Search This Blog

Saturday, November 23, 2013

Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

Masjid Raya Baiturrahman Aceh : Paduan Afrika-Persia-Spanyol
Islam Nusantara

Mengenang Tragedi Aceh Tsunami 2004
Masjid ini menjadi saksi bisu keganasan badai Tsunami, 26 Desember 2004, yang menewaskan ratusan ribu warga Aceh.

Kalau Anda ke Banda Aceh, ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), pasti akan menyaksikan kemegahan Masjid Raya Baiturrahman. Sebab, di samping arsitekturnya yang indah, juga letaknya persis di jantung kota. Karena itu, terasa belum lengkap jika berkunjung ke kota paling ujung Pulau Sumatra ini bila belum menyaksikan keindahan masjid yang konon termasuk salah satu masjid terindah di Asia Tenggara.

Sebagai masjid kebanggaan rakyat Aceh sejak dahulu sampai sekarang, Masjid Raya Baiturrahman menyimpan sejarah panjang dan menarik. Masjid ini dahulunya merupakan masjid Kesultanan Aceh.

Ada yang menyebutkan nama Masjid Raya Baiturrahman ini berasal dari nama masjid raya yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada 1612 M. Riwayat lain menyebutkan bahwa masjid ini sudah dibangun jauh sebelumnya. Sultan Iskandar Muda hanya melakukan perbaikan.

Bila dilihat dari bentuknya, Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh ini memiliki keunikan yang sangat khas. Ketika berada di depan pintu gerbang (gapura) atau saat berada di tengah jantung Kota Banda Aceh, Masjid Baiturrahman ini menampakkan tiga kubah utama. Dari kejauhan, ketiga kubah itu menampakkan nilai estetika yang sangat menarik.

Keindahan / Kewibawaan Mesjid Baiturahman yang tiada taranya


Model terbaik
Secara umum, arsitektur Masjid Raya Baiturrahman bercorak eklektik, yaitu suatu rancangan yang dihasilkan dari gabungan berbagai unsur dan model terbaik dari berbagai negeri sehingga bangunan masjid menjadi begitu megah dan indah. Untuk menambah kemegahan dan keindahan, masjid ini diposisikan di tengah lapangan yang luas dan terbuka sehingga semua bagian masjid bisa terlihat dengan jelas dari kejauhan.

Bagian pertama masjid adalah gerbang yang posisinya menempel dengan unit utama. Setelah gerbang, terdapat serambi yang berbentuk persegi panjang. Bagian depan, kiri, dan kanan serambi dikelilingi oleh tangga yang membentuk huruf U. Pada ujung tangga depan, terdapat tiga bukaan (jendela tanpa pintu) yang dibentuk oleh empat tiang langsing silindris model arsitektur Moorish yang banyak terdapat di masjid-masjid Afrika Utara dan Spanyol. Dan, antara tiang satu dengan lainnya dihubungkan dengan pintu gerbang patah model Persia.

Karena ada empat tiang, itu berarti terdapat tiga pintu gerbang. Pada bagian atas dan sisi pintu gerbang, terdapat hiasan relief lengkung-legkung, seperti corak Arabesk (motif daun, cabang, dan pohon). Di atas ketiga pintu gerbang ini, terdapat semacam tympanum yang berbentuk jenjang seperti penampang sebuah tangga. Corak ini merupakan model khas rumah klasik Belanda.

Pada setiap jenjang, dihias dengan miniatur sebuah gardu atau cungkup yang dihiasi kubah bawang pada bagian puncaknya. Corak ini menunjukkan adanya pengaruh India. Jadi, dari bagian luar saja, sudah begitu jelas nuansa ekletik bangunan masjid ini. Sisi kiri dan kanan serambi mempunyai dua tiang yang dihubungkan oleh sebuah pintu gerang, dekorasinya sama dengan serambi bagian depan.

Setelah melewati serambi, kemudian masuk ke ruang utama masjid yang digunakan untuk shalat. Namun, sebelum masuk ke ruang utama ini, terdapat lagi gerbang dan tiang yang sama dengan bagian depan. Gerbang tersebut tanpa pintu, seperti kebanyakan masjid kuno di India.

Bagian tengah ruang shalat berbentuk bujur sangkar yang diatapi oleh kubah utama yang indah dan megah bercorak bawang. Pucuknya dihiasi cunduk, seperti masjid-masjid kuno di India. Penyangga kubah berdenah segi delapan. Pada masing-masing sisinya, terdapat sepasang jendela yang dipergunakan sebagai sirkulasi udara.

Pada bagian bawah, terdapat tritisan berdenah segi delapan. Pada bagian kiri dan kanan ruang shalat utama ini, terdapat unit sayap kembar sehingga bangunan ini menjadi simetris. Atap masjid berbentuk limasan berlapis dua. Pada jendela yang terdapat di masjid ini, tampak sekali pengaruh Moorish, terutama dari hiasan yang bercorak intricate.

Tak hanya itu, keberadaan kolam air yang berada di depan masjid makin menambah indah Masjid Baiturrahman. Sebab, posisinya yang berada di tengah-tengah jalan antara kiri dan kanan dengan luas sekitar lima hingga tujuh meter tersebut turut menambah keindahan dan kemegahan masjid warga Banda Aceh.


Saksi bisu tsunami
Masjid Raya Baiturrahman seakan menjadi saksi bisu peristiwa kelam yang telah meluluhlantakkan wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) beserta seluruh isinya pada 26 Desember 2004. Masjid yang terletak di tengah Kota Banda Aceh ini merupakan satu bukti kebesaran Tuhan yang tetap kokoh dan berdiri tegak kendati gempa dan gelombang tsunami berkekuatan 7,5 skala richter melanda.

Walau akibat gempa itu meninggalkan beberapa keretakan di dinding masjid, hal itu tidak mengurangi keindahan dan keunikan masjid kebanggan warga Aceh ini. Bahkan, ketika Republika mengunjungi masjid ini setahun pascatsunami, sisa-sisa keretakan masih ada. Namun, hal itu dijadikan warga sebagai bentuk peringatan agar senantiasa mengingat kebesaran Tuhan.

Sulaiman, salah seorang jamaah masjid tersebut, mengatakan, saat tsunami terjadi, Masjid Raya Baiturrahman menjadi tempat menyelamatkan diri bagi warga yang berlindung di rumah Allah tersebut. Meski gelombang tsunami yang terjadi saat itu tingginya mencapai puluhan meter, airnya hanya masuk ke halaman masjid sebatas pinggang dan tidak sampai masuk ke dalam bangunan masjid.

Namun, tidak demikian dengan bangunan gedung dan rumah toko (ruko) di sekitar lingkungan masjid. Seluruh bangunan yang ada di kiri dan kanan masjid tenggelam, kecuali yang ketinggiannya di atas 20 meter, dan semuanya rusak. ''Utuhnya masjid ini seharusnya menambah keyakinan bagi umat manusia, khususnya umat Islam untuk mempertebal keimanannya, karena kuasa-Nya sudah ditunjukkan dengan menjaga tempat ibadah bagi pengikut Nabi Muhammad tersebut,'' tutur Sulaiman.

Usai tsunami yang melanda wilayah Aceh ini, Masjid Raya Baiturrahman kembali direnovasi karena mengalami kerusakan walaupun tidak terlalu parah. Renovasi tersebut dilakukan pada tahun 2005. dia/sya/berbagai sumber

Tragedi Tsunami 2004 menewaskan 400.000 orang dan memporak porandakan Aceh, namun Mesjid Agung Baiturahman Tetap Kokoh Berdiri dan menjadi tempat berlindung. Subhanallah !!


Markas Perjuangan Rakyat Aceh
Di samping sebagai tempat ibadah; pada masa penjajahan, Masjid Raya Baiturrahman berfungsi sebagai markas pertahanan terhadap serangan kompeni. Fungsi tersebut mulai terasa semasa pemerintahan Sultan Alaidin Mahmud Syah (1870-1874). Di masjid ini, sering pula diadakan musyawarah besar untuk membicarakan strategi penyerangan dan kemungkinan serangan tentara Belanda terhadap Kesultanan Aceh.

Saat Pemerintah Hindia Belanda menancapkan kekuasaannya di bumi Aceh pada 1873, Kesultanan Aceh di bawah kepemimpinan Sultan Alaidin Mahmud Syah menolak mentah-mentah kedaulatan pemerintahan penjajah tersebut. Penolakan ini membuat pihak Belanda merasa tersinggung dan murka. Buntutnya, Pemerintah Hindia Belanda memaklumatkan perang terhadap Kesultanan Aceh.

Karena posisinya yang sangat penting dan strategis, tidak pelak Masjid Raya Baiturrahman menjadi ajang perebutan. Tercatat dalam sejarah, dua kali masjid kebanggaan kaum Muslim di Tanah Rencong ini dibakar Belanda.

Pertama, pada 10 April 1873, ketika pasukan Belanda melakukan serangan besar-besaran sebagai upaya balas dendam atas kekalahan mereka. Dalam serangan besar itu, Masjid Raya Baiturrahman tidak saja berhasil direbut, bahkan kemudian dibakar sebagian.

Kedua, pada 6 Januari 1874. Meskipun masjid ini dipertahankan mati-matian oleh seluruh rakyat Aceh, karena keterbatasan dan kesederhanaan persenjataan, akhirnya rakyat Aceh harus merelakan masjidnya jatuh ke tangan musuh. Tidak hanya direbut, kali ini pihak penjajah membakar habis bangunan Masjid Raya Baiturrahman. Saat bersamaan, Belanda juga mengumumkan bahwa Kesultanan Aceh sudah berhasil ditaklukkan dan berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda.

Mesjid Baiturahman 1892


Parar kerbau didepan Mesjid Baiturahman 1874 (sumber kaskus)


Dibangun kembali
Namun, untuk mengambil hati rakyat Aceh, Pemerintah Hindia Belanda berjanji akan membangun kembali masjid yang telah hancur itu. Pada 1879, pembangunan Masjid Raya Baiturrahman dimulai kembali oleh Mayor Jenderal K Van Der Heijden selaku gubernur Militer Hindia Belanda di Aceh saat itu. Namun, sumber lain menyebutkan bahwa pembangunan kembali masjid ini dimulai pada 1881. Masjid yang dibangun ini hanya memiliki satu buah kubah.

Kemudian, pada tahun 1935, bangunan Masjid Raya Baiturrahman ini diperluas lagi dengan menambah dua kubah pada sisi kanan dan kiri sehingga jumlahnya menjadi tiga buah kubah. Perluasan ini dikerjakan oleh Jawatan Pekerjaan Umum Pemerintah Hindia Belanda (B.O.W) dengan biaya sebanyak 35 ribu gulden. Sebagai pimpinan proyek adalah Ir M Thahir dan selesai dikerjakan pada akhir 1936.

Setelah Indonesia merdeka, pemugaran kembali dilakukan terhadap bangunan Masjid Raya Baiturrahman. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI tanggal 31 Oktober 1957, dilakukan penambahan dua kubah lagi di bagian belakang. Penambahan kubah ini selesai dikerjakan pada 1967. Selain menambah dua kubah, pemugaran juga dilakukan dengan membangun dua buah menara sebelah utara dan selatan. Dengan demikian, bangunan Masjid Raya Baiturrahman mempunyai lima buah kubah dan dua menara.

Pada tahun 1981, dalam rangka menyambut Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke-XII, bangunan masjid ini diperindah dengan peralatan, pemasangan klinkers di atas jalan-jalan dalam pekarangan masjid. Selain itu, perbaikan dan penambahan tempat wudhu dari porselen dan pemasangan pintu Krawang, lampu chandelier, tulisan kaligrafi ayat-ayat Alquran dari bahan kuningan, dan instalasi air mancur dalam kolam halaman depan.

Pada tahun 1991-1993, Masjid Raya Baiturrahman melaksanakan perluasan kembali yang disponsori oleh Gubernur saat itu, Ibrahim Hasan. Perluasan tersebut meliputi halaman depan dan belakang serta bangunan masjidnya itu sendiri. Bagian masjid yang diperluas meliputi bagian lantai masjid tempat shalat, ruang perpustakaan, ruang tamu, ruang perkantoran, aula dan ruang tempat wudhu, serta enam lokal sekolah. Sedangkan. perluasan halaman meliputi taman dan tempat parkir serta satu buah menara utama dan dua buah minaret.

Sehingga, luas ruangan dalam Masjid Raya Baiturrahman menjadi 4.760 meter persegi berlantai marmer buatan Italia, dengan ukuran 60 x 120 cm, dan dapat menampung 9.000 jamaah. Dengan perluasan tersebut, Masjid Raya Baiturrahman sekarang memiliki tujuh kubah, empat menara, dan satu menara induk.

Dari masa ke masa, Masjid Raya Baiturrahman telah berkembang pesat, baik ditinjau dari segi arsitektur, peribadatan, maupun kegiatan kemasyarakatan. Dengan luas area sekitar empat hektare (ha), di dalamnya terdapat sebuah kolam, menara induk, dan bagian halaman lainya ditumbuhi rumput yang ditata dengan rapih dan indah diselingi tanaman dan pohon hias.dia/berbagai sumber/kem/RioL

Pasca Perdamaian RI dan GAM, Mesjid dipakai untuk Menyambut Hasan Tiro

Sumber : Swaramuslim.com

Pembantaian PKI: ANALISIS KONFLIK IDEOLOGIS DI ACEH 1965-1967

|

Pembantaian PKI: ANALISIS KONFLIK IDEOLOGIS DI ACEH 1965-1967

 
Ebook Pembantaian PKI. Bencana dahsyat yang terjadi di Aceh akibat gempa yang berkekuatan tinggi dan gelombang tsunami akhir tahun 2004 yang lalu di samping hikmah Allah bagi kehidupan manusia juga mengakibatkan musibah yang luar biasa bagi Aceh, bukan saja alam, rumah, bangun-an, harta benda, peninggalan sejarah, informasi data yang hancur dan hilang, tetapi juga ratusan ribu nyawa melayang. Salah satu hikmah yang kita miliki saat ini dari anugrah Allah adalah nikmat ketenangan dan perhatian dunia, terutama setelah disepakatinya Perjanjian Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka tahun lalu.
Dan sejak saat itu pula situasi damai merasuki jiwa seluruh masyarakat baik Aceh, Indonesia dan bahkan masyarakat dunia. Suasana damai ini tercipta setelah kita mengalami serangkaian konflik. Berkaitan dengan hal ini, dan suatu keinginan yang besar agar peristiwaperistiwa seperti konflik ini takkan terulang lagi.

Peristiwa 1965 bisa dilihat sebagai konsekuensi permusuhan komunisme dengan Islam sejak 1948. Tahun 1965-1966 kelompok Islam bersekutu dengan Angkatan Darat menghancurkan PKI. Menurut Anthony Reid (Revolusi Nasional Indonesia, 1996), peristiwa Madiun 1948 penting bukan hanya karena jatuh korban cukup besar pada kedua pihak, tetapi karena warisan kebencian yang ditinggalkan antara kelompok kanan (santri) dan kiri (abangan).

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah colonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi pemberontakan G30S pada tahun 1965. Namun tuduhan dalang PKI dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas, dan masih diper tanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhan bahwa pemberontakan itu didalangi PKI. Sumber luar memberikan fakta lain bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan didalangi oleh Soeharto (dan CIA). Hal ini masih diperdebatkan oleh golongan liberal, mantan anggota PKI dan beberapa orang yang lolosdari pembantaian anti PKI.

Berpijak pada konsep pemikiran itu pula, jelaslah bahwa selama rekonstruksi sejarah didasarkan atas fakta-fakta sejarah tidak ada satupun karya sejarah yang bisa dikategorikan sebagai sebuah manipulasi sejarah atau kebohongan sejarah. Oleh karena itu, perkembangan bangsa ini ke depan yang perlu dikembangkan dalam melahirkan kajian-kajian terhadap peristiwa sejarah adalah melakukan penjarakan (distansiasi) terhadap peristiwa sejarah yang tengah diteliti. Terlebih lagi terhadap kepentingan penguasa atau kepentingan pihak-pihak yang tengah memegang kekuasaan. Hal lain yang tidak kalah penting, bahwa sejarah sebagai hasil rekonstruksi membuka peluang yang seluas-luasnya bagi terjadinya perbedaan pendapat selama perbedaan pendapat tersebut didasarkan atas fakta dan interpretasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penulis              : Fauzi, Suadi, Ainol Mardhiah
Editor               : Al Chaidar
Penerbit            : Unimal Press
Tebal Halaman  : 187

Wednesday, November 20, 2013

Potret Aceh tahun 1874

Dokumentasi Aceh Masa Belanda

Potret Aceh tahun 1874
Pada tanggal 26 Maret 1873 Belanda menyatakan perang kepada Aceh, dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Pada 8 April 1873, Belanda mendarat di Pantai Ceureumen di bawah pimpinan Johan Harmen Rudolf Köhler, dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baiturrahman. Köhler saat itu membawa 3.198 tentara. Sebanyak 168 di antaranya para perwira. Perang Aceh Pertama (1873-1874) dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang dipimpin Köhler. Köhler dengan 3000 serdadunya dapat dipatahkan, dimana Köhler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873.
Pada Tahun 1874 pecah Perang Aceh II yang berakhir pada tahun 1880. pada tahun-tahun tersebut merupakan tahun paling bersejarah bagai rakyat Aceh. sebagai gambaran bagaimana kondisi kutaraja (Ibukota Aceh) pada tahun 1874, berikut ada 70 koleksi foto-foto yang sempat direkam oleh pihak Belanda.

1. Bibak Belanda di Peunayong (Pengawalan disisi Timur) 1874



2. Mesjid Raya dengan Pasar Hewa – 1881



3. Mesjid Raya di Koetaraja



4. Perwira-perwira Marine Belanda – 1874



5. Kemah Bermain Musik dengan dekorasi – 1874



6. Medan depan “Dalam” Sultan Aceh – 1880



7. Kandang XII (Komplek Makam XII Sultan di Koetaraja)



8. Suasana Neusu – 1874



9. Pemandangan Bagian Timur Mesjid Raya



10. Benteng Belanda di Peunayong (Benteng Barat Laut) 1874
Judul : Dokumentasi Aceh Masa Belanda
Deskripsi : Potret Aceh tahun 1874 Pada tanggal 26 Maret 1873 Belanda menyatakan perang kepada Aceh, dan m...

Melawan stigma lewat pembentukan Firma Hukum bersama

Melawan stigma lewat pembentukan Firma Hukum bersama




25 Nov Bumi Surabaya Hotel, Surabaya, Jawa-Timur.
Kongres Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menggelar seminar diskusi Komisi II untuk:  Advokasi dan Pemberdayaan serta Peningkatan Kapasitas. Dua pembicara yang hadir adalah Ir Hadi Prajoko, SH.MA, Ketua DPD HPK Jawa Timur dan Abdon Nababan, Sekjen, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Pembicara pertama Ir Hadi Prajoko, alumni Universitas Brawijaya ini memaparkan fakta-fakta ketidakadilan yang dialami para kaum Penghayat Kepercayaan dengan berbagai stigma seperti, partai terlarang, aliran sesat dan selalu dijadikan kambing hitam jika terjadi penganiayaan atau pembunuhan.
Aparatur negara khususnya penegak hukum juga sangat lemah dalam memahami nilai-nilai Kepercayaan dan Ketuhanan, Komunitas Adat dan Tradisinya. Sehingga ketika mengangkat delik hukum, mereka lemah menyimpulkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut.
Sementara itu Sekjen AMAN, Abdon Nababan mengungkapkan jika dirinya tak merasa nyaman jika harus menyebut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Abdon Nababan lebih merasa pas  dengan sebutan penganut agama leluhur.
“Saudara-saudara sekalian sebenarnya tadi sudah dihantarkan dengan sangat baik oleh pak Hadi,  memberikan satu gambaran persoalan yang kita hadapi saat ini. Jadi kalau kita bicara tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mau mengucapkannya juga saya nggak rela, nggak pasrah, nggak kena di hati sesungguhnya,” ucap  Nababan membuka presentasinya. Namun antara penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan penganut agama leluhur sebenarnya mempunyai nasib yang sama.
Sama-sama jadi terasing di negerinya sendiri. Perbedaannya masyarakat adat punya ciri-ciri dan itu yang membuatnya berbeda dengan penghayat. Kalau penghayat mungkin ada yang dari basis leluhur tapi ada juga diilhami ajaran tertentu, dikembangkan oleh seseorang atau kelompok. Kalo di masyarakat adat itu gak ada nama penciptanya. Jadi merupakan warisan leluhur, papar Abdon Nababan lebih lanjut. Kalau masyarakat adat itu ada ciri khasnya dia terikat dengan wilayah adat. Antara agama leluhur dengan tanah itu tak bisa dipisahkan dengan wilayah di mana masyarakat adat itu hidup dan berkembang selama ratusan bahkan mungkin sudah ribuan tahun. Spiritualitas agama itu melekat dengan pengetahuan-pengetahuan dan sistem-sistem adat yang berkembang di wilayah mereka,” pungkas Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tersebut.
Pada sisi lain kaum penghayat terlihat sedikit ragu-ragu untuk menyatakan bahwa spiritualitas mereka adalah bentuk sebuah agama.
Meski demikian antara Abdon Nababan dan Ir Hadi Prajoko sepakat menindak lanjuti hal ini dengan membangun Law Firm bersama untuk melawan stigma buruk sebagai aliran sesat yang ditujukan pada relegiusitas masyarakat adat maupun kaum penghayat kepercayaan tersebut.
Diharapkan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama pelatihan hukum dan pendidikan bagi kaum muda kedua belah pihak. ///*****

Press Release: Pemerintah Indonesia Menolak Rekomendasi Dewan HAM PBB Terkait Hak-Hak Masyarakat Adat


Press Release: Pemerintah Indonesia Menolak Rekomendasi Dewan HAM PBB Terkait Hak-Hak Masyarakat Adat

(Jakarta, 19 September 2012) Saat ini sesi ke-21 Sidang Dewan HAM PBB sedang berlangsung di Jenewa, Swiss. Sangat disesalkan Indonesia memilih untuk tidak mengambil bagian dan memberikan respons pada agenda dialog interaktif bersama Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat adat (UNSR) dan Ketua Mekanisme Ahli Hak-Hak Masyarakat Adat (EMRIP) kemarin (18/9).
Hari ini, Indonesia akan kembali mengambil bagian dalam agenda “Consideration of UPR Report” oleh Dewan HAM PBB. Agenda hari ini merupakan kelanjutan proses rekam jejak penegakkan Hak Asasi Manusia Indonesia yang dievaluasi oleh Dewan HAM PBB dalam sesi ke-13 Universal Periodic Review (UPR) di Jenewa, Swiss (23/5) dimana beberapa isu kunci yang salah satunya adalah hak-hak masyarakat adat diangkat oleh banyak negara- negara anggota PBB yang berpartisipasi dalam sesi tersebut.
Pasca Sidang UPR, bulan Agustus lalu Kementrian Luar Negeri mengadakan Rapat Konsultasi Tindak Lanjut yang dihadiri oleh pihak pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia. Dalam rapat konsultasi yang bertempat di Kantor Kementrian Luar Negeri (29/8), pemerintah Indonesia menyatakan penolakan mereka terhadap rekomendasi-rekomendasi terkait dengan masyarakat adat yang ditujukan kepada delegasi pemerintah Indonesia pada Sesi ke-13 UPR.
Pemerintah Indonesia menolak rekomendasi terkait dengan Ratifikasi Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka. Disamping itu juga pemerintah menyatakan ketegasan mereka terhadap penolakan untuk mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat adat ke Indonesia, bahkan menolak menjamin hak-hak masyarakat adat di Indonesia.
Pemerintah menyatakan bahwa jika mereka menerima rekomendasi- rekomendasi tersebut di atas, akan ada implikasi legal yang sangat kompleks di Indonesia dan konsep masyarakat adat di Indonesia berbeda dengan konsep masyarakat adat dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).
AMAN sebagai organisasi masyarakat adat terbesar di ASIA sangat menyesalkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Pernyataan tersebut bagi AMAN adalah sebuah kekeliruan yang fatal dan penolakan terhadap masyarakat adat di Indonesia adalah hal tidak dapat diterima.
Kenyataannya, Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan nasional yang mengakui Hak-Hak Masyarakat Adat, diantaranya, UU No. 27 tahun 2007 tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, TAP MPR RI No. 9/2001 dan UUD 1945.
Oleh sebab itu, AMAN menyerukan kepada Pemerintah RI untuk bersikap positif dan menerima rekomendasi Dewan HAM PBB melalui UPR terkait upaya perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, termasuk rekomendasi-rekomendasi lain terkait penegakkan hak asasi manusia di Indonesia guna pemenuhan dan penghormatan HAM di Indonesia.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Jl. Tebet Utara IIC No. 22, Jakarta Selatan 12820
Kontak Person :
Patricia Miranda Wattimena, Officer on Human Rights and International
Affairs : 085243753674 ; Email : patricia@aman.or.id

Hibah Japan Social Development Fund (JSDF)

HIBAH JSDF

 

Tujuan hibah untuk memperbaiki penghidupan 250 komunitas adat yang berada di 10 provinsi hutan utama dan untuk meningkatkan kapasitas komunitas adat untuk berpartisipasi dan memperoleh keuntungan pengembangan kebijakan hutan ditingkat nasional maupun internasional. Tujuan diatas diperoleh melalui penguatan kemampuan organisasi, teknis, kewirausahaan dari organisasi masyarakat adat. Tujuan ini akan dicapai melalui pelaksanaan 4 komponen berikut: (i) promosi dan perencanaan tataguna tanah partisipatif, (ii) peningkatan kapasitas organisasi masyarakat adat, (iii) pengembangan kapasitas usaha peningkatan pendapatan berbasis budaya dan sumber daya hutan non kayu, (iv) promosi manajemen proyek, monitoring dan evaluasi dan diseminasi pengetahuan. unduh Operational Manual Guidelines Hibah JSDF dibawah ini :

1. OM Guidelines JSDF Group Final
2. Panduan Pemetaan Partisipatif
3. Prosedur Registrasi Wilayah Adat
4. Panduan GIS (Sistem Informasi Geografis)
5. Panduan DataBase
6. Panduan Penerapan Pengaman Sosial dan Lingkungan Hidup
7. Mekanisme Kerja dengan Pengurus AMAN Wilayah dam Daerah Final
8. Format Laporan Keungan ke Bank Dunia
9. Laporan Narasi tengah Semester Proyek JSDF
10. Laporan Narasi Untuk Kegiatan (Training - Workshop etc)