Search This Blog

Sunday, November 17, 2013

Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989


1
Konvensi Masyarakat
Hukum Adat, 1989
K169
K169
K169
K169
K169
2
K169 - Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989
Cetakan Pertama, 2007
Cetakan Kedua, 2009
ISBN 978-92-2-023217-0
Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik
Persatuan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang berada didalamnya tidak mewakili pengekspresian opini
apapun dari sisi International Labour Office mengenai status hukum negara apa pun, wilayah atau teritori atau
otoritasnya, atau mengenai delimitasi batas-batas negara tersebut.
Referensi nama perusahaan dan produk-produk komersil dan proses-proses tidak merupakan dukungan dari
International Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses
tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.
Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor ILO lokal di berbagai negara, atau langsung
dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Katalog atau daftar publikasi
baru akan dikirimkan secara cuma-cuma dari alamat diatas.
Dicetak di Jakarta
3
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan merupakan badan
PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan
untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang
merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah
mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak,
meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam
menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.
Organisasi ini memiliki 180 negara anggota dan bersifat unik di antara
badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya
menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh
pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses
pengambilan kebijakan.
Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan
internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional,
tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat
mengikat—kerapkali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—
yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.
Hingga akhir 2006, ILO telah mengadopsi 187 Konvensi dan 198
Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan
perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan
kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja,
jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan,
pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan
terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut,
perawat dan pekerja perkebunan.
Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar
ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam
penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.
Pengantar
4
K169 - Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989
5
Konvensi Masyarakat Hukum Adat*,
1989
K169
K169
K169
K169
K169
Konvensi mengenai Masyarakat Hukum Adat di Negara-Negara Merdeka
(Catatan: Tanggal berlakunya Konvensi: 5 September 1991.)
Konvensi
: K169
Te m p at
: Jenewa
Sidang Konferesi yang ke
: 76
Tanggal diterima dan ditetapkannya Konvensi ini secara resmi
: 27
Juni 1989
Diklasifikasikan dalam pokok bahasan mengenai
: Masyarakat Hukum
Adat
Pokok bahasan
: Masyarakat Hukum Adat
Lihat ratifikasi-ratifikasi yang telah dilakukan terhadap Konvensi ini
Tampilkan naskah Konvensi ini melalui Internet dalam bahasa
: Perancis,
Spanyol
Status
: Instrumen terbaru. Konvensi ini secara resmi diterima dan ditetapkan
setelah tahun 1985 dan saat ini dianggap terbaru.
Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,
Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan
Internasional, dan setelah mengadakan pertemuan dalam Sidangnya yang
ke-76 pada tanggal 7 Juni 1989, dan
Memperhatikan standar-standar internasional yang terkandung dalam
Konvensi dan Rekomendasi Tahun 1957 mengenai Penduduk-penduduk
Pribumi dan Adat, dan
*
Indigenous and tribal peoples
diterjemahkan menjadi Masyarakat Hukum Adat sesuai
dengan istilah yang dipergunakan Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi. Terjemahan
lain yang umum digunakan adalah masyarakat adat dan masyarakat tradisional.
6
K169 - Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989
Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia,
Perikatan Internasional ihwal Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,
Perikatan Internasional ihwal Hak-Hak Sipil dan Politik dan banyak instrumen
internasional mengenai pencegahan diskriminasi, dan
Menimbang bahwa perkembangan-perkembangan yang telah terjadi dalam
hukum internasional sejak tahun 1957, dan juga perkembangan-
perkembangan dalam situasi masyarakat hukum adat di seluruh wilayah
dunia, telah menyebabkan standar-standar internasional yang baru
mengenai pokok persoalan ini menjadi patut diterima dan ditetapkan
dengan suatu pandangan untuk menyingkirkan orientasi dari standar-
standar sebelumnya yang mementingkan pembauran
Mengenali dan mengakui aspirasi masyarakat hukum adat ini untuk
melakukan pengendalian terhadap institusi-institusi, cara hidup dan
perkembangan ekonomi mereka sendiri dan untuk mempertahankan serta
mengembangkan jati diri, bahasa dan agama mereka, di lingkungan Negara
tempat mereka tinggal, dan
Memperhatikan bahwa di banyak bagian dunia, masyarakat hukum adat
ini tidak dapat menikmati hak-hak asasi mereka sederajat dengan penduduk
lainnya di Negara tempat mereka tinggal, dan bahwa undang-undang,
nilai-nilai, adat-istiadat, dan sudut pandang mereka sering kali telah terkikis,
dan
Meminta diberikannya perhatian pada sumbangan tersendiri dari
masyarakat hukum adat bagi keanekaragaman budaya dan keselarasan
sosial dan ekologi insan manusia dan bagi kerja sama dan pemahaman
internasional, dan
Memperhatikan bahwa ketentuan-ketentuan berikut telah dibingkai dalam
kerja sama Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Pangan dan Pertanian
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan
Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kesehatan Dunia,
dan juga Institut Suku Indian Antar Amerika, pada tingkat yang sepatutnya
dan di bidang masing-masing, dan bahwa diusulkan untuk melanjutkan
kerja sama dalam mempromosikan dan menjamin diterapkannya ketentuan-
ketentuan ini
7
Setelah memutuskan untuk secara resmi menerima dan menetapkan usulan-
usulan tertentu yang menyangkut revisi sebagian dari Konvensi Masyarakat
Hukum Adat, 1957 (No. 107), yang merupakan butir keempat agenda
sidang, dan
Setelah memutuskan bahwa usulan-usulan ini harus dituangkan dalam
bentuk suatu Konvensi internasional yang merevisi Konvensi Masyarakat
Hukum Adat, 1957;
secara resmi menerima dan menetapkan, pada tanggal dua puluh tujuh
Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ini, Konvensi
berikut ini, yang dapat disebut sebagai Konvensi Masyarakat Hukum Adat
Tahun, 1989,
BAGIAN I. KEBIJAKAN UMUM
Pasal 1
1. Konvensi ini berlaku bagi
a. masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang kondisi
sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari unsur-
unsur lain masyarakat nasional, dan yang statusnya diatur secara
keseluruhan maupun sebagian oleh adat atau tradisi mereka
sendiri atau oleh undang-undang atau peraturan-peraturan
khusus;
b. masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang
dianggap sebagai pribumi karena mereka adalah keturunan dari
penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan, atau
berdasarkan wilayah geografis tempat negara yang bersangkutan
berada, pada waktu penaklukan atau penjajahan atau penetapan
batas-batas negara saat ini dan yang, tanpa memandang status
hukum mereka, tetap mempertahankan beberapa atau seluruh
institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri.
2. Penjatidirian terhadap diri sendiri sebagai masyarakat hukum adat
dianggap sebagai kriteria mendasar untuk menetapkan kelompok-
kelompok yang baginya berlaku ketentuan-ketentuan Konvensi ini.
8
K169 - Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989
3. Penggunaan istilah
suku
dalam Konvensi ini tidak boleh kemudian
diartikan sebagai mempunyai implikasi yang menyangkut hak-hak yang
dapat dilekatkan pada istilah tersebut di bawah hukum internasional.
Pasal 2
1. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, dengan
partisipasi dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, aksi yang
terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak dari masyarakat
hukum adat ini dan untuk menjamin dihormatinya keutuhan mereka.
2. Aksi seperti itu meliputi langkah-langkah untuk:
a. memastikan bahwa para anggota dari masyarakat hukum adat
ini mendapat manfaat berdasarkan kesetaraan derajat dari hak-
hak dan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh undang-
undang dan peraturan-peraturan nasional kepada anggota-
anggota lainnya dari penduduk negara tempat mereka tinggal;
b. mengupayakan terwujudnya secara penuh hak-hak sosial,
ekonomi dan budaya dari masyarakat hukum adat ini dengan
penghormatan terhadap identitas sosial dan budaya mereka,
adat-istiadat dan tradisi mereka, serta institusi-institusi mereka;
c. Membantu para anggota dari masyarakat hukum adat yang
bersangkutan untuk menghapus kesenjangan sosial ekonomi
yang dapat terjadi antara pribumi dan anggota-anggota lain
masyarakat nasional, dengan cara yang sesuai dengan aspirasi
dan cara hidup mereka.
Pasal 3
1. Masyarakat Hukum Adat berhak menikmati hak-hak mereka sebagai
manusia dan kebebasan-kebebasan yang bersifat mendasar tanpa
halangan atau diskriminasi. Ketentuan-ketentuan Konvensi berlaku
tanpa diskriminasi terhadap anggota laki-laki maupun anggota
perempuan dari masyarakat hukum adat ini.
2. Bentuk paksaan atau ancaman pemaksaan tidak boleh digunakan untuk
melanggar hak-hak sebagai manusia dan kebebasan-kebebasan yang
9
bersifat mendasar dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan,
termasuk hak-hak yang terkandung dalam Konvensi ini
Pasal 4
1. Upaya-upaya khusus ditetapkan sebagaimana semestinya untuk
menjaga dan melindungi keselamatan warga, institusi, harta benda,
tenaga kerja, budaya dan lingkungan hidup dari masyarakat hukum
adat yang bersangkutan.
2. Upaya-upaya khusus semacam itu tidak boleh bertentangan dengan
harapan-harapan yang dengan bebas dinyatakan dari masyarakat
hukum adat yang bersangkutan.
3. Dinikmatinya hak-hak umum sebagai warga negara, tanpa diskriminasi,
tidak boleh dikorbankan dengan cara apapun oleh upaya-upaya khusus
semacam itu.
Pasal 5
Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini:
(a) Nilai-nilai dan praktik-praktik sosial, budaya, agama, dan spiritual
[rohani] masyarakat hukum adat ini diakui dan dilindungi, dan hakikat
dari masalah-masalah yang mereka hadapi baik sebagai kelompok
maupun sebagai individu diperhatikan sebagaimana seharusnya
(b) Keutuhan dari nilai-nilai, praktik-praktik dan institusi-institusi dari
masyarakat hukum adat ini dihormati;
(c) Ditetapkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi
kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat hukum adat ini dalam
menghadapi kondisi-kondisi baru dalam kehidupan dan pekerjaan,
dengan partisipasi dan kerja sama dari masyarakat hukum adat yang
mengalami kondisi-kondisi baru tersebut
Pasal 6
1. Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, pemerintah:
(a) mengkonsultasikannya dengan masyarakat hukum adat yang
bersangkutan, melalui prosedur-prosedur sebagaimana
25
BAGIAN IX. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM
Pasal 34
Hakikat dan ruang lingkup dari upaya-upaya yang akan diambil untuk
melaksanakan Konvensi ini ditetapkan secara luwes, dengan memperhatikan
kondisi-kondisi yang menjadi ciri tiap-tiap negara.
Pasal 35
Penerapan dari ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak boleh merugikan
apa yang merupakan hak dari dan manfaat bagi masyarakat hukum adat
yang bersangkutan menurut Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-
rekomendasi lainnya, perjanjian-perjanjian antar negara, atau undang-
undang nasional, keputusan-keputusan, adat kebiasaan atau kesepakatan-
kesepakatan.
BAGIAN X. KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR
Pasal 36
Konvensi ini merevisi Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1957.
Pasal 37
Ratifikasi resmi dari Konvensi ini disampaikan kepada Direktur Jenderal
Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.
Pasal 38
1. Konvensi ini bersifat mengikat hanya bagi negara-negara Anggota
Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan
pada Direktur Jenderal.
2. Tanggal berlakunya Konvensi ini dihitung dua belas bulan setelah
tanggal ratifikasi Konvensi ini oleh dua negara Anggota didaftarkan
pada Direktur Jenderal
26
K169 - Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989
3. Selanjutnya, tanggal berlakunya Konvensi ini bagi masing-masing
Anggota dihitung dua belas bulan sesudah tanggal ratifikasi Anggota
tersebut didaftarkan.
Pasal 39
1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya
setelah lewat waktu 10 tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai
berlaku, dengan suatu undang-undang yang disampaikan kepada
Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.
2. Tiap-tiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan yang tidak,
dalam tahun berikutnya setelah lewat kurun waktu sepuluh tahun yang
disebutkan dalam ayat 1, menggunakan hak pembatalan yang
dimungkinkan dalam Pasal ini, akan terikat untuk kurun waktu sepuluh
tahun lagi dan, sesudah itu, dapat membatalkan Konvensi ini saat
berakhirnya tiap-tiap kurun waktu sepuluh tahun menurut ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal ini.
Pasal 40
1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional memberitahu
segenap negara Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang
pendaftaran semua ratifikasi dan pembatalan yang disampaikan
kepadanya oleh negara Anggota Organisasi.
2. Pada waktu memberitahu negara Anggota Organisasi tentang
pendaftaran dan ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur
Jenderal meminta negara Anggota Organisasi untuk memperhatikan
tanggal berlakunya Konvensi.
Pasal 41
Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional menyampaikan kepada
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendaftarkan, sesuai
dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, rincian-rincian
lengkap dari semua ratifikasi dan tindakan-tindakan pembatalan yang
didaftarkannya menurut ketentuan-ketentuan dari Pasal-pasal terdahulu.
27
Pasal 42
Pada waktu-waktu yang dipandang perlu, Badan Pimpinan Kantor
Perburuhan Internasional menyampaikan kepada Konferensi Umum laporan
mengenai pelaksanaan Konvensi ini dan mempelajari keinginan untuk
menempatkan masalah revisi Konvensi ini, baik seluruhnya maupun
sebagian, dalam agenda Konferensi.
Pasal 43
1. Apabila Konferensi menerima dan menetapkan suatu Konvensi baru
yang merevisi Konvensi ini seluruhnya atau sebagian, maka, kecuali
Konvensi yang baru tersebut menetapkan lain-
a. ratifikasi oleh suatu negara Anggota terhadap Konvensi perevisi
yang baru tersebut akan secara
ipso jure
(menurut jalannya hukum
itu sendiri) langsung menyebabkan dibatalkannya Konvensi ini,
sekalipun terdapat ketentuan-ketentuan Pasal 39 di atas, apabila
dan pada waktu Konvensi perevisi yang baru tersebut telah
berlaku;
b. terhitung sejak tanggal berlakunya Konvensi perevisi yang baru
tersebut, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh negara
Anggota
2. Konvensi ini bagaimanapun juga tetap berlaku dalam bentuk dan isinya
yang sebenarnya bagi negara-negara Anggota yang telah
meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi perevisinya.
Pasal 44
Bunyi naskah versi bahasa Inggris dan versi bahasa Perancis dari Konvensi
ini sama-sama resmi
28
K169 - Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989

MAJELIS KERAPATAN AGUNG ADAT NUSANTARA

MAJELIS KERAPATAN AGUNG ADAT NUSANTARA

ANGGARAN DASAR
MAJELIS KERAPATAN AGUNG ADAT NUSANTARA Muqadimah
Amanah kebudayaan bangsa ini haruslah menjadi tanggungjawab seluruh komponen bangsa, pemerintah, pewaris dan wargabangsa. Kesadaran akan amanah besar dalam mempertahankan nilai luhur negeri ini menjadi suatu kewajiban yang melekat pada dzat kehidupan setiap diri dan generasi rakyat Indonesia.
Alamat kemartabatan bangsa Indonesia haruslah dipertahankan dan diraih kembali menjadi suatu keagungan yang dijunjung tinggi oleh semua pihak. Alamat kemartabatan yang dahulu pernah harum mewangi dan menjadi taman bagi pengembangan budipekerti di dunia ini haruslah kembali menjadi istana di jiwa masing – masing kita.
Kemuliaan yang harus terus dijaga nilai, logika dan prasyarat dalam pola tertibnya terindah, sehingga memenuhi kedalaman makna, keelokan budi, keindahan bentuk dan sebagai wujud keberserahdirian pada Yang Maha Segala Maha.
Negeri yang ditakdirkan sangat kaya ini, gemah ripah loh jinawi, subur makmur tentram kerta raharja, adalah surga yang diwujudkan dimuka bumi, haruslah disyukuri dengan keimanan, kesyukuran dan langkah konkrit untuk menjaga melesatarikannya. Upaya itulah yang menjadi pandu harapan bagi seluruh ikatan persaudaran, darah yang mengalir disetiap anak bangsa, darah kecintaan yang penuh kesyukuran pada illahi, betapa negeri ini penuh anugrah, dan ampunan dari Yang Maha Kuasa.
Untuk itu, ketika nadi kebangsaan itu, berkumpul, menyatu dan menyatakan diri dalam suatu pemahaman yang paripurna tentang keberadaan dan makna kehadirian insane di bumi sebagai khalifah fil ardh, maka terpanggillah untuk melakukan upaya sungguh – sungguh untuk melestarikan, memberikan perlindungan terhadap khasanah budaya bangsa yang tersisa disetiap lokus; didarat maupun dilaut, digunung maupun dingarai, di istana maupun digua – gua, sebagai bagian yang tiada terpisah dari tafsir petanda dalam lintasan ruang dan waktu.
Fakta persaudaran bangsa ini adalah, ternyata seluruh kita lahir bersaudara berkait darah satu dan lainnya. Kita semua adalah suatu genetic dan jiwa yang sama, dari sabang sampai merauke. Semua berhubungan kawinmawin, ikat mengikat, saling jalin, temali darah yang sangat kokoh dan menjadi sebuah entitas yang tiada tersangsikan lagi. inilah buktinyata Sang Maha Pencipta menggariskan kita semua untuk hidup sebagai sebuah bangsa yang diberkahi, negeri yang makmur dalam Negara kesatuan republic Indonesia. Sebagai wujud keterpanggilan itu, para raja, sultan, ratu, panembahan, penglingsir, pemangku adat, pimpinan lembaga adat, membulat tekad untuk bekerja sungguh sungguh demi pelestarian khasanah kebudayan dan peradaban ini, dengan membentuk sebuah organisasi beserta ketentuan sbb:

BAB. 1 NAMA, KEDUDUKAN DAN AZAS
Pasal 1,. Nama, kedudukan dan hari lahir organisasi
Organisasi ini bernama MAJELIS KERAPATAN AGUNG ADAT NUSANTARA
1. Organisasi atau disingkat Majelis.
2. Organisasi ini berkedudukan di ibukota Republik Indonesia.
3. Organisasi ini digagas tanggal 27 Maret 2010 ( tanggal dua puluh tujuh bulan maret tahun dua ribu sepuluh), dan didirikan pada hari ini, tanggal 27 Maret 2010 ( tanggal dua puluh tujuh bulan maret tahun dua ribu sepuluh), untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
4. Hari Pendirian tanggal 27 Maret 2010 ( tanggal dua puluh tujuh bulan maret tahun dua ribu sepuluh), tersebut diyatakan sebagai Hari Rahmat Organisasi
Pasal 2. Azas
Organisasi ini berazaskan Pancasila
Pasal 3 Sifat
1. Organisasi ini bersifat independent, dan bukan merupakan bagian dari organisasi lain.
2. Organisasi ini dapat bekerjasama degnan pihak manapun, baik didalam maupun luarnegeri, sesuai dengan hokum yang berlaku.
3. Organisasi merupakan induk organisasi kerajaan, kesultanan dan keraton di indonesia, dapat membentuk organisasi, forum dan perhimpunan, aliansi lain sepanjang tidak keluar dari azas dan tujuan organisasi.
BAB 2, TUJUAN DAN USAHA
Pasal 4. tujuan umum
Organisasi ini bertujuan untuk melestarikan, melindungi khasanah kebudayaan, dalam kemartabatan, kemuliaan dan kejayaaan bangsa Indonesia.
Pasal 5. tujuan khusus
1. Melestarikan warisan budaya, benda cagar budaya, dan seluruh sumberdaya pewarisan bangsa.
2. Memperjuangkan martabat, harkat dan marwah bangsa Indonesia dalam kearifan sekaligus mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia yang pernah diraihnya dahulu.
3. Menampakan wajah Indonesia dalam diplomasi nasional maupun internasional sebagai bentuk perlindungan nilai – nilai Negara kesatuan republic Indonesia.
4. Memberikan perlindungan terhadap seluruh warisan budaya dan nilai – nilai yang terkandung didalamnya.
5. Menguatkan nilai – nilai kemartabatan, kemuliaan seluruh wargabangsa Indonesia.
6. Menguatkan kearifan tradisional sebagai modal dasar pembangunan dalam berbagai aspek dan dimensnya.
7. Meningkatkan kesejahteraan para pewaris dan pelestari khasanah budaya bangsa.
8. Mengelola sumberdaya kebudayaan sebagai sumberdaya ekonomi, social dan integritas insani.
Pasal 6. usaha
Dalam upaya mencapai tujuan organisasi ini, dilakukan usaha;
1. Bekerjasama dengan pemerintah, dan pihak pihak lain dalam pelestarian dan perlindungan khasanah budaya bangsa.
2. Memperkuat kemartabatan and kemuliaan bangsa secara keseluruhan dalam ketauladan dan budipekerti yang agung.
3. Mengembangkan media pengembangan khasanah kebudayaan nasional dalam bentuk film, jurnal, website, dan media lainnya.
4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka memperkokoh kemartabatan dan kemuliaan berbasis kearifan tradisional, keagungan keraton dan pengalaman kejayan kerajaan – kerajaan di Indonesia.
5. Melakukan upaya menyeluruh untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, para pewaris, pemangku adat, pemimpin komunitas dan seluruh kerabat/ sentana / zuriyat keraton dan kerajaan se Indonesia.
6. Melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan rakyat dengan pengelolaan sumbedaya alam, sumberdaya budaya, sumberdaya genentik, sumberdaya pengetahaun tradisi, sumberdaya folklore dalam kemartabatan dan kemuliaannya yang agung dan berkeindahan.
7. Mengembangkan kelembagaan dalam upaya partisipasi pembangunan dan penguatan sumberdaya kerajaan dan kesultanan.
8. mewakili seluruh komponen budaya dalam forum – forum nasional dan internasional yang menyangkut kearifan keraton dan kejayaan-kejayaannya.
9. Melestarikan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh keraton, kerajaan dan kesultanan di Indonesia.
10. Memperjuangkan hak-hak tradisi dan hak yang melekat pada masing –masing keraton, kerajaan dan kesultanan sebagai bentuk khasanah budaya bangsa.
11. Mengupayakan usaha-usaha yang halal dan baik yang dapat mendukung tujuan organisasi
BAB 3. KEANGGOTAN, KOMPONEN ORGANISASI
Pasal 7. anggota
Anggota adalah para kerajaan, kesultanan, keraton, kedatuan dan istilah yang dipersamakan dengan itu.
Pasal 8. komponen organisasi
1. Komponen organisasi terdiri dari Dewan Pimpinan Tertinggil, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Pimpinan Wilayah dan dewan pertimbangan wilayah.
2. Dewan Pimpinan Tertinggil adalah para anggota yang berkenan menjadi pengurus ditingkat nasional dan menerima amanah nasional dan internasional.
3. Dewan Pimpinan Tertinggil mengangkat dan mengusulkan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan.
4. , Dewan Pertimbangan Agung,adalah pelaksana tugas dan tatalaksana organisasi secara nasional
5. Dewan Pimpinan Wilayah adalah para anggota dalam wilayah tertentu yang berkenan menerima amanah wilayah ditingkat propinsial.
6. Bila diperlukan atas persetujuan Dewan Pimpinan Tertinggil , Dewan Pertimbangan Agung, maka Dewan Pimpinan Wilayah dapat membentuk Dewan Pertimbangan Agung Wilayah.
7. Bila diperlukan atas persetujuan Dewan Pimpinan Tertinggil, Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Pimpinan Wilayah, maka para anggota pada suatu kabupaten / kota tertentu dapat membentuk Dewan Pertimbangan Agung Daerah.
8. Dalam hal pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Daerah, maka seluruh anggota didaerah tersebut harus berkenan diamanahkan sebagai Dewan Pimpinan Daerah.
9. Dewan Pimpinan Tertinggil dapat berbentuk matriks, yang terdiri dari: Dewan Pimpinan Tertinggil, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina .
10. Tata aturan dan pembagian peran, tugas dan tanggung jawab antar komponen akan diatur dalam anggaran rumah tangga/ ART dan Peraturan Organisasi / PO yang merupakan turunan semangat dari Anggaran Dasar / AD ini.
BAB 4. INSTITUSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 9. Pengambilan keputusan dalam organisasi ini adalah:
1. Sidang Majelis Agung Kerajaan dan Kesultanan Indonesia ( Sidang Majelis Agung )
2. Sidang Majelis Madya Kerajaan dan Kesultanan Indonesia ( Sidang Majelis Madya)
3. Rapat Kerja Nasional ( Rakernas )
4. Pertemuan Majelis Agung Kerajaan dan Kesultanan Indonesia ( Pertemuan Majelis Agung)
5. Pertemuan Majelis Madya Kerajaan dan Kesultanan Indonesia ( Pertemuan Majelis Madya)
6. Rapat Kerja Wilayah ( Rakerwil)
7. Konferensi Raja dan Sultan ( KRS)
8. Rapat Konsultasi Dewan Pertimbangan Agung
9. Rapat Konsultasi Dewan Pertimbangan Wilayah
Pasal 10. Fungsi – fungsi institusi pengambilan keputusan
1. Sidang Majelis Agung adalah pengambilan keputusan tertinggi organsiasi untuk perubahan anggaran dasar / anggaran rumah tangga dan pemilihan wali amanah organisasi.
2. Sidang Majelis Madya adalah pengambilan keputusan strategis organisasi yang diselenggaran diantara 2 sidang agung
3. Rakernas adalah wahana sosialisasi, perencanaan and evaluasi program.
4. Pertemuan Majelis Agung adalah forum dialog raja – raja / sultan ditingkat regional.
5. Pertemuan Majelis Madya adalah pensepakatan strategis ditingkat regional.
6. Rakerwil adalah wahana sosialisasi, perencanaan dan evaluasi program tingkat regional.
7. KRS adalah pertemuan para raja, sultan, datu untuk menghasilkan rekomendasi atau memorandum
8. Rakon DPA adalah rapat konsultasi DPA dengan DPT, DPW, DPAW dan multipihak lainnya.
9. Rakon DPAW adalah rapat konsultasi DPAW dengan DPW, DPA, para raja dan mulitipihak lainnya.
BAB V. KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 11 sumber kekayaan organisasi
Kekayaan organisasi ini didapat dari:
1. Sumbangan pendiri dan penggagas organisasi
2. iuran anggota
3. sumbangan donator dan bantuan yang tidak mengikat
4. anggaran pemerintah republic Indonesia
5. kerjasama yang saling menguntungkan
6. usaha – usaha lain yang sah
pasal 12. aturan kekayaan
1. Penggunaan kekayaan organsisasi diatur dalam anggaran rumah tangga
2. besarnya iuran anggota dan sumbangan diatur dalam anggaran rumah tangga
3. Besarnya iuran anggota dan kerjasama para pihak diatur dalam anggaran rumah tangga
Pasal 13.
1. Laporan keuangan organisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel
2. Laporan keuangan berkala dilakukan pada sidang majelis agung dan pertemuan majelis agung dan institusi pengambilan keputusan lainnya.
3. Pertanggung jawaban keuangan pada sidang majelis agung dan pertemuan majelis agung dilakukan dengan jasa auditor.
BAB VI. PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 14. perubahan
Organsiasi ini hanya dapat diubah oleh sidang majelis agung yang dihadiri oleh 2/3 ( dua pertiga) dari seluruh peserta yang berhak hadir.
Pasal 15. pembubaran
1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan oleh sidang majelis agung dengan suara bulat.
2. apabila organisasi ini bubar, maka kekayaan organisasi akan diserahkan pada organisasi sejenis yang memiliki tujuan dan usaha yang sama dengan organsiasi ini.
Jakarta, 27 Maret 2010
ANGGARAN RUMAH TANGGA
MAJELIS KERAPATAN AGUNG ADAT NUSANTARA
BAB. I Hak dan Kewajiban Anggota
Hak dan kewaijban
Pasal 1. Hak Dewan Pimpinan Tertinggil
1. Dewan Pimpinan Tertinggil, memiliki hak untuk mewakili dan mengatasnamakan kepentingan organisasi sesuai dengan kepatutannya.
2. Dewan Pimpinan Tertinggil berhak untuk mengusulkan gagasan dan mengemukakan pendapat atas nama organisasi
3. Dewan Pimpinan Tertinggil berhak mendapatkan fasilitas yang memadai sesuai dengan kepatutan dan kebutuhannya.
4. Dewan Pimpinan Tertinggil berhak mendapatkan informasi tentang organisasi
5. Dewan Pimpinan Tertinggil berhak untuk mengetahui semua program dan keuangan organisasi
Pasal 2. Kewajiban Dewan Pimpinan Tertinggil
1. Dewan Pimpinan Tertinggil berkewajiban untuk memelihara etika, sikap saling menghormati dan menghargai sesuai dengan kemuliaan yang disandangnya.
2. Dewan Pimpinan Tertinggil berkewajiban untuk membiayai organisasi sesuai dengan rancangan anggaran yang disepakati
3. Dewan Pimpinan Tertinggil berkewajiban menjalankan amanah organisasi sesuai dengan kebersediaan, kesempatan dan tanggungjawab masing – masing maupun kolektif.
4. Dewan Pimpinan Tertinggil berkewajiban memberikan arahan kepada Dewan Pertimbangan Agung, baik diminta maupun tidak diminta
Pasal 3. Hak Dewan Pertimbangan Agung
1. Dewan Pertimbangan Agung berhak mendapatkan anggaran yang memadai untuk menjalankan operasional organisasi secara baik dan hikmah.
2. Dewan Pertimbangan Agung berhak mewakili kepentingan organisasi sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya.
3. Dewan Pertimbangan Agung berhak mengatasnamakan organisasi untuk kerjasama dan hubungan antar lembaga sesuai dengan amanah Dewan Pimpinan Tertinggil.
4. Dewan Pertimbangan Agung berhak mendapatkan fasilitas yang memadai untuk menjalankan tugas-tugasnya.
5. Dewan Pertimbangan Agung berhak untuk mengkoordinasi, mendapatkan informasi untuk kepentingan organisasi
Pasal 4. Kewajiban Dewan Pertimbangan Agung
1. Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban menjalan opreasional organisasi secara baik dan akuntabel sesuai dengan standar operasional organisasi
2. Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban melaporkan seluruh program dan kegiatannya pada Dewan Pimpinan Tertinggil,
3. Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban melayani, mendukung dan menfasilitasi seluruh kepentingan anggota organisasi sesuai kebutuhan dan harapan anggota.
4. Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban menjaga nama baik organisasi baik didalam maupun diluarnegeri.
Pasal 5. Hak dan Kewajiban Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pertimbangan Agung Daerah
1. Hak dan kewajiban dewan pimpinan wilayah merupakan derivasi hak dan kewajiban Dewan Pimpinan Tertinggil ditingkat propinsi.
2. Hak dan kewajiban dan Dewan Pertimbangan Agung Daerah, tergantung pada pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pertimbangan Agung Wilayah masing – masing.
BAB II. Tata Cara Pengangkatan Komponen Organisasi
Pasal 6. Tatacara pengangkatan Dewan Pimpinan Tertinggil
1. Dewan Pimpinan Tertinggil dipilih secara kolektif pada Sidang Majelis Agung
2. Pemilihan Ketua Umum ditetapkan secara langsung dan satu paket dalam pemilihan Dewan Pimpinan Tertinggil
3. Dewan Pimpinan Tertinggil meminta kebersediaan para pihak untuk menjadi Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan, sesuai dengan kriteria, kebersediaan dan kesepakatan.
4. Dewan Pimpinan Tertinggil mengesahkan Dewan Pertimbangan Agung
Pasal 7. Tatacara pengangkatan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pertimbangan Agung Daerah
1. Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah melalui mekanisme Pertemuan Majelis Agung dan selanjutnya dituntaskan sebuah tim formatur yang dibentuk oleh sidang Majelis itu untuk mengisi komposisi Dewan Pimpinan Wilayah secara keseluruhan
2. Dewan Pimpinan Tertinggil mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah, berdasarkan hasil dari Pertemuan Majelis Agung Propinsi dan pertimbangan dari Dewan Pembina yang berasal dari propinsi yang temaksud. Dengan dasar itulah Dewan Pimpinan Tertinggil melantik seluruh komponen Dewan Pimpinan wilayah.
3. Dewan Pertimbangan Agung membentuk Dewan Pertimbangan Agung Wilayah sesuai dengan Sidang Majelis Agung Propinsi, arahan Dewan Pimpinan Tertinggil, dan permintaan dari Dewan Pimpinan Wilayah yang terpilih dengan mempertimbangkan potensi dan sumberdaya yang tersedia.
4. Dewan Pertimbangan Agung Daerah ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Wilayah untuk suatu kabupaten / kota tertentu sesuai dengan pertimbangan dan potensi wilayah masing-masing.
BAB III. Tatacara Penempatan Lokasi dan Tatacara Penyelenggaraan Rapat
Pasal 8. Penetapan Lokasi
1. Lokasi Sidang Majelis Agung ditetapkan oleh Sidang Majelis Agung sebelumnya
2. Lokasi Sidang Majelis Madya dan Rakernas ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Tertinggi
3. Lokasi Rakon DPA ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung
4. Lokasi Pertemuan Majelis Agung dan Rakerwil ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah
5. Konferensi Raja dan Sultan disesuaikan lokasi sesuai kebutuhannya.
Pasal 9. Tata cara penyelenggaran Rapat majelis
1. Penyelenggaran Sidang Majelis Agung dan Pertemuan Majelis Agung harus didahului dengan pembentukan Dewan Penyelenggara sebagai Organizing Comitte yang khusus untuk itu.
2. Penyelenggaraan Sidang Majelis Madya dan Rakernas dapat dibentuk panitia dengan tanggungjawab operasional tetap ditangani oleh Dewan Pertimbangan Agung
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dewan Pertimbangan Agung dilakukan sewaktu-waktu oleh Dewan Pertimbangan Agung dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Tertinggi
4. Penyelenggaran Rakerwil dapat dibentuk panitia dengan penanggung jawab pada Dewan Pertimbangan Agung Wilayah.
5. Rapat-rapat lain diatur sesuai dengan kepatutan dan kondisi senyatanya dimasing –masing wilayah dan daerah.
BAB IV. Lambang, Lagu dan atribut Organisasi
Pasal 10. Lambang
1. Lambang organisasi majelis Kerapatan Agung Adat Nusantara adalah bergambar kepulauan nusantara dan Burung Rajawali diatas pita diatasnya terdapat mahkota kerajaan dan bertuliskan Jangka Jaya baya Pralampita
2. Makna, warna dan ukuran lambang ditentukan oleh Pedoman tersendiri
3. Lambang organisasi didaftarkan secara hukum
Pasal 11. Lagu
1. Mars Majelis adalah lagu ”Nusantara Jaya” ciptaan Maharaja Kutai Mulawarman.
2. Hymne Majelis adalah lagu ”Peralampita Nusantara” ciptaan Maharaja Kutai Mulawarman.
3. Pengumandangan Mars dan Hymne Majelis akan diatur dalam tatacara keprotokolan.
4. Lagu-lagu dan tembang yang dianggap sebagai lagu dan tembang dari organisasi haruslah disahkan oleh Dewan Pimpinan Tertinggi
5. Hakcipta Lagu dan Mars Majelis ada pada organisasi.
6. Hakcipta Lagu dan Tembang organisasi Majelis ada pada organisasi Majelis dengan mempertimbangkan kesejarahan penciptaan karya-karya tersebut.
Pasal 12. Atribut
1. Atribut tetap organisasi adalah Badge, pin, pataka, bendera (Panji-Panji), dan benda –benda lain yang ditetapkan sebagai atribut tetap organisasi oleh suatu keputusan tersendiri dalam Sidang Majelis Agung.
2. Uniform organisasi ditetapkan secara khusus oleh Dewan Pimpinan Tertinggi.
Bab V. Protokoler
Pasal 13. Protokoler Organisasi
1. Tatacara penyusunan tempat duduk, barisan, fasilitas yang melekat pada pimpinan organisasi ditetapkan secara khusus oleh Dewan Pimpinan Tertinggi
2. Tatacara penyusunan tempat duduk, barisan, fasilitas para Raja, sultan yang masih diperlakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku pula di organsiasi Majelis
3. Setiap level kepemimpinan organisasi harus memiliki staf khusus yang mengurus keprotokoleran para raja, sultan dan pimpinan organisasi Majelis
Pasal 14.cinderamata
1. Cinderamata organisasi akan ditetapkan design dan modelnya melalui keputusan Dewan Pimpinan Tertinggi, yang dapat berubah bervariasi sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
2. Cinderamata dari masing –masing keraton, kerajaan dan kesultanan merupakan bagian khasanah cinderamata bangsa indonesia yang didudukan sesuai dengan harkat dan martabatnya semula di keraton, kerajaan dan kesultanan masing –masing.
3. Cinderamata organisasi didaftarkan secara hukum
4. Pemberian cinderamata ditetapkan sebagai acara wajib pada setiap penyelenggaran sidang majelis agung dan pertemuan agung.
BAB VI Anugrah Gelar Kehormatan
Pasal 15. Gelar Kehormatan di Organisasi
1. Untuk para pemimpin disemua tingkatan diberi sapaan ”Sri”, atau ”Seri” atau ”shri”, baik lisan maupun tulisan..
2. Untuk seluruh para raja, sultan yang masih memiliki keraton yan utuh, mendapat sapaan ” Paduka” atau ”Baginda”, baik lisan maupun tulisan
3. seluruh perangkat keraton disemua tingkatan mendapat sapaan ”Yang Mulia” atau disingkat ”YM”
4. Organisasi Majelis tidak mengeluarkan gelar-gelar khusus.
Pasal 16. Gelar Kehormatan Keraton
1. Gelar Kehormatan masing-masing keraton, kerajaan dan kesultanan adalah hak berdaulat masing –masing.
2. Pihak yang mendapat anugrah kehormatan mendapatkan apresiasi secara khusus oleh organisasi,
BAB VII Kedududukan dan kriteria Komponen Organsisasi
Pasal 17. Kriteria Dewan Pembina
1. Dewan Pembina adalah Raja, Sultan atau yang dipersamakan dengan itu, yang masih berdaulat sehingga kini.
2. Dewan Pembina adalah Raja, Sultan atau yang dipersamakan dengan itu, yang memiliki komitmen terhadap organisasi dan marwah bangsa,
3. Dewan Pembina adalah Raja, Sultan atau yang dipersamakan dengan itu, yang mengakui dan memperjuangkan kuutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 18 Kriteria Dewan Pimpinan Tertinggi
1. Dewan Pimpinan Tertinggi adalah Raja dan sultan yang masih diakui oleh masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia.
2. Dewan Pimpinan Tertinggi adalah Raja dan sultan yang memiliki komitmen dan kesempatan untuk mengurus organisasi secara profesional.
Pasal 19. Kriteria Dewan Penasehat
Dewan Penasehat adalah sentana, zuriyat,kerabat keraton, bangsawan maupun ningrat yang memiliki kedudukan strategis didalam tatanan masyarakat indonesia.
Pasal 20. Kriteria Dewan Pakar
Dewan Pakar adalah sentana, zuriyat dan atau kerabat keraton, bangsawan maupun ningrat yang memiliki integritas keilmuan, ke-cendikia-wanan, dan tingkat keilmuan tertentu.
Pasal 21. Kriteria Dewan Kehormatan
Dewan kehormatan adalah semua warga bangsa yang memiliki komitmen konkrit terhadap pengembangan keraton, kerajaan dan kesultanan indonesia dalam berbagai bentuk dan manifestasinya.
Pasal 22. Dewan Pertimbangan Agung
Dewan Pertimbangan Agung adalah sentana, zuriyat, kerabat keraton, bangsawan dan atau ningrat yang memiliki kemampuan managerial, integritas, profesionalitas dan kesempatan untuk mengurus organisasi.
BAB VIII Kode Etik
Pasal 23. Kode Etik
1. Kode Etik Organisasi diatur sebagai bentuk kesepatakan metalmodel kerajaaan dan kesultanan indonesia, untuk upaya mengembalikan binar dan sikap ketauladannya.
2. Kode Etik wajib diikuti oleh seluruh komponen organisasi.
3. Sangsi atas pelanggaran Kode Etik adalah sangsi organisasi
Pasal 24. materi Kode Etik
Kode Etik Majelis Kerapatan Agung Adat Nusantara;
1. Bahwa seluruh raja, sultan, bangsawan dan ningrat Indonesia adalah tauladan bagi penumbuhan kembali khasanah budaya bangsa.
2. Bahwa seluruh raja, sultan, bangsawan dan ningrat indonesia haruslah selaras dengan filosofi kebangsaan yang memiliki keselarasan alam, kehidupan antara manusia dan dirinya sendiri sebagai suatu harmoni yang indah.
3. Bahwa seluruh raja, sultan, bangswan dan ningrat indonesia adalah manggala bangsa untuk menjaga kehormatan negara republik indonesia ditingkat internasional.
4. Bahwa seluruh raja, sultan, bangsawan dan ningrat indonesia adalah selalu kesatria, tanggungjawab dan berbudi luhur dalam setiap amanah yang diberikan kepadanya.
5. Bahwa seluruh raja, sultan, bangsawan dan ningrat indonesia adalah pemuka adat istiadat didaerah masing –masing.
6. Bahwa seluruh raja, sultan, bangsawan dan ningrat indonesia adalah pembela kaum lemah dan memiliki keberpihakan pada kemanusiaan.
7. Bahwa seluruh raja, sultan, bangsawan dan ningrat indonesia adalah energi pelestarian lingkungan dan alam demi keharmonisan dan selerasan hidup.
8. Bahwa seluruh raja, sultan, bangsawan dan ningrat indonesia memiliki komitmen terhadap pembelajaran, pernaskahan, keilmuan dan pengetahuan.
Disahkan di Jakarta, 27 Maret 2010
Majelis Kerapatan Agung Adat Nusantara,

PENGAKUAN HAK PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DUNIA INTERNASIONALMASYARAKAT HUKUM ADAT DI DUNIA INTERNASIONAL

PENGAKUAN HAK PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DUNIA INTERNASIONALMASYARAKAT HUKUM ADAT DI DUNIA INTERNASIONAL

PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI DUNIA INTERNASIONAL
Oleh:Sutanto[1]

  1. I.              Pendahuluan
Pada hakikatnya, manusia merupakan makluk sosial (Human Sociaty). Dimana dalam melakukan Interaksi, setiap manusia ingin dan selalu diakui sebagai individu Sebagai manusia. Karena di dalam interaksi tersebut, Setiap manusia diakui keberadaanya dalam aturan kebiasaan- kebiasaan diruang lingkup tersebut. Selain kebiasaan-kebiasaan yang   mengakui keberadaan tersebut,  Intrumen hukum di dunia ini juga mengakuinya. Tidak jauh berbeda dengan individu. Masyarakat komunitas, harus diakui oleh komunitas lain, atau diakui oleh instrument negara. Di negara Bumi ini, pengakuan itu bukan hanya oleh negara, tetapi masyarakat dunia juga melakukan hal yang sama.

Diera globalisasi ini, minimnya pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat. Terkhusus di Indonesia, pengakuan hanya sebatas pengakuan dalam Intrumen hukum negaranya. Tetapi ditingkat pelaksanaan hal tersebut, pengakuan itu tidak telaksana. Selain itu, masyarakat hukum adat selalu dikesampingkan dalam kebijakan-kebijakan politik negara[2]. Bahkan keberadaanya juga di usik, dengan penggusuran, pembunuhan, dan penghilangan.

Perlukiranya, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Karenanegara Indonesia, mempunyai keberagaman adat-istiadat. Keberadaan untuk pengakuan, merupakan wujud perlindungan HAM. Karena dengan pengakuan itu, dapat semaksima lmungkin menujuk pada keadilan hukum. Hukum bukan yang dipaksakan, tetapi hukum yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri yaitu hukum yang hidup didalam masyarakat (Living law).


  1. II.           Permasalahan
    1. 1.      Bagaimana Hukum HAM Internasional mengatur keberadaan masyarakat hukum adat?
    2. 2.      Bagaimana juga dengan Instrumen hokum nasional Indonesia?

  1. III.         Pembahasan
  2. A.    Hukum HAM Internasional
Pengakuan itu di hokum HAM Internasional adalah sejumlah dokumen hukum paling penting dalam lingkup PBB[3], yaitu:
  • International Convention on the Elimination Universal Declaration of Human Rights
  • International Covenant on Civil and Political Rights (Human Rights Committee)
  • International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights (The Committee on Economic, Social and Cultural Rights)
  • n of all Forms of Racial Discrimination (Committee CERD)
  • International Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (Committee CEDAW)
  • Convention on the Rights of the Child (Committee of the Rights of the Child)
  • Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Committee against Torture)
  • (+ Konvensi anti Genosida dan Deklarasi Hak Masyarakat  Atas Perdamaian)

Di samping itu ada juga sejumlah norma dan panduan yang digunakan oleh sejumlah lembaga-lembaga transnasional seperti World Bank, badan-badan PBB seperti ILO dengan Konvensi ILO 169 dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD).

Laporan-laporan UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights juga menegaskan perlunya menjamin partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan yang membawa dampak bagi kehidupan mereka. Dan menegaskan kepada Negara anggotanya (State party) untuk to consult and seek the consent of the indigenous peoples concerned.
Convention on Biological Diversity (CBD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menyebutkan secara tegas pula tentang hak masyarakat hukum adat untuk menyatakan setuju atau menolak sebuah rencana atau penerapan pembangunan dalam wilayah mereka. Pasal 8 j dan 10 c Konvensi ini telah menjadi bahan perdebatan dalam berbagai pertemuan CBD yang dikenal sebagai Confference of the Parties (COP) yang berlangsung yang ke-8 kalinya, 2006, di Curitiba, Brasil masih dengan salah satu agenda utamanya membahas kedua pasal tersebut.

Di samping itu juga terdapat badan-badan multilateral yang memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat di dunia. International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional, adalah salah satu lembaga yang paling banyak menjadi rujukan dalam perjuangan masyarakat hukum adat atau indigenous peoples di seluruh dunia karena mengedepankan hak-hak dan keberadaan masyarakat hukum adat. Meskipun demikian ada hal yang harus dicermati dalam hal Konvensi ILO 169. Standard-standard hak yang ditetapkan dalam konvensi ini berupa patokan-patokan atau pedoman-pedoman umum. Dengan demikian, bilamana sistem perundangan-undangan sebuah negara telah secara lebih detail mengatur tentang hak-hak masyarakat adat daripada yang diatur dalam Konvensi ILO 169[4], menjadi sebuah pertanyaan apa relevansi meratifikasi Konvensi ini.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun semua instrumen ini membicarakan tentang hak-hak masyarakat hukum adat atau indigenous peoples namun prinsip dasar yang dianut banyak negara masih tetap HAM berbasis individu. Pemerintah Inggris misalnya, menyatakan bahwa, Pemerintah Inggris menolak konsep rights of indigenous peoples[5]. Ini dapat dilihat misalnya dalam undangan yang dikeluarkan oleh Foreign and Commonwealth Office (FCO) kepada NGO dan Organisasi Indigenous Peoples di Inggris untuk sebuah pertemuan pada 2002 untuk mendiskusikan posisi United Kingdom (UK) terhadap Draft Deklarasi Indigenous Peoples. Dalam undangan tersebut tertulis[6]:

The UK has a clear position on the idea of collective human rights: with the exception of the right of self-determination (ICCPR Article 1.1) we do not accept the concept of collective human rights. In a legal framework, human rights are calls upon states to treat individuals in accordance with international standards. As a result, the UK is unwilling to accept use of the term rights of indigenous peoples in a human rights context. (Pemerintah Inggris mempunyai posisi yang jelas terhadap gagasan hak asasi manusia yang bersifat koletif: dengan pengecualian terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri (ICCPR Pasal 1.1 dan ICESCR, cetak miring tambahan dari penulis), kami tidak menerima konsep hak asasi manusia yang bersifat kolektif. Dalam kerangka hukum, hak asasi manusia adalah himbauan kepada negara-negara untuk memperlakukan individu-individu selaras dengan standard-standard internasional. Oleh karena itu UK tidak akan menerima penggunaan istilah hak-hak indigenous peoples dalam kerangka hak asasi manusia[7].

Di Amerika Serikat dan Kanada, perdebatan tentang right of self-determination difokuskan pada external dan internal right of self-determination. Bagaimana hak ini dijelaskan dapat dilihat dari kutiban di bawah ini[8]:

The internal Rights of self-determination basically provide for a “People” to be able to have a full voice within the legal system of the overall nation state, control over natural resources, the appropriate ways of preserving and protecting their culture and way of life and to be able to be a visible partner or participant with strong powers within the overall national polity. (Hak menentukan nasib sendiri yang bersifat ke dalam/internal pada prinsipnya menyajikan bagi sebuah “masyarakat” untuk dapat memiliki suara yang utuh dalam sistem hukum semua negara-bangsa, kontrol atas sumberdaya alam, cara yang layak untuk memelihara dan melindungi budaya dan pandangan hidup mereka dan untuk dapat menjadi mitra atau peserta yang nyata ada dengan kekuasaan yang kuat dalam keseluruhan pemerintahan nasional[9].

External self-determination arises when a People finds that this internal concept is not being accepted and the Right to full sovereignty, including the Right to international recognition of that People, comes into play. (hak menentukan nasib sendiri yang bersifat ke luar/eksternal muncul manakala sebuah masyarakat menemukan bahwa konsep internal hak mereka belum diterima sementara Hak untuk berdaulat penuh, termasuk Hak atas pengakuan internasional terhadap masyarakat tersebut, telah berlaku.

Cukup jelas dari kedua konsep tersebut bahwa hak menentukan nasib sendiri di Amerika Utara berlaku di dalam negara, dan bukan untuk membuat sebuah negara baru di dalam negara yang sudah ada. Namun ada sebuah kata kunci yang sangat menentukan dalam kedua kutiban di atas, yang membuat persoalan hak menjadi sebuah ajang perjuangan politik. Kata kunci tersebut adalah pengakuan internasional. Pengakuan internasional menentukan apakah sebuah kelompok masyarakat/bangsa diterima sebagai sebuah masyarakat/bangsa yang berdaulat penuh atau tidak. Di sinilah letak aspek perjuangan politiknya. Lobbi internasional, kekuatan negosiasi dan bahkan perjuangan bersenjata adalah sejumlah cara yang ditempuh untuk mendapatkan bentuk maksimal dari hak menentukan nasib sendiri. Contoh dari perjuangan politik di Indonesia tersebut adalah Timor Leste.

Berbeda dengan situasi di Amerika Utara, negara-negara Norwegia, Finlandia, Swedia, misalnya sangat maju dalam mendorong hak menentukan nasib sendiri bagi orang-orang Saami. Orang-orang Saami adalah indigenous peoples yang tersebar di negara-negara Finlandia, Swedia, Norwegia dan Rusia. Di tiga negara yang disebut pertama terjadi gerakan yang cukup kuat untuk menentukan nasib sendiri dari Orang Saami. Wujud dari perjuangan politik ini, salah satunya dapat dilihat dari terbentuknya Saami Parliament. Organisasi ini dibentuk pada 31 Desember 1993 sebagai sebuah otoritas pemerintahan dengan 31 anggota, yang dipilih oleh orang-orang Saami. Pada 24 Februari 2005, untuk pertama kalinya diselenggarakan Konferensi Parlemen Saami yang dihadiri oleh orang-orang Saami dari ke empat negara tersebut di atas. Dalam sistem pemerintahan di Norwegia, Swedia dan Finlandia, suara orang-orang Saami diwakili oleh  Parlemen Saami yang sekaligus juga berfungsi sebagai otoritas pengurusan ke dalam bagi orang-orang Saami. Parlemen Saami adalah salah satu bentuk kelembagaan indigenous peoples yang secara luas diakui sebagai  salah satu capaian tertinggi, selain dari capaian indigenous peoples di Canada yang membentuk wilayah otonom di belahan utara[10].

Perdebatan lain yang menggambarkan kuatnya perjuangan politik indigenous peoples adalah dalam hal terminologi peoples alih-alih penggunaan istilah people. Hal ini dapat dilihat dalam proses persidangan di World Summit on Sustainable Development yang berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan, 2002 lampau. Salah satu hasil penting adalah diakuinya peran sangat penting masyarakat adat yang dirumuskan Pasal 22 yang berbunyi We reaffirm the vital role of indigenous peoplesin sustainable development.[11]Perdebatan ini menunjukkan pertarungan politik antara paham individualisme dalam gerakan hak asasi manusia dengan paham kolektivisme. Pertanyaan dari kelompok yang menolak kata peoples adalah bahwa kata itu menyatakan adanya hak kolektif dari sekelompok masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai hak asasi manusia. Namun, dari pihak indigenous peoples ada argumen yang kuat atas adanya pengaturan tentang hak kolektif dalam instrumen hukum internasional.

Dalam analisisnya tentang hak-hak kolektif dalam instrumen hukum internasional, Fergus Mackay dari Forest Peoples Programme menunjukkan bahwa terdapat sejumlah instrumen yang mencantumkan hak kolektif sebagai hak asasi manusia.  Beberapa di antaranya dapat disebutkan di sini, yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; International Labour Organization Convention No. 107 (1957) and 169 (1989);  dan UNESCO Declaration on Race and Race Prejudice (1978)[12].
  1. B.     HukumNasional
Pengertian siapa itu masyarakat (hukum) adat pun sulit ditelusuri dalam peraturan perundangan nasional. Beberapa contoh berikut ini menggambarkan kesulitan itu.
  1. Dalam UU No. 41/1999  ada penjelasan tentang apa itu masyarakat hukum adat, tetapi tidak ada penjelasan tentang masyarakat adat, meskipun kedua istilah ini digunakan.
  2. Hal yang sama dapat ditemui dalam beberapa UU dan Perda lainnya. Beberapa UU seperti UU No. 24/2003 Jo. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak ada penjelasan
  3. Yang menjelaskannya secara lengkap hanya UU No. 21/2001 tentang Otsus Papua

Menurut UU No. 21/2001, tentang Otsus Papua:
  • Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
  • Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya

Sementara menurut Qanun No. 14/2002: Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang tinggal dalam kawasan tertentu secara turun temurun berdasarkan kesamaan wilayah dan atau hubungan darah yang memiliki wilayah adat dan pranata-pranata adat tersendiri.

Otsus Papua membedakan masyarakat hukum adat dan masyarakat adat hanya berdasarkan aspek kelahiran dalam komunitas atau tidak. Keduanya menekankan hubungan ‘hidup dalam wilayah tertentu dan tunduk pada hukum adat tertentu’. Jelaslah bahwa dalam Otsus, kedua kategori ini sama memiliki hukum adat, wilayah dan solidaritas.

Jika kita memeriksa sejumlah undang-undang seperti UU Kehutanan, Undang-undang Pokok Agraria, UUD 1945, maka pengakuan atas eksistensi masyarakat (hukum) adat adalah pengakuan bersyarat[13]. Kesulitan dalam pengakuan seperti ini adalah bahwa sejumlah kriteria tak dapat dijadikan patokan yang tegas untuk menentukan ada atau tidaknya masyarakat tersebut. Implikasinya tentu saja pada hak yang diklaim. Kesesuaian dengan perkembangan jaman dan ketaatan pada hukum adat dalam UU No. 41 tentang Kehutanan misalnya sulit sekali dijadikan sebagai kriteria untuk menetapkan ada atau tidaknya sebuah komunitas masyarakat hukum adat[14].

Satu hal yang perlu dicermati adalah bahwa kategori masyarakat hukum adat diciptakan dan didorong dalam kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk memetakan secara sosial politik keberadaan sekaligus membedakan perlakuan hukum kepada kelompok rechtsgemeenschapdengan masyarakat Eropa dan Timur Asing.

  1. IV.        Penutup
    1. A.    Kesimpulan
      1. Pengakuan terhadap masyaraka tHukum adat/ masyarakat ada dan atau indigenous peoples, pada prinsipnya diakui dinegara manapun. Karen PBB telah mengakomodir kedalam aturan-aturan yang telah dibahas. Selain itu, ILO juga mengatur secara tegas. Ditambah lagi Norma-norma di dunia Internasional. Karena memang dalam kontek HAM keberadaan masyarakat adat diakui didalam Universal Declaration of human right (UDHR) dan konvenan hak Ekosob. Tetapi dalam kasus tertentu, berdampak kepada tidak masuk kedalam konvenan hak sipol.

  1. Penguatan pengaturannya, lebih mengarah kepada perda-perda. Yang terlebih khusus kepada pemerintahan daerah yang mempunyai keistimewaan. Tidak menutup kemungkinan, pemerintahan yang tidak istimewa tidak mengaturnya. Karena diberikan hak untuk mengatur hal itu. Masalahnya, hal itu, harus mengacu kepada UU diatasnya. 

  1. B.     Saran
Perlu Instrumen hukum yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat disetiap kelompoknya. Artinya negara,  mempunyai data tentang keberadaan masyarakat yang masih eksis. Selain itu, diberi hak kepada warga untuk mengembangkan dan melestarikan keberadaan masyarakat hukumnya.




























Daftar Pustaka
Bona Sihombing, Drs. Frans, Ilmu Politik Internasional (Teori Konsep Dan Sistem), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
Erwiningsih, Winahyu, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media, Yogyakarta, 2009.
Edt. Asbjorn Eide, catarina Krause dan Allan Rosas, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, European Commission, brussels, 2001.
Harper, Erica, International Law And standart Applicable In Natural Disaster Situation, Kompas Gramedia, Jakarta, 2009.
MacKay, Fergus dalam“The UN Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the Position of the United Kingdom”; dokumen Forest Peoples Programme, Mei 2003.
YLBHI, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2009.
www.pum.umontreal.ca
www. wikipedia.com
http://rumahiklim.org/hak-masyarakat-adat/internasional/undrip/
Lihat Piagam PBB
UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekosob
UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipol
UU No. 21/2001 tentang Otsus Papua
Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2011 tentangMK
UU No. 41/1999  tentangkehutanan



[1]Disampaikan dalam Mata Sosiologi Hukum, sebagai tugas.Ujian dari Prof. Jawahir Tantowi, (ilmuan sosioligi Hukum) di UII Yogyakarta.
[2] Erica Harper, International Law And standart Applicable In Natural Disaster Situation, Kompas
Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 354.
[3] Drs. Frans Bona Sihombing, Ilmu Politik Internasional (Teori Konsep Dan Sistem), Ghalia Indonesia,  Jakarta,
  1994, hlm. 240
[4][4]Ibid, hlm.59
[5]Lihat Fergus MacKay dalam“The UN Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the Position of the United Kingdom”; dokumen Forest Peoples Programme, Mei 2003.
[6]Lihat Fergus MacKay dalam“The UN Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the Position of the United Kingdom”; dokumen Forest Peoples Programme, Mei 2003.
[7] Edt. Asbjorn Eide, catarina Krause dan Allan Rosas, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, European Commission, brussels, 2001, Hlm. 398.
[8]Lihat Matthew Coon-Come dalam Conference Proccedings “Rethinking Culture”; The Right to Self-
determination of Native and Indigenous Peoples di www.pum.umontreal.ca
[9]Op.Cit. 168
[10]www. Wikipedia.com
[11] Lihat Deklarasi Politik WSSD.  Mengenai proses lobby politik terhadap negara-negara pihak untuk mengadopsi kata peoples dan bukan people dapat dilihat dalam tulisan refleksi tentang masyarakat adat dan WSSD oleh Vicky Tauli Corpus:An Account And Analysis Of How The Sentence On Indigenous Peoples  Got Into The Johannesburg Political Declaration
[13]YLBHI, PanduanBantuanHukum Di Indonesia, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2009, hlm.432.
[14]WinahyuErwiningsih, HakMenguasai Negara Atas Tanah, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 205

Hukum Internasional

Hukum Internasional

  1. System hukum dan peradilan internasional
  • Hukum internasional adalah keseluruhan hukum yang terdiri atas sebagian besar prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antarnegara sehingga negara-negara tersebut mempunyai keterikatan untuk mentaati
  • Hukum internasional meliputi hal-hal berikut ini.
  • Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan fungsi lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional yang mengatur hubungan-hubungan mereka satu sama lain serta hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu.
  • Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan nonnegara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan nonnegara tersebut penting bagi masyarakat internasional.
  • Berikut ini dijelaskan pengertian hukum internasional menurut beberapa tokoh.
  •  J.G. Starke : Hukum internasional sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara. Oleh karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara satu sama lainnya.
  • Mochtar Kusumaatmadja: Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara, antara negara dan negara, serta negara dan subjek hukum lain yang bukan negara, atau antarsubjek hukum yang bukan negara.
  • Pemberlakuan hukum internasional harus memerhatikan asas-asas sebagai berikut.
  • Asas teritorial adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan barang yang berada di wilayahnya. Adapun semua orang atau barang yang berada di luar wilayahnya berlaku hukum internasional.
  • Asas kebangsaanadalah asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini setiap warga negara di manapun ia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya.
  • Asas kepentingan umum adalah asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentigan hidup masyarakat. Negara dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat dengan batas-batas wilayah suatu negara.
  • Sumber hukum internasional di antaranya sebagai berikut.
  • Kebiasaan (custom) adalah suatu adat istiadat yang telah memperoleh kekuatan hukum (viner’s Abrigment). Kaidah-kaidah kebiasaan yang berasal dari adat istiadat atau praktek-praktek dikembangkan dalam kurang lebih tiga bidang:
• hubungan diplomatik antarnegara;
• praktik organ-organ internasional;dan
• perundang-undangan negara-negara, keputusan-keputusan pengadilan nasional, dan praktik-praktik militer serta administrasi negara.
  • Kebiasaan internasional merupakan sumber hukum sehingga terdapat unsur-unsur sebagai berikut.
•Terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum.
• Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum
  • Traktat-traktat mewakili sumber material yang terpenting dari hukum internasional.
  • Traktat-traktat yang membuat hukum (law making) yang menetapkan kaidah-kaidah yang berlaku secara universal dan umum.Traktat-traktat kontrak (treaty contracts), misalnya suatu traktat di antara dua atau hanya beberapa negara yang berkenaan dengan suatu pokok permasalahan khusus yang secara eksklusif menyangkut negara-negara tersebut.
  • Keputusan-keputusan yudisial internasional permanen yang ada dan memiliki yuridiksi umum adalah Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang sejak tahun 1946 menggantikan kedudukan permanen dari Court of International Justice yang dibentuk pada 1921.
  • Karya-karya hukum bukan merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri, walaupun kadang-kadang opini hukum internasional mengarah pada pembentukan hukum internasional. Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional memerintahkan Mahkamah Internasional untuk menetapkan ajaran dari ahli-ahli hukum terkemuka berbagai negara, sebagai alat tambahan untuk menentukan kaidah-kaidah hukum. Ketentuan ini menekankan pada nilai pembuktian dan karya-karya hukum. Dengan demikian, fungsi utama dari karya-karya hukum adalah untuk memberikan bukti hukum yang dipercaya. Dalam suatu perkara eksposisional, opini dianggap sangat penting apabila tidak ada kebiasaan atau traktat yang berlaku menyangkut suatu pokok permasalahan tertentu. Dengan demikian, dapat dicari jalan lain dengan melihat pada opini hukum sebagai suatu sumber yang berdiri sendiri yang diputuskan atau dalam perkara nota diplomatik.
  • Keputusan-keputusan atau Ketetapan-Ketetapan Organ-organ lembaga Internasional atau Konverensi-konverensi Internasional
  • Tata urutan sumber-sumber hukum yang dinyatakan dalam ayat 1 Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional adalah sebagai berikut.
• Traktat dan konvensi
• Kebiasaan
• Prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab
• Keputusan yudisial dan opini-opini hukum sebagai alat tambahan bagi penetapan kaidah hokum
  • Subjek hukum internasional tersebut.
  • Negara adalah subjek hukum internasional. Hal ini sejalan dengan lahirnya hukum internasional itu sendiri atau sesuai dengan istilah hukum antarnegara.
  • Tahta Suci Vatikan merupakan suatu contoh dari subjek hukum internasional selain negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah dari zaman dahulu, ketika Paus bukan hanya merupakan Kepala Gereja Roma. Akan tetapi, juga memiliki kekuasaan kenegaraan di Vatikan. Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatik.
  • Palang Merah Internasional berkedudukan di Jenewa, Swiss. Palang Merah Internasional merupakan salah satu subjek internasional yang diperkuat dengan adanya beberapa perjanjian dan beberapa Konvensi Palang Merah (Konvensi Jenewa) tentang perlindungan korban perang.
  • Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional tidak diragukan lagi. Organisasi internasional, seperti PBB, ILO, GATT, WHO, dan FAO memiliki hak dan kewajiban seperti telah ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional sebagai anggaran dasarnya.
  • Orang per seorangan (individu) Dalam arti yang terbatas, orang per seorangan dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional.
  1. Penyebab Sengketa Internasional
  • Pelanggaran traktat atau berkenaan dengan kewajiban-kewajiban kontraktual
  • Pelanggaran suatu kewajiban traktat bergantung pada ketetapan syarat-syarat ketentuan perjanjian yang dituduh telah dilanggar. Prinsip hokum internasional adalah bahwa setiap pelanggaran atas perjanjian menimbulkan suatu kewajiban untuk mengganti rugi.
  • Pelanggaran-pelanggaran Internasional (kesalahan-kesalahan yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban-kewajiban kontraktual)
  • Pelanggaran kewajiban oleh badan-badan negara dapat dikaitkan kepada negara yang dituntut menurut kaidah-kaidah hukum internasional.
  • Klaim suatu klaim terhadap kerugian yang dialami oleh subjek (warga negara) terhadap negara lain atas nama negara.
  • Penyelesaian diplomatik ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut.
  • Negosiasi berperan penting tidak hanya untuk menyelesaian perselisihan atau sengketa internasional, melainkan juga berperan untuk mencegah timbulnya perbedaan-perbedaan tersebut. Merills menyatakan bahwa negosiasi antarnegara biasanya dilakukan melalui saluran diplomatik formal, yakni oleh setiap pejabat urusan luar negeri atau oleh wakil-wakil diplomatik, dalam hal adanya negosiasi yang kompleks dapat membawa delegasi termasuk wakil-wakil dari beberapa departemen pemerintahan yang berkepentingan.
  • Mediasi artinya perantaraan, yakni salah satu cara penyelesaian sengketa internasional di mana adanya keterlibatan atau campur tangan pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan jalan buntu penyelesaian sengketa atau perselisihan dan menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.
  • Penyelidikan memiliki dua pengertian yang berkaitan.
  • Mengartikan penyelidikan secara luas sebagai proses yang dilakukan pengadilan atau badan lain yang berupaya untuk menyelesaikan suatu masalah sengketa tentang fakta.
  • Mengartikan penyelidikan sebagai persetujuan institusional tertentu dimana negara dapat lebih memilihnya daripada memakai arbitrasi atau cara lain, karena mereka menghendaki suatu masalah sengketa diselidiki secara bebas.
  • Merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan tertentu dimana suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik yang bersifat tetap atau ad hoc untuk menangangi suatu sengketa, berada pada pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak, atau memberi pihak-pihak, pandangan untuk menyelesaikannya, seperti bantuan yang mereka minat.
  • Arbitrasi berperan untuk memberi pihak-pihak yang bersengketa kesempatan mendapatkan keputusan dari hakim atau hakim-hakim berdasarkan pilihan mereka sendiri. Arbitrasi memberikan keputusan yang mengikat.
  • Setiap negara tentunya ingin hidup damai dan tenteram.
  • Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan menggunakan
  • perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh Negara-negara yang bersengketa;
  • kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;
  • prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;dan
keputusan pengadilan dan ajaran para satjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah hukum.

Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Nasional

Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Nasional PDF Print E-mail
Oleh Azmi Siradjudin AR
 “Asal – Muasal”

       Istilah masyarakat adat mulai mendunia, setelah pada tahun 1950-an ILO, sebuah badan dunia di PBB mempopulerkan isu “indigenous peoples”. Setelah dihembuskan oleh ILO sebagai isu global di lembaga PBB, World Bank (Bank Dunia) juga mengadopsi isu tersebut untuk proyek pedanaan pembangunan di sejumlah negara, melalui kebijakan OMP (1982) dan OD (1991), terutama di negara-negara ketiga, seperti di Amerika Latin, Afrika, dan Asia Pasifik. Mencuatnya isu masyarakat adat berawal dari berbagai gerakan protes masyarakat asli “native peoples” di Amerika Utara yang meminta keadilan pembangunan, setelah kehadiran sejumlah perusahaan transnasional di bidang pertambangan beroperasi di wilayah kelola mereka, dan pengembangan sejumlah wilayah konservasi oleh pemerintah AS dan Kanada.



Komunitas Inuit di Alaska (negara bagian AS di dekat kutub utara) adalah korban dari ketidak adilan pembangunan industri pertambangan di Amerika Serikat. Di Kanada, komunitas Inuit yang masuk dalam wilayah negara tersebut juga memprotes kebijakan Kanada yang memaksa mereka harus meninggalkan wilayah kelola menuju desa-desa di pinggiran kota, karena perusahaan Migas dan Batubara akan mengolah wilayah tersebut. Di sebelah tengah AS, pembangunan Taman Nasional Missisipi juga merampas hak kelola komunitas pribumi Indian lainnya, seperti Mohak. Sedangkan pembangunan Taman Nasional Rocky Mountain di sebalah barat juga mengancam kehidupan Indian Apache. Berbagai protes dari “native peoples” di dataran Amerika Utara pada tahun 1950-an, memancing reaksi ILO sebagai lembaga PBB yang bergerak dalam isu perlindungan tenaga kerja. Karena itu, ILO kemudian melakukan berbagai riset lapangan, dan pada tahun 1957, ILO mengeluarkanKonvensi No.107 dan rekomendasi No.104 tentang “Perlindungan dan Integrasi Penduduk Asli dan Masyarakat Suku”. Pada tahun 1989, Konvensi tersebut diperbaharui oleh ILO dengan Konvensi No.169.
       Isu-isu ketidak-adilan yang dirasakan oleh berbagai komunitas “indie” (pribumi) ataupun “native peoples”  (masyarakat asli) berpengaruh bagi ILO untuk memunculkan isu generatifnya, “indigenous peoples”. Oleh gerakan Ornop (organisasi non-pemerintah) di Indonesia, kemudian diadopsi dan diterjemahkan menjadi kosa kata “masyarakat adat”, terutama pada pertemuan bertajuk “Lokakarya Pengembangan Sumberdaya Hukum Masyarakat Adat Tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Dalam Kawasan Hutan”, yang berlangsung pada tanggal 25 – 29 Mei 1993, di Toraja, Sulawesi Selatan. Isu “masyarakat adat” semakin memperoleh tempatnya dalam gerakan masyarakat sipil melalui pendeklarasian pembentukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999 di Jakarta.


“Realitas Sosial – Budaya”

       Dari realitas sosial-budaya yang ada di Indonesia, keberadaan entitas masyarakat adat ternyata cukup beragam, serta memperlihatkan dinamika perkembangan yang bervariasi. Secara garis besar, entitas masyarakat adat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 tipologi; Pertama, adalah kelompok masyarakat lokal yang masih kukuh berpegang pada prinsip “pertapa bumi” dengan sama sekali tidak mengubah cara hidup seperti adat bertani, berpakaian, pola konsumsi, dan lain-lainnya. Bahkan meraka tetap eksis dengan tidak berhubungan dengan pihak luar, dan mereka memilih menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya dengan kearifan tradisonal mereka. Entitas kelompok pertama ini, bisa dijumpai seperti komunitas To Kajang  (Kajang Dalam) di Bulukumba, dan Kanekes di Banten; Kedua, adalah kelompok masyarakat lokal yang masih ketat dalam memelihara dan menerapkan adat istiadat, tapi masih membuka ruang yang cukup bagi adanya hubungan “komersil” dengan pihak luar, kelompok seperti ini bisa dijumpai, umpamanya pada komunitas Kasepuhan Banten Kidul  dan Suku Naga, kedua-duanya berada di Jawa Barat; Ketiga, entitas masyarakat adat yang hidup tergantung dari alam (hutan, sungai, gunung, laut, dan lain-lain), dan mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang unik, tetapi tidak mengembangka adat yang ketat untuk perumahan maupun pemilihan jenis tanaman jika dibandingkan dengan masyarakat pada kelompok pertama dan kedua tadi. Komunitas masyarakat adat yang tergolong dalam tipologi ini, antara lain Dayak Penan di Kalimantan, Pakava dan Lindu di Sulawesi Tengah, Dani dan Deponsoro di Papua Barat, Krui di Lampung, dan Haruku di Maluku; Keempat, entitas masyarakat adat yang sudah tercerabut dari tatanan pengelolaan sumberdaya alam yang “asli” sebagai akibat dari penjajahan yang  telah berkembang ratusan tahun. Masuk dalam kategori ini adalah Melayu Deli di Sumatra Utara, dan Betawi di Jabotabek.
       Realitas seperti pengelompokkan tipologi masyarakat adat tersebut, sampai sekarang juga masih banyak dijumpai di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Misalnya, Taa Wana, Daa, Kahumamaun, Mansama, Laudje, Tajio, Bolano, Bajo, Kulawi,Bada, Rampi, dan banyak lagi. Dari daftar numerasi di Depdagri, diketahui bahwa Sulawesi Tengah termasuk urutan ketiga setelah propinsi Papua dan NTT dalam hal jumlah kelompok etno-linguistik. Dari studi etnolog yang dilakukan Barbara Grimes, setidaknya lebih dari 20 kelompok etno-linguistik yang berbeda terdapat di Sulawesi Tengah. Tetapi, tidak semua kelompok etno-linguistik tersebut dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat. Sebab, pendefinisian masyarakat adat harus merujuk kedalam 4 tipologi yang telah disebutkan sebelumnya.
       Berangkat dari realitas tersebut tadi, sebenarnya, tidak ada alasan bagi pemerintah kita untuk tidak mengakui eksistensi masyarakat adat, secara politik maupun hukum. Namun sayangnya, penantian untuk adanya pengakuan secara politik dan hukum secara gencar baru terasa pasca bergulirnya reformasi. Termasuk dalam perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dalam bentuk amandemen yang ketiga dan keempat. Bahkan jauh sebelumnya, sebanarnya telah ada UU Pokok Agraria tahun 1960 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soekarno. Tapi, sayangnya lagi, UU Pokok Agraria tidak banyak bermakna bagi keberadaan masyarakat adat di Indonesia.


“Pengakuan Hukum”

       Ada beberapa instrumen hukum nasional yang mengakui keberadaan  masyarakat adat di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen), pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat, termaktub dalam pasal 18B ayat (2), yaitu; “Negara mengakui dan menghormati kestuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pasal ini, memebrikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat dalam hubungannya dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagimana seharusnya komunitas diperlakukan. Dengan demikian pasal tersebut adalah satu deklarasi tentang ; (a) kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta (b) hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya. Apa yang termaktub dalam pasal 18B ayat (2) tersebut, sekaligus merupakan mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan maasyarakat adat dalam suatu bentuk undang-undang. Pasal lain yang berkaitan dengan masyarakat adat, adalah pasal 281 ayat (3) yang menyebutkan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
       Sebelum amandemen terhadap UU Dasar 1945, TAP MPR No.XVII/1998 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) terlebih dahulu memuat ketentuan tentang pengakuan atas hak masyarakat adat. Dalam pasal 41 Piagam HAM yang menjadi bahagian talk terpisahkan dari TAP MPR itu, ditegaskan ; “Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”. Dengan adanya pasal ini, maka hak-hak dari amsyarakat adat yang ada, ditetapkan sebagai salah satu hak asasi manusia yang wajib dihormati, dan salah satu hak itu menurut pasal ini adalah hak atas tanah ulayat.
       Bahkan dalam TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan PSDA, hak-hak masyarakat adat tersebut tidak hanya sebatas hak atas tanah ulayat, tetapi juga menyangkut sumberdaya agraria/sumberdaya alam, termasuk keragaman budaya dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Hal itu termaktub dalam pasal 4, bahwa ; “Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip:......j) mengakui, menghormati, dan melindungi hak amsyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam”.
       Secara umum, TAP MPR No.IX/2001 itu, lahir karena situasi empirik pengelolaan sumber daya alam yang sentralistik, eksploitatif, memiskinakan rakyat (termasuk masyarakat adat) dan ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan, serta kerusakan lingkungan hidup yang massif. Karena itu, TAP MPR ini, mengamanahkan agar dilakukannya pembaharuan agraria oleh pemerintah dalam hal PSDA berdasarkan prinsip-prinsip penghargaan atas HAM, demokratisasi, transparansi, dan partisipasi rakyat, keadilan penguasaan dan kepemilikan, serta pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap masyarakat adat
        Pada tingkatan Undang-Undang,  UUPA No. 5/1960 adalah produk hukum yang pertama kali menegaskan pengakuannya atas hukum adat. Ketentuan ini bisa dilihat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang didasarkan atas persatuan bangsa”.  
        Pasal 5 ini merupakan rumusan atas kesadaran dan kenyatan bahwa sebagian besar rakyat tunduk pada hukum adat, sehingga kesadaran hukum yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kesadara hukum berdasarkan adat. Hanya saja Memang semangat UU ini, dikemudian waktu banyak dibelakangi, karena pergeseran politik ekonomi dan hukum agraria. Kendati demikian, UU ini hingga sekarang masih menjadi hukum yang positif yang mengatur mengenai agraria. Karenanya masih menjadi alat legal dalam memperkuat hak-hak komunitas adat. Namun seiring dengan arus reformasi, kesadaran terhadap pengakuan, peng-hormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat menjadi salah satu isu politik yang mengemuka. Sejumlah Undang-Undang telah diproduk menyertai UUPA, seperti yang akan diuraikan dibawah ini. 
       Undang-Undang  No.39 tahun 1999 tentang HAM ini, boleh dibilang sebagai operasionalisasi dari TAP MPR XVII/1998 yang menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Hak Asazi Manusia. Pasal 6 UU No.39/1999, menyebutkan: 

(1)    Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
(2)    Indentitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.
       
       Penjelasan pasal 6 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa “hak adat” yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan perundangan-undangan. Sedangkan penjelasan untuk ayat (2) dinyatakan bahwa dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum negara yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
       Lebih jauh, pasal 6 UU HAM ini sesungguhnya menegaskan pula keharusan bagi hukum, masyarakat dan pemerintah untuk menghargai kemajemukan identitas dan nilai-nilai budaya yang berlaku pada komunitas adat setempat. Pengingkaran terhadap kemajemukan tersebut, misalnya melakukan penyeragaman (uniformitas) nilai terhadap mereka merupakan suatu pelanggaran HAM, apalagi jika pengingkaran tersebut disertai tindakan-tindakan pelecehan, kekerasan atau paksaan. Sudah tentu tindakan demikian bias dikategorikan kejahatan serius dan berat, sehingga memung-kinkan untuk diselesaikan di pengadilan HAM.
       Undang-Undang lain yang juga mengatur hak-hak masyarakat hukum adat adalah UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. UU ini bahkan mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat, seperti dinyatakan dalam pasal 1 angka 6: “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.  Sayangnya, pasal ini masih belum menunjukkan pengakuan hak komunitas adat atas sumber daya alam dalam wilayahnya, karena ternyata hutan adat masih diklaim sebagai  hutan negara, seperti dipertegas lagi dalam pasal 5 ayat (2), bahwa: “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat”; dan bahwa “Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (pasal 1 angka 4).
       Untungnya, pasal 4 ayat (3) memberikan rambu-rambu kepada penyelenggara negara terutama bagi otoritas kehutanan agar tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal ini menyatakan: “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Penjelasan pasal 5 ayat (1) juga menguraikan:
“Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya… Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara,  tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.”
       Dengan demikian, kemungkinan pengakuan hak masyarakat hukum adat untuk melakukan pengelolaan hutan adatnya masih sangat terniscayakan. Hal ini dipertegas dalam pasal 67 ayat (1) bahwa :
“Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak:
a.    melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
c.    mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya”.
       Lantas, bagaimana membuktikan masyarakat hukum adat tersebut pada kenyataannya masih ada ? Dan melalui apa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat tersebut diupayakan sehingga hak-haknya dapat ditegakkan ?  Untuk pertanyaan yang terakhir, pasal 67 ayat (2) menyebutkan: “Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.  Sedangkan untuk pertanyaan pertama, penjelasan pasal 67 ayat (1), memberikan gambaran sebagai berikut:
“Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:
a.    masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);
b.    ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
c.    ada wilayah hukum adat yang jelas;
d.    ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
e.    masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari”.

         Berbeda dengan UU sebelumnya yang menegaskan hak-hak masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam sesuai identitas dan kekhasan budaya, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih tertuju pada penegasan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat. Pasal 203 ayat (3), umpamanya menyebutkan:
“Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”.
       Pasal ini sekaligus memberi makna bahwa masyarakat hukum adat sesuai perkembangannya dapat mengembangkan bentuk persekutuannya menjadi pemerin-tahan setingkat desa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 202 ayat (1): “Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku”.
--------------------
*Artikel ini, dikembangkan dari Konsep Paper “Usulan Kebijakan Pengukuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana di Propinsi Sulawesi Tengah” – Yayasan Merah Putih (YMP).
**Kedua penulis, adalah staf pada Yayasan Merah Putih (YMP)

DEKLARASI KERAJAAN KUTAI MULAWARMAN

DEKLARASI KERAJAAN KUTAI MULAWARMAN

DEKLARASI KERAJAAN KUTAI MULAWARMAN

DENGAN DASAR PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DALAM INSTRUMEN HUKUM NASIONAL DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
PENGAKUAN TENTANG MASYARAKAT ADAT
DALAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Istilah Masyarakat Adat mulai Mendunia setelah pada tahun 1950, dengan melalui ILO sebuah  Badan Dunia di PBB mempopulerkannya lewat isu gelobal tetang Dana World Bank (Bank Dunia) yang ditujukan pada Pendanaan Proyek Pembangunan Sejumlah Negara, melalui kebikjakan OMP (1982), dan OD (1991) yang bertujuan agar adanya keadilan pembangunan setelah kehadiran sejumlah perusahaan transnasional dibidang Pertambangan yang beroprasi diwilayah Masyarakat adat yang adalah masyarakat pribumi, Secara singkat dapat dikatakan bahwa secara praktis dan untuk kepentingan memahami dan memaknai Deklarasi “masyarakat adat” dan “masyarakat/penduduk pribumi” digunakan silih berganti dan mengandung makna yang sama. Pandangan yang sama dikemukakan dalam merangkum konsep orang-orang suku dan populasi/orang-orang asli dari Departemen Urusan Sosial Ekonomi PBB dengan merujuk kepada Konvensi ILO 107 Tahun 1957,  atas rekomendasi No 104 tentang Perlindungan dan Integrasi Penduduk Asli dan Masyarakat Suku dengan diperbaharuinya Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989. Deklarasi Masyarakat Hak Asasi Adat (atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Masyarakat Adat, atau disebut juga Deklarasi Masyarakat Adat) menyatakan “secara praktis ternyata mereka yang menyebut dirinya sebagai orang asli atau orang suku  yang Dalam Konvensi ILO No.169 tahun 1989, menyatakan bahwa: Bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu sukubangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka. Realitas Sosial-Budaya Yang Ada di Indonesia, keberadaan entitas masyarakat adat ternyata cukup beragam, serta memperlihatkan dinamika perkembangan yang berpariasi, maka secara garis besar, entitas masyarakat adat tersebut Adalah Kelompok Masyarakat Lokal yang Masih Kukuh berpegang pada perinsip pertapa Bumi  yang sama sekali tidak mengubah cara hidup seperti adat Bertani, Berpakaian, Pola Konsumi, dan Lain-lainya. Bahkan Mereka tetap eksis dengan tidak berhubungan dengan pihak luar dan mereka memilih menjaga menjaga kelestarian Sumber Daya Alam, Maka berdasarkan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Masyarakat Hukum Adat Beserta Hak-hanya di muat dalam Pasal 18b pada Ayat 1. Berbunyi Negara Mengakui dan Menghormati Satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersipat khusus atau bersipat istimewa yang diatur Undang-undang, ayat 2. Menyatakan Negara Mengakui dan Menghormati Kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur undang-undang.
Atas Dasar Hukum Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, itulah yang merupakan mandat kotitusi yang harus ditaati oleh penyelengaraan Negara, untuk mengatur pengakuan dan penguatan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat adat dalam suatu bentuk undang-undang. Pasal lain yang berkaitan dengan masyarakat adat, adalah pasal 281, ayat 3 yang menyebutkan Indititas Budaya dan Hak Masyarakat tradisonal dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan.
KETENTUAN UMUM TENTANG KERAJAAN KUTAI MULAWARMAN
SEBAGAI LEMBAGA PELESTARI BUDAYA DAN ADAT
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 Tentang Desa yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan berbunyi bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 89, ayat 1). Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dan ditegaskan dalam pasal 99. Serta berpedoman pada Perda Kab.Kukar No13 tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang mengacu pada Pasal 97 Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005. Yang berbunyi 1). Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat maka Dengan persetujuan bersama DPRD Kukar dan Bupati Kukar memutuskan, Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat.
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT
Didalam Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 5 Tahun 2007 Didalam Pasal 2 Ayat 3 disebutkan Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa Ditetapkan Dalam Peraturan Desa dengan Berpedoman Pada Peraturan daerah, dan dalam Pasal 7 Permendagri, disebutkan bahwa Lembaga Adat Merupakan Salah satu Jenis Lembaga Kemasyarakatan maka dengan membaca kembali Bab XI Pasal 31 ayat 1, Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan Diatur Peraturan Daerah Kab/Kota dengan Memperhatikan Kondisi Sosial Masyarakat Maka Kami Berpedoman Pada Perda Kab.Kukar No.13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat. Bahwa Adat Istiadat Warisan Budaya Leluhur yang  tumbuh dan berkembang di Kecamatan Muara Kaman yang sesuai dengan Kondisi Sosialnya yang berasal dari Adat Istiadat Dan Asal-Muasal Dibuatnya Kampung Disetiap Desa dalam Wilayah Kecamatan Muara Kaman yang disesuaikan Batas Hulayat dan Silsilah Orang-Orang yang Bertempat Tingal di masing-masing Desa tersebut maka Kondisi tersebut disesuaikan dengan isi Perda Kab. Kukar Nomor 13 tahun 2006,  yang Didalam, bab VII Nama, Bentuk Dan Kedudukan Lembaga Adat pasal 6. Ayat 1).  Maka dengan Demikian Kerajaan Kutai Mulawarman adalah organisasi yang disebut Lembaga Pelestari Budaya dan Dikuatka Dengan Terbentuknya Forum Komunikasi Kerabat Mulawarman dan Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Kaman dan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia.