan telah disalurkan kepada masyarakat korban gempa yang ditujukan sebagai penganan di bulan Ramadhan
Wagub Muzzakir Manaf yang turut mendampingi Dubes Arab Saudi hari itu, menilai bantuan yang diberikan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi akan sangat meringankan para korban gempa.

"Bapak dan ibu jangan khawatir, bantuan arab saudi akan tiba pada saatnya, karena itu kita harus sabar dan menjalani cobaan ini dengan penuh ketabahan", ujar Muzzakir ketika bersama rombongan Dubes saat mengunjugi lokasi pengungsian di Kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol di hari yang sama.(BP)

Tiba di lokasi Bencana, Jusuf Kalla Minta Warga Jaga Kebersamaan

BERANDA | BERITA| KHAZANAH | JELAJAH |SOSOK | OPINI | FOKUS | SOROT | VIDEO| GAMBAR

Tiba di lokasi Bencana, Jusuf Kalla Minta Warga Jaga Kebersamaan

Kabargayo | Senin, Juli 29, 2013

 

TAKENGON-Gempa yang yang melanda Kabupaten Aceh Tengah dan sekitarnya pada 2 Juli lalu, menyisakan reruntuhan rumah warga serta rusaknya berbagai fasilitas umum

Untuk melalui semua itu, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Jusuf Kalla (JK) menekankan lepada warga untuk tetap menjaga kebersamaan dengan bergotong royong dan saling membantu merehabilitasi bangun fisik dan kondisi psikis masyarakat

Hal tersebut diungkapkan JK ketika mengunjungi korban gempa di Kampung Kute panang kabupaten Aceh Tengah.”Tsunami yang begitu dahsyat bisa kita lalui, maka gempa kali ini harus lebih bisa”, katanya membangkitkan semangat warga

Menurut JK, pihak PMI sejak masa tanggap darurat telah membantu masyarakat dengan menyalurkan logistik, bantuan medis hingga pendampingan terkait kesehatan lingkungan

“PMI akan senantiasa mendampingi, tidak hanya masa tanggap darurat, tapi juga nanti pada masa rehabilitasi”, katanya

Sementara itu, Bupati Aceh Tengah, Ir. H. Nasaruddin, MM pada kesempatan menyampaikan perkembangan penanganan gempa, mengatakan saat ini banyak korban gempa yang masih membutuhkan tenda keluarga

Selain itu, karena lokasi bencana merupakan kawasan dataran tinggi yang bersuhu udara sangat dingin, Nasaruddin mengharapkan PMI juga dapat membantu lebih banyak selimut untuk warga yang mengungsi

“Peran PMI dalam penanganan gempa sangat membantu masyarakat, dan kami harap dapat terus memberikan kontribusi hingga keadaan membaik seperti semula”, demikian kata Nasaruddin

Kedatangan JK ke lokasi bencana turut didampingi oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah. Selain mendengar laporan perkembangan penanganan gempa, JK juga menyempatkan waktu untuk melihat lokasi reruntuhan bangunan di Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol.(BP)