MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DERAH

MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

---------

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DERAH

1

Oleh:

M.

Akil Mochtar

2

I. Pendahuluan

Salah satu kewenangan konstitusional

yang diberikan kepada

Mahkamah Konstitusi (MK) o

leh

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

adalah

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk

memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum.

Dari ketentuan te

rsebut belum jelas tentang penge

rtian dan ruang

lingkup apa yang d

imaksud dengan “perselisihan hasil pemilihan umum”

(selanjutnya disingkat PHPU), sehingga

muncul berbagai pertanyaan

,

di

antara lain

, yaitu:

1.

Apa saja

macam

P

emilu yang dapat diperselisihkan hasilnya di MK

?

2.

Apa ruang lingkup dan

pengertian

PHPU

?

A

pakah juga

termasuk proses

Pemilu yang melanggar asas

P

emilu

yang L

uber dan

J

urdil

(pelanggaran administratif dan pidana Pemilu) yang dapat

mempengaruhi hasil Pemilu

?

3.

Bagaimana

meka

nisme pengajuan keberatan di MK

dan

bagaimana

tindak lanjut (eksekusi)

P

utusan MK ten

tang PHPU.

Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan secara sederhana dan

ringkas mengenai beberapa pertanyaan di atas

semata

-

mata agar seluruh

pihak, khususnya Komisi Pemilihan Umum, dapat mempersiapkan

pelaksanaan Pemilu sebaik

-

baiknya.

1

Disampaikan dalam

Pertemuan Koordinasi Kerjasama

Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi

Pengajar

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hotel Sultan, 2 November 2

010.

2

Hakim Mahkamah Konstitusi.

2

II.

Jenis

Perseli

sihan Hasil Pemilu

Secara eksplisit, melalui Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yang

dimaksud dengan Pemilu adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD,

dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden

. Oleh karena

itu, dapat

dimengerti apabila Pasal 74 s.d Pasal 7

9 Undang

-

Undang

No

mor

24 Tahun

2003

tentang Mahkamah Konstitusi (UU

MK) hanya mengatur hukum

acara perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Mengenai pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota

),

Pasal 18 ayat

(4) UUD 1945 hanya mengamanatkan bahwa

pemilihan

harus dipilih secara demokratis, sehingga menimbulkan perdebatan

apakah termasuk rezim hukum Pemilu atau bukan.

B

erdasarkan

Undang

-

Undang

No

mor

22 Tahun 2007

t

entang Penyelenggara Pemilihan

Umum

(

selanjutnya disebut

UU 22/2007)

,

pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah kemudian dikategorikan sebag

ai Pemilu yang juga harus

disele

nggarakan oleh KPU beserta jajarannya (KPU provinsi dan KPU

kabupaten/kota)

, sehingga disebut Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (untuk selanjutnya disingkat Pemilukada). Semula,

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

(P

ilkada) berdasarkan Pasal 106 Undang

-

Undang

No

mor

32 Tahun 2004

t

entang Pemerintahan Daerah (

selanj

utnya disebut

UU 32/2004) menjadi

kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk menyelesaikannya

. Namun,

dengan lahirnya

Undang

-

Undang

No

mor

12 Tahun 2008

t

entang

Perubahan Kedua UU 32/2004, kewenangan mengadili perselisihan hasil

Pilkada atau sekarang disebut Pemi

lukada dialihkan ke MK (

vide

Pasal

236C UU 12/2008) yang secara efektif telah berlaku sejak 1 November

2008

setelah dilakukannya

serah terima

secara

resmi dari MA ke MK pada

tanggal 29 Oktober 2008.

Dengan demikian,

perselisihan hasil

pemilihan umum (PHPU

) yang

ditangani oleh Mahkamah Konstitusi

menjadi 3 (

tiga

) jenis

, yakni:

a. PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

b. PHPU Presiden dan Wakil Presiden;

c. PHPU

Kepala Daerah

.

3

III. Mekanisme pengajuan keberatan

Untuk

Pemilukada

yang belum ada pengaturannya seca

ra rinci

dalam UU, MK

telah mengeluarkan PMK Nomor 15 Tahun

2008 tentang

Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah

, yang acuan

awal

nya adalah UU 32/2004

juncto

UU

12/2008 dan

PMK PHPU Presiden dan Wakil Presiden, atas dasar pertimbangan bahwa

pada hakikatnya prosedur penyelesaian PHPU Pemilukada hampir sama

dengan PHPU Presiden dan Wakil Presiden, terutama tenggat 14 hari kerja

permohona harus sudah tersel

esaikan

.

Sementara itu, p

ermohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan suara Pemilukada

harus sudah

diajukan ke

MK

paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon

menetapkan hasil

penghitungan suara Pemilukada di daerah yang

bersangkutan

.

Permohonan

yang d

iajukan setelah melewati tenggang waktu

tidak dapat

diregistrasi.

Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam

perselisihan hasil

Pemilukada

ini

adalah

Pasangan Calon sebagai Pemohon

dan

KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai T

ermohon.

Pasangan Calon selain Pemohon dapat

juga

menjadi Pihak Terkait dalam

perselisihan hasil Pemilukada. Para pihak ini

dapat diwakili dan/atau

didampingi

oleh kuasa hukumnya masing

-

masing yang mendapatkan

surat kuasa khusus

dan/atau surat keterangan u

ntuk itu.

Kemudian, o

bjek

perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan

oleh Termohon yang mem

engaruhi

penentuan Pasangan Calon yang dapat

men

gikuti putaran kedua Pemilukada

atau

terpilihnya Pasangan Calon

sebagai kepala daerah da

n wakil kepala daerah.

Adapun tindak lanjut

Putusan MK mengenai PHPU

mengharuskan

KPU beserta jajarannya wajib

menindakla

njuti Putusan MK

tersebut.

IV

. Pengertian dan Ruang Lingkup PHPU

Secara sekilas

sudah dikemukakan

di atas

bahwa

UUD 1945 tidak

meneg

askan tentang pengertian dan ruang lingkup mengenai apa yang

dimaksud dengan “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” yang

tercantum dalam Pasal 24C ayat (1),

sehingga undang

-

undang

yang

kemudian mengaturnya, yakni

:

UU

MK, UU Pemilu Anggota DPR, DPD,