GMNI Aceh Tengah Gelar Kaderisasi Tingkat Dasar

suaraleuserantara May 25, 2013 

Kaderisasi GMNI di Aceh Tengah.(Foto: Suara Leuser Antara)

TAKENGEN |SuaraLeuserAntara|: Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Aceh Tengah gelar kaderisasi tingkat dasar, bagi mahasiswa di Posko Merah Putih, Kemili, Takengen, Sabtu (25/5/2013).
Aramiko yang juga sebagai pengurus GMNI menyebutkan, kegiatan pengkaderan tingkat dasar ini di ikuti oleh 60 mahasiswa dari sejumlah kampus di Aceh Tengah.” Mereka ada dari UGP, STAI, STIKES, STIHMAT dan Alwasliyah ,” terangnya.
” Acara ini sengaja kita gelar untuk memupuk semangat kebangsaan generasi muda yang kian pudar, apalagi di Aceh yang saat ini lagi eforia dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada ketidak setiaan terhadap negara “, ujar Aramiko.
Aramiko juga menegaskan bahwa, GMNI adalah organisasi pengkaderan bukan organisasi masa.  Hal ini sangat penting untuk mempertimbangkan kualitas kader daripada kuantitas. Hadir sebagai narasumber, Zulfan Diara Gayo, Edi Linting, Yunadi HR dan Aramiko dan mereka ini adalah bagian dari tokoh pemuda dan aktivis Aceh Tengah.
Kader-kader GMNI kedepan diharapkan mampu memberikan warna pergerakan mahasiswa di dataran tinggi Gayo dan wilayah ALA, pemikiran-pemikiran yang konstruktif bagi Bangsa dan Negara akan senantiasa didedikasikan untuk Indonesia . “ Kita sangat merindukan tokoh-tokoh pendiri bangsa ,” tegas Aramiko.
Acara pengkaderan tersebut dimulai pada pukul 09:00 – 18:00 WIB dan adapun materi yang diberikan pada acara pengkaderan tersebut diantaranya, keorganisasian, sejarah GMNI, sejarah politik Indonesia, wawasan kebangsaan dan nasionalisme serta sejarah kebudayaan Indonesia.(izq)
 

Solusi Aceh

Solusi Aceh

Oleh Armada Saleh

ACEH Sumatera National Liberation Front (ASNLF) merupakan cetusan yang muncul dari luapan amarah seorang tokoh Aceh kharismatik Almarhum Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Di Tiro, yang menyaksikan sendiri pelecehan Pemerintah Pusat Republik Indonesia terhadap  Aceh. Pada awal Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 18 Agustus 1945 dengan ditetapkannya “Pancasila” menjadi Ideologi dasar negara menggantikan “Piagam Jakarta” yang sudah disepakati sebelumnya. Alinea Pertama yang berbunyi: “Ketuhanan yang maha Esa dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan ini telah memicu Perselisihan/Perpecahan yang berujung pada pemberontakan Darul Islam dibawah Pimpinan KARTOSWIRYO di pulau Jawa, Teungku Daud Beureueh di Aceh dan Kahar Muzakar di Sulawesi.
Pemberontakan Darul Islam di Aceh juga di picu oleh penurunan status Provinsi Aceh menjadi Keresidenan Aceh dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 1951 (Keputusan Presiden RI). Inilah jawaban Soekarno terhadap tuntutan Aceh yang menginginkan berlaku Syariat Islam di Aceh. Kemarahan Rakyat Aceh sudah tidak terbendung, pertumpahan darah tidak dapat dihindari, Pemberontakan ini berakhir pada tahun 1961 dengan 3 butir perjanjian damai yang disepakati antara Republik Indonesia dan Aceh. Aceh merupakan Daerah Istimewa: 1. Bidang Budaya, 2. Bidang Pendidikan, 3. Bidang Agama. Namun demikian keistimewaan ini tidak pernah di Undangkan oleh Pemerintah, sehingga Aceh merasa Dibohongi dan Dilecehkan.
Pada tahun 1958 Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro pernah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat di Jakarta dengan tulisannya yang diberi judul “Demokrasi Untuk Indonesia”, Beliau mengusulkan bentuk Negara Republik Indonesia yang paling aman dan akan bertahan lama adalah berupa Negara Federal (Negara Persatuan), bukan kesatuan. Usul ini ternyata tidak mendapat sambutan dari Pemerintah Pusat. Bahkan selama Pemerintahan Presiden Soeharto, Aceh dijadikan sebagai Sapi Perahan. Minyak, Gas dan Hutan Aceh dikuras habis oleh Pusat. Aceh hanya menerima hadiah berupa Bencana Longsor dan Banjir. Atas restu dari Almarhum Teungku Daud Beureueh, maka pada akhir tahun 1976 Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro memproklamasikan “Aceh Merdeka” sebagai bentuk perlawanan terhadap Pemerintah Republik Indonesia.
Kekayaan Aceh yang diangkut ke Jakarta berupa hasil Tambang dan Pengundulan Hutan, sebahagian di kembalikan ke Aceh berupa Timah Panas. Pemberontak yang diberi julukan “Gerombolan Pengacau Liar Hasan Tiro”  di Bombadir dari laut, darat dan udara. Darahpun tumpah membasahi tanah Aceh selama 30 tahun. “Perang Saudara”  telah merenggut banyak nyawa, bahkan korban bukan hanya di pihak GAM dan Masyarakat biasa. Penulis juga bergabung dalam Barisan Gerakan yang dipimpin oleh Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro tersebut sejak di Bai’at oleh Teungku Ilyas Leube di Banda Aceh pada tahun 1975.
Sebelum tertangkap di Medan pada bulan April 2003, Penulis bertugas sebagai salah seorang Pimpinan Sipil Gerakan, berdampingan dengan Teungku Ilham Ilyas Leube untuk wilayah Dataran Tinggi Gayo. Dari LP klas 1 A Porong Sidoarjo Penulis menyaksikan lewat Televisi, serangan Dahsyat yang dikirimkan Allah SWT ke Dataran Aceh berupa Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang merenggut ratusan ribu korban nyawa dan bangunan serta lahan pertanian musnah. Ternyata bencana ini membuka hati dan kesadaran kedua belah pihak untuk lebih intent merumuskan Perdamaian, Mengakhiri Permusuhan.
Saat yang diharapkanpun tiba, pada tanggal 15 Agustus 2005 kesepakatan Damai di tanda tangani oleh kedua belah pihak yang bertikai, disaksikan oleh Uni Eropah di kota Helsinki, Finlandia. Kami yang berjumlah 73 orang yang tersebar di berbagai LP di Jawa Timur mendapat Amnesti dari Presiden Republik Indonesia, selanjutnya kembali ke Aceh dengan penuh harap dan tekad untuk tetap Damai. Dengan demikian  Insya Allah Aceh dapat berbenah mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya di Indonesia. Walaupun keadilan yang sangat diinginkan oleh semua lapisan rakyat Aceh belum terwujud sampai kini, setidaknya dalam kondisi Damai, sektor Pendidikan, Kegiatan Ekonomi dan Pertanian sudah mulai bergairah kembali.
Yang Mulia Teungku Muhammad Daud Beureueh hanya menuntut berlaku Syariat Islam di Aceh. Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro menginginkan Indonesia merupakan Negara Federal (termasuk Provinsi Aceh). Butir-butir perjanjian damai memberikan kenyataan yang lebih luas dari apa yang diperjuangkan oleh kedua Tokoh Kharismatik Aceh tersebut diatas.
Syariat Islam telah di Undangkan. Aceh ditetapkan sebagai Daerah Istimewa dengan predikat “Otonomi Khusus”. Keistimewaan yang sebahagian telah di Undangkan, dan Sebahagian besar masih dalam rumusan di DPR Aceh. Insya Allah semua akan terlaksana dengan baik dan tuntas selama “Niat” senantiasa diutamakan untuk tetap damai. Saat ini masyarakat Aceh sangat membutuhkan perbaikan kondisi sosial, terutama di daerah yang tidak terjangkau oleh Program BRR (Badan Rehabilitas dan Rekontruksi) pasca Tsunami, yaitu Daerah Penggunungan. Program Pemberatasan kemiskinan seharusnya menjadi Prioritas Utama dalam menentukan kebijakan Pemerintah Daerah Aceh Pasca Tsunami dan Konflik saat ini.
Pemerintah dan DPR Aceh terkesan memaksakan kehendak dengan menetapkan prioritas utama:
- Qanun wali Nanggroe, yang mengharuskan setiap calon dapat berbahasa Aceh dengan baik dan benar (Mendiskreditkan Bahasa Daerah lainnya yang ada di Aceh).
- Penetapan Qanun Bendera Aceh yang sangat mirip Bendera GAM semasa Konflik. (Terkesan Mengabadikan Permusuhan dengan Republik Indonesia).
- Dengan sengaja menentukan berbagai kebijakan yang mengesankan keinginan untuk segera berpisah dari Republik Indonesia.
Semua kebijakan tersebut diatas sangat potensial memecah belah rasa Persatuan dan Kesatuan dalam masyarakat Aceh sendiri yang sangat merindukan Kedamaian. Dalam masa Konflik, Penulis rela bergabung bersama pejuang yang tangguh menyusuri hutan belantara dan Rimba Aceh yang sangat bersahabat. Ratusan Tentara Pejuang menemui ajalnya dengan penuh keyakinan  akan memperoleh Syahid dalam membela Keadilan dan menegakkan Syariat Islam di bumi Serambi Mekah.
Penulis meyakini bahwa perjuangan Yang Mulia Teungku Daud Beureueh dan Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro bukan untuk memisahkan Aceh dari Republik Indonesia, tetapi demi untuk tegaknya Syariat Islam dan Keadilan di bumi Aceh (Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro dalam bukunya “Demokrasi untuk Indonesia”). Hasil perjuangan yang sudah dicapai berupa butir-butir kesepakatan damai merupakan medan perjuangan politik yang harus dituntaskan dengan Bijaksana dan Cerdas. Namun demikian memprioritaskan Bendera GAM berkibar menjadi Bendera Pemersatu Rakyat Aceh adalah Satu keputusan yang sangat keliru, bahkan menjadi sumber perpecahan.
Untuk saat ini Rakyat Aceh memerlukan perbaikan kesejahteraan, bukan bendera dan lambang daerah. Kebutuhan masyarakat Aceh yang sangat mendesak saat ini adalah berupa Qanun Ekonomi, Pertanian dan Perdagangan serta kebebasan mengelola hasil bumi Aceh atau Tambang yang dapat mempercepat pencapaian kesejahteraannya (MOU Helsinki Pasal 1.3.1 s/d 1.3.9).
Sudah seharusnya Pemerintah Aceh memberikan arahan skala prioritas dalam hal pembahasan Qanun Aceh kepada DPR Aceh yang Anggotanya Mayoritas bukan Sarjana dan Relatif Extrem. Bukan justru memacu ego mereka untuk berhadapan dengan penuh kebencian terhadap Pemerintah Pusat.
Sebagai salah seorang Anggota Masyarakat Aceh yang cinta damai dan sekaligus sebagai Mantan Anggota Gerakan Aceh Merdeka, Penulis hanya dapat menyampaikan himbauan kepada segenap Aparat Pemerintahan Aceh, kiranya dapat Mendengar dan Mempertimbangkan saran dan masukan dari Masyarakat, karena merekalah yang akan merasakan secara langsung akibat dari Kebijakan Pemerintah yang berdampak Bencana.
Solusi Damai
Pergolakan di Aceh yang dikenal dengan “Gerakan Aceh Merdeka” (GAM) di bawah pimpinan Yang Mulia Tengku Muhammad Hasan Ditiro, didukung oleh mayoritas masyarakat Aceh, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Aceh. Pimpinan yang kharismatik tersebut berlaku adil dan bijaksana, mencintai dan menghormati semua suku bangsa yang hidup di bumi Serambi Mekah ini. Semua keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, bahkan sebelum bendera “Aceh Merdeka” dikibarkan di puncak Gunung Halimun, beliau masih mambuka kesempatan untuk berdiskusi. Sikap dan keikhlasan beliaulah yang telah menuai dukungan luas dari mayoritas masyarakat Aceh. Sangat jauh berbeda dengan kenyataan paska Aceh damai yang dirasakan saat ini. Visi semula yang diimpikan oleh pencetus ide perjuangan untuk “Aceh Mulia” telah terlupakan, maka sudah sepantasnyalah mayoritas suku bangsa yang berdomisili di Aceh menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah Aceh yang menjurus kepada “Berakhirnya Damai”.
Keputusan pemerintah Aceh menetapkan bendera GAM sebagai bendera Aceh merupakan pernyataan resmi pemerintah Aceh bahwa setiap jengkal tanah Aceh dan masyarakatnya adalah mantan Separatis GAM. Masyarakat yang tidak terdaftar sebagai mantan GAM tentu sangat berkeberatan dipaksakan berdiri dengan sikap sempurna memberi hormat kepada bendera Aceh tersebut yang pernah menjadi trauma di hati mereka.
Mempertimbangkan penolakan sebagian Masyarakat Aceh dari hal Qanun Bahasa, Lambang dan Bendera, yang telah di Syahkan oleh DPR Aceh dan Pemerintahan Aceh, Penulis menyarankan bahwa semua Kabupaten yang tidak sepakat dengan Qanun tersebut agar memberikan pernyataan resmi dari DPR Kabupaten yang bersangkutan, di Syahkan oleh Bupati/Walikota masing-masing. Kabupaten dan Kotamadya tersebut di himpun dalam satu atau dua kelompok untuk segera dibentuk satu atau dua Provinsi baru terpisah dari Provinsi Aceh. Hal ini lebih menjamin agar tidak terjadi Konflik Horizontal antara masyarakat di Aceh. Mencari penyelesaian Qanun bendera melalui ”REFERENDUM” sebagaimana yang diusulkan oleh DPR Aceh pada pertemuan di Makasar tanggal 17 Mei yang lalu merupakan usul yang tidak selayaknya diutarakan dalam suasana Aceh damai saat ini.Wallahu A’lam
*Karyawan swasta, tinggal di Banda Aceh

 [Sya'er Gayo] Amalah Ari Kenawat

[Sya'er Gayo] Amalah Ari Kenawat

Musirang

Sayup-sayup ku penge keber
Lampu si terang gere ne bersiner
Kupen wan umah nge meh jinger
Janji si mulo lagu nge ingker
Gere ne ku penge keber ari Gayo
Kune die ama ine sanak sudere
Ari soboh mi munantin iyo
Nge rap muah i petetah dewe
Kite munyuen jema mujergut
Sabi diri dabuh perebut
Buet kenake gelah silayak patut
Enti kuen kiri turah kona sikut
Ike tikik pe jeroh bebagi
Enti ara si untung maupun rugi
Ara tikik sipet ni urang kite ni
Ike nge maju dabuh turuhen diri
Asa nge beta bange si tingir
Jema sitelas turah tersingkir
Selama ini kupen temuni ni tungir
Berlaku cules wan pola pikir
Kune kite male maju
Ara tikik nge timul nesu
Simulo keta renyel selalu
Sipuren taring kat duru
Gere berpikir mu netah cara
Kune tanoh gayo wan kabar berita
Simampaat gune ku dele ni jema
Geh ni kite dabuh perkara ……..
Medan, 10 Juni 2013
*Amalah Ari Kenawat, pria kelahiran Kenawat Lut Kabupaten Aceh Tengah merantau ke Medan Tanaha Deli

 Darah dan Tanah Bangsa Nusantara Berawal dari Dataran Tinggi Gayo?

Darah dan Tanah Bangsa Nusantara Berawal dari Dataran Tinggi Gayo?

Oleh: Surahman,S.IP*
PARA ahli bingung memasukkan bangsa Gayo kedalam ras Melayu, karena memang Bangsa Gayo berbeda dengan bangsa melayu baik Proto Melayu (melayu tua) maupun Deutro Melayu (melayu muda). Hanya karena faktor geografis saja membuat mereka masuk ke keluarga Austronesia.
Di duga jauh sebelum kedatangan bangsa Melayu (Proto dan Deutro) bangsa Gayo sudah menempati pedalaman nusantara (penghuni pedalaman adalah realitas penduduk asli nusantara) hanya sebuah teori yang dipaksakan oleh para ahli memasukkan bangsa Gayo ke dalam ras Melayu. Para ahli berada dalam kebingungan memasukkan penduduk nusantara sebelum kedatangan proto melayu dan deutro melayu.
Namun ada beberapa ahli yang berani mengungkapkan bahwa sebelum ras Austronesia (nenek moyang ras melayu) datang ke nusantara, telah ada penduduk dinusantara, seperti yang dikatakan oleh, Prof Arysio Santos dimana, Nusantara adalah tempat lahirnya peradaban dunia, bahkan secara tegas beliau mengatakan  bahwa lokasi atlantis yang tekubur adalah nusantara.
Sementara itu, Prof Mohammad Yamin mengatakan, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Indonesia sendiri. Pendapat ini didasarkan oleh penemuan fosil-fosil dan artepak-artepak manusia tertua di nusantara. Di samping itu Mohammad Yamin berpegang pada prinsip Blood Und Breden Unchro, yang berarti darah dan tanah bangsa nusantara berasal dari nusantara sendiri. Manusia purba telah tinggal di nusantara sebelum terjadi gelombang perpindahan bangsa-bangsa dari yunan dan campa ke wilayah nusantara.
Sedangkan, Hogen berpendapat, bangsa yang mendiami daerah pesisir melayu berasal dari pedalaman Sumatera. Dari ketiga teori di atas bahwa nusantara sebelum kedatangan bangsa melayu tua dan melayu muda telah ada penduduk di nusantara, bahkan Sarasin bersaudara (penjelajah terkenal pedalaman) mengatakan bahwa nusantara mempunyai penduduk asli yaitu populasi asli kepulauan adalah orang dengan fenotipe, mempunyai tubuh agak kecil (sedang) tidak tinggi dan tidak terlalu pendek.
Kelompok ini awalnya mendiami seluruh nusantara, pada waktu itu wilayah nusantara adalah satu daratan yang solid. Tentu saja, es dari periode glacia tidak pernah menutupi pulau-pulau di nusantara, tapi pada penghujung periode glacial yang terakhir level laut naik begitu tinggi, pada saat penomena inilah bangsa ini musnah (seperti musnahnya suku Maya di Amerika), yang menyebabkan Laut Cina Selatan dan Laut Jawa terbentuk dan memisahkan wilayah pegunungan vulkanik Indonesia dari daratan utama, sisa-sisa penduduk asli nusantara akibat level air laut naik (bukan banjir besar pada saat Nabi Nuh as, banjir pada saat Nabi Nuh as terjadi regional, tidak secara gelobal, karena banjir tersebut hanya untuk kaum Nabi Nuh as saja).
Diduga masih tinggal di daerah-daerah pedalaman yang selamat atas penomena tersebut, mereka mendiami hutan dan pegunungan di Sumatra (Gayo, Lubu, Kubu, dan Mamak) serta Senoi di semenajung Malaya, Sarosin bersaudara menyebut keturunan orang asli ini orang Vedda, sementara daerah-daerah pantai tersebut di huni oleh pendatang-pendatang baru (Campa, Kochin, dan Mongol).
Gayo yang masuk kedalam keturunan orang asli nusantara atau di sebut orang Vedda adalah manusia mempunyai peradaban yang pertama mendiami kepulauan nusantara, mereka hidup di tahap mesolitik dan neolitik, bangsa vedda berkarakter pemalu, jarang terlihat kecuali di datangi, tempat mereka di pedalaman yang masih liar, mereka sangat toleran terhadap pendatang.
Mereka tidak punya pilihan lain kecuali melebur atau musnah, tentu pilihannya melebur dengan pendatang yang menghuni daerah-daerah pantai yang baru terbentuk (Kampa, Kochin, dan Mongol). Hasil peleburan bangsa Vedda dan pendatang inilah di duga manjadi cikal bakal bangsa melayu pertama/melayu tua (Proto Melayu 3000SM-1500SM), keturunan Bangsa Proto Melayu yang masih hidup hingga sekarang adalah suku bangsa Dayak, Toraja, Batak dan Alas (I Wayan Legawa).
Para ahli juga memasukkan Gayo ke dalam bangsa Proto Melayu, ini di akibatkan kebingungan para ahli yang tidak ahli, hanya membagi nenek moyang bangsa nusantara ke dalam dua gelombang, gelombang pertama proto melayu, yaitu hasil peleburan bangsa vedda (Gayo, Lubu, Kubu dan Mamak dengan bangsa pendatang Campa, Kochin dan Mongol), dan gelombang kedua deutro melayu/ melayu muda 1500SM-500SM ( Jawa, Minang, dan Bugis).
Para ahli luput bertanya kepada dirinya sendiri, apakah masih ada bangsa vedda yang merupakan penduduk asli nusantara yang masih orisinil, tidak mengalami proses peleburan terhadap bangsa campa, kochin, dan mongol di nusantara, seperti sejarawan Gayo bercerita tentang kerajaan linge, namun tidak pernah bercerita tentang peradaban masyarakat Gayo sebelum berdirinya kerajaan Linge, inilah yang membuat mata rantai yang terputus karena sangat tidak dapat diterima oleh logika apa bila lebih dulu ada kerajaan, baru ada rakyatnya, lebih parah lagi para ahli asing tidak pernah menjejakkan kakinya kepedalaman dataran tinggi Gayo (Samar Kilang, Linge, Payung, Nasuh, Pertik, Delung, Bugak, Layong, Tekur dan lain-lain) sepanjang hulu-hulu sungai Arakundo dan hulu-hulu sungai di Lukup Serba Jadi.
Di duga bahwa orang-orang Gayo yang menempati pedalaman hulu-hulu sungai baik di Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, dan Penieng di Gayo Lues adalah bangsa Vedda yang selamat dan tidak mengalami proses peleburan terhadap pendatang dari periode glacial yang menyebabkan naiknya level laut begitu sangat tinggi. (akan di jelaskan dalam buku yang akan terbit “Gayo, Bangsa Kuno Yang Tersisa” oleh Surahman Aman Saradilen dan Hammadin Aman Fatih.
Sunguh bersyukur didalam diri kita mengandung darah Gayo, karena darah tersebut adalah cikal bakal nenek moyang bangsa nusantara melayu tua (Proto Melayu 3000SM – 1500SM), terbukti dengan ditemukannya kerangka manusia pra-sejarah di dataran tinggi Gayo ada kesamaan dengan kerangka  manusia pra-sejarah yang ditemukan di gua harimau Palembang, Gua Broholo, Gua Marjan dan gua-gua lainnya dinusantara. Ada kemiripan dalam sistem penguburan yaitu Timur-Barat, orientasi Timur-Barat dihubungkan dengan siklus kehidupan yang menganggap arah Timur sebagai lokasi penempatan kepala sebagai simbol matahari terbit, sedangkan arah barat sebagai lokasi kaki sebagai simbol mahari tenggelam.
Dalam kontek ini, penguburan  dengan orientasi mengacu pada asal mula (timur) dan akhir (barat) dari kehidupan (baca, Gayo Merangkai Indentitas). Darah Gayo menjadi penjelajah dan penghuni nusantara pada  saat itu, terlihat dari system penguburan bangsa pra sejarah nusantara yang ada kesamaan, ini artinya mereka berasal dari rumpun yang sama, daerah yang sama dan mempunyai kepercayaan yang sama.
Walaupun darah Gayo yang ada dalam bangsa proto melayu telah menjadi jaman pra sejarah, namun masih ada kuturunan asli bangsa Vedda yang masih orisinil, tanpa mengalami peleburan dari bangsa pendatang pertama, yaitu Suku Gayo saat ini, tentu menjadi suku karna mereka telah menjadi minoritas di Nusantara kini.
Setidaknya kita harus bersyukur karna Tuhan yang Maha Esa masih menjaga keberadaan suku Gayo dari jaman pra sejarah sampai hari ini, jika kita bandingkan dengan peradaban kuno lainya seperti suku Maya dan suku Atec di Amerika telah mengalami kepunahan, hanya meninggalkan sejarah bahwa mereka pernah ada.(bangsa.situe@gmail.com)
* PNS biasa di kantor Camat Bener Kelipah dan Dosen Etika Filsafat di Fisip UGP Takengon

 Letkol Inf Lalu Habib Burahim Dandim 0106/AT yang Baru

Letkol Inf Lalu Habib Burahim Dandim 0106/AT yang Baru

Sertijab Dandim.(LCO-Penrem 011/LW)

Lhokseumawe – LintasGayo: Komandan Korem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Hipdizah, pimpin pelaksanaan upacara serah terima 2 Jabatan Komandan Kodim di jajaran Korem 011/LW. Bertempat di Gedung KNPI, Senin (10/6/2013).
Jabatan Komandan Kodim yang diserah terimakan antara lain, Dandim 0106/Aceh Tengah, dari Letnan  Kolonel Inf Sarwoyadi kepada Letnan  Kolonel Inf Lalu Habib Burahim, dan Penyerahan Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Dandim 0104/Aceh Timur diserahkan kepada Letnan Kolonel Inf Mujahidin, S.H.
Danrem 011/LW mengatakan, bahwa serah terima jabatan ataupun alih tugas yang selalu digelar dan dilaksanakan di lingkunagn TNI–AD Umumnya, dan termasuk di jajaran Korem 011/LW pada khususnya.
Pergantian jabatan ini merupakan upaya Pembinaan Satuan untuk penyegaran Jabatan, terlebih yang paling utama adalah untuk melakukan upaya pembenahan Organisasi di Satuan Kewilayahan dan Teritorial agar kedepan lebih maju, eksis, kredibel, profesional dan proporsional dihadapkan dengan tantangan tugas ke depan.
Para komandan satuan harus mampu menghayati dan menterjemahkan catur karya pembinaan ini agar memiliki kepedulian untuk menyampaikan dengan bahasa yang komunikatif kepada anggotanya, sehingga mereka akan memiliki semangat tinggi dalam menjalankan tugas pokoknya.
Hadir pada acara tersebut, Kasrem 011, para Dandim Jajaran Korem 011/LW, para Danyon Jajaran Korem 011/LW, para Kasi Korem 011/LW, para Komandan dan Kepala Dinas Jawatan, para Perwira Korem 011/LW. Serta Bintara dan Tamtama, PNS jajaran Korem 011/LW.(Pendam IM)

Jangan Melarang Orang Menyalahkan Budidaya Korup(tor/si)

Jangan Melarang Orang Menyalahkan Budidaya Korup(tor/si)

(Tanggapan atas Opini Saudari Salihati)

(Oleh : Mamnun Ariga)

Aku terhenyak membaca opini saudari Salihati yang melarang orang menyalahkan para koruptor. Semangatnya patut diacungi empat jempol. Namun, sikap saudari terkesan mendukung perilaku korupsi atau berpihak kepada koruptor, meski kesan tak selalu berarti pesan. Ada baiknya anda menegaskan keberpihakan dalam menyikapi penyakit bangsa sebagai musuh bersama.

Rakyat memiliki andil dalam setiap tindak pidana korupsi yang terjadi, mungkin itu yang ingin anda tegaskan. Jangan lupa, pola tersebut terjadi tak semata dalam waktu singkat. Korupsi telah menjadi bagian dari ‘warisan’ kolonialisme Belanda dan VOC( Vereenigde Oostindische Compagnie).

Jadi, kenyataan tersebut harus dipahami sebagai rangkaian sejarah panjang silsilah korupsi di Indonesia. Belanda boleh pergi dari Nusantara, namun, birokrasi yang korup justru menjadi warisan mereka yang pernah menjajah kita. Anak jajahan memang memiliki kecenderungan untuk meniru dan mengadopsi nilai dari tiran yang pernah mengangkangi hargadirinya.

Saat sebuah tiran tumbang, entah itu kolonialisme, junta militer atau kekuasaan despotik lainnya, ‘kenikmatan’ menindas seolah menginduksi atau mengkontaminasi para penguasa transisi. Tak perlu jauh bercermin. Aceh menunjukkan realita peralihan depotisme kekuasaan sejak Belanda, Indonesia hingga penguasa lokal terkini.

Lantas, apa dan dimana letak kesalahan saat sekelompok orang yangberstatus rakyat sebuah wilayah menyalahkan sesuatu yang nyata salah? Analogi ‘Satu Jari Menunjuk Orang Empat Jari Menunjuk Diri Sendiri’ sungguh tak sepadan untuk membandingkan penyalahan korupsi oleh rakyat terhadap penguasanya. Sebab korupsi telah dipahami sebagai kejahatan sistemik yang melibatkan sekelompok orang dalam bermufakat jahat terhadap kekayaan negara. Bahkan, koruptor tak lagi menempati level budaya. Indonesia telah berada pada stadium budidaya korupsi dan pelestarian koruptor.

Kesalahan sistemik tak dapat menempatkan rakyat selaku pihak inferior sebagai pemegang andil besar menjangkitnya epidemi korupsi. Tentu aku tak ‘kan suka membantah dan berbantahan jika Saudari Salihati berbijak pikir menyalahkan sistem dengan birokrasi berbelit yang mendukung budaya dan budidaya korupsi di Indonesia. Negara dan segenap jabatan serta pejabat publiknyalah yang mesti dipersalahkan dalam kondisi makzulnya kebenaran secara sistemik, bukan pihak yang menyalahkan pendosa publik.

Pendirian komisi-komisi yang berada di bawah presiden menjadi bukti nyata bahwa Nusantara berada dalam kondisi timpang. Tugas yang seharusnya dituntaskan oleh institusi reguler semacam kepolisian, kejaksaan dan kehakiman telah menjadi bagian dari adonan cakekorupsi. Pengaburan realitas bernegara dengan sistem ‘Gali Kasus untuk Menutup Kasus’ mungkin telah merabunkan pandangan publik terhadap pendirian komisi-komisi ad hoc tersebut. Namun, Anda selaku Raushan Fikr mengemban tugas menjaga ingatan publik tentang realitas tersebut, bukan justru membangun polarisasi hakikat benar-salah.

Mungkin akan lebih indah jika Anda lebih menyelami realitas ‘Hujan Rp 50.000 Mengeringkan Lima Tahun Keadilan sebab Salah Memilih Pengemban Amanah’. Janganlah menutup mata pada kenyataan hidup rakyat yang kerap kesulitan mencari beras segantang.

Kondisi. Aku akan menggunakan kata tersebut untuk menggambarkan betapa terhimpitnya rakyat sehingga tak berpikir panjang dan bijak menerima Rp 50.000,- ini hari sembari menumbalkan 5×365 hari esok yang mereka punya. Seorang lapar yang memiliki uang Rp 2.000,- dalam sakunya tentu lebih mungkin membeli sebungkus mie instan ketimbang seporsi nasi. Meski ia sadar mie instan buruk bagi kesehatannya. Kondisi yang menjadikan rakyat jelata tak memiliki banyak pilihan sebab birokrasi melambungkan hegemoni Daulat Tuanku, bukan Daulat Rakyat.

Tak ‘kan ada perdebatan andai Saudari Salihati yang Muda Bestari menjuduli opini tersebut dengan ‘Jangan cuma Menyalahkan Koruptor’. Aku selaku pembaca (tanpa maksud mewakili pembaca lain) terlanjur memahaminya sebagai tindak pelarangan terhadap sikap menyalahkan koruptor.

Jikapun para koruptor menggunakan logika dagang dalam meraup suara rakyat dalam segala bentuk pemilihan pejabat publik, aku cenderung tetap menyalahkan mereka. Kepemimpinan macam apa yang menggunakan sikap pamrih dalam mengemban tugas publik?! Kewibawaan macam apa yang mendasari pengumpulan suara di atas logika dagang?

‘Jangan Salahkan Koruptor’ terkesan menyalahkan setiap orang yang menyalahkan koruptor dan tindak pidana korupsi. Judul pendapat Anda menyimpangkan posisi salah-benar dalam logika hukum. Kesan yang kudapat dari judul tersebut (ini juga pendapat pribadi) koruptor (yang nyata berperan sebagai Mustakbirin) adalah Si Benar dan setiap orang yang menyalahkan koruptor menyandang peran sebagai Si Salah. Semoga aku yang salah memaknainya, aku melakukan penafsiran berdasarkan pemahaman logika seorang hamba laeh tanpa latar pendidikan yang memadai.

Jadi, sebagai seorang dha’if, aku tersesat dalam bimbang usai mencermati pendapat Anda yang berlatar pendidikan tinggi. Siapakah yang harus dipersalahkan atas seluruh tindak pidana korupsi yang terjadi di Nusantara?

Apakah Apa Ma’e yang sedang menyabit rumput untuk pakan ternak di gerumbul belukar? Cek Fatimah yang sedang berdagang cindoy di Peukan Lueng Putu? Atau si Kapluek yang sedang bermain kelereng?

Kutulis ini saat gelisah memenuhi dinding sempit benak yang resah usai membacai buah pikir seorang Saudari Muda Bestari yang tak kukenal. Kutulis pula untuk menegaskan bahwa koruptorlah yang bersalah sebab mencuri fulus republik dan menelantarkan kesejahteraan rakyat. Kutulis untuk meredam dentam resah menghimpitkan gema dalam kepala. Kutulis teruntuk Saudari Salihati yang kuanggap mencintai dan berpihak pada kebenaran serta membenci para Mustakbirin. Semoga aku yang salah.

(Penulis adalah seorang buruh pemetik kopi di dataran tinggi Gayo)

ASNLF/Aceh Merdeka Gelar Musyawarah Sigom Aceh

ASNLF/Aceh Merdeka Gelar Musyawarah Sigom Aceh

Banda Aceh – Aceh Sumatera Nasional Liberation Front/Atjéh Meurdéhka (ASNLF/AM), menggelar musyawarah Nasional perdana di Aceh. Acara yang berlangsung di suatu tempat di Aceh Besar, hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 lalu yang dipimpin oleh koordinator ASNLF/AM dalam Nanggroe, Teuku Agam.

Musyawarah dihadiri oleh seluruh perwakilan wilayah ASNLF di Aceh, yakni Aceh Tamiang, Peureulak, Pasee, Pidie, Linge, Nagan Raya, Blang Pidie, Meulaboh Raya dan Aceh Rayeuk.

Koordinator ASNLF/AM dalam Nangroe Teuku Agam, dalam rilisnya kepada wartawan, Jum’at (7/6/2013) menyampaikan musyawarah dilaksanakan untuk memperkuat barisan dan mengatur strategi perjuangan secara menyeluruh di Aceh, dalam rangka mempercepat perwujudan cita-cita pembebasan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara bermartabat.

Agenda utama musyawarah ASNLF, membicarakan tentang struktur/bagan organisasi ASNLF-AM, mekanisme santun sosialisasi ASNLF, perkembangan dan hambatan baik internal maupun eksternal organisasi, sistem kerja, hukum, kerja sama internasional, disiplin organisasi dalam Nanggroe dan pemahaman bendera dan lambang Aceh Merdeka.

Perwakilan ASNLF dari seluruh wilayah di Aceh, pada kesempatan musyawarah tersebut, menyampaikan laporan perkembangan pergerakan di wilayah masing-masing. Teungku Antami dari Aceh Tamiang, menyambut gembira digelarnya musyawarah ASNLF seluruh Aceh. Pada kesaempatan itu, Teungku Antami menyampaikan terima kasih kepada ASNLF Aceh Rayeuk yang telah menyediakan tempat dan mempersiapkan acara musyawarah.

Teungku Antami meminta kepada koordinator dalam Nangggroe agar lebih sering menggelar koordinasi antar wilayah, selain memperkuat silaturrahmi, juga sebagai evaluasi dan perkembangan perjuangan dari masing-masing wilayah. ASNLF Wilayah Peureulak Teungku Syah Pereulak, menyatakan siap menjalankan segala kerja-kerja yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi pusat. Teungku Syah juga menegaskan pihaknya akan terus memperkuat barisan perjuangan, untuk menyambung kembali perjuangan Aceh Merdeka yang belum selesai.

Sementara Abu Sumatra dari wilayah Pasee, menyampaikan terima kasih kepada Koordinator ASNLF dalam Nanggroe, yang telah berhasil mendirikan perwakilan ASNLF di seluruh wilayah Aceh. Abu Sumatra juga menegaskan, penjajahan Indonesia atas Aceh harus segera dihentikan. Maka menurut Abu Sumatra, memerdekakan Aceh mutlak disegerakan dan menjadi tanggung jawab bersama, melalui cara- cara beradab dan beretika sesuai hukum Internasional.

Juru bicara Aceh Merdeka ASNLF Wilayah Pidie, Arjuna, menyampaikan rasa haru dan bangga, karena ASNLF telah terbentuk di seluruh Aceh. Dan telah berhasil menggelar musyawarah ASNLF ban Sigoem Aceh. Selain itu Arjuna juga menegaskan komitmen kerja organisasi yang telah disusun untuk lima bulan kedepan.

Juru Bicara ASNLF Wilayah Linge, Wen Tawar Linge, menyatakan siap melanjutkan perjuangan kemerekaan Aceh. Wen Tawar Linge juga mengingatkan isu perpecahan etnis menjelang Pemilu 2014.

Menurutnya, Aceh Merdeka adalah Aceh yang terdiri dari beragam suku. Maka untuk itu ia meminta kepada seluruh masyarakat di wilayah Linge dapat bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan bersama. Pada kesempatan itu, ASNLF wilayah Linge juga menegaskan sikap untuk menolak pemilu 2014.

Wen Tawar juga menghimabau agar masyarakat yang kini berada dalam partai politik baik lokal maupun nasional, agar segera sadar, bahwa partai adalah alat pada musuh yakni Republik Indonesia, yang digunakan untuk memecah belah sesama bangsa Aceh. Selaku ASNLF wilayah Linge, Wen Tawar menegaskan, perjuangan Aceh Merdeka belum tuntas, untuk itu ia berharap kepada seluruh rakyat agar tidak tertipu dengan akal-akalan politik musuh, yang cuma memecah belah nasionalisme bangsa Aceh. Menurutnya, Aceh adalah bangsa dan susu-suku yang ada di dalamnya kekayaan adat istiadat.

Teungku Vikky Juanda Pratama, dari ASNLF wilayah Nagan Raya, juga menyatakan siap melaksanakan semua agenda perjuangan yang telah ditetapkan. Sementara dari wilayah Blang Pidie, Teungku Akbar, meminta agar ASNLF bisa terus melaksanakan kerja-kerja perjuangan secara demokratis. Teungku Akbar meminta kepada pimpinan pusat dalam Nanggroe khususnya, agar terus memperkuat barisan perjuangan di daerah-daerah.

Begitupun ASNLF wilayah Meulaboh Raya, Teuku Umar, memberikan apresiasi atas berhasil dilaksanakan muasyawaran ASNLF dalam Nanggroe Untuk pertama kali pasca meninggalnya Wali Nanggroe Teungku Muhammad Hasan Tiro. Teuku Umar juga menyatakan siap melaksanakan agenda perjuangan dengan disiplin dan demokrasi.

Sementara Mirah Sima, Juru bicara Aceh Merdeka Aceh Rayeuk, selaku tuan rumah rapat kerja Neugara Aceh, menyampaiakan laporan kegiatan musayawarah tersebut, Mirah Sima menyatakan telah melaksanakan segala arahan dari Teuku Agam, selaku koordiator ASNLF dalam Nanggroe. Mirah Sima juga menyampaikan permohonan maaf, jika dalam pelaksanaan musyawarah pusat ASNLF, pihaknya selaku tuan rumah belum mampu memberikan pelayanan dan fasilitas yang sempurna. (sp)

Jumat 07 Juni 2013

Kongres Nasional GMNI Amburadul - Ricuh, Peserta Terpaksa Bayar Makan Sendiri dan Menginap di Rumah Warga

BLITAR– Pertama kali dalam sejarah Kongres Nasional Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ke XVIII dijaga ketat aparat kepolisian. Pasalnya, kongres yang berlangsung di kompleks Istana Gebang Kota Blitar itu ricuh dan diwarnai bentrok fisik.

Selain terjadi bentrok fisik antara peserta dan sejumlah orang yang diduga preman, hampir seluruh pendamping delegasi yang berasal dari berbagai daerah dan kepulauan dibiarkan terlantar. Oleh panitia kongres, para aktivis berideologi nasionalisme itu hanya ditempatkan di aula besar GOR Soeprijadi Kota Blitar.

Untuk kebutuhan seharihari sejak kongres dibuka 1 Juni, para pendamping harus merogoh isi kocek sendiri. Sementara 109 peserta kongres hanya dititip-titipkan di rumah warga. ”Baru kali ini kongres nasional menempatkan peserta di rumah penduduk. Sebelumnya kongres digelar di hotel atau minimal menyewa gedung asrama Haji. Ini kongres terburuk dalam sejarah kongres nasional GMNI.

Akibatnya, pelaksanaan kongres berjalan molor,” tutur salah seorang alumni GMNI dari Surabaya yang enggan disebutkan namanya. Catatan buruk lainnya adalah pelibatan sekelompok orang yang diduga preman oleh panitia lokal. Keberadaan orang ilegal yang juga memegang tanda panitia ini yang kemudian memicu terjadinya chaos pada proses pemilihan Rabu (5/6). Kongres untuk memilih Ketua Presidum GMNI 2013– 2015 diwarnai perang batu, termasuk perusakan fasilitas di lokasi.

Dalam kisruh tersebut, Ketua GMNI Jawa Timur Rangga Bisma Aditya dianiaya. Bahkan beberapa petugas kepolisian yang mencoba mengendalikan situasi yang panas juga sempat terkena lemparan. ”Baru kali ini kongres dijaga aparat kepolisian. Mereka leluasa keluar masuk ke lokasi dengan berpakaian dinas lengkap. Seharusnya tidak ada aparat masuk wilayah otoritas mahasiswa seperti ini,” tuturnya.

Secara finansial, penyelenggaraankongresnasionalinitidak berdiri sendiri. Ada suntikan dana dari sejumlah pejabat kepala daerah yang nilainya tidak kecil. ”Ada bantuan dari gubernur, walikota, dan Bupati Blitar. Totalnya Rp500-an juta. Kalau kondisinya seperti ini, panitia secara finansial bisa dikatakan untung banyak,” tudingnya. Dikonfirmasi terpisah Ketua DPC GMNI Blitar Jimmy Yanuar menjelaskan, kongres Nasional GMNI ini berbasis kerakyatan.

Karena itu, pelaksanaannya sengaja melibatkan masyarakat sekitar. ”Dan orangorang yang dijadikan bagian panitia itu bukan preman, melainkan warga sekitar Istana Gebang,” dalihnya. Jimmy tidak menyangkal proses pemilihan yang memunculkan dua nama kandidat itu kisruh. Karenanya, untuk menanggapi protes tudingan adanya preman, pihaknya menyatakan telah menarik semua warga dari kepanitiaan.

”Semua telah kita tarik. Panitia pengamanan saat ini dipegang mahasiswa,” tuturnya. Sementara Kapolres Blitar AKBP Indarto yang turun langsung ke lokasi memberikan batas waktu pada 6 Juni 2013 kongres harus selesai. Sebab hal itu sesuai masa izin yang diajukan pihak GMNI. ”Selesai gak selesai hari ini harus selesai.

Tadi sudah ada kesepakatan dengan panitia bahwa mereka menyanggupi,” ujarnya. Sesuai jadwal, 6 Juni adalah sidang pleno pemilihan ketua umum. Ada dua kandidat yang memperebutkan posisi ketua umum, yang salah satunya ketua lama. Menurut Indarto, pihaknya akan terus menyiagakan pasukan di lokasi kongres GMNI hingga acara benar-benar selesai. ”Ini sebagai antisipasi. Kita tidak ingin terjadi kericuhan lagi,” ujarnya. Seperti diketahui proses pemilihan ketua berlangsung tertutup. solichan arif

Inilah Doktrin Zionisme dalam Ideologi Pancasila

Inilah Doktrin Zionisme dalam Ideologi Pancasila

POSTED On : 03 - Jun - 2013

― EDITOR By : el-Asyi

Share Artikel »

Gerakan Zionisme dan Freemasonry di seluruh dunia sesungguhnya memiliki asas yang sama. Asas dari dua gerakan ini disebut “Khams Qanun”, lima sila, atau Panca Sila. Kelima Sila itu adalah:

1. Monotheisme
2. Nasionalisme
3. Humanisme
4. Demokrasi
5. Sosialisme

Penjelasan tentang lima sila yang terdapat dalam doktrin Yahudi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Monotheisme: Kesatuan Tuhan (Ketuhanan yang Maha Esa)

Hendaklah bangsa Yahudi bertuhan dengan Tuhannya masingmasing dan merupakan kesatuan gerak. Maka hai orang-orang atheis dan bebas agama di kalangan bangsa Yahudi hendaklah engkau pun bertuhan dengan tuhanmu sendiri bukankah alam pun tuhanmu dan bukankah kudrat alam pun tuhanmu juga? Kalian berlainan agama, kalian berlainan kepercayaan, kalian berlainan keyakinan, tetapi kalian harus bersatu dan gunung zionisme telah menan-timu. Hendaklah kalian tenggang menenggang, hormat menghormati hai Yahudi seluruh dunia!

2. Nasionalisme – Kebangsaan : Berbangsa satu bangsa Yahudi, berbahasa satu bahasa Yahudi dan bertanah air satu tanah air Yahudi Raya (Israel Raya).

3. Humanisme: Kemanusiaan yang adil dan beradab berlakulah, janganlah kalian menjadi peniru bangsa Babilon yang telah membuangmu, tetapi bagi luar bangsamu dan yang hendak membinasakanmu, kalian adalah bangsa besar dan engkau pun jika keperluanmu mendesak.

Ber-lakulah Syer Talmud baginya, seperti nyanyian Qaballa berbunyi:

“Taklukanlah mereka,binasakanlah mereka akan mengambil hakmu, engkau adalah setinggi-tinggi bangsa seumpama menara yang tinggi. Gunakanlah hatimu ketika menghadapi sauda-ramu, karena mereka itu keturunan Yaqub, keturunan Israel. Buanglah hatimu ketika menghadapi lawanmu karena mereka itu bukan sekali-kali saudaramu, mereka adalah kambing-kambing perahan dan harta mereka adalah hartamu, rumah mereka adalah rumahmu, tanah mereka adalah tanahmu”, (Syer Talmud Qaballa XI :45).

4. Sosialisme: Keadilan sosial yang merata pada masyarakat Yahudi, sehingga setiap orang Yahudi menjadi seorang kaya raya dan menjadi pimpinan dimana pun ia berada, dan menjadi protokol pembuat program. Dalam Nyanyian Qaballa Talmud dikatakan:

“Dengan uang kamu dapat kembali ke Yudea, ke Israel karena agama itu tegak dengan uang dan agama itu uang, sesungguhnya wajah Yahwe sendiri yang tampak olehmu itu adalah uang! Cintailah Zion, cintailah Hebran, cintailah akan Yudea dan cintailah seluruh tanah pemukiman Israel, karena engkaulah bangsa pemegang wasiat Hebran tertua yang berbunyi: ”Cinta pada tanah air itu sebagian dari iman!” (XL : 46).

5. Demokrasi: Dengan cahaya Talmud dan Masna dan segala ucapan imam-imam agung bahwa telah diundangkan “Bermusyawarahlah dan berapatlah dan berlakulah pilihan kehendak suara banyak itu karena suara banyak adalah suara
Tuhan!”

Asas Zionisme atau Khams Qanun:

1. Internasionalisme
2. Nasionalisme
3. Sosialisme
4. Monotheisme Cultural
5. Demokrasi

Asas Freemasonry dan Zionisme pada dasarnya sama, yang berbeda hanya urutan saja. Keduanya diilhami oleh ajaran Talmud, kitab suci agama Yahudi?

Pengaruh Doktrin Zionisme dan Freemasonry terhadap Pemikiran Tokoh Pergerakan di Eropa dan Asia

Gerakan Zionisme yang diemban dengan baik oleh gerakan Freemasonry, telah berhasil meng-garap korban-korbannya, baik di Eropa maupun di Asia. Hal ini terbukti dengan apa yang terjadi di Perancis dan di negara-negara Asia Tenggara. Freemasonry Perancis pada 1717 M berasaskan Plotisma.

Istilah Plotis merupakan istilah khas mereka yang disebutkan berasal dari dialek Yunani Koin. Plot berarti ambang atau terapung. Plotisma adalah suatu paham untuk mengambangkan segala ajaran di luar Freemasonry.

Jika telah mengambang disuntikkanlah paham-paham bebas dari Freemasonry itu. Freemasonry Perancis pada 1717 M itu terpaksa memasukkan kata-kata “Ketuhanan” dan “Triko-nitas” untuk menarik simpatik golongan Katolik.

Lima dasar dari Freemasonry Perancis:
1. Nasionalisme
2. Sosialisme
3. Demokrasi
4. Humanisme
5. Theologi Kultural.

“Hai saudara-saudaraku dengan plotisme kita pun mendapat kunci pembuka seribu pintu kemenangan, dengan plotisme kita mempunyai seribu kunci etika pergaulan.” (Siasah Masuniyah muka 43).

Dalam dasar Freemasonry Italia terdapat perbedaan sedikit:
1. Nasionalisme
2. Trinitas
3. Humanitas
4. Sosialisme
5. Demokrasi.

Dalam dasar Freemasonry Palestina terdapat sedikit perbedaan pula:
1. Nasionalisme
2. Monotheisme
3. Humanisme
4. Sosialisme
5. Demokrasi

Pandit Jawarhal Nehru pernah mempunyai gagasan dasar negara India merdeka, yang dibahas di depan Indian Kongres Panc Svila:
1. Nasionalisme
2. Humanisme
3. Demokrasi
4. Religius
5. Sosialisme

Bandingkan dengan San Min Chu I dari Sun Yat Sen:

1. Mintsu
2. Min Chuan
3. Min Sheng
4. Nasionalisme, Demokrasi dan Sosialisme

Bandingkan dengan lima asas dari Muhamad Yamin, yaitu:

1. Perikebangsaan
2. Perikemanusiaan
3. Periketuhanan
4. Perikerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

Bandingkan dengan lima asas dari Soepomo:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir batin
4. MusyawarahKeadilan rakyat

Bandingkan dengan lima asas dari Soekarno:

1. Nasionalisme (Kebangsaan)
2. Internasionalisme (Kemanusiaan)
3. Demokrasi (Mufakat)
4. Sosialisme
5. Ketuhanan

Bandingkan dengan lima asas Aquinaldo, pimpinan Nasionalis Filipina. Lima asas ini disebut asas yang lima dari gerakan Katipunan. Sesungguhnya lima asas Katipunan ini disusun oleh Andres Bonifacio 1893 Masehi:

1. Nasionalisme
2. Demokrasi
3. Ketuhanan
4. Sosialisme
5. Humanisme Filipina

Bandingkan dengan empat asas Pridi Banoyong dari Thailand pada 1932 M:
1. Nasionalisme
2. Demokrasi
3. Sosialisme
4. Religius

Prinsip indoktrinasi Zionisme, agaknya cukup fleksibel karena mampu beradaptasi dengan pola pikir pimpinan politik di setiap negara. Mengenai urut-urutannya boleh saja berbeda, tetapi prinsipnya tetap sama, mengacu kepada doktrin baku Zionisme.

**

Sumber: Buku ‘Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila’: “Menguak Tabir Pemikiran Founding Fathers RI. Editor: Muhamad Thalib dan Irfan Awwas”

Read more: http://www.atjehcyber.net/2013/06/tahukah-anda-inilah-doktrin-zionisme.html#ixzz2VXMTchZF

MaTA Laporkan Pembangunan Jalan Bireuen-Takengen ke KPK

suaraleuserantara June 2, 2013 0

Bukti terima pengaduan ke KPK

LHOKSEUMAWE |SuaraLeuserAntara|: Lembaga Anti Korupsi, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), menemukan ada kejanggalan dalam pembangunan jalan Bireuen – Takengen, yang dilaksanakan sejak tahun 2011. Minggu 2 Juni 2013.
Pembangunan jalan tersebut, telah ditemukan adanya indikasi korupsi. Proyek pembangunan jalan tersebut merupakan proyek tanggap darurat, untuk penanganan bencana longsor diruas jalan Bireuen-Takengon KM 26+000 dari Kota Bireuen.
pada 1 Januari 2011. Pemerintah Aceh saat itu melakukan Penunjukan Langsung (PL) kepada PT. Mutiara Aceh Lestari untuk melaksanakan proyek tersebut. berdasarkan hasil penulusuran MaTA, bukti-bukti adanya indikasi korupsi, yaitu:
1. Terdapat dua pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Mutiara Aceh Lestari untuk ruas jalan Bireun-Takengon. Dua paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket Km 26+000 s.d 27+500 (1.500 meter) yang dilaksanakan berdasarkan kontrak sedangkan satu paket pekerjaan lainnya yaitu Paket 27+500 s.d 28+850 (1.300 meter) dilaksanakan tanpa kontrak.
2. Dalam paket pekerjaan pertama di atas (paket Km 26+000 s.d 27+500), BPK RI telah melakukan audit dan menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp 379.038.730,35. Anehnya, walaupun berdasarkan audit BPK RI tersebut sudah dinyatakan terjadi kelebihan pembayaran, namun Pemerintah Aceh malah kembali menganggarkan dana untuk paket kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000.000 dalam APBA-Perubahan tahun anggaran 2012. Penganggaran ini didasari oleh permintaan melalui surat dari PT. Mutiara Aceh Lestari yang menyatakan bahwa untuk pengerjaan paket kegiatan tersebut sudah menghabiskan dana sebesar Rp. 75.000.000.000.
3. Selain itu, PT. Mutiara Aceh Lestari kembali meminta pembayaran untuk tahap ketiga kepada Pemerintah Aceh sebesar Rp 40.000.000.000. Berdasarkan penelusuran informasi yang dilakukan oleh MaTA diduga kuat bahwa dalam APBA Tahun Anggaran 2013 permintaan dana tersebut sudah dialokasikan.
4. Merujuk pada beberapa informasi yang diterima oleh MaTA diduga bahwa permintaan dana dari dua tahap terakhir tersebut (sebesar Rp 50.000.000.000 dan Rp 40.000.000.000) tersebut akan digunakan untuk melunasi/ menutupi paket pekerjaan kedua yaitu Paket 27+500 s.d 28+850 (1.300 meter) yang dilakukan tanpa berdasarkan kontrak antara PT. Mutiara Aceh Lestari dengan Pemerintah Aceh.
5. Pembayaran tahap kedua tersebut dilakukan oleh Pemerintah Aceh walaupun hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh belum selesai. Hal ini didasarkan pada rekemondasi oleh Inspektorat Aceh yang ditandatangani oleh Drs. Samidan Angkasa Wijaya selaku Inspektur Aceh.
6. Dengan demikian, potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 50.379.038.730,35 (terdiri dari Rp 379.038.730,35 yang berdasarkan LHP LKPA BPK RI dan 50.000.000.000 dalam APBA-Perubahan tahun anggaran 2012). Angka potensi ini akan bertambah apabila dalam APBA Tahun Anggaran 2013 ini akan kembali dicairkan sebesar Rp 40.000.000.000. Bila ini terjadi maka total potensi kerugian keuangan negara dalam proyek Pembangunan Jalan Bireuen-Takengon (Proyek Tanggap Darurat) Di Provinsi Aceh dapat mencapai Rp 90. 379.038.730,35.
Atas dasar temuan tersebut, MaTA telah melaporkan kasus indikasi korupsi dalam pelaksanaan pembangunan ruas jalan Bireuen – Takengon Km 26+000 s.d 27+500 (1.500 meter) yang dilaksanakan sejak tahun 2011 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah di terima oleh KPK pada tanggal 16 Mei 2013.
Koordinator MaTA Alfian mengharapkan, agar Pemerintahb Aceh tidak lagi menganggarkan dana tambahan sebagaimana yang dimintai oleh rekanan pelaksana proyek.
Karena, berdasarkan hasil audit BPK RI perwakilah Aceh. Telah ditemukan kelebihan pembayaran, sehingga Pemerintah Aceh tidak perlu lagi menambah pembayaran pada proyek tersebut.
“Pemerintah Aceh harus meminta kembali kelebihan pembayaran kepada rekanan, agar bisa disetor ke kas Pemerintah Aceh,” ujar Alfian.
Selain itu, MaTA juga meninta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil langkah-langkah hukum terkait dugaan kasus korupsi tersebut. Langkah hukum tersebut diharapkan dilakukan secara langsung oleh KPK tanpa dilimpahkan penanganannya kepada aparatur penegak hukum di daerah. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan.(Sumber:The Aceh Traffic/ Release )

Mantan GAM Armada Saleh: Kecewa Terhadap Pemerintah Aceh

suaraleuserantara June 2, 2013 0

Tulisan ini adalah ungkapan rasa kecewa mantan pejuang GAM terhadap pemerintahan Aceh saat ini

Armada Saleh (Foto: Suara Leuser Antara)

Oleh: Armada Saleh

Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF), merupakan cetusan yang muncul dari luapan amarah seorang tokoh Aceh kharismatik Almarhum Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Di Tiro, yang menyaksikan sendiri pelecehan Pemerintah Pusat Republik Indonesia terhadap  Aceh.

Pada awal Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 18 Agustus 1945 dengan ditetapkannya “Pancasila” menjadi Ideologi dasar negara menggantikan “Piagam Jakarta” yang sudah disepakati sebelumnya.

Alinea Pertama yang berbunyi: “Ketuhanan yang maha Esa dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan ini telah memicu Perselisihan/Perpecahan yang berujung pada pemberontakan Darul Islam dibawah Pimpinan KARTOSWIRYO di pulau Jawa, Teungku Daud Beureueh di Aceh dan Kahar Muzakar di Sulawesi.

Pemberontakan Darul Islam di Aceh juga di picu oleh penurunan status Provinsi Aceh menjadi Keresidenan Aceh dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 1951 (Keputusan Presiden RI). Inilah jawaban Soekarno terhadap tuntutan Aceh yang menginginkan berlaku Syariat Islam di Aceh.

Kemarahan Rakyat Aceh sudah tidak terbendung, pertumpahan darah tidak dapat dihindari, pemberontakan ini berakhir pada tahun 1961 dengan 3 butir perjanjian damai yang disepakati antara Republik Indonesia dan Aceh.

Aceh merupakan Daerah Istimewa: 1. Bidang Budaya, 2. Bidang Pendidikan, 3. Bidang Agama. Namun demikian keistimewaan ini tidak pernah di Undangkan oleh Pemerintah, sehingga Aceh merasa dibohongi dan dilecehkan.

Pada tahun 1958 Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro pernah mengusulkan kepada pemerintah pusat di Jakarta dengan tulisannya yang diberi judul “Demokrasi Untuk Indonesia”. Beliau mengusulkan bentuk Negara Republik Indonesia yang paling aman dan akan bertahan lama adalah berupa Negara Federal (Negara Persatuan), bukan kesatuan.

Usul ini ternyata tidak mendapat sambutan dari pemerintah pusat. Bahkan selama pemerintahan presiden Soeharto, Aceh dijadikan sebagai sapi perahan. Minyak, Gas dan Hutan Aceh dikuras habis oleh Pusat.

Aceh hanya menerima hadiah berupa bencana longsor dan banjir. Atas restu dari Almarhum Teungku Daud Beureueh, maka pada akhir tahun 1976 Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro memproklamasikan “Aceh Merdeka” sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia.

Kekayaan Aceh yang diangkut ke Jakarta berupa hasil tambang dan penggundulan hutan, sebahagian di kembalikan ke Aceh berupa timah panas. Pemberontak yang diberi julukan “Gerombolan Pengacau Liar Hasan Tiro”  di Bombadir dari laut, darat dan udara.

Darahpun tumpah membasahi tanah Aceh selama 30 tahun. “Perang Saudara”  telah merenggut banyak nyawa, bahkan korban bukan hanya di pihak GAM dan Masyarakat biasa.

Penulis juga bergabung dalam Barisan Gerakan yang dipimpin oleh Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro tersebut sejak di Bai’at oleh Teungku Ilyas Leube di Banda Aceh pada tahun 1975.

Sebelum tertangkap di Medan pada bulan April 2003, penulis bertugas sebagai salah seorang pimpinan sipil gerakan, berdampingan dengan Teungku Ilham Ilyas Leube untuk wilayah Dataran Tinggi Gayo.

Dari LP klas 1 A Porong, Sidoarjo, Jawa Timur penulis menyaksikan lewat televisi, serangan dahsyat yang dikirimkan Allah SWT ke dataran Aceh berupa tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang merenggut ratusan ribu korban nyawa dan bangunan serta lahan pertanian musnah.

Ternyata bencana ini membuka hati dan kesadaran kedua belah pihak untuk lebih intent merumuskan perdamaian, mengakhiri permusuhan.

Saat yang diharapkanpun tiba, pada tanggal 15 Agustus 2005 kesepakatan damai di tanda tangani oleh kedua belah pihak yang bertikai, disaksikan oleh Uni Eropah di kota Helsinki, Finlandia.

Kami yang berjumlah 73 orang yang tersebar di berbagai LP di Jawa Timur mendapat Amnesti dari Presiden Republik Indonesia, selanjutnya kembali ke Aceh dengan penuh harap dan tekad untuk tetap Damai.

Dengan demikian  Insya Allah Aceh dapat berbenah mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya di Indonesia. Walaupun keadilan yang sangat diinginkan oleh semua lapisan rakyat Aceh belum terwujud sampai kini, setidaknya dalam kondisi damai, sektor pendidikan, kegiatan ekonomi dan pertanian sudah mulai bergairah kembali.

Yang Mulia Teungku Muhammad Daud Beureueh hanya menuntut berlaku Syariat Islam di Aceh. Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro menginginkan Indonesia merupakan Negara Federal (termasuk Provinsi Aceh).

Butir-butir perjanjian damai memberikan kenyataan yang lebih luas dari apa yang diperjuangkan oleh kedua Tokoh Kharismatik Aceh tersebut diatas.

Syariat Islam telah di undangkan. Aceh ditetapkan sebagai daerah Istimewa dengan predikat “Otonomi Khusus” . Keistimewaan yang sebahagian telah di undangkan, dan Sebahagian besar masih dalam rumusan di DPR Aceh.

Insya Allah semua akan terlaksana dengan baik dan tuntas selama “Niat” senantiasa diutamakan untuk tetap damai. Saat ini masyarakat Aceh sangat membutuhkan perbaikan kondisi sosial, terutama di daerah yang tidak terjangkau oleh Program BRR (Badan Rehabilitas dan Rekontruksi) pasca tsunami, yaitu daerah pegunungan.

Program Pemberatasan kemiskinan seharusnya menjadi prioritas utama dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah Aceh pasca tsunami dan konflik saat ini.

Pemerintah dan DPR Aceh terkesan memaksakan kehendak dengan menetapkan prioritas utama:

- Qanun Wali Nanggroe, yang mengharuskan setiap calon dapat berbahasa Aceh dengan baik dan benar (Mendiskreditkan bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh).

-Penetapan Qanun Bendera Aceh yang sangat mirip Bendera GAM semasa konflik. (Terkesan mengabadikan permusuhan dengan Republik Indonesia).

-Dengan sengaja menentukan berbagai kebijakan yang mengesankan keinginan untuk segera berpisah dari Republik Indonesia.

Semua kebijakan tersebut diatas sangat potensial memecah belah rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Aceh sendiri yang sangat merindukan kedamaian. Dalam masa konflik, penulis rela bergabung bersama pejuang yang tangguh menyusuri hutan belantara dan rimba Aceh yang sangat bersahabat.

Ratusan tentara pejuang menemui ajalnya dengan penuh keyakinan  akan memperoleh Syahid dalam membela keadilan dan menegakkan syariat Islam di bumi Serambi Mekah.

Penulis meyakini bahwa Perjuangan Yang Mulia Teungku Daud Beureueh dan Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro bukan untuk memisahkan Aceh dari Republik Indonesia.

Tetapi demi untuk tegaknya Syariat Islam dan Keadilan di bumi Aceh (Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro dalam bukunya “Demokrasi untuk Indonesia”). Hasil perjuangan yang sudah dicapai berupa butir-butir kesepakatan damai merupakan medan perjuangan politik yang harus dituntaskan dengan bijaksana dan cerdas.

Namun demikian memprioritaskan bendera GAM berkibar menjadi bendera pemersatu rakyat Aceh adalah Satu keputusan yang sangat keliru, bahkan menjadi sumber perpecahan.

Untuk saat ini rakyat Aceh memerlukan perbaikan kesejahteraan, bukan bendera dan lambang daerah. Kebutuhan masyarakat Aceh yang sangat mendesak saat ini adalah berupa Qanun Ekonomi, Pertanian dan Perdagangan serta kebebasan mengelola hasil bumi Aceh atau Tambang yang dapat mempercepat pencapaian kesejahteraannya (MOU Helsinki Pasal 1.3.1 s/d 1.3.9).

Sudah seharusnya Pemerintah Aceh memberikan arahan skala prioritas dalam hal pembahasan Qanun Aceh kepada DPR Aceh yang anggotanya mayoritas bukan sarjana dan relatif extrem.

Bukan justru memacu ego mereka untuk berhadapan dengan penuh kebencian terhadap pemerintah pusat. Sebagai salah seorang anggota masyarakat Aceh yang cinta damai dan sekaligus sebagai mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM, penulis hanya dapat menyampaikan himbauan kepada segenap aparat pemerintahan Aceh.

Kiranya dapat mendengar dan mempertimbangkan saran dan masukan dari masyarakat, karena merekalah yang akan merasakan secara langsung akibat dari kebijakan pemerintah yang berdampak bencana.

SOLUSI DAMAI

Pergolakan di Aceh yang dikenal dengan “Gerakan Aceh Merdeka” (GAM) di bawah pimpinan Yang Mulia Tengku Muhammad Hasan Ditiro, didukung oleh mayoritas masyarakat Aceh, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Aceh.

Pimpinan yang kharismatik tersebut berlaku adil dan bijaksana, mencintai dan menghormati semua suku bangsa yang hidup di bumi Serambi Mekah ini.

Semua keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, bahkan sebelum bendera “Aceh Merdeka” dikibarkan di puncak Gunung Halimun, beliau masih mambuka kesempatan untuk berdiskusi.

Sikap dan keikhlasan beliaulah yang telah menuai dukungan luas dari mayoritas masyarakat Aceh. Sangat jauh berbeda dengan kenyataan paska Aceh damai yang dirasakan saat ini.

Visi semula yang diimpikan oleh pencetus ide perjuangan untuk “Aceh Mulia” telah terlupakan, maka sudah sepantasnyalah mayoritas suku bangsa yang berdomisili di Aceh menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah Aceh yang menjurus kepada “Berakhirnya Damai”.

Keputusan pemerintah Aceh menetapkan bendera GAM sebagai bendera Aceh merupakan pernyataan resmi pemerintah Aceh bahwa setiap jengkal tanah Aceh dan masyarakatnya adalah mantan Separatis GAM.

Masyarakat yang tidak terdaftar sebagai mantan GAM tentu sangat berkeberatan dipaksakan berdiri dengan sikap sempurna memberi hormat kepada bendera Aceh tersebut yang pernah menjadi trauma di hati mereka.

Mempertimbangkan penolakan sebagian masyarakat Aceh dari hal Qanun Bahasa, Lambang dan Bendera, yang telah di syahkan oleh DPR Aceh dan Pemerintahan Aceh,

Penulis menyarankan bahwa semua Kabupaten yang tidak sepakat dengan Qanun tersebut agar memberikan pernyataan resmi dari DPR Kabupaten yang bersangkutan, di Syahkan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Kabupaten dan Kotamadya tersebut di himpun dalam satu atau dua kelompok untuk segera dibentuk satu atau dua provinsi baru terpisah dari provinsi Aceh. Hal ini lebih menjamin agar tidak terjadi Konflik horizontal antara masyarakat di Aceh.

Mencari penyelesaian Qanun bendera melalui ”REFERENDUM” sebagaimana yang diusulkan oleh DPR Aceh pada pertemuan di Makasar tanggal 17 Mei yang lalu merupakan usul yang tidak selayaknya diutarakan dalam suasana Aceh damai saat ini.

Wallahu A’lam

Wassalam

Penulis: Armada Saleh

QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI ACEH

1

QANUN ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI ACEH www.gayonusantara.blogspot.com

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa pemilihan umum secara langsun

g, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakya

t akan berhasil

dengan baik apabila dilaksanakan oleh penyelenggara

yang mempunyai

integritas, profesional dan bertanggungjawab;

b.

bahwa proses pembentukan Komisi Independen Pemiliha

n sebagai

penyelenggara pemilihan umum di Aceh sebagaimana di

atur dalam Pasal

56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeri

ntahan Aceh

dalam beberapa hal berbeda dengan pembentukan Komis

i Pemilihan

Umum;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan hur

uf b, di atas,

perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggara Pe

milihan Umum

di Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah

Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pemben

tukan Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Po

litik (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tam

bahan

Lembaran Negara Nomor 4251);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuk

an Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indone

sia Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik In

donesia Nomor

4389);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta

han Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo

r 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana te

lah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pen

etapan

2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2005

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2005 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan L

embaran

Negara Nomor 4548);

5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerinta

han Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomo

r 62,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

6.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyeleng

gara

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Ta

hun 2007 tentang

Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Repub

lik Indonesia Tahun

2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711)

;

8.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pem

bentukan

Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tah

un 2007

Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARA PEMIL

IHAN UMUM DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.

Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang

bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untu

k mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyara

kat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prins

ip negara kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Re

publik Indonesia Tahun 1945,

yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3

2.

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provin

si dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Unda

ng Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan p

emerintahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwaki

lan Rakyat Aceh sesuai dengan

fungsi dan kewenangan masing-masing.

3.

Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dew

an Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan

masing-masing.

4.

Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih

melalui suatu proses demokratis

yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, beb

as, rahasia, jujur, dan adil.

5.

Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan daerah k

abupaten/kota yang dipilih

melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berd

asarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil.

6.

Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi s

ebagai suatu kesatuan

masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untu

k mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyara

kat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prins

ip Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Re

publik Indonesia Tahun 1945,

yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

7.

Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat h

ukum yang berada di bawah

Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang

berhak menyelenggarakan

urusan rumah tangga sendiri.

8.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutny

a disebut Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemer

intahan Daerah Aceh yang

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

9.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang

selanjutnya disebut Dewan

Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsu

r penyelenggara pemerintahan

kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemi

lihan umum.

10.

Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, ad

alah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langs

ung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden

, anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota De

wan Perwakilan Rakyat Aceh,

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Gub

ernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wal

ikota.

24

Paragraf 4

Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 19

(1)

Anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota berhenti ka

rena :

a.

berakhir masa jabatan;

b.

meninggal dunia;

c.

mengundurkan diri; atau

d.

diberhentikan.

(2)

Anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota, diberhenti

kan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d, apabila :

a.

tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KIP Aceh

dan KIP kabupaten/kota

sebagaimana diatur dalam Pasal 9;

b.

melanggar sumpah jabatan dan/atau kode etik ;

c.

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan

secara berturut-turut

selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap;

d.

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadi

lan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

pemilu, atau karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun

atau lebih;

e.

tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan

kewajibannya 3 (tiga) kali

berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan

f.

melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KIP Ac

eh dan KIP

kabupaten/kota dalam mengambil keputusan dan peneta

pan sebagaimana

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

.

(3)

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da

n ayat (2), dilakukan oleh

KPU.

Pasal 20

Penggantian anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota

yang berhenti selain karena

berakhir masa jabatannya, dilakukan dengan ketentua

n :

a.

anggota KIP Aceh digantikan oleh calon anggota KIP

Aceh urutan peringkat

berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1);

b.

anggota KIP kabupaten/kota digantikan oleh calon an

ggota KIP kabupaten/kota

urutan peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud da

lam Pasal 16 ayat (1).

41

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keterwakilan p

erempuan

sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen” apabila

memenuhi syarat

sesuai dengan ketetentuan yang ada.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

42

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

43

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM N

OMOR 07