Search This Blog

Sunday, July 14, 2013

Pusdalops

Pusdalops

PUSDALOPS : Pusat Pengendali Operasi

PUSDALOPS : Pusat Pengendali Operasi

Pusdalops adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab sebagai Pengelola Informasi Bencana (Disaster Information Manager) sekaligus berfungsi sebagai Pengendali Koordinasi antar instansi dan lembaga baik pemerintah maupun masyarakat, untuk penangangan bencana di kabupaten/Kota.
Pusdalops berada dibawah Komando Bupati/Walikota sebagai Ketua Satlak dan keberadaannya disahkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota. Anggaran Operasionalnya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan dianggarkan dalam APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah.
KAPUSDALOPS adalah person/individu professional yang dinilai cakap untuk bertindak sebagai Manager Bencana. Dipilih melalui Fit & Proper tes oleh DPRD Propinsi dan perwakilan Group1,2,3 dan dilantik oleh Gubernur.
POSKO SIAGA PUSDALOPS
Terdiri dari 6 orang yang diambil secara bergiliran dari tiap-tiap potensi Group 1, 2 dan 3.
Jam kerja selama 24jam sehari, 7 dlm seminggu, terbagi 3 shift, masing-masing shift terdiri dari 2 orang dan bertugas selama 8 jam setiap harinya
Fungsi utama adalah menerima informasi, mencatat, mengolah dan mendistribusikan informasi/data yang sudah diverifikasi. Terakhir adalah menyimpan dalam bentuk hard dan softcopy sebagai database Pusdalops.
Catatan:
Pusdalops mempunyai SOP tersendiri
SOP Pusdalops tidak mencampuri atau tumpang tindih dengan SOP GRUP
Semua GRUP Pusdalops wajib berperan aktif dalam berkoordinasi di bawah arahan dari Kapusdalops
Kapusdalops berwenang untuk memberikan instruksi arahan kerja yang untuk seterusnya masing-masing GRUP bekerja dengan SOP masing-masing.
Pengambilan Keputusan Evakuasi berada di tangan GUBERNUR.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TRC BNPB

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TRC BNPB

A. Tugas Pokok TRC BNPB
TRC BNPB mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu, dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan dan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana, dengan tugas tambahan membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/ SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.
 B. Fungsi TRC BNPB
Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, TRC BNPB mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana, pada saat tanggap darurat.
2. Membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk :
a. Mengaktivasi Posko SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota.
b. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.
c. Menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya
penanganan bencana.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota :
a. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.
b. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/ khusus).
c. Laporan lengkap/akhir penugasan.
PENUGASAN TRC BNPB
TRC BNPB melaksanakan tugas dengan tahapan meliputi Tahap Persiapan,
Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pengakhiran sebagai berikut :
A. Tahap Persiapan
1. Informasi Awal Darurat Bencana
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Up. Direktur Tanggap Darurat akan mengirimkan informasi kepada seluruh personil TRC BNPB dengan tembusan kepada atasan masing-masing sesaat setelah terjadinya bencana dengan eskalasi tertentu melalui sarana komunikasi telepon/HP/facsimile/sms/email.
2. Penugasan Tim Reaksi Cepat
a. Konfirmasi Kesediaan Perorangan.
b. Penetapan Penugasan.
1) Memilih dan menyusun komposisi anggota TRC BNPB yang disesuaikan
2) Mengirimkan informasi kepada personil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai personil TRC BNPB untuk macam/jenis bencana yang terjadi.
3) Memberikan informasi dan ucapan terima kasih kepada personil yang siap untuk melaksanakan tugas, tetapi tidak ditunjuk dalam TRC BNPB.
3. Mobilisasi Awal
a. BNPB menyelesaikan kelengkapan administrasi, keuangan dan perlengkapan yang diperlukan Tim.
b. BNPB menyampaikan informasi penugasan TRC BNPB kepadapejabat yang berwenang di SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota.
c. Segera setelah penetapan TRC dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:
1) Ketua Tim
a) Membuat konsep awal Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi.
b) Melaksanakan pengecekan kesiapan personil Tim melalui sarana komunikasi telepon/HP.
2) Personil BNPB yang bertugas sebagai Petugas Administrasi Tim menyelesaikan administrasi keuangan,tiket transportasi, peralatan dan dukungan sarana pendukung Tim.
3) Anggota Tim dari sektor terkait berangkat dari kantor/rumah masing-masing dengan membawa perlengkapan pribadi dan sarana pendukung tugas
menuju ke BNPB atau tempat yang telah ditentukan.
4) Setelah seluruh personil Tim berkumpul di BNPB atau tempat yang telah ditentukan:
B. Tahap Pelaksanaan
1. Pemberangkatan TRC BNPB
2. Tiba di Daerah Lokasi Bencana
3. Peninjauan Lapangan di Lokasi Bencana
4. Evaluasi
C. Tahap Pengakhiran
1. Pengakhiran tugas TRC BNPB berdasarkan perintah dari Kepala BNPB.
2. Persiapan Meninggalkan Lokasi Bencana.
3. Tiba di BNPB
a. Mengembalikan peralatan inventaris BNPB kepada BNPB.
b. Menghadap Kepala BNPB Up. Deputi Bidang Penanganan Darurat untuk laporan selesai melaksanakan tugas dan menyerahkan laporan pelaksanaan tugas Tim.
c. Menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawaban administrasi keuangan kepada pejabat yang berwenang.
d. Masing-masing anggota Tim dari sektor terkait membawa laporan pelaksanaan tugas Tim untuk disampaikan kepada atasan langsungnya.
DAFTAR PERLENGKAPAN TIM REAKSI CEPAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
1. Perlengkapan Perorangan
a. Perlengkapan Pribadi
1) KTP / SIM dan Kartu Golongan Darah
2) Pakaian pribadi dan pakaian tidur selama 3 s.d 7 hari
3) Jam tangan
4) Sepatu dan sandal
5) Perlengkapan mandi (handuk, peralatan alat mandi, pisau cukur jenggot/ kumis, gunting kecil dan gunting kuku)
6) HP dan charger
7) Obat-obatan pribadi
b. Perlengkapan perorangan yang disiapkan BNPB
1) Kartu pengenal TRC dan dogtag (identitas)
2) USB memory stick dan Card Reader
3) Kompas, korek api gas
4) Pakaian lapangan
5) Perlengkapan makan (kompor kecil dengan bahan bakar padat, misting /rantang, sendok, garpu dan bahan makanan)
6) Kaca mata hitam dan jam tangan
7) Lampu senter dan pisau serba guna
8) Topi, safety hemlet, rompi, tas ransel punggung ukuran/volume 60 liter,
jaket, sarung tangan, sepatu lapangan (safety boot), sepatu banjir (AP-boot), weebing tape (ukuran 2 m), masker, bantal udara, peluit, mantelhujan, matras alas tidur, sleeping bag dan botol/tempat air minum dengan purification filter.
9) Buku Protap / SOP TRC
10) Buku Agenda / Catatan
11) Buku Format Laporan (Manual book)
12) Nomor telepon penting dan data-data yang diperlukan
13) First Aid kits / P3K
2. Perlengkapan Tim
a. Dokumen (Surat Tugas, Surat Pemberitahuan ke daerah dan tiket sarana
transportasi)
b. Identitas Tim (Spanduk dan Bendera)
c. Fly sheet (kain anti hujan) dan tenda individu
d. Peta Lokasi Bencana dan ATK
e. Radio komunikasi (Radio HF/SSB, Base Station VHF/UHF FM, Radio Handy
Talky, Radio Receiver) dan battery cadangan
f. HP Satelit, HP GSM, HP CDMA beserta battery cadangan dan GPS
g. Komputer /Laptop dan printer siap pakai beserta tinta cadangan
h. Modem satelit dan GSM, koneksi internet dan USB memory stick
i. Kamera digital, handycam dan tape recorder beserta charger-nya
j. Lampu darurat / lampu badai
k. Genset Portable
l. Tongkat
Catatan: Kuantitas sesuai kebutuhan.
RENCANA KEDATANGAN DAN RENCANA AKSI
1. Rencana Kedatangan
a. Daftar personil yang dapat dihubungi di daerah bencana.
b. Informasi awal kejadian bencana:
1) Kronologis kejadian (jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana);
2) Korban jiwa (meninggal, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut,pengungsi);
3) Kerusakan (rumah, kantor, sarana pendidikan/kesehatan/ibadah/sosial, fasilitas pemerintah, fasilitas umum/publik, sawah, lahan pertanian dan prasarana lainnya);
4) Upaya penanganan yang telah dilakukan;
5) Sumber daya yang tersedia;
6) Kendala/hambatan;
7) Kebutuhan mendesak.
c. Informasi kedatangan TRC BNPB kepada SATKORLAK PB/BPBD Provinsi atau SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota (waktu berangkat,sarana transportasi dan akomondasi selama di lapangan, jumlah/komposisi dan logistik Tim).
d. Pertemuan dengan pejabat SATKORLAK PB/ BPBD Provinsi atau SATLAK PB/ BPBD Kabupaten/Kota:
1) Memperkenalkan personil Tim;
2) Menyampaikan maksud, tujuan dan tugas Tim;
3) Mohon ijin untuk melaksanakan tugas di daerah bencana;
4) Mohon mendapatkan informasi tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak;
5) Mohon bantuan personil SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk mendampingi Tim.
e. Mengirimkan laporan awal Tim kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim, Posko BNPB dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/kota
2. Rencana Aksi
a. Membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten /Kota:
1) Mengaktivasi dan penguatan Posko SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota;
2) Rapat koordinasi guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana;
3) Saran tindakan untuk upaya penanggulangan bencana secara cepat dan tepat.
b. Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data /informasi bencana.
c. Melaksanakan pembagian tugas dalam satu s.d tiga Sub Tim.
d. Rencana peninjauan lapangan lokasi bencana.
e. Rencana peninjauan lapangan lokasi bencana hari berikutnya.
f. Evaluasi hasil peninjauan lapangan dan pengkajian cepat kejadian bencana.
g. Pengiriman laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim dan Posko BNPB dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota.

MANAJEMEN BENCANA


MANAJEMEN BENCANA


Definisi Bencana
UU No. 24 tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.
Definisi bencana seperti dipaparkan diatas mengandung tiga aspek dasar, yaitu:

  • Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (hazard).
  • Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat.
  • Ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka.
Bencana dapat terjadi, karena ada dua kondisi yaitu adanya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (hazard) dan kerentanan (vulnerability) masyarakat. Bila terjadi hazard, tetapi masyarakat tidak rentan, maka berarti masyarakat dapat mengatasi sendiri peristiwa yang mengganggu, sementara bila kondisi masyarakat rentan, tetapi tidak terjadi peristiwa yang mengancam maka tidak akan terjadi bencana. Suatu bencana dapat dirumuskan sebagai berikut:
Bencana = Bahaya x Kerentanan
Dimana:
◙   Bencana ( Disasters ) adalah kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa dan/atau disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian material dan kerusakan lingkungan yang dampaknya melampaui kemampuan masyarakat setempat untuk mengatasinya dan membutuhkan bantuan dari luar.  Disaster terdiri dari 2(dua) komponen yaitu Hazard dan Vulnerability;
◙   Bahaya ( Hazards ) adalah fenomena alam yang luar biasa yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia, kehilangan harta-benda, kehilangan mata pencaharian, kerusakan lingkungan.  Misal :  tanah longsor, banjir, gempa-bumi, letusan gunung api, kebakaran dll;
◙   Kerentanan ( Vulnerability ) adalah keadaan atau kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya atau ancaman bencana;
◙   Risiko ( Kerentanan ) adalah kemungkinan dampak yang merugikan yang diakibatkan oleh hazard dan/atau vulnerability.
Model Manajemen Bencana
Bencana adalah hasil dari munculnya kejadian luar biasa (hazard) pada komunitas yang rentan (vulnerable) sehingga masyarakat tidak dapat mengatasi berbagai implikasi dari kejadian luar biasa tersebut. Manajemen bencana pada dasarnya berupaya untuk menghindarkan masyarakat dari bencana baik dengan mengurangi kemungkinan munculnya hazard maupun mengatasi kerentanan.  Terdapat lima model manajemen bencana yaitu:
  • Disaster management continuum model. Model ini mungkin merupakan model yang paling popular karena terdiri dari tahap-tahap yang jelas sehingga lebih mudah diimplementasikan. Tahap-tahap manajemen bencana di dalam model ini meliputi emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, dan early warning.
  • Pre-during-post disaster model. Model manajemen bencana ini membagi tahap kegiatan di sekitar bencana. Terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebelum bencana, selama bencana terjadi, dan setelah bencana. Model ini seringkali digabungkan dengan disaster management continuum model.
  • Contract-expand model. Model ini berasumsi bahwa seluruh tahap-tahap yang ada pada manajemen bencana (emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, dan early warning) semestinya tetap dilaksanakan pada daerah yang rawan bencana. Perbedaan pada kondisi bencana dan tidak bencana adalah pada saat bencana tahap tertentu lebih dikembangkan (emergency dan relief) sementara tahap yang lain seperti rehabilitation, reconstruction, dan mitigation kurang ditekankan.
  • The crunch and release model. Manajemen bencana ini menekankan upaya mengurangi kerentanan untuk mengatasi bencana. Bila masyarakat tidak rentan maka bencana akan juga kecil kemungkinannya terjadi meski hazard tetap terjadi.
  • Disaster risk reduction framework. Model ini menekankan upaya manajemen bencana pada identifikasi risiko bencana baik dalam bentuk kerentanan maupun hazard dan mengembangkan kapasitas untuk mengurangi risiko tersebut.

Terkait dengan manajemen penanggulangan bencana, maka UU No. 24 tahun 2007 menyatakan “Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”. Rumusan penanggulangan bencana dari UU tersebut mengandung dua pengertian dasar yaitu:
  • Penanggulangan bencana sebagai sebuah rangkaian atau siklus.
  • Penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang didasari risiko bencana dan diikuti tahap kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 24 tahun 2007 secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:

◙   Tanggap Darurat Bencana  : Serangkaian tindakan yang diambil secara cepat menyusul terjadinya suatu peristiwa bencana, termasuk penilaian kerusakan, kebutuhan (damage and needs assessment), penyaluran bantuan darurat, upaya pertolongan, dan pembersihan lokasi bencana
Tujuan :
§  Menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia;
§  Mengurangi penderitaan korban bencana;
§  Meminimalkan kerugian material
◙  Rehabilitasi  : Serangkaian kegiatan yang dapat membantu korban bencana untuk kembali pada kehidupan normal yang kemudian diintegrasikan kembali pada fungsi-fungsi yang ada di dalam masyarakat.  Termasuk didalamnya adalah penanganan korban bencana yang mengalami trauma psikologis. Misalnya : renovasi atau perbaikan sarana-sarana umum, perumahan dan tempat penampungan sampai dengan penyediaan lapangan kegiatan untuk memulai hidup baru
◙  Rekonstruksi  : Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan situasi seperti sebelum terjadinya bencana, termasuk pembangunan infrastruktur, menghidupkan akses sumber-sumber ekonomi, perbaikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat; Berorientasi pada pembangunan – tujuan : mengurangi dampak bencana, dan di lain sisi memberikan manfaat secara ekonomis pada masyarakat
◙  Prevensi  : Serangkaian kegiatan yang direkayasa untuk menyediakan sarana yang dapat memberikan perlindungan permanen terhadap dampak peristiwa alam, yaitu rekayasa teknologi dalam pembangunan fisik;
-          Upaya memberlakukan ketentuan-ketentuan -Regulasi- yang memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pembebasan lokasi rawan bencana dari pemukiman penduduk; Pembangunan saluran pembuangan lahar;
-          Pembangunan kanal pengendali banjir;
-          Relokasi penduduk
◙    Kesiapsiagaan Bencana : Upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat (individu, kelompok, organisasi) dapat mengatasi bahaya peristiwa alam, melalui pembentukan struktur dan mekanisme tanggap darurat yang sistematis. Tujuan : untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum. Kesiapsiagaan Bencana meliputi : upaya mengurangi tingkat resiko, formulasi Rencana Darurat Bencana (Disasters Plan), pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, pelatihan warga di lokasi rawan bencana
◙   Mitigasi  : Serangkaian tindakan yang dilakukan sejak dari awal untuk menghadapi suatu peristiwa alam – dengan mengurangi atau meminimalkan dampak peristiwa alam tersebut terhadap kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidupnya (struktural);
Upaya penyadaran masyarakat terhadap potensi dan kerawanan (hazard) lingkungan dimana mereka berada, sehingga mereka dapat mengelola upaya kesiapsiagaan terhadap bencana;
  • Pembangunan dam penahan banjir atau ombak;
  • Penanaman pohon bakau;
  • Penghijauan hutan;
◙   Sistem Peringatan Dini : Informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang kapan suatu bahaya peristiwa alam dapat diidentifikasi dan penilaian tentang kemungkinan dampaknya pada suatu wilayah tertentu.
Kebijakan Manajemen Bencana
Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan manajemen bencana mengalami beberapa perubahan kecenderungan seperti dapat dilihat dalam tabel. Beberapa kecenderungan yang perlu diperhatikan adalah:
  • Konteks politik yang semakin mendorong kebijakan manajemen bencana menjadi tanggung jawab legal.
  • Penekanan yang semakin besar pada peningkatan ketahanan masyarakat atau pengurangan kerentanan.
  • Solusi manajemen bencana ditekankan pada pengorganisasian masyarakat dan proses pembangunan.
Dalam penetapan sebuah kebijakan manajemen bencana, proses yang pada umumnya terjadi terdiri dari beberapa tahap, yaitu penetapan agenda, pengambilan keputusan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Di dalam kasus Indonesia, Pemerintah Pusat saat ini berada pada tahap formulasi kebijakan (proses penyusunan beberapa Peraturan Pemerintah sedang berlangsung) dan implementasi kebijakan (BNPB telah dibentuk dan sedang mendorong proses pembentukan BPBD di daerah). Sementara Pemerintah Daerah sedang berada pada tahap penetapan agenda dan pengambilan keputusan. Beberapa daerah yang mengalami bencana besar sudah melangkah lebih jauh pada tahap formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan.
Kebijakan manajemen bencana yang ideal selain harus dikembangkan melalui proses yang benar, juga perlu secara jelas menetapkan hal-hal sebagai berikut:
  • Pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  • Alokasi sumberdaya yang tepat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta antara berbagai fungsi yang terkait.
  • Perubahan peraturan dan kelembagaan yang jelas dan tegas.
  • Mekanisme kerja dan pengaturan antara berbagai portofolio lembaga yang terkait dengan bencana.
Sistem kelembagaan penanggulangan bencana yang dikembangkan di Indonesia dan menjadi salah satu fokus studi bersifat kontekstual. Di daerah terdapat beberapa lembaga dan mekanisme yang sebelumnya sudah ada dan berjalan. Kebijakan kelembagaan yang didesain dari Pemerintah Pusat akan berinteraksi dengan lembaga dan mekanisme yang ada serta secara khusus dengan orang-orang yang selama ini terlibat di dalam kegiatan penanggulangan bencana.
Melalui UU No. 24 tahun 2007, Pemerintah Indonesia telah memulai proses penyusunan kebijakan menajemen bencana. Beberapa PP yang terkait telah dikeluarkan (PP No. 21, 22, 23 tahun 2008), sementara beberapa PP lain sedang dipersiapkan.
About these ads

BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT PB


SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT PB

OLEH PUSAT DATA, INFORMASI DAN HUMAS • 21 November 2012 11:00
Apa yang terjadi bila terjadi bencana? Pada situasi darurat sering terjadi kesimpangsiuran informasi yang akan mempersulit upaya penanggulangan bencana (PB). Pelaksanaan PB terkesan lambat, kurang merata dan sulit terpantau. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam kegiatan PB sehingga terjadi tumpang tindih atau bahkan ada daerah-daerah yang tidak tertangani. Sarana dan infrastruktur lumpuh.

Selain itu banyak muncul posko-posko tanggap darurat, dan bahkan banyak pula posko-posko yang tidak ada aktivitasnya tapi ada bendera lembaganya terpancang megah. Oleh karena itu perlu ada institusi yang menjadi pusat komando penanganan tanggap darurat PB.

Kompleksitas penanganan tanggap darurat PB di atas dipaparkan oleh Kepala Subdit Perencanaan Siaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ir. Afrial Rosya, M.A., dalam “Sesi Akademis Gladi Nasional Penanggulangan Bencana 2012” di Hotel Swiss-Bel, Palu, Sulawesi Tengah pada pada Senin pagi (19/11/2012). Kegiatan Sesi Akademis itu adalah salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan pada “Gladi Nasional Penanggulangan Bencana 2012” di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada 19 – 23 November 2012. Rangkaian kegiatan dalam Gladi Nasional PB 2012 ini meliputi sesi akademis, gladi ruang (table top exercise – TTX), gladi lapang (field training exercise – FTX), evakuasi mandiri, bakti sosial, pameran kebencanaan, dan pemutaran film kebencanaan dengan lokasi di lingkungan wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Afrial Rosya memaparkan, “Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BNPB dan BPBD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. Fungsi koordinasi adalah melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi komando dan pelaksana adalah fungsi yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat.”

Di dalam BNPB dan BPBD itu sendiri ada dua unsur, yaitu Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. Unsur Pelaksana PB menyelenggarakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. Dalam masa tanggap darurat Deputi Bidang Penanganan Darurat menyelenggarakan fungsi komando pelaksanaan penanggulangan bencana. Fungsi komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan logistik, TNI dan Polri.

Selanjutnya Afrial Rosya menjelaskan mengenai sistem komando tanggap darurat PB dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008), Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan peraturan-peraturan BNPB terkait dengan tanggap darurat.

Pengertian Komando Tanggap Darurat Bencana

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Tahapan keadaan darurat bencana meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi ke Pemulihan.

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu standar penanganan darurat bencana yang mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur dan komunikasi dlm suatu struktur organisasi.

Komando tanggap darurat bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas.

Staf Komando adalah pembantu Komandan Tanggap Darurat Bencana (KTDB) dalam menjalankan tugas kesekretariatan, hubungan masyarakat, perwakilan instansi/lembaga serta keselamatan dan keamanan.

Staf Umum adalah pembantu KTDB dalam menjalankan fungsi utama komando untuk bidang operasi, bidang perencanaan, bidang logistik dan bidang peralatan serta bidang administrasi keuangan untuk penanganan tanggap darurat.

Dalam masa tanggap darurat ini dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut (1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, (2) Penentuan status keadaan darurat bencana, (3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, (4) Pemenuhan kebutuhan dasar, (5) Perlindungan terhadap kelompok rentan, dan (6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Hal-hal yang terkait dengan tanggap darurat meliputi kemudahan akses dalam pengerahan SDM, peralatan dan logistik; kemudahan akses berupa komando dan sistem komando; pos komando tanggap darurat; pos komando lapangan tanggap darurat; dan penyusunan rencana operasi tanggap darurat.

Tahapan Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana

Komando Tanggap Darurat Bencana dibentuk dengan tahapan sebagai berikut (1) Informasi awal kejadian bencana, (2) Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB/BPBD, (3) Hasil kaji cepat dan masukan dari para pihak terkait disampaikan kepada Kepala BPBD Kab/Kota/Provinsi/BNPB, (4) Masukan dan usulan dari Kepala BPBD Kab/Kota/Provinsi/BNPB kepada Bupati/Walikota/Gubernur/Presiden untuk menetapkan status/tingkat bencana, (5) Penetapan status/tingkatan bencana oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Presiden, (6) Penunjukkan Komandan Penanganan Darurat Bencana oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Presiden, dan (7) Kepala BPBD Kab/Kota/Provinsi/BNPB meresmikan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana serta melakukan mobilisasi SDM, Peralatan, logistik, dan dana Dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat.

Sebagai langkah awal upaya PB adalah mengumpulkan informasi awal kejadian bencana. Pokok-pokok informasi awal ini meliputi (1) Apa (jenis bencana), (2) Kapan (waktu kejadian bencana), (3) Dimana (lokasi kejadian bencana), (4) Berapa (besaran dampak kejadian bencana), (Penyebab (penyebab kejadian bencana), dan (5) Bagaimana (upaya penanganan). Sebagai sumber informasi adalah pelaporan instansi/lembaga terkait, media massa, masyarakat, internet, dan informasi lain yang dapat dipercaya.

Di BNPB dan BPBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai satu tim yang disebut Tim Reaksi Cepat (TRC). Tugas TRC ini adalah melakukan pengkajian bencana dan dampaknya secara cepat dan tepat, serta pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana

Alur dan tugas pokok Komando Tanggap Darurat Bencana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tugas Pokok Komandan Tanggap Darurat antara lain (1) Menyusun rencana operasi, (2) Mengaktifkan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat (BPBD), (3) Membentuk Pos Komando Lapangan di lokasi bencana, (4) Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat, dan (5) Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan SDM, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan instansi terkait dalam penanganan darurat.

Contoh organisasi Komando Tanggap Darurat (contoh tingkat provinsi) dapat dilihat di bawah ini.

Pola Penyelenggaraan Komando Tanggap Darurat

Penyelenggaraan Komando Tanggap Darurat meliputi (1) Rencana operasi, (2) Permintaan sumberdaya, (3) Pengerahan sumberdaya, dan (4) Pengakhiran. Pelaksanaan ini didukung dengan fasilitas komando posko (tanggap darurat dan lapangan), personil, gudang, sarana dan prasarana, transportasi, peralatan, alat komunikasi, serta informasi bencana dan dampaknya. Rencana operasi merupakan perencanaan dengan rencana tindakan menjadi acuan bagi setiap unsur pelaksana komando. Permintaan sumberdaya dilakukan oleh Komandan dengan mengajukan permintaan sumberdaya kepada Kepala BPBD/BNPB. Selanjutnya Kepala BPBD/BNPB meminta dukungan sumberdaya kepada instansi/lembaga terkait upaya PB. Instansi/lembaga wajib segera memobilisasi sumberdaya ke lokasi bencana.

Pengerahan sumberdaya dilakukan melalui pengiriman didampingi personil instansi/lembaga dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai dengan ketentuan berlaku. Dalam hal ini BNPB/BPBD mendukung mobilisasi sumber daya. Untuk pengakhiran dilakukan oleh Kepala BNPB/BPBD dengan membuat rencana pengakhiran dengan Surat Perintah (SPRINT) Pengkahiran. Selanjutnya Komando Tanggap Darurat Bencana dibubarkan sesuai waktu dengan SK Pembubaran.

Proses tanggap darurat dinyatakan selesai dengan adanya pernyataan resmi Gubernur/Bupati/Walikota. Dengan selesainya tanggap darurat maka fungsi Pos Komando Tanggap Darurat kembali ke Pusdalops, dan tugas Incident Commander (IC) menjadi selesai, serta semua sumberdaya kembali ke posisi semula/sumbernya. Tahap upaya PB selanjutnya adalah masuk ke dalam masa transisi ke proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta kehidupan/kegiatan sosial-ekonomi masyarakat sudah mulai berjalan.

Dalam setiap kegiatan mesti ada evaluasi dan pelaporan. Komandan Tanggap Darurat Bencana melakukan rapat evaluasi setiap hari dan membuat rencana kegiatan hari selanjutnya. Hasil evaluasi menjadi bahan laporan harian kepada Kepala BNPB/BPBD dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi/Lembaga terkait. Untuk pelaporan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut (1) Instansi/lembaga/organisasi terkait dalam penanganan darurat bencana wajib melaporkan kepada Kepala BNPB/BPBD sesuai kewenangannya dengan tembusan kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana, (2) Pelaporan meliputi pelaksanaan Komando Tanggap Darurat Bencana, jumlah/kekuatan sumberdaya manusia, jenis dan jumlah peralatan/logistik, serta sumberdaya lainnya termasuk sistem distribusinya secara tertib dan akuntabel, (3) Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat kewenangannya mengirimkan laporan harian, laporan khusus, dan laporan insidentil pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada Kepala BNPB/BPBD dengan tembusan kepada instansi/ lembaga/organisasi terkait, dan (4) Kepala BPBD melaporkan kepada Bupati/Walikota/Gubernur dan Kepala BNPB, Kepala BNPB melaporkan kepada Presiden.

Sumber :Djuni Pristiyanto

"GEMPA TANOH GAYO"

"GEMPA TANOH GAYO"

Jumlah Gempa : 60 Gempa
Tanggal Kejadian : 20-Apr-13 s.d. 14-Jul-13
Lintang : 6 LU - 11 LS
Bujur : 142BT - 94BT
Magnitude : 1 - 9.5 SR
Kedalaman : 1 - 1000 Km

Terjadi pada Lokasi Magnitude Kedalaman Wilayah
14 Juli 2013
11:43:51 WIB
3.35 LS - 135.9 BT 5.1 SR 72 Km 44 km TimurLaut NABIRE-PAPUA
10 Juli 2013
00:14:23 WIB
3.34 LS - 100.33 BT 5.2 SR 22 Km 146 km Tenggara KEP-MENTAWAI-SUMBAR
10 Juli 2013
00:04:16 WIB
3.41 LS - 100.21 BT 5.3 SR 32 Km 147 km Tenggara KEP-MENTAWAI-SUMBAR
09 Juli 2013
23:15:40 WIB
2.84 LS - 129.86 BT 5.2 SR 23 Km 77 km BaratLaut SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU
08 Juli 2013
09:13:39 WIB
9.16 LS - 113 BT 5.9 SR 10 Km 112 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM
07 Juli 2013
11:33:27 WIB
6.14 LS - 103.66 BT 5.0 SR 10 Km 125 km BaratDaya LAMPUNGBARAT
06 Juli 2013
12:05:06 WIB
3.41 LS - 100.26 BT 6.1 SR 36 Km 149 km Tenggara KEP-MENTAWAI-SUMBAR
05 Juli 2013
16:40:15 WIB
8.15 LS - 107.91 BT 5.1 SR 21 Km 73 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR

02 Juli 2013

22:36:44 WIB


4.71 LU - 96.69 BT


5.3 SR


10 Km


26 km BaratDaya KAB-BENERMERIAH-NAD



02 Juli 2013

20:55:38 WIB


4.7 LU - 96.69 BT


5.5 SR


10 Km


27 km BaratDaya KAB-BENERMERIAH-NAD



02 Juli 2013

14:37:03 WIB


4.7 LU - 96.61 BT


6.2 SR


10 Km


35 km BaratDaya KAB-BENERMERIAH-NAD


30 Juni 2013
08:46:25 WIB
0.54 LS - 119.83 BT 5.0 SR 10 Km 39 km BaratLaut PALU-SULTENG
30 Juni 2013
08:04:05 WIB
0.64 LU - 119.05 BT 5.1 SR 10 Km 125 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG
28 Juni 2013
14:27:49 WIB
4.2 LU - 126.36 BT 5.0 SR 12 Km 51 km BaratDaya KEP-TALAUD-SULUT
28 Juni 2013
02:04:26 WIB
1.63 LU - 122.94 BT 5.0 SR 10 Km 93 km TimurLaut GORONTALOUTARA
27 Juni 2013
15:38:10 WIB
1.1 LU - 127.02 BT 6.0 SR 104 Km 47 km BaratLaut TERNATE-MALUT
27 Juni 2013
05:59:00 WIB
0.23 LS - 125.19 BT 5.8 SR 10 Km 131 km Tenggara BOLAANGMONGONDOWTMR-SULUT
25 Juni 2013
23:10:03 WIB
2.43 LS - 140.32 BT 5.0 SR 14 Km 27 km BaratLaut KAB-JAYAPURA-PAPUA
24 Juni 2013
08:32:44 WIB
6.22 LS - 101.9 BT 5.1 SR 16 Km 234 km BaratDaya SELUMA-BENGKULU
22 Juni 2013
12:42:36 WIB
8.43 LS - 116.04 BT 5.4 SR 10 Km 14 km BaratLaut LOMBOKBARAT-NTB
20 Juni 2013
02:33:05 WIB
2.79 LU - 128.44 BT 5.0 SR 207 Km 49 km TimurLaut PULAUMOROTAI-MALUT
18 Juni 2013
02:17:59 WIB
8.23 LS - 115.87 BT 5.0 SR 255 Km 41 km TimurLaut KARANGASEM-BALI
16 Juni 2013
15:04:24 WIB
2.92 LS - 129.08 BT 5.1 SR 10 Km 29 km BaratLaut MALUKUTENGAH
16 Juni 2013
02:51:02 WIB
1.31 LS - 120.05 BT 5.1 SR 10 Km 38 km BaratDaya PARIGIMOUTONG-SULTENG
14 Juni 2013
08:04:56 WIB
8.31 LS - 119.57 BT 5.0 SR 154 Km 55 km BaratLaut MANGGARAIBRT-NTT
14 Juni 2013
00:24:03 WIB
8.77 LS - 107.72 BT 5.5 SR 218 Km 145 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR
13 Juni 2013
23:47:23 WIB
10.35 LS - 107.04 BT 6.5 SR 57 Km 336 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR
12 Juni 2013
21:25:06 WIB
1.58 LS - 100.52 BT 5.0 SR 28 Km 29 km BaratDaya PSISIRSELATAN-SUMBAR
11 Juni 2013
19:11:05 WIB
9.53 LS - 107.17 BT 5.2 SR 10 Km 247 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR
11 Juni 2013
09:30:37 WIB
1.73 LS - 100.24 BT 5.3 SR 10 Km 62 km BaratDaya PSISIRSELATAN-SUMBAR
06 Juni 2013
14:05:40 WIB
6.75 LS - 128.22 BT 5.2 SR 10 Km 233 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
05 Juni 2013
18:55:12 WIB
3.1 LS - 139.09 BT 5.7 SR 65 Km 72 km TimurLaut MAMBERAMOTENGAH-PAPUA
04 Juni 2013
13:40:28 WIB
10.73 LS - 113.86 BT 5.0 SR 13 Km 264 km BaratDaya BANYUWANGI-JATIM
03 Juni 2013
22:31:01 WIB
5.07 LS - 102.28 BT 5.4 SR 12 Km 103 km Tenggara SELUMA-BENGKULU
31-Mei-13
01:36:57 WIB
4.07 LS - 99.33 BT 5.4 SR 10 Km 211 km BaratDaya KEP-MENTAWAI-SUMBAR
30-Mei-13
21:38:23 WIB
2.75 LS - 128 BT 5.0 SR 10 Km 59 km BaratLaut SERAMBAGIANBARAT-MALUKU
29-Mei-13
11:35:19 WIB
5.18 LS - 102.01 BT 5.1 SR 84 Km 119 km BaratDaya SELUMA-BENGKULU
28-Mei-13
17:24:07 WIB
2.79 LS - 129.76 BT 5.0 SR 10 Km 74 km TimurLaut MALUKUTENGAH
27-Mei-13
07:06:10 WIB
9.52 LS - 107.46 BT 5.1 SR 10 Km 233 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR
26-Mei-13
20:04:29 WIB
3.44 LS - 138.47 BT 5.2 SR 10 Km 18 km TimurLaut TOLIKARA-PAPUA
26-Mei-13
18:20:02 WIB
1.97 LS - 100.06 BT 5.1 SR 38 Km 49 km TimurLaut KEP-MENTAWAI-SUMBAR
26-Mei-13
00:05:16 WIB
11.19 LS - 110.51 BT 5.2 SR 10 Km 350 km BaratDaya PACITAN-JATIM
25-Mei-13
17:32:53 WIB
7.95 LS - 128.05 BT 5.7 SR 13 Km 184 km Tenggara MALUKUBRTDAYA
24-Mei-13
12:27:24 WIB
5.11 LS - 134.15 BT 5.0 SR 10 Km 124 km BaratLaut KEP-ARU-MALUKU
21-Mei-13
11:54:32 WIB
0.31 LU - 127.02 BT 5.0 SR 83 Km 60 km BaratDaya TIDORE-MALUT
16-Mei-13
08:11:28 WIB
0.01 LS - 100.27 BT 5.1 SR 218 Km 24 km TimurLaut AGAM-SUMBAR
15-Mei-13
02:18:22 WIB
0.77 LU - 92.9 BT 5.8 SR 10 Km 409 km BaratDaya KAB-SIMEULUE-NAD
13-Mei-13
07:00:27 WIB
0.7 LU - 125.33 BT 5.1 SR 20 Km 68 km Tenggara MINAHASATENGGARA-SULUT
09-Mei-13
18:59:14 WIB
4.09 LS - 135.29 BT 5.2 SR 10 Km 84 km BaratDaya NABIRE-PAPUA
07-Mei-13
02:50:21 WIB
9.35 LS - 107.81 BT 5.0 SR 10 Km 205 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR
04-Mei-13
15:21:42 WIB
2.04 LU - 92.45 BT 5.1 SR 119 Km 410 km BaratDaya KAB-SIMEULUE-NAD
04-Mei-13
13:27:39 WIB
1.81 LU - 126.43 BT 5.1 SR 10 Km 134 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT
03-Mei-13
04:08:47 WIB
11.65 LS - 117.13 BT 5.1 SR 10 Km 314 km Tenggara SUMBAWABARAT-NTB
03-Mei-13
02:40:54 WIB
2.68 LU - 91.5 BT 5.5 SR 65 Km 510 km BaratLaut KAB-SIMEULUE-NAD
30 April 2013
17:33:04 WIB
0.18 LU - 119.73 BT 5.6 SR 10 Km 34 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG
29 April 2013
20:42:59 WIB
3.75 LU - 95.98 BT 5.0 SR 12 Km 77 km BaratDaya KAB-ACEHBARAT
29 April 2013
08:41:34 WIB
2.94 LS - 136.97 BT 5.2 SR 90 Km 40 km TimurLaut INTANJAYA-PAPUA
20 April 2013
13:35:53 WIB
5.2 LS - 103.55 BT 4.7 SR 12 Km 69 km Tenggara KAUR-BENGKULU
20 April 2013
11:51:12 WIB
6.4 LS - 130.4 BT 6.4 SR 120 Km 171 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
20 April 2013
00:51:41 WIB
12.15 LS - 121.59 BT 6.2 SR 15 Km 185 km BaratDaya SABURAIJUA-NTT-NTT

Malam Ini Aceh Tengah Kembali Digoyang Gempa

NUSANTARA

Malam Ini Aceh Tengah Kembali Digoyang Gempa

Senin, 15 Juli 2013 00:05 wib
Dony Aprian - Okezone
Ilustrasi Ilustrasi
JAKARTA - Gempa kembali terjadi di Kampung Jaluk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, malam ini sekira pukul 22.00 WIB.

Salah seorang warga, Ardiansyah (30), menuturkan gempa yang hanya berlangsung beberapa detik itu dirasakan cukup kuat.

"Tadi satu kali, tetapi gempanya sangat kuat sekira pukul 22.00 WIB," ujar Ardiansyah saat berbincang dengan Okezone, Minggu (14/7/2013).

Akibat gempa tersebut, warga di tenda pengungsian panik hingga berlarian keluar.

"Pada saat gempa ya kita keluar dari tenda pengungsian, setelah gempa warga balik  bertahan di tenda," tuturnya.

Bukan hanya di Kampung Jaluk, namun gempa juga dirasakan di beberapa daerah lain. Riman Wahyudi (40) seorang wartawan yang melakukan peliputan di Takengon, Aceh Tengah, menuturkan gempa dirasakan cukup keras di tempat tersebut.

"Sekira satu sampai dua detik gempa itu berlangsung, kisarannya cukup keras. Saya lagi minum kopi di warung tenda, tiba-tiba bunyi getaran, saya loncat keluar," katanya.

Ditambahkannya, pada saat gempa tersebut, warga keluar berhamburan keluar dari tempat tinggalnya. 

"Kebetulan di Terminal Takengon, Aceh Tengah, dikelilingi ruko. Warga di dalamnya lari keluar," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, kekuatan gempa kurang dari 5 Skala Richter (SR).

“Iya gempa kecil saja. Kurang dari 5 SR. Saya masih nunggu dari USGS datanya,” ujar Sutopo dalam pesan singkat kepada Okezone.
(tbn)

Gempa Aceh, Jane Shalimar akan terjun membantu korban


Gempa Aceh, Jane Shalimar akan terjun membantu korban

Sumber: kapanlagi.com
Minggu, 14 Juli 2013 11:07:00 Jane Shalimar Foto:KapanLagi.com
0


Gempa yang menimpa Aceh membuat hati Jane Shalimar tergerak. Minggu depan, rencananya dia akan bertolak ke kota tersebut untuk membantu para korban bencana.
Menurutnya semua yang diperlukan sudah terkoordinir dengan baik. Di sana akan berdiri pos crisis center yang berfungsi menghilangkan trauma para korban dan pengobatan trauma itu.
Jane Shalimar @ KapanLagi.com
"Rencananya minggu depan, karena harus dikoordinasikan. Di sana sudah terkoordinir dengan baik, camp-camp sudah ada. Aku tinggal tunggu mereka menghubungi aku, ke sana atau enggak," terangnya di panti asuhan Asy-Syifa, Kalimalang, Bekasi Barat, Sabtu (13/7).
Diteruskannya, di Aceh nanti ia akan lebih fokus kepada para pengungsi dengan bantuan yang sifatnya psikologis. Menurutnya, kehadiran para relawan di tengah-tengah mereka menjadi dukungan tersendiri bagi para korban.
"Aku fokus ke pengungsiannya, satu wilayah ada 70 korban. Di sana lebih ke mereka yang butuh dukungan psikologis, menghibur dan urusan kesehatan. Kehadiran kita bisa jadi dukungan buat mereka," paparnya.

Puteri Indonesia prihatin korban gempa Aceh

 
 
 
 

Puteri Indonesia prihatin korban gempa Aceh

R Ratna Purnama
Jum'at,  12 Juli 2013  −  16:05 WIB
Puteri Indonesia prihatin korban gempa Aceh
Ilustrasi (dok:Istimewa)
Sindonews.com - Puteri Indonesia 2013 Whulandary mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap korban gempa di Aceh. Pasalnya, Serambi Mekkah itu sudah dua kali tertimpa gempa besar dan menelan banyak korban jiwa. Terlebih, saat ini Aceh juga sedang dalam tahap pembangunan.

"Sedih tentunya, dan prihatin. Karena Aceh sudah sering terkena gempa. Sangat kasihan melihat warganya dan kota yang dalam pembangunan tapi kena musibah lagi," kata Whulandary, usai Kampanye Anti Narkoba di SMPN 3 Depok, Jalan Barito, Sukmajaya, Depok, Jumat (12/7/2013).

Kesedihan Whulan bertambah ketika musibah itu terjadi menjelang bulan Ramadan. Sehingga, warga Aceh harus berpuasa di atas suasana duka. Namun, wanita asal Sumatera Barat, itu memberikan doa dan dukungan pada warga Aceh.

"Semoga para korban diberikan kesabaran dan ada hikmah dari semua ini. Mengenai bantuan pasti ada, tapi belum tahu kapan," ungkapnya.

Whulan berpesan, agar warga Aceh lebih bersabar menghadapi kondisi yang ada. Walaupun, kata dia, hal itu tidaklah mudah. "Apalagi mau Idul Fitri. Tapi saya yakin, pasti ada hikmah dibalik semua kejadian ini," tutupnya.

(san)

RSPAU kirim bantuan untuk korban gempa Aceh

Jawa Tengah & DIY

RSPAU kirim bantuan untuk korban gempa Aceh

Priyo Setyawan
Jum'at,  12 Juli 2013  −  17:00 WIB
RSPAU kirim bantuan untuk korban gempa Aceh
Ilustrasi (Dok Istimewa)
Sindonews.com - RSPAU Hardjolukito mengirim obat-obatan dan alat kesehatan (Alkes) untuk membantu korban gempa bumi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, Nanggro Aceh Darussalam (NAD, Jumat (12/7/2013).

Kepala RSPAU Hardjolukito Marsekal Pertama (Marsma) TNI Benny H Tumbelaka secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut kepada Yakum Emergency Unit (YEU). YEU ini nantinya yang akan menyalurkan bantuan tersebut.

Humas RSPAU Hardjolukito Mayor Kes Agung Riyadi mengatakan, RSPAU Hardjolukito dalam masalah kesehatan tidak hanya fokus pada pelayanan pengobatan di rumah sakit, namun juga pelayanan pengobatan kemanusiaan, terutama di daerah bencana.

Pelayanan pengobatan kemanusian ini, tidak hanya sebatas mengirimkan obat-obatan dan Alkes namun juga tenaga medis dan para medis.

“Keterlibatan RSPAU Hardjolukito dalam penangganan kesehatan bagi korban bencana gempa Aceh ini, bukan yang pertama kali, namun setiap ada bencana dipastikan selalu terlibat,” kata Agung di sela-sela penyerahan bantuan obat-obatan dan alat kesehatan, di ruang kerja kepala RSPAU.

Menurut Agung, untuk bantuan kemanusian kesehatan ke Aceh ini, RSPAU Hardjolukita bekerjasama dengan YEU. Kebetulan, YEU sekarang juga sedang menanggani bantuan kemanusian di daerah lain, seperti konflik Syiah Sampang, Gunung Lokon, Tomohon Sulawesi Utara dan Mentawai.

“Untuk penangganan bencana ini, kami juga melakukan kerjasama dengan BPBD,” paparnya.

(rsa)

Gempa Aceh karena ada sobekan besar di Sumatra





Gempa Aceh karena ada sobekan besar di Sumatra

Rendra Saputra
Sabtu,  6 Juli 2013  −  06:14 WIB
Gempa Aceh karena ada sobekan besar di Sumatra
Ilustrasi (Dok Istimewa)
Sindonews.com - Gempa selalu menjadi momok yang menakutkan. Bukan lantaran getarannya, melainkan dampak yang diakibatkan dari gempa tersebut.

Berkaca dalam kasus gempa 6,2 Skala Richter (SR) di wilayah Aceh, Selasa (2/7/2013) pukul 14.37 WIB, banyak korban berjatuhan dalam peristiwa tersebut. Ada beberapa hal yang disebutkan menjadi faktor mengapa banyaknya korban dalam gempa tersebut.

Menurut Ahli geologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Subagyo Pramumijoyo, gempa bumi di wilayah Aceh terjadi karena pergeseran Patahan Sumatra atau Semangko.

"Ada dua sobekan besar yang sejajar memanjang di Pulau Sumatra. Sobekan pertama adalah zona subduksi yang memanjang di Laut Samudra Hindia sepanjang bagian barat Sumatra. Sobekan kedua adalah Patahan Sumatra atau Semangko yang memanjang di tengah daratan Sumatra," jelas Subagyo kepada Sindonews, Sabtu (6/7/2013).

Menurut Subagyo, gempa darat yang disebabkan patahan itu sangat dangkal, hanya pada kedalaman 10 kilometer, sehingga memicu efek getaran sangat besar dan dapat mengguncang lapisan bumi dengan kuat, walaupun magnitude-nya kecil.

Sesar patahan Sumatra tersebut pun dikatakannya sebenarnya tak sehebat yang terjadi di Padang, dan Mentawai.

"Namun karena titik pergeseran yang dangkal menyebabkan mudahnya merusak rumah yang berada di atasnya. Makanya banyak korban yang berjatuhan karena tertimpa bangunan. Itu karena aplifikasi gelombang gempa di permukaan besar, ditambah tanah yang tidak stabil, makanya ada kejadian tanah longsor," jelasnya.

Menurutnya, warga juga diminta waspada terhadap gempa dan bencana susulan. Pasalnya, gempa susulan yang sering terjadi beberapa kali di wilayah yang terhantam gempa dianggap sangatlah berbahaya.

"Gempa utama atau pertama kali memang biasanya tidak merobohkan langsung, sifatnya, gempa utama itu hanya membuat retakan-retakan, namun ketika ada gempa susulan, meskipun kecil bisa otomatis langsung merobohkan, karena sifatnya simultan dengan gempa awal," tutupnya.

(rsa)

Infrastruktur dasar diintegrasikan untuk rehabilitasi gempa Aceh


Infrastruktur dasar diintegrasikan untuk rehabilitasi gempa Aceh

Sabtu, 13 Juli 2013 11:43 WIB | 1113 Views
Gempa Aceh Tengah Warga melintas di samping badan jalan yang lonsor akibat gempa di kawasan Blang Rongka, Timang Gajah, Aceh Tengah, Aceh. Rabu (10/7). Selain merusak jalan di Kota Takengon, gempa tektonik 6,2 SR itu juga mengakibatkan sejumlah titik jalan utama penghubung kabupaten Bireuen, hancur dan longsor. (FOTO ANTARA/Rahmad) ()
rehabilitasi prasarana ke-PU-an secara garis besar bisa disebutkan yakni untuk bidang bina marga sekitar Rp3,6 miliar untuk masa tanggap darurat ini, Rp7 miliar untuk sektor Sumber Daya Air dan Rp200-300 juta untuk operasional Cipta Karya.
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengkaji kemungkinan program kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa aneka program infrastruktur dasar disinergikan dengan proyek rehabilitasi dan bantuan untuk penanganan akibat gempa Aceh pada awal Juli 2013.

"Ada kemungkinan untuk itu. Hanya saja, perlu dilihat jika ada kecocokan program misalnya untuk program infrastruktur dasar irigasi karena ada sebagian daerah irigasi di Aceh Tengah juga mengalami kerusakan," kata Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (SAMPU) Bidang Keterpaduan Pembangunan, Taufik Widjojono kepada pers, di Jakarta, Kamis.

Menteri PU, Djoko Kirmanto, menunjuk Taufik sebagai koordinator dan penanggung jawab tanggap darurat sektor infrastruktur PU untuk korban gempa Aceh.

Kementerian PU menyiapkan sedikitnya Rp6 triliun untuk program aneka infrastruktur dasar sebagai bentuk kompensasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun ini dengan sasaran penerima manfaat adalah masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan di Indonesia.

"Melalui Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum (P4-IPU) dengan alokasi sekitar Rp6 triliun ini bagi masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan, diharapkan kenaikan BBM tak terlalu berdampak," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto sebelumnya.

Menurut Djoko, sasaran program ini adalah 70 persen di luar Pulau Jawa dengan titik berat pertama terkait dengan sistim penyediaan air minum bagi rakyat miskin terutama di desa rawan air, di kampung nelayan, di pelabuhan perikanan yang tidak ada air.

"Program untuk penyediaan air minum ini sekitar Rp2 triliun antara lain penyediaan air baku, pembangunan embung untuk air minum rawan air di 93 kabupaten/kota sebesar Rp899,5 miliar, perlindungan kawasan pantai di permukiman nelayan miskin Rp299,5 miliar, perbaikan irigasi kecil di 4.000 desa sebesar Rp801 miliar," katanya lagi.

Kedua, adalah infrastruktur permukiman sekitar Rp2 triliun dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui bantuan langsung masyarakat sebesar Rp1,8 triliun untuk 5.500 desa baru dan 1.800 keluarahan kawasan kumuh perkotaan dan dana pendampingan Rp175 miliar.

Program ketiga terkait dengan perluasan penyediaan air minum sekitar Rp2 triliun untuk penyediaan air minum 318 desa nelayan, termasuk pada lokasi pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan sebesar Rp318 miliar. Penyediaan air minum bagi 260 desa dan 35 Ibu Kota Kecamatan (IKK) Rawan Air sebesar Rp742 miliar dan penyediaan air minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Perkotaan di 341 kawasan sebesar Rp940 miliar.

Oleh karena itu, kata Taufik, pihaknya sedang menghitung dan menganalisis kemungkinan itu.

"Secara pembiayaan juga bisa diintegrasikan dan saling melengkapi. Hanya saja, untuk program bantuan rehabilitasi gempa Aceh ini, belum bisa disebutkan angkanya secara keseluruhan. Mungkin baru Jumat," katanya.

Hanya saja, untuk rehabilitasi prasarana ke-PU-an secara garis besar bisa disebutkan yakni untuk bidang bina marga sekitar Rp3,6 miliar untuk masa tanggap darurat ini, Rp7 miliar untuk sektor Sumber Daya Air dan Rp200-300 juta untuk operasional Cipta Karya.

"Seluruh anggaran gempa Aceh ini bersumber dari APBN dari pos dana darurat," katanya.

Taufik menyebut, untuk program rehabilitas prasarana ke-PU-an diperkirakan akan memakan waktu penyelesaian hingga enam bulan. "Jika termasuk rehabilitasi dan relokasi ratusan rumah di dua desa yang amblas di Aceh Tengah, itu masih perlu waktu lebih lama lagi karena melibatkan pihak terkait," katanya.


Bantuan ke pengungsi
Sementara itu, hingga Senin, Kementerian PU telah memobilisasi sembilan Mobil Tangki Air (MTA) dan 46 Hidran Umum (HU) untuk memenuhi kebutuhan air bersih para pengungsi.

Lokasi pengungsian tersebar pada beberapa titik di dua Kabupaten yaitu Aceh Tengah dan Bener Meriah. Selain MTA dan HU, Kementerian PU juga membantu penyediaan 60 toilet knock down dan 100 jerigen.

"Kami pun menyiagakan empat hidran umum dan 20 wc knock down untuk mengantisipasi keperluan tambahan di lapangan," ujarnya.

Sesuai Surat Pernyataan Gubernur Aceh, tanggap darurat bencana gempa di Aceh Tengah dan Bener Meriah berlangsung hingga 16 Juli 2013. Upaya tersebut dilakukan oleh kedua Pemerintah Kabupaten bersama Kementerian PU, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepolisian, TNI dan unsur pemerintah lainnya.

Gempa dengan kekuatan 6,2 Skala Richter tersebut juga menimbulkan kerusakan pada infrastruktur PU diantaranya jalan.

Beberapa ruas yang mengalami kerusakan diantaranya Jalan Bukit-Telege Atu, Jalan Ketol-Kute Panang, Jalan Kelupak Mata, Jalan Atu Singkih, Jalan Tosari, Jalan Blang Gele-Atu Gajah serta Jalan Blang Gele-Bies. Seluruh ruas tersebut berada di Aceh Tengah.

"Kerusakan jalan bervariasi mulai dari tertutup longsoran, badan jalan putus hingga kerusakan jalan yang berat," kata Taufik.

Sementara di Bener Meriah, kerusakan jalan terjadi pada sejumlah lokasi yaitu Sukarame, Panteraya Dalam, Rembili, Panton Luwes, Junto, Tunjang dan Sukajadi.

Taufik menyebutkan, melalui tanggap darurat, saat ini seluruh jalan tersebut sudah bisa dilewati kendaraan meskipun fungsional secara darurat. Penanganan jalan tersebut dilakukan Kementerian PU dengan menggunakan back hoe, loader, excavator serta dump truck.

Selepas tahap tanggap darurat, Kementerian PU juga akan terlibat dalam tahap rehabilitasi/rekonstruksi, khususnya melalui bantuan teknis penyiapan kriteria teknis tingkat kerusakan rumah, sosialisasi konstruksi bangunan tahan gempa, prasarana air minum untuk lokasi rencana pemindahan penduduk Kampung Serempah dan Kampung Bah serta saran teknis terkait zonasi gempa.

(E008)
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2013

Pramuka di Buleleng galang dana korban gempa Aceh


Pramuka di Buleleng galang dana korban gempa Aceh 

Minggu, 14 Juli 2013 15:03 WIB | 725 Views
Berita Terkait
Singaraja (ANTARA News) - Anggota Praja Muda Karana (Pramuka) menggalang dana di Kabupaten Buleleng, Bali, untuk disumbangkan kepada para korban gempa bumi di Aceh.

"Kami menyebar anggota Pramuka ke beberapa lokasi untuk menggalang dana kemanusiaan," kata Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pendega Cabang Kabupaten Buleleng, Nyoman Esa Udyanatha Aryasa, di Singaraja, Minggu.

Ia berterima kasih kepada masyarakat yang telah berparitisipasi menyumbangkan sebagian hartanya.

"Sumbangan dari masyarakat di Kabupaten Buleleng ini akan kami teruskan kepada korban gempa bumi di Aceh," katanya.

Menurut Aryasa, sumbangan tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat di wilayah utara Pulau Bali itu kepada sesama yang tertimpa musibah.

"Kegiatan ini juga merupakan bagian dari pengamalan Dasa Dharma sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian antarsesama," katanya menambahkan.

Para anggota Pramuka itu juga akan menyasar sejumlah lokasi strategis di Singaraja, Senin (15/7).
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2013

Mensos: pengungsi korban gempa dapat jatah hidup

Mensos: pengungsi korban gempa dapat jatah hidup

Jumat, 12 Juli 2013 11:49 WIB | 514 Views

Warga mulai membenahi dan mengumpulkan kayu yang masih digunakan dari rumah yang rusak akibat gempa di Desa Bahgie Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh Aceh. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)
Dana sudah ada tapi kita tunggu data yang akurat
Berita Terkait
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan pengungsi korban gempa bumi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah Provinsi Aceh akan mendapat bantuan jatah hidup (jadup) setelah masa tanggap darurat.

"Mereka yang tinggal di hunian sementara atau tenda terutama yang direlokasi akan mendapat jadup," kata Mensos di Jakarta, Jumat.

Gempa bumi berkekuatan 6,2 skala richter yang terjadi Selasa (2/7) menyebabkan kerusakan yang parah di dua kabupaten di dataran tinggi Gayo tersebut.

Saat ini terdata lebih dari 55 ribu warga mengungsi karena rumah mereka rusak akibat gempa.

Terkait bencana tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan masa tanggap darurat hingga 17 Juli mendatang.

Mensos mengatakan, jika daerah memperpanjang masa tanggap darurat, maka Kementerian Sosial siap mendukung terutama bagi warga yang masih tinggal di pengungsian.

"Kalau nanti masa tanggap darurat diperpanjang, kita tetap siap. Cuma di Aceh saya amati mereka membangun tenda-tenda di depan rumah untuk menjaga barang-barang mereka dan sejauh ini penyaluran bantuan cukup baik karena daerah-daerah di sana masih bisa dijangkau," katanya.

Sementara itu, terkait rumah warga yang rusak akibat gempa, terdata sekitar 15 ribu rumah perlu direhabilitasi.

Menurut Mensos dana untuk rehabilitasi rumah warga tersebut sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meninjau lokasi bencana tersebut, rumah yang rusak berat mendapat bantuan Rp40 juta per unit.

Sementara bagi rumah yang rusak sedang mendapat bantuan Rp20 juta dan Rp10 juta bagi rumah yang rusak ringan.

"Dana sudah ada tapi kita tunggu data yang akurat. Detailnya perlu pendataan yang lebih valid," jelas Mensos.


Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © 2013