Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989

1

Konvensi Masyarakat

Hukum Adat, 1989

K169

K169

K169

K169

K169

2

K169 - Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989

Cetakan Pertama, 2007

Cetakan Kedua, 2009

ISBN 978-92-2-023217-0

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik

Persatuan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang berada didalamnya tidak mewakili pengekspresian opini

apapun dari sisi International Labour Office mengenai status hukum negara apa pun, wilayah atau teritori atau

otoritasnya, atau mengenai delimitasi batas-batas negara tersebut.

Referensi nama perusahaan dan produk-produk komersil dan proses-proses tidak merupakan dukungan dari

International Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses

tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor ILO lokal di berbagai negara, atau langsung

dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Katalog atau daftar publikasi

baru akan dikirimkan secara cuma-cuma dari alamat diatas.

Dicetak di Jakarta

3

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan merupakan badan

PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan

untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang

merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah

mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak,

meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam

menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 180 negara anggota dan bersifat unik di antara

badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya

menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh

pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses

pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan

internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional,

tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat

mengikat—kerapkali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—

yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2006, ILO telah mengadopsi 187 Konvensi dan 198

Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan

perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan

kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja,

jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan,

pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan

terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut,

perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar

ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam

penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.

Pengantar

4

K169 - Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989

5

Konvensi Masyarakat Hukum Adat*,

1989

K169

K169

K169

K169

K169

Konvensi mengenai Masyarakat Hukum Adat di Negara-Negara Merdeka

(Catatan: Tanggal berlakunya Konvensi: 5 September 1991.)

Konvensi

: K169

Te m p at

: Jenewa

Sidang Konferesi yang ke

: 76

Tanggal diterima dan ditetapkannya Konvensi ini secara resmi

: 27

Juni 1989

Diklasifikasikan dalam pokok bahasan mengenai

: Masyarakat Hukum

Adat

Pokok bahasan

: Masyarakat Hukum Adat

Lihat ratifikasi-ratifikasi yang telah dilakukan terhadap Konvensi ini

Tampilkan naskah Konvensi ini melalui Internet dalam bahasa

: Perancis,

Spanyol

Status

: Instrumen terbaru. Konvensi ini secara resmi diterima dan ditetapkan

setelah tahun 1985 dan saat ini dianggap terbaru.

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan

Internasional, dan setelah mengadakan pertemuan dalam Sidangnya yang

ke-76 pada tanggal 7 Juni 1989, dan

Memperhatikan standar-standar internasional yang terkandung dalam

Konvensi dan Rekomendasi Tahun 1957 mengenai Penduduk-penduduk

Pribumi dan Adat, dan

*

Indigenous and tribal peoples

diterjemahkan menjadi Masyarakat Hukum Adat sesuai

dengan istilah yang dipergunakan Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi. Terjemahan

lain yang umum digunakan adalah masyarakat adat dan masyarakat tradisional.

6

K169 - Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989

Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia,

Perikatan Internasional ihwal Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,

Perikatan Internasional ihwal Hak-Hak Sipil dan Politik dan banyak instrumen

internasional mengenai pencegahan diskriminasi, dan

Menimbang bahwa perkembangan-perkembangan yang telah terjadi dalam

hukum internasional sejak tahun 1957, dan juga perkembangan-

perkembangan dalam situasi masyarakat hukum adat di seluruh wilayah

dunia, telah menyebabkan standar-standar internasional yang baru

mengenai pokok persoalan ini menjadi patut diterima dan ditetapkan

dengan suatu pandangan untuk menyingkirkan orientasi dari standar-

standar sebelumnya yang mementingkan pembauran

Mengenali dan mengakui aspirasi masyarakat hukum adat ini untuk

melakukan pengendalian terhadap institusi-institusi, cara hidup dan

perkembangan ekonomi mereka sendiri dan untuk mempertahankan serta

mengembangkan jati diri, bahasa dan agama mereka, di lingkungan Negara

tempat mereka tinggal, dan

Memperhatikan bahwa di banyak bagian dunia, masyarakat hukum adat

ini tidak dapat menikmati hak-hak asasi mereka sederajat dengan penduduk

lainnya di Negara tempat mereka tinggal, dan bahwa undang-undang,

nilai-nilai, adat-istiadat, dan sudut pandang mereka sering kali telah terkikis,

dan

Meminta diberikannya perhatian pada sumbangan tersendiri dari

masyarakat hukum adat bagi keanekaragaman budaya dan keselarasan

sosial dan ekologi insan manusia dan bagi kerja sama dan pemahaman

internasional, dan

Memperhatikan bahwa ketentuan-ketentuan berikut telah dibingkai dalam

kerja sama Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Pangan dan Pertanian

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan

Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kesehatan Dunia,

dan juga Institut Suku Indian Antar Amerika, pada tingkat yang sepatutnya

dan di bidang masing-masing, dan bahwa diusulkan untuk melanjutkan

kerja sama dalam mempromosikan dan menjamin diterapkannya ketentuan-

ketentuan ini

7

Setelah memutuskan untuk secara resmi menerima dan menetapkan usulan-

usulan tertentu yang menyangkut revisi sebagian dari Konvensi Masyarakat

Hukum Adat, 1957 (No. 107), yang merupakan butir keempat agenda

sidang, dan

Setelah memutuskan bahwa usulan-usulan ini harus dituangkan dalam

bentuk suatu Konvensi internasional yang merevisi Konvensi Masyarakat

Hukum Adat, 1957;

secara resmi menerima dan menetapkan, pada tanggal dua puluh tujuh

Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ini, Konvensi

berikut ini, yang dapat disebut sebagai Konvensi Masyarakat Hukum Adat

Tahun, 1989,

BAGIAN I. KEBIJAKAN UMUM

Pasal 1

1. Konvensi ini berlaku bagi

a. masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang kondisi

sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari unsur-

unsur lain masyarakat nasional, dan yang statusnya diatur secara

keseluruhan maupun sebagian oleh adat atau tradisi mereka

sendiri atau oleh undang-undang atau peraturan-peraturan

khusus;

b. masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang

dianggap sebagai pribumi karena mereka adalah keturunan dari

penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan, atau

berdasarkan wilayah geografis tempat negara yang bersangkutan

berada, pada waktu penaklukan atau penjajahan atau penetapan

batas-batas negara saat ini dan yang, tanpa memandang status

hukum mereka, tetap mempertahankan beberapa atau seluruh

institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri.

2. Penjatidirian terhadap diri sendiri sebagai masyarakat hukum adat

dianggap sebagai kriteria mendasar untuk menetapkan kelompok-

kelompok yang baginya berlaku ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

8

K169 - Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989

3. Penggunaan istilah

suku

dalam Konvensi ini tidak boleh kemudian

diartikan sebagai mempunyai implikasi yang menyangkut hak-hak yang

dapat dilekatkan pada istilah tersebut di bawah hukum internasional.

Pasal 2

1. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, dengan

partisipasi dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, aksi yang

terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak dari masyarakat

hukum adat ini dan untuk menjamin dihormatinya keutuhan mereka.

2. Aksi seperti itu meliputi langkah-langkah untuk:

a. memastikan bahwa para anggota dari masyarakat hukum adat

ini mendapat manfaat berdasarkan kesetaraan derajat dari hak-

hak dan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh undang-

undang dan peraturan-peraturan nasional kepada anggota-

anggota lainnya dari penduduk negara tempat mereka tinggal;

b. mengupayakan terwujudnya secara penuh hak-hak sosial,

ekonomi dan budaya dari masyarakat hukum adat ini dengan

penghormatan terhadap identitas sosial dan budaya mereka,

adat-istiadat dan tradisi mereka, serta institusi-institusi mereka;

c. Membantu para anggota dari masyarakat hukum adat yang

bersangkutan untuk menghapus kesenjangan sosial ekonomi

yang dapat terjadi antara pribumi dan anggota-anggota lain

masyarakat nasional, dengan cara yang sesuai dengan aspirasi

dan cara hidup mereka.

Pasal 3

1. Masyarakat Hukum Adat berhak menikmati hak-hak mereka sebagai

manusia dan kebebasan-kebebasan yang bersifat mendasar tanpa

halangan atau diskriminasi. Ketentuan-ketentuan Konvensi berlaku

tanpa diskriminasi terhadap anggota laki-laki maupun anggota

perempuan dari masyarakat hukum adat ini.

2. Bentuk paksaan atau ancaman pemaksaan tidak boleh digunakan untuk

melanggar hak-hak sebagai manusia dan kebebasan-kebebasan yang

9

bersifat mendasar dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan,

termasuk hak-hak yang terkandung dalam Konvensi ini

Pasal 4

1. Upaya-upaya khusus ditetapkan sebagaimana semestinya untuk

menjaga dan melindungi keselamatan warga, institusi, harta benda,

tenaga kerja, budaya dan lingkungan hidup dari masyarakat hukum

adat yang bersangkutan.

2. Upaya-upaya khusus semacam itu tidak boleh bertentangan dengan

harapan-harapan yang dengan bebas dinyatakan dari masyarakat

hukum adat yang bersangkutan.

3. Dinikmatinya hak-hak umum sebagai warga negara, tanpa diskriminasi,

tidak boleh dikorbankan dengan cara apapun oleh upaya-upaya khusus

semacam itu.

Pasal 5

Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini:

(a) Nilai-nilai dan praktik-praktik sosial, budaya, agama, dan spiritual

[rohani] masyarakat hukum adat ini diakui dan dilindungi, dan hakikat

dari masalah-masalah yang mereka hadapi baik sebagai kelompok

maupun sebagai individu diperhatikan sebagaimana seharusnya

(b) Keutuhan dari nilai-nilai, praktik-praktik dan institusi-institusi dari

masyarakat hukum adat ini dihormati;

(c) Ditetapkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi

kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat hukum adat ini dalam

menghadapi kondisi-kondisi baru dalam kehidupan dan pekerjaan,

dengan partisipasi dan kerja sama dari masyarakat hukum adat yang

mengalami kondisi-kondisi baru tersebut

Pasal 6

1. Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, pemerintah:

(a) mengkonsultasikannya dengan masyarakat hukum adat yang

bersangkutan, melalui prosedur-prosedur sebagaimana

25

BAGIAN IX. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 34

Hakikat dan ruang lingkup dari upaya-upaya yang akan diambil untuk

melaksanakan Konvensi ini ditetapkan secara luwes, dengan memperhatikan

kondisi-kondisi yang menjadi ciri tiap-tiap negara.

Pasal 35

Penerapan dari ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak boleh merugikan

apa yang merupakan hak dari dan manfaat bagi masyarakat hukum adat

yang bersangkutan menurut Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-

rekomendasi lainnya, perjanjian-perjanjian antar negara, atau undang-

undang nasional, keputusan-keputusan, adat kebiasaan atau kesepakatan-

kesepakatan.

BAGIAN X. KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR

Pasal 36

Konvensi ini merevisi Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1957.

Pasal 37

Ratifikasi resmi dari Konvensi ini disampaikan kepada Direktur Jenderal

Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 38

1. Konvensi ini bersifat mengikat hanya bagi negara-negara Anggota

Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan

pada Direktur Jenderal.

2. Tanggal berlakunya Konvensi ini dihitung dua belas bulan setelah

tanggal ratifikasi Konvensi ini oleh dua negara Anggota didaftarkan

pada Direktur Jenderal

26

K169 - Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989

3. Selanjutnya, tanggal berlakunya Konvensi ini bagi masing-masing

Anggota dihitung dua belas bulan sesudah tanggal ratifikasi Anggota

tersebut didaftarkan.

Pasal 39

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya

setelah lewat waktu 10 tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai

berlaku, dengan suatu undang-undang yang disampaikan kepada

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

2. Tiap-tiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan yang tidak,

dalam tahun berikutnya setelah lewat kurun waktu sepuluh tahun yang

disebutkan dalam ayat 1, menggunakan hak pembatalan yang

dimungkinkan dalam Pasal ini, akan terikat untuk kurun waktu sepuluh

tahun lagi dan, sesudah itu, dapat membatalkan Konvensi ini saat

berakhirnya tiap-tiap kurun waktu sepuluh tahun menurut ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal ini.

Pasal 40

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional memberitahu

segenap negara Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang

pendaftaran semua ratifikasi dan pembatalan yang disampaikan

kepadanya oleh negara Anggota Organisasi.

2. Pada waktu memberitahu negara Anggota Organisasi tentang

pendaftaran dan ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur

Jenderal meminta negara Anggota Organisasi untuk memperhatikan

tanggal berlakunya Konvensi.

Pasal 41

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional menyampaikan kepada

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendaftarkan, sesuai

dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, rincian-rincian

lengkap dari semua ratifikasi dan tindakan-tindakan pembatalan yang

didaftarkannya menurut ketentuan-ketentuan dari Pasal-pasal terdahulu.

27

Pasal 42

Pada waktu-waktu yang dipandang perlu, Badan Pimpinan Kantor

Perburuhan Internasional menyampaikan kepada Konferensi Umum laporan

mengenai pelaksanaan Konvensi ini dan mempelajari keinginan untuk

menempatkan masalah revisi Konvensi ini, baik seluruhnya maupun

sebagian, dalam agenda Konferensi.

Pasal 43

1. Apabila Konferensi menerima dan menetapkan suatu Konvensi baru

yang merevisi Konvensi ini seluruhnya atau sebagian, maka, kecuali

Konvensi yang baru tersebut menetapkan lain-

a. ratifikasi oleh suatu negara Anggota terhadap Konvensi perevisi

yang baru tersebut akan secara

ipso jure

(menurut jalannya hukum

itu sendiri) langsung menyebabkan dibatalkannya Konvensi ini,

sekalipun terdapat ketentuan-ketentuan Pasal 39 di atas, apabila

dan pada waktu Konvensi perevisi yang baru tersebut telah

berlaku;

b. terhitung sejak tanggal berlakunya Konvensi perevisi yang baru

tersebut, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh negara

Anggota

2. Konvensi ini bagaimanapun juga tetap berlaku dalam bentuk dan isinya

yang sebenarnya bagi negara-negara Anggota yang telah

meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi perevisinya.

Pasal 44

Bunyi naskah versi bahasa Inggris dan versi bahasa Perancis dari Konvensi

ini sama-sama resmi

28

K169 - Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989