Saturday, June 1, 2013

QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI ACEH

QANUN ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI ACEH www.gayonusantara.blogspot.com

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa pemilihan umum secara langsun

g, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakya

t akan berhasil

dengan baik apabila dilaksanakan oleh penyelenggara

yang mempunyai

integritas, profesional dan bertanggungjawab;

bahwa proses pembentukan Komisi Independen Pemiliha

n sebagai

penyelenggara pemilihan umum di Aceh sebagaimana di

atur dalam Pasal

56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeri

ntahan Aceh

dalam beberapa hal berbeda dengan pembentukan Komis

i Pemilihan

Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan hur

uf b, di atas,

perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggara Pe

milihan Umum

di Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah

Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pemben

tukan Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Po

litik (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tam

bahan

Lembaran Negara Nomor 4251);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuk

an Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indone

sia Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik In

donesia Nomor

4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta

han Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo

r 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana te

lah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pen

etapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2005

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2005 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan L

embaran

Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerinta

han Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomo

r 62,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyeleng

gara

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Ta

hun 2007 tentang

Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Repub

lik Indonesia Tahun

2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711)

;

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pem

bentukan

Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tah

un 2007

Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARA PEMIL

IHAN UMUM DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang

bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untu

k mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyara

kat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prins

ip negara kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Re

publik Indonesia Tahun 1945,

yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provin

si dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Unda

ng Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan p

emerintahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwaki

lan Rakyat Aceh sesuai dengan

fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dew

an Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan

masing-masing.

Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih

melalui suatu proses demokratis

yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, beb

as, rahasia, jujur, dan adil.

Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan daerah k

abupaten/kota yang dipilih

melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berd

asarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi s

ebagai suatu kesatuan

masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untu

k mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyara

kat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prins

ip Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Re

publik Indonesia Tahun 1945,

yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat h

ukum yang berada di bawah

Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang

berhak menyelenggarakan

urusan rumah tangga sendiri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutny

a disebut Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemer

intahan Daerah Aceh yang

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang

selanjutnya disebut Dewan

Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsu

r penyelenggara pemerintahan

kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemi

lihan umum.

10.

Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, ad

alah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langs

ung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden

, anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota De

wan Perwakilan Rakyat Aceh,

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Gub

ernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wal

ikota.

Paragraf 4

Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 19

(1)

Anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota berhenti ka

rena :

berakhir masa jabatan;

meninggal dunia;

mengundurkan diri; atau

diberhentikan.

(2)

Anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota, diberhenti

kan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d, apabila :

tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KIP Aceh

dan KIP kabupaten/kota

sebagaimana diatur dalam Pasal 9;

melanggar sumpah jabatan dan/atau kode etik ;

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan

secara berturut-turut

selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap;

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadi

lan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

pemilu, atau karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun

atau lebih;

tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan

kewajibannya 3 (tiga) kali

berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan

melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KIP Ac

eh dan KIP

kabupaten/kota dalam mengambil keputusan dan peneta

pan sebagaimana

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

(3)

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da

n ayat (2), dilakukan oleh

KPU.

Pasal 20

Penggantian anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota

yang berhenti selain karena

berakhir masa jabatannya, dilakukan dengan ketentua

n :

anggota KIP Aceh digantikan oleh calon anggota KIP

Aceh urutan peringkat

berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1);

anggota KIP kabupaten/kota digantikan oleh calon an

ggota KIP kabupaten/kota

urutan peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud da

lam Pasal 16 ayat (1).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keterwakilan p

erempuan

sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen” apabila

memenuhi syarat

sesuai dengan ketetentuan yang ada.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM N

OMOR 07

Friday, May 31, 2013

WNI yang Tolak Wajib Militer Bisa Kena Sanksi Pidana

(Ilustrasi. Sumber foto: sanggaplacenta.wordpress.com)

AtjehLINK - Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (RUU Komcad) mencantumkan pasal bahwa seluruh warga negara Indonesia ikut wajib militer. Bila ada warga yang menolak, hukuman penjara menanti.

Menurut penelusuran atas RUU itu, ketentuan wajib militer terdapat pada pasal 6 ayat 3, yang berbunyi: Komponen cadangan disusun dalam bentuk satuan tempur yang disesuikan dengan struktur organisasi Angkatan sesuai masing-masing matra.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 3 tentang pengangkatan anggota komponen cadangan berbunyi: Pegawai negeri sipil, pekerja dan/ atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi anggota komponen cadangan.

Pasal 9 Persyaratan umum untuk menjadi anggota komponen cadangan yakni :

a.warga negara Indonesia yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
b.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
d.sehat jasmani dan rohani.

RUU Komcad juga mengatur soal sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak direkrut, dan mereka yang berupaya mencari-cari alasan agar tidak memenuhi syarat menjadi anggota komponen cadangan militer:

Pasal 38 mengatur hukuman bagi PNS dan pekerja yang sudah memenuhi syarat tapi menolak ikut komponen cadangan:

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang memenuhi persyaratan, dengan sengaja tidak mematuhi panggilan menjadi Anggota Komponen Cadangan tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang memenuhi persyaratan, dengan sengaja tidak mematuhi panggilan menjadi Anggota Komponen Cadangan tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya tidak memenuhi syarat menjadi Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya ditangguhkan menjadi Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 40 mengatur hukuman bagi orang yang melakukan tipu muslihat untuk tidak ikut komponen cadangan:

Setiap orang yang dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat orang lain dengan suatu pemberian atau janji, mempengaruhi, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, memberi kesempatan dan memberi keterangan, sengaja menggerakkan orang lain untuk tidak melaksanakan panggilan atau menyebabkan orang lain tidak memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seseorang yang karena jabatan atau kedudukannya, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 41 mengatur hukuman bagi anggota komponen cadangan yang membolos dinas:

Setiap Anggota Komponen Cadangan yang tidak melaksanakan dinas aktif pada saat latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Setiap Anggota Komponen Cadangan yang tidak melaksanakan penugasan pada saat mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.
Setiap Anggota Komponen Cadangan yang menolak perpanjangan masa bakti pada saat mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Sumber: VIVAnews

Rekrutment Skill KIP Aceh Tengah Dinilai Tak Profesional

Friday, May 31st, 2013 | Oleh darmawan masri

Rekrutment Skill KIP Aceh Tengah Dinilai Tak Profesional

Edy Linting (kiri) dan Imransyah (kanan)

Takengon | Lintas Gayo – Proses perekrutan (recruitment skill-red) calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah dinilai tidak profesional sehingga berdampak tidak baik bagi peserta yang ingin mendaftar untuk menjadi anggota KIP Aceh Tengah menyongsong Pemilu Legislatif 2014 lebih baik, hal demikian diungkapkan tokoh LSM di Aceh Tengah, Edy Linting, Jum’at (31/5) di Takengon,

Aktivis Generasi Gayo Raya (GeGaRa) ini menyatakan dari kapasitas Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota KIP Aceh Tengah yang berlangsung saat ini tidak profesional dengan tidak adanya regulasi yang jelas dan terperinci tentang pengambilan formulir peserta yang mendaftar menjadi anggota KIP Aceh Tengah sebagaimana diatur dalam mekanisme perekrutan Anggota KPU/KIP.
“Sebagaimana yang dimuat dari berbagai media cetak tanggal 29 Mei 2013 tentang pengumuman seleksi calon anggota KIP Aceh Tengah bahwasanya tidak merincikan dengan lengkap persyaratan calon yang akan mendaftarkan dirinya menjadi Anggota KIP, sehingga membingungkan para calon yang akan mendaftar”, kata Edy.
Ditambahkannya, banyak kejanggalan yang terjadi diantaranya dalam pengumuman tersebut tidak menyebutkan umur peserta, pendidikan peserta dan persyaratan lainnya.
Hal senada juga diutarakan, Presiden Mahasiswa (Presma) Univeritas Gajah Putih Takengon, Imransyah Effendi, menurutnya dari awal perekrutan Panitia seleksi sudah mengalami kerancuan dan diduga tidak memahami tentang ke-Pemilu-an, sebagai badan ad-hoc yang bertugas menyeleksi calon anggota KIP kedepan seharusnya memiliki kapasitas intelektual tentang ke-pemilu-an serta pemahan tentang ke-pemilu-an yang memadai.
Presma UGP ini juga mengungkapkan menjadi sulit kita pahami kemampuan/latar belakang kelima anggota pansel calon Anggota KIP saat ini, karena dalam proses seleksinya berlangsung tidak transparan hal ini menjadi tanggung jawab besar DPRK Aceh Tengah di kemudian hari, dan kami akan mengawasi setiap prosesnya. (LG017/Red.03)

Komentar Via Facebook

Komentar Untuk “Rekrutment Skill KIP Aceh Tengah Dinilai Tak Profesional”

NURDIN Banda Aceh says:

31/05/2013 at 11:18 pm
Rabu, 19 December 2012 | 10:29
Massa Tuntut Anggota KIP Ateng Dipecat
TAKENGON –Massa 9 kandidat Bupati/Wakil Bupati Ateng kembali menyerang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah (Ateng), Selasa (18/12). Mereka menuntut Anggota Dewan agar menindaklanjuti Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan menetapkan mosi tak percaya dan mengusulkan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Ateng dipecat karena melanggar sumpah jabatan dan kode etik.
Para demonstran menenteng berbagai tulisan di karton dan spanduk yang bertuliskan kecaman kepada KIP Ateng. Para demonstran menuding KIP Ateng tidak independen sebagai penyelenggara Pemilukada dan telah merugikan uang daerah Miliaran Rupiah.
Bahkan, dalam aksi ini, para demonstran juga mendesak kepada aparat keamanan agar mengusut tuntas kasus korupsi Nasaruddin dan Khairul Asmara selama menjabat sebagai Bupati dan Sekda Ateng.“Tindak lanjuti segera putusan DKPP Pusat terhadap KIP Aceh Tengah sesuai maklumat No : 19/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 21 November 2012, atas diberikannya sanksi peringatan terhadap Ketua KIP, Hamidah, Anggota KIP, Ivan Astavan Manurung dan Darmawan Putra, serta mengusulkan kepada KIP Provinsi Aceh untuk memecat mereka karena melanggar sumpah jabatan,” pekik salah seorang Orator, Jedi, melalui pengeras suara.
Tidak tanggung-tanggung, massa 9 Kandiat ini juga meminta DPRK Ateng agar Anggota KIP Ateng yang telah dipecat membayar tunjangan Anggota selama menjabat kepada Pemerintah Daerah 2 kali lipat sesuai aturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP. “Kami meminta kepada DPRK Ateng untuk mengeluarkan mosi tidak percaya kepada KIP melalui Sidang Paripurna,” jerit demonstran. Seperti yang pernah diberitakan Rakyat Aceh sebelumnya, dua Anggota KIP Ateng, Hasbullah dan Husin Canto telah duluan dipecat DKPP.
Pantauan Rakyat Aceh, sejumlah demonstran tidak dapat membendung sumpah serapah mereka kepada semua Anggota Komisi A DPRK setempat karena tidak masuk kantor. Berselang sekitar setengah jam, Dua Wakil Ketua DPRK, Taqwa dan M. Nazar, serta beberapa Anggota DPRK Ateng menemui massa dan bersedia mengabulkan tuntutan massa.
Terbitkan Keputusan
Dalam Keputusan DPRK Ateng, yang dibacakan Wakil Ketua, M. Nazar, di ruang Ketua DPRK, pihaknya akan menerbitkan mosi tidak percaya terhadap KIP Ateng dan akan mengabulkan pembatalan Keputusan Mendagri tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Ateng terpilih.
Sementara, secara terpisah salah seorang Wakil Ketua, Taqwa, kepada Rakyat Aceh berujar keputusan tersebut akan mereka tindak lanjuti. “Mosi tidak percaya tetap kita keluarkan, namun yang berhak memecat Anggota KIP Aceh Tengah adalah DKPP,” kata Taqwa seraya berujar pihaknya akan melakukan Rapat Paripurna membahas tuntutan massa. (yus)

Reply
Lembaga Pemantau Pemilu Nusantara says:

31/05/2013 at 11:11 pm
Tidak Netral, 31 Anggota KPUD Dipecat
“Penyelenggaraan pemilu kepala daerah yang tidak netral, memicu konflik.”
Priyatno / VHRmedia
Rabu, 2 Januari 2013
VHRmedia, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) memecat 31 anggota komisi pemilihan umum dan panitia pengawas pemilu di daerah. Mayoritas mereka dipecat karena mendukung salah satu kandidat peserta pemilu kepala daerah.
Juru bicara DKPP, Nur Hidayat Sardini mengatakan, pihaknya memproses 90 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP juga memberikan peringatan keras kepada 18 orang penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar etika.
Anggota penyelenggara pemilu yang dipecat tersebar di Kabupaten Aceh Tenggara (3 orang anggota KIP), 5 anggota dan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, 1 Ketua Panwaslu DKI Jakarta, 5 anggota KPU Tulangbawang, 2 dari 3 anggota dan Ketua Panwaslu Halmahera Tengah, 1 Ketua KPU Kota Depok, 2 dari 5 anggota KIP Aceh Tengah, 1 Ketua KPU Puncak Jaya, 2 anggota KPU Lumajang, 5 anggota KPU Pamekasan, dan 4 anggota KPU Morowali.
Pada awal Januari 2013, DKPP akan menyidangkan pengaduan kasus dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu. “Lima perkara sudah dijadwalkan sidang,” kata Nur Hidayat Sardini.
Penyelenggaraan pilkada yang tidak netral menjadi salah satu pemicu konflik di daerah. Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, kerusuhan di sejumlah daerah karena pilkada disebabkan sikap emosional kandidat yang kalah. Kandidat yang kalah merasa terpukul karena sudah mengeluarkan banyak uang, sehingga timbul kisruh yang melibatkan pendukung fanatik. (*)
Foto: cybersulut.com

Reply
KEN TUAHMIKO RIAU KEPULAUAN says:

31/05/2013 at 11:04 pm
SINDONEWS
DKPP pecat 2 anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah
Rico Afrido
Kamis, 22 November 2012 − 12:05 WIB
DKPP pecat 2 anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah
Sindonews.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dua anggota Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Hasbullah dan Husin Canto.
“DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu III dan teradu IV selaku anggota Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh Tengah atas nama Hasbullah dan Husin Canto dari keanggotaan Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh Tengah terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” ujar Ketua DKPP RI Jimly Asshiddiqie di ruang sidang, media center Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2012).
Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi teguran tertulis berupa peringatan keras kepada Ketua Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Hamidah (Teradu I) serta dua anggotanya, Ivan Astawan Manurung (Teradu II) dan Darmawan Putra (Teradu V).
Putusan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, serta pasal 1 angka 3 dan angka 4 juncto pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman beracara kode etik Penyelenggara Pemilu.
Maka dari itu, DKPP memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, DKPP pun memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan atas putusan ini.
Sebelum memberikan putusan ini, DKPP telah memeriksa dan memutuskan pengaduan No.026/I-P/L-DKPP/2012 tanggal 21 September 2012 yang diregistrasi dengan No.perkara 19/DKPP-PKE-I/2012.
Lalu menjatuhkan putusan dalam perkara pengaduan yang diajukan Anwar mantan Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah sebagai pihak pengadu I terhadap Ketua KPI Kabupaten Aceh Tengah Hamidah (Teradu I), serta empat anggotanya yakni Ivan Astawan Manurung (Teradu II), Hasbullah (Teradu III), Husin Canto (Teradu IV) dan Darmawan Putra (Teradu V).
Dikatakan Jimly, DKPP telah membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu maupun teradu serta memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan pengadu dan teradu.
Dalam duduk perkara, DKPP menimbang bahwa Ketua dan 4 anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah selaku pihak teradu ini diadukan oleh Anwar mantan Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah selaku pihak pengadu kepada DKPP sesuai dengan pengaduannya No.026/I-P/L-DKPP/2012 tanggal 21 September 2012 yang diregistrasi dengan nomor perkara 19/DKPP-PKE-I/2012 dan disidangkan pada 17 dan 31 Oktober 2012.
Lebih lanjut ia menjelaskan kewenangan DKPP bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, salah satu kewenangan DKPP adalah memeriksa dan memutus pengaduan dan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPLSN serta anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten / Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.
(hyk)

Reply
RAKYAT GAYO PEDULI HUKUM says:

31/05/2013 at 10:59 pm
Harian Orbit
Friday, November 23rd, 2012 | Posted by Redaksi
Dua Anggota KIP Aceh Tengah Dipecat
Takengon-ORBIT: Pemilukada di Kabupaten Aceh Tengah sejauh ini memang belum menampakan kemajuan berarti. Adapun hasil pilkada 9 April lalu di menangkan oleh pasangan Nasaruddin dan Khairul Asmara, sejauh ini belum belum dapat dilantik oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah.
Alasan gubernur belum bisa melantik keduanya seperti yang pernah di sampaikan kepada wartawan, karena masih bermasalah di tingklat penyelengara Komite Independen Pemilihan (KIP).
Nah, ternyata apa yang diragukan oleh Gubernur kini terbukti, lima dari anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah, diantaranya Hamidah (Ketua), Ivan Astafan, Darmawan Putra, Husin Canto serta Hasbulah, beberapa pekan lalu mendapatkan panggilan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) Umum di Jakarta.
Kelima anggota KIP ini diadukan oleh Anwar SH, salah seorang mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah karena sebelumnya diduga telah melanggar undang-undang dan kode etik Pemilu dalam penyelenggaraan saat itu.
Belum Terima
Setelah ditangani oleh DKPP di Jakarta dengan menghadirkan saksi-saksi benar keduanya, Hasbullah dan Husin Canto telah menyalahi aturan dalam pelaksanaan, meliputi tahapan pemilukada, penetapan syarat pencalonan, penetapan daftar pemilih tetap, pencetakan kertas suara, perubahan jadwal kampanye, dan lain-lain.
Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam putusannya menyatakan bahwa anggota KIP Aceh Tengah terbukti bersalah melanggar UU Pemilu dan melanggar kode etik.
Sementara tiga anggota KIP lainnya Hj. Hamidah (Ketua), Ir Ivan Astavan Manurung, dan Darmawan Putra dijatuhi sanksi berupa peringatan keras.
Hamidah Ketua KIP Aceh Tengah membenarkan, dua anggotanya telah dilakukan pemecatan oleh DKPP di Jakarta, namun sejauh ini sampai Kamis (22/11), mereka belum menerima surat putusan, kata Hamidah kepada Harian Orbit, melalui telepon seluler. On-Jur.

Reply
GAYO JAKARTA says:

31/05/2013 at 10:55 pm
Serambi Indonesia
DKKP Pecat Dua Anggota KIP Aceh Tengah
Kamis, 22 November 2012 12:32 WIB
* Ketua dan Dua Lainnya Dapat Peringatan Keras
JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan (memecat) dua anggota KIP Aceh Tengah, Drs Hasbullah AR dan Ir Husin Canto, dari keanggotaan KIP Aceh Tengah. Dalam putusannya, DKPP menyatakan, keduanya terbukti melanggar Undang-undang Pemilu dan Kode Etik Pemilu.
Sementara tiga anggota KIP Aceh tengah lainnya, Hj Hamidah SH MH (Ketua), Ir Ivan Astavan Manurung, dan Darmawan Putra dijatuhi sanksi berupa peringatan keras.
Putusan No 19/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 14 November 2012, itu disampaikan dalam pleno DKPP yang diketuai Prof Jimmly Ashidiqqie, di Media Center Bawaslu, Jakarta, Rabu (21/11). Dalam sidang itu, Jimly didampingi para anggota DKPP, yakni Nur Hidayat Sardini, Abdul Bari Azed, Saut Hamonangan Sirait, dan Valina Singka Subekti.
DKPP juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan tersebut dan Badan Pengawasan peneyelenggara Pemilu (Bawaslu) diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan putusan itu.
Lima anggota KIP Aceh Tengah, Hj Hamidah SH MH, Ir Ivan Astavan Manurung, Drs Hasbullah AR, Ir Husin Canto, dan Darmawan Putra, anggota KIP diadukan ke DKPP oleh Anwar SH, mantan anggota DPRD Aceh Tengah karena dinilai melanggar undang-undang pemilu dan kode etik pemilu, dalam penyelenggaraan pemilukada bupati dan wakil bupati Aceh Tengah periode 2012-2017.
Pelanggaran yang dilakukan meliputi tahapan pemilukada, penetapan syarat pencalonan, penetapan daftar pemilih tetap, pencetakan kertas suara, perubahan jadwal kampanye, dan lain-lain. Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam putusannya menyatakan bahwa anggota KIP Aceh Tengah terbukti bersalah melanggar UU Pemilu dan melanggar kode etik.
Selain dua anggota KIP Aceh Tengah, dalam sidang kemarin, DKPP juga memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak (Papua), Nas Labene. DKPP juga merekomendasikan pihak kepolisian menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang dilakukan Labene.
Di luar anggota KIP, sidang DKPP kemarin juga memecat ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah, yakni Yusuf Hasan dan Jufri Lukman. Keduanya dinyatakan terbukti tidak bertindak netral sebagai penyelenggara pemilu. Sementara 10 anggota KPU dan Panwas lainnya diberikan teguran keras.(fik)
editor.bakri

Reply
GAYO JAKARTA says:

31/05/2013 at 10:52 pm
Atjehpost
Massa Minta Anggota KIP Aceh Tengah Dipecat
Massa yang berdemontrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah meminta seluruh anggota KIP Aceh Tengah dipecat karena diduga telah bersekongkol dengan kandidat nomor urut 10, Nasaruddin dan Khairul Asmara, pada pilkada lalu.
[Contributor picture]
ZULKARNAIN
Senin, 08 Oktober 2012 16:50:00 WIB
ZULKARNAIN
TAKENGON – Massa yang berdemontrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah meminta seluruh anggota KIP Aceh Tengah dipecat karena diduga telah bersekongkol dengan kandidat nomor urut 10, Nasaruddin dan Khairul Asmara, pada pilkada lalu.
“Pilkada Aceh Tengah telah dikondisikan oleh KIP Aceh Tengah dan pasangan nomor urut 10,” kata koordinator aksi, Arjua, Senin 8 Oktober 2012, di halaman kantor DPRK.
Menurut Arjua, pemecatan anggota KIP harus disampaikan oleh legislatif dan eksekutif Aceh Tengah ke Banda Aceh dan Menteri Dalam Negeri dengan surat tertulis.
Arjua yang mewakili massa juga menyebutkan anggota KIP Aceh Tengah harus diadili. Pernyataan Arjua ini langsung disoraki massa.
Pantauan The Atjeh Post, saat demontrasi itu, massa berada di halaman kantor DPRK Aceh Tengah, menunggu legislatif dan eksekutif menandatangani surat pengusulan pemecatan anggota KIP Aceh Tengah.[] (rz)
Berita Sebelumnya:
Demo ke DPRK, Pilkada di Aceh Tengah Dinilai Terburuk di Indonesia
- See more at: http://atjehpost.com/read/2012/10/08/23488/15/5/Massa-Minta-Anggota-KIP-Aceh-Tengah-Dipecat#sthash.HkzSqo05.dpuf

Reply

Rekrutment Skill KIP Aceh Tengah Dinilai Tak Profesional

Friday, May 31st, 2013 | Oleh darmawan masri

Rekrutment Skill KIP Aceh Tengah Dinilai Tak Profesional

Edy Linting (kiri) dan Imransyah (kanan)

Thursday, May 30, 2013

"Ir.H.TAGORE ABU BAKAR CALON DPR-RI PERIODE 2014-2019 "

DAPIL 2 NO.URUT 6

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

RELAWAN PDI-PERJUANGAN

POSTED GAYO Nusantara.

Wednesday, May 29, 2013

Ir. TAGORE ABU BAKAR calon DPR-RI PRIODE 2014-2019 DAPIL 2 No Urut.6 NANGGROE ACEH DARUSSALAM.....MOHON DO'A & DUKUNGANYA AMIIN.

Pdip Aceh Tengah

Ir. TAGORE ABU BAKAR calon DPR-RI PRIODE 2014-2019 DAPIL 2 No Urut.6 NANGGROE ACEH DARUSSALAM.....MOHON DO'A & DUKUNGANYA AMIIN.

Suka · · · Bagikan · 13 menit yang lalu

Aji Gemilang dan 2 orang lainnya menyukai ini.
Aji Gemilang Amin....semoga sukses....!

11 menit yang lalu · Batal Suka · 1
Leon Loen amin

8 menit yang lalu · Batal Suka · 2
Pdip Aceh Tengah Alhamdulillah terimakasih Aji Gemilang,...semoga BUNG AJI selalu mendapat Ridho Dari Allh swt Amiin.

8 menit yang lalu · Suka · 1
Pdip Aceh Tengah terima kasih Leon Leon,..sukses selalu,...Salam PERJUAGAN DARI DATARAN TINGGI GAYO,...MERDEKA,.!!!

7 menit yang lalu · Suka · 1
Leon Loen semangat semangat

6 menit yang lalu · Batal Suka · 2
R Sukoco maju terus ,,lanjutkan perjuangan yg belum tercapai,,salam satu jiwa..Merdeka..!!!

6 menit yang lalu · Batal Suka · 2
Aji Gemilang Amin ya rabbal alamin.....YTH: Ir. TAGORE ABU BAKAR selamat berjuang untuk CALEG DAPIL 2 NANGGROE ACEH DARUSSALAM.....

5 menit yang lalu · Batal Suka · 1
Pdip Aceh Tengah MERDEKA,...MERDEKA,...MERDEKA,...SUKSES PDI-P SELALU DI DALAM HATI RAKYAT INDONESIA,...!!!!

4 menit yang lalu · Suka
Pdip Aceh Tengah TERIMA KASIH BUNG AJI GEMILANG,...SALAM ERAT SELALU,..MERDEKA,..!!!

2 menit yang lalu · Suka
Tulis komentar...

Rima Arami, Bangun Prestasi Demi Mama dan Gayo

Wednesday, May 29th, 2013 | Oleh Lintas Gayo

Rima Arami, Bangun Prestasi Demi Mama dan Gayo

MENCARI dara berkulit putih ini tidak perlu susah-susah, karena dia pasti sedang berada di lokasi event seni. Dia begitu, lantaran jiwa seni sulit dipisah darinya, karena dia memang “seniman” muda yang mencintai tradisi.

Rima Arami adalah putri keempat pelantun tradisi Gayo Fatimatuzahraini yang populer disapa Zuhra. Darah seni Ibunya mengalir deras dalam dirinya, bahkan lebih, karena Rima memang mampu memainkan beberapa alat musik seperti Biola, suling, Keyboard dan nanyi juga.

“Aku paling suka alat musik tradisional,” kata dara latah yang cantik ini.

Latah? ya Rima memang latah, tetapi diporsi yang mengasyikan. Dimanapun dia, teman-teman menyukainya, apalagi kata spontannya, kerap bikin geeeer..Bersamanya, tak terasa waktu mengalir.

Kemampuannya berkesenian bukan berarti Rima lantas bercita-cita menjadi artis. Katanya, kalau besar nanti dia ingin menjadi Dokter. “Banyak cita-cita Rima, pengen juga menjadi pramugari,” ujar siswa kelas 2 SMAN 1 Takengon ini.

Bakat seni dara kelahiran Takengon 27 Oktober 1996 silam ini bukan sekedar bahasa. Rima adalah penyenandung “pepongoten” (melagukan Syair tradisional Gayo) dan vocal solo terbaik tingkat SMA di Takengon, penari tunggal Dwi Cakradonya, dan juga menjadi juara 1 Fashion Show se kabupaten Aceh Tengah.

“Di sekolah dasar (SD) pernah juara paduan suara se-kabupaten Aceh Tengah. Itu sampe sekarang,” cerita Rima

Oh, Rima juga rupanya seorang penari tradisional Gayo, dan pernah menjadi juara tari tradisi Gayo. Sedangkan di tingkat nasional harapan 1. “Bersama teman-teman pernah mendapat juara 3 drama musikal se-Aceh,” jelasnya.

Sekarang, perempuan berpipi merah ini tercatat sebagai anggota sanggar pendopo pimpinan ibu Afini Nasaruddin, yang juga sanggar sang ibu, Zuhra. Rima tercatat pula sebagai Anggota paduan suara Gayo Chair dan kelompok Teater “R”.

Catatan yang paling Rima tekankan, seluruh prestasinya itu dia persembahkan untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Tetapi, tentu saja Rima juga ingin memberi yang terbaik untuk “Gayo”. Begitulah keinginan mulia Rima Arami. (Atia)

Rima Arami saat shooting16/3/2012 lalu untuk mengisi program Pariwisata di TVRI Pusat Jakarta yang akan ditayangkan 1 April 2012 lalu. (Lintas Gayo | Kha A Zaghlul).

Rima Arami dan kawan-kawan saat shooting16/3/2012 lalu untuk program Pariwisata di TVRI Pusat Jakarta yang akan ditayangkan 1 April 2012 lalu. (Lintas Gayo | Kha A Zaghlul).

GAYO PANORAMA

GAYO PANORAMA Posted By. GAYO Nusantara

Baca Disini

Search This Blog

Saturday, June 1, 2013

Friday, May 31, 2013

WNI yang Tolak Wajib Militer Bisa Kena Sanksi Pidana

Rekrutment Skill KIP Aceh Tengah Dinilai Tak Profesional

Komentar Untuk “Rekrutment Skill KIP Aceh Tengah Dinilai Tak Profesional”

Rekrutment Skill KIP Aceh Tengah Dinilai Tak Profesional

Thursday, May 30, 2013

Wednesday, May 29, 2013

Ir. TAGORE ABU BAKAR calon DPR-RI PRIODE 2014-2019 DAPIL 2 No Urut.6 NANGGROE ACEH DARUSSALAM.....MOHON DO'A & DUKUNGANYA AMIIN.

Rima Arami, Bangun Prestasi Demi Mama dan Gayo

GAYO PANORAMA Posted By. GAYO Nusantara