Search This Blog

Monday, September 9, 2013

"STATEMENT OF IKWAN"



" KECERDASAN BERPOLITIK YANG TINGGI AKAN MELAHIRKAN PEMIMPIN YANG AMANAH "
                   
                                        

                                                                 PRESS RELEASE

                     : to journalists
SUBJECT    : STATEMENT OF IKWAN

IKWAN sebagai institusi pemenangan Pemilu Resmi Berdiri pada awal maret 2011, Dengan
Harapan melalui Kandidatnya Tgk, IKLIL ILYAS LEUBE dan Bapak H. MUHAMMAD RIDWAN
dapat menata pemerintahan aceh tengah ke arah yang lebih baik, baik dari segi Tata Kelola
pemerintahan dan Birokrasi yang bersih peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Namun harapan itu tidak terwujud karena beberapa hal, diantaranya ; lemahnya sistem perekrutan
kandidat, tidak netralnya beberapa oknum aparat pemerintahan dan penyelenggara PEMILUKADA
serta lemahnya dunia peradilan kita dalam hal penyelesaian sengketa PEMILUKADA.

Menang adalah tujuan utama ikwan, tetapi ketika dengan cara yang fair, wajar dan bermartabat
kemenangan itu tidak dapat di capai, maka Ikwan kemudian tidak lantas menghalalkan segala cara
untuk mencapainya, IKWAN juga tidak ingin menyalahkan pihak manapun atas apa yang terjadi dalam
panggung PEMILUKADA KABUPATEN ACEH TENGAH 2012 yangtelah lalu.

Kini IKWAN telah bermetamorfosa menjadi kekuatan sosial yang bertanggung jawab secara moral
untuk mengawal roda pemerintahan, gerak demokrasi dan kontrol sosial juga budaya di Kabupaten
Aceh Tengah.

IKWAN secara khusus meminta maaf kepada seluruh IKWANER, pejuang dan pendukung yang
telah bekerja siang malam, berkorban harta benda" namun belum dapat memenuhi keinginan mereka.

Terima kasih yang tak terhingga dihaturkan kepada mereka semru atas berhasilnya menjaga
perdamaian di bumi aceh tengah. Terima kasih juga di ucapkan kepada seluruh pimpinan partai politik
pendukung, serta salut kepada segenap masyarakat kabupaten aceh tengah yang telah cerdas dalam
mengunakan hak politiknya dan semoga selalu begitu.

                                                                             TAKENGON, 08 SEPTEMBER 2OI3
                                                                                           KETUA TIM IKWAN

                                                                                 ADAM MUKHLIS ARIFIN, SH


     


Friday, August 2, 2013

" UCAPAN SELAMAT LEBARAN AIDIL FITRI "


                         " UCAPAN SELAMAT LEBARAN AIDIL FITRI "

















Wednesday, July 31, 2013

Kejagung Tangkap Buronan Korupsi Bantuan Dana Bencana Alam

 

 

Kejagung Tangkap Buronan Korupsi Bantuan Dana Bencana Alam

Danny Kosasih
7 Mar 2013 09:15:35
Kejagung (Foto: Aktual.co/Istimewa)
Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil membekuk seorang pria yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat bernama
Muhammad Alwi.

Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ok Ok Arwoko mengatakan Alwi ditangkap saat berada di Cakra Negara, Mataram, NTB, Rabu (6/3), sekitar Pukul 18.20 WITA.

"Alwi merupakan tersangka kasus korupsi penyelewengan dana bantuan bencana kekeringan di Provinsi NTB tahun 2011," ujar Arwoko, Jakarta, Kamis (07/03).

Sebagai informasi, kasus penyelewangan dana bantuan senilai Rp5 miliar ini terungkap setelah Kejati NTB melakukan penyelidikan sejak pertengahan 2012 lalu.

Diduga, dana tanggap darurat untuk bencana kekeringan bagi sembilan kabupaten/kota di NTB itu dicairkan dengan kegiatan-kegiatan fiktif. Tak hanya itu, nilai proyek yang dibiayai dengan dana itu juga digelembungkan, seperti pengadaan tendon air, mesin pompa dan distribusisnya.

Sebelumnya Kejati NTB juga telah memeriksa 24 orang saksi, termasuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Husnuddin Achsyid.
Faizal Rizki

Kejati Sumut Tepis Selidiki Dugaan Korupsi Bencana Alam di Sergai

Starberita - Medan, Kasipenkum Kejati Sumut Candra Purnam menepis bahwa tidak ada melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi dana bantuan pascabencana alam (banjir) tahun 2007 senilai Rp9 miliar di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).
"Dari data yang dihimpun dipenyidik Kejatisu, pihaknya tidak mendapati adanya penyelidikan dugaan kasus korupsi dana bantuan pascabencana alam (banjir) tahun 2007 di Sergai,"terang Candra, Rabu (19/6).

Sebelumnya, Koordinator Wilayah Sumut Bhayangkari Indonesia (Bharindo) HE Paulus melontarkan dugaan keterlibatan Wakil Gubernur yang baru dilantik Ir HT Erry Nuradi saat itu menjabat Bupati Sergai.

"Tidak ada data  diperoleh, dan mengenai tudingan kedekatan  HT Erry Nuradi dengan mantan Kajatisu Gortap Marbun, Silahkan saja, Bharindo menyatakan itu, namun dari data yang kita peroleh dari Pidana Khusus itu tidak ada. Jadi kalau Bharindo mempunyai data silahkan saja laporkan hal itu pada KPK," ucapnya.

Koordinator Wilayah Sumut Bhayangkari Indonesia (Bharindo) HE Paulus membeberkan kasus ini sudah sempat diproses Kejatisu di era kepemimpinan Gortap Marbun SH. Namun kasus tersebut menghilang begitu saja dari permukaan tanpa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3).

Dugaan  raibnya kasus dugaan korupsi Pemkab Sergai itu dari publik, karena Bupati Sergai HT Tengku Erry telah menjalin hubungan mesra dengan mantan Kajatisu Gortap Marbun untuk mengamankan kasus tersebut dari jeratan hukum.

Menurut HE Paulus, dana bantuan bencana alam Tahap I dan Tahap II dengan total Rp9 miliar itu seyogianya dugunakan membantu pembangunan rumah warga masyarakat yang terkena bencana banjir saat itu. Namun dana bencana tersebut, diduga dialihkan untuk membangun 9 kantor camat di jajaran Pemkab Sergai. Salah satu diantaranya adalah Kantor Camat Dolok Masihul.

Dalam pelaksanaan pembangunan ke 9 kantor camat dimaksud, disebut-sebut terjadi mark-up. Karena masing-masing kantor camat dibangun pagu Rp900 juta/unit atau total pagu Rp8,1 miliar. Padahal bila ditaksasi nilai proyek pembangunan kantor camat tersebut jauh dibawah harga pagu.

Pelaksanaan pembangunan ke 9 kantor camat tersebut tidak ditenderkan, tetapi sengaja dikondisikan dikerjakan para kontraktor peliharaan petinggi Pemkab Sergai dengan syarat dikenakan komisi.

Bharindo mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya mengungkap kembali kasus dugaan korupsi HT Erry Nuradi, terkait bantuan bencana alam Rp9 miliar tahap I dan II tahun 2007.

Dimana  menurutnya, KPK harus turun langsung menangani kasus dugaan korupsi Erry Nuradi. Karena hanyalah KPK saat ini yang menjadi tumpuan masyarakat yang mampu menangani segala bentuk kasus dugaan korupsi di daerah ini, khususnya menyangkut dugaan korupsi Erry Nuradi.(RIN/MBB)

Sidang korupsi bansos digelar 15 Agustus

 

Jawa Barat & Banten

Sidang korupsi bansos digelar 15 Agustus

Tri Ispranoto
Rabu,  31 Juli 2013  −  16:36 WIB
Sidang korupsi bansos digelar 15 Agustus
Ilustrasi (dok:Istimewa)
Sindonews.com - Sidang kasus suap bansos sudah ada kepastian kapan digelar. Sidang perdana, dijadwakan 15 Agustus di Pengadilan Tipikor Bandung.

"Sidang akan dilaksanakan 15 Agustus. Pertimbangannya, saat ini menghadapi libur Lebaran dan cuti bersama," ujar Panitera Muda Pengadilan Tipikor Bandung Susilo Nandang Bagio, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (31/7/2013).

Pengadilan pun sudah menunjuk majelis hakim yang akan menangani kasus itu. Empat terdakwa akan diadili oleh majelis hakim sama yang diketuai Nur Hakim. Sedangkan hakim anggota masing-masing Barita Lumban Gaol dan Basyari Budi Pradianto.

Saat ini, majelis hakim sudah menandatangani surat perintah penahanan untuk empat terdakwa masing-masing Setyabudi Tejocahyono, Herry Nurhayat, Toto Hutagalung, dan Asep Priatna. Setyabudi ditempatkan di Lapas Sukamiskin, sedangkan tiga lainnya di Rutan Kebonwaru. Itu sesuai dengan keinginan KPK.

Humas PN Bandung Djoko Indriarto mengatakan, tidak ada persiapan khusus untuk sidang kasus tersebut. "Tidak ada yang istimewa," ungkapnya.

Saat jalannya sidang nanti, Djoko mengatakan pihaknya pasti akan berkoordinasi dengan polisi. Jumlah pengamanan pun akan disesuaikan dengan kebutuhan.

(san)

4 tersangka korupsi bansos dipindah ke Bandung

Jawa Barat & Banten

4 tersangka korupsi bansos dipindah ke Bandung

Oris Riswan
Rabu,  31 Juli 2013  −  14:24 WIB
4 tersangka korupsi bansos dipindah ke Bandung
Ilustrasi (dok:Istimewa)
Sindonews.com - Berkas pemeriksaan empat tersangka kasus suap bansos sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Rabu 31 Juli 2013. Berkas diserahkan jaksa pemberi, dan penerima dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tim jaksa KPK memberikan tiga berkas untuk empat orang," ujar Panitera Muda Pengadilan Tipikor Bandung Susilo Nandang Bagio, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (31/7/2013).

Tersangka Setyabudi Tejocahyono, dan Herry Nurhayat masing-masing satu berkas. Sedangkan tersangka Toto Hutagalung dan Asep Priatna disatukan dalam satu berkas. Daftar perkara bagi Setyabudi adalah Nomor 87/Pisdus, untuk Hery Nomor 88/Pidsus, dan untuk Toto serta Asep bernomor 89/Pidsus.

Terkait pasal yang dilanggar, Setyabudi dengan berkas perkara Bp/32/23/07/2013 diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No.20 tahun 2001 tentang Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto Pasal 64 ayar (1) KUHP.

Sementara untuk tersangka Toto, Hery dan Asep, pasal yang diduga dilanggar adalah Pasal 6 ayat 1 huruf a, atau Pasal 5 ayat satu atau pasal 11 UU NO.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No.20 tahun 2001 tentang Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto Pasal 64 ayar (1) KUHP.

Karena berkas sudah rampung, keempat tersangka akan dipindahkan ke Bandung. Rencananya, Setyabudi akan dititipkan di Lapas Sukamiskin. Sedangkan tiga tersangka lain akan dititipkan di Rutan Kebonwaru. "Itu atas permohonan KPK," ungkap Susilo.

Empat tersangka pun dikabarkan sedang dalam perjalanan dari Jakarta. Sementara hingga kini belum ada penetapan majelis dan kapan sidang digelar.

(san)

Tersangka Korupsi Bantuan Bencana Alam Ditahan










Berita Korupsi se-Indonesia
 Tersangka Korupsi Bantuan Bencana Alam Ditahan
Selasa, 14 Oktober 2008

Tersangka Korupsi Bantuan Bencana Alam Ditahan


Kepolisian telah melakukan penahanan terhadap LM dan RS tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek perumahan bantuan bencana alam di Kecamatan Tombariri kabupaten Minahasa, Sulawesin Utara (Sulut).
Kapolda Sulut, Brigjen Bekto Suprapto kepada wartawan di Manado, Selasa (14/10), mengatakan, dalam penanganan dugaan kasus korupsi pembangunan perumahan bagi warga korban bencana alam tersebut, kepolisian telah menahan sebanyak dua orang.
"Kasus ini terus didalami kepolisian, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka yang ditahan akan terus bertambah," katanya.
Menurut Mantan Kadensus 88 Mabes Polri tersebut, dalam penanganan kasus pembangunan rumah tersebut, diduga tidak sesuai bestek sehingga rumah yang dibangun itu tidak layak tinggal.
Kepolisian tidak main-main dalam penanganan setiap kasus korupsi tersebut, tetapi tetap akan menindaklanjuti.
Kepolisian akan bekerja secara proporsional dan profesional untuk menangani atau mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah itu. Namun kadang-kadang masyarakat belum memahaminya, sebab dalam penanganan kasus ini tidak sekejap saja tetapi tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, ia menjelaskan.
Selain itu, perlu keterlibatan instansi teknis lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit guna mengetahui besarnya kerugian negara itu, katanya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sulut AKBP Beny Bella, mengatakan, selain LM yang merupakan salah seorang kontraktor, dan RS pengawas lapangan dari Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Sulut, kepolisian juga telah menetapkan sejumlah tersangka lainnya.
"Memang tersangkanya lebih dari dua orang, namun belum dapat diekspos, hal ini sangat penting dalam penanganan terhadap kasus tersebut," kata Bella didampingi Kasat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda sulut AKBP Gatot Tri. (kpl/rif)
Sumber : kapanlagi.com  : 14 Oktober 2008