Good Governance untuk Negeri Gayo
penulis bersama Gubernur dr Zaini Abdullah
BERBAGAI penelitian menunjukkan bahwa baik dan buruknya tata pemerintahan yang dijalankan memiliki hubungan yang erat dengan hasil pembangunannya. Definisi governance adalah tradisi dan institusi yang dijalankan dengan kekuasaaan di dalam suatu daerah, termasuk proses pemerintahannya yang dipilih atau proses politik, pemantauan, dan pergantian.
Kapasitas pemerintah untuk merumuskan dan merealisaikan kebijakan secara efektif dan pengakuan dari masyarakat terhadap tradisi dan institusi yang mengatur interaksi antar masyarakat dan pemerintah dianggap sangat perlu.
Selain hal itu untuk menunjang good governance ada hal lain yang tak kalah penting dan menarik yaitu kewenangan,legitimasi dan representasi.Kewenangan adalah hak pemerintah untuk membuat kebijakan yang dirasa perlu, Walaupun ini merupaka dari suatu hak pemerintahan modern, namun bagaimana melibatkan rasa keterlibatan dan keterwakilan aspirasi masyarakat tentang kebijakan yang akan di buat.
Legitimasi didapatkan karena masyarakat mengakui bahwa pemerintah telah melaksanakan peran dan funsinya dengan baik dalam membuat suatu kebijakan. Representatif diartikan sebagai hak dan rasa akan keterwakilan dalam pengambilan kebijakanbagi kepentingan bersama dalam kaitannya alokasi sumber daya.
Dari sini terlihat bahwa good governance di negeri Gayo masih jauh dari yang diharapkan dengan bukti kenyataan yang kita lihat, dan good governance tidaklah terbatas atas bagaimana pemerintah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, tetapi ada juga hal yang vital yaitu ketika masyarakat ambil adil dalam dan mengawasi jalannya pemerintahan yang baik di negeri serpihan tanah surga,sehingga munculnya sistem accoutable yang baik sehingga perlu adanya peran dan fungsi masyarakat Gayo dalam pengawasan dan partisipasi yang baik.(Muhammad Rusydi DR/email: muhammadrusydidr@yahoo.com)
No comments:
Post a Comment