Hukum Adat Aceh
Dalam hukum adat semua jenis
pelanggaran memiliki jenjang penyelesaian yang selalu dipakai dan ditaati
masyarakat. Hukum dalam adat Aceh tidak langsung diberikan begitu saja meskipun
dalam hukum adat juga mengenal istilah denda. Dalam hukum adat jenis
penyelesaian masalah dan sanksi dapat dilakukan terlebih dahulu dengan
menasihati. Tahap kedua teguran, lalu pernyataan maaf oleh yang bersalah di
hadapan orang banyak biasanya di meunasah/ mesjid), kemudian baru
dijatuhkan denda. Artinya, tidak langsung pada denda sekian rupiah. Jenjang
penyelesaian ini berlaku pada siapa pun, juga perangkat adat sekalipun.
Salah satu contoh kokohnya masyarakat dengan peranan lembaga adat seperti
terlihat di Gampông Barô. Kampung yang dulunya berada di pinggir pantai,
namun tsunami menelan kampung mereka. Berkat kepercayaan masyarakat kepada
pemangku-pemangku adat di kampungnya, masyarakat Gampông Barô sekarang sudah
memiliki perkampungan yang baru, yaitu di kaki bukit desa Durung, Aceh Besar.
Tak pernah terjadi kericuhan dalam
masyarakatnya, sebab segala macam kejadian, sampai pada pembagian bantuan pun
masyarakat percaya penuh kepada lembaga adat yang sudah terbentuk. Nilai
musyawarah dalam masyarakat adat memegang peranan tertinggi dalam pengambilan
keputusan.
Sebuah kasus pernah terjadi di tahun 1979. Ketika itu desa Lam Pu’uk selisih
paham dengan desa Lam Lhom. Kasus itu terhitung rumit karena membawa nama desa,
namun masalah dapat diselesaikan secara adat oleh Imum Mukim. Ini merupakan
bukti kokohnya masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku.
Mereka tidak memerlukan polisi dalam menyelesaikan masalah sehingga segala
macam bentuk masalah dapat diselesaikan dengan damai tanpa dibesar-besarkan
oleh pihak luar.
Pencarian Terbaru (100)
Contoh hukum adat. Makalah hukum
adat. Kasus hukum adat. Contoh kasus hukum adat. Hukum adat aceh. Artikel hukum
adat di aceh. Peristiwa adat di aceh.
Makalah hukum adat aceh. Contoh
makalah hukum adat. Masyarakat hukum adat aceh. Hukum adat. Kasus hukum adat
terbaru. Permasalahan hukum adat. Makalah tentang hukum adat.
Contoh kasus pelanggaran hukum adat.
Hukum aceh. Artikel hukum adat. Hukuman di aceh. Sejarah hukum aceh. Aceh hukum
adat. Sejarah lembaga adat aceh.
Masalah hukum adat. Makalah hukum
adat melayu. Contoh makalah hukum adat di aceh. Contoh hukum adat dalam
masyarakat. Hukum hukum di aceh. Peranan hukum adat aceh dalam tata hukum di
indonesia. Contoh istilah hukum adat.
Hukum adat solo. Contoh masyarakat
hukum adat. Daerah hukum adat. Peranan hukum adat melayu dalam tata hukum di
indonesia. Makalah hukum dan masyarakat. Contoh kasus adat dan cara
penyelesaiannya. Pelanggaran hukum adat.
Kasus hukum dan penyelesaiannya.
Peranan hukum adat melayu di indonesia. Sistem hukum adat aceh. Kasus hukum
adat di masyarakat. Kumpulan makalah tentang adat. Contoh kasus dan
penyelesaiannya. Hukum adat daerah.
Kumpulan makalah hukum adat. Hukum
adat masyarakat aceh. Hukum adat di daerah. Makalah kasus hukum adat. Artikel
hukum adat aceh. Sejarah hukum di aceh. Sejarah dan hukum adat aceh.
Pengertian hukum adat aceh. Hukum
adat sejarah aceh. Makalah peranan dalam hukum adat di indonesia. Pengertiaan
adat di aceh. Makalah masyarakat adat. Permasalahan di aceh. Artikel adat.
Makalah sistem hukum di aceh.
Makalah tentang masalah adat istiadat. Permasalahan pertanian aceh sekarang.
Peran hukum adat dalam menyelesaikan kasus. Contoh kasus adat. Contoh kasus
adat istiadat. Contoh permasalahan adat istiadat.
Contoh hukum adat di masyarakat.
Mengenal hukum adat aceh. Permasalahan hukum di aceh. Contoh hukum adat di
india. Kasus adat istiadat. Jenis hukuman di aceh. Contoh masalah adat
istiadat.
Pengertian perkara adat. Contoh
berita kasus hukum adat. Makalha hukum adat dan adat. Makalah kasus daerah.
Masalah dalam hukum adat. Makalah hukum aat. Artikel kasus adat.
Contoh masalah lembaga hukum. Kasus
penyimpangan adat. Makalah penyelesaian aceh. Contoh mode dalam lembaga adat.
Contoh contoh hukm adat. Apa hukum denda di dalam kampung. Contoh artikel adat.
Makalah lembaga keluarga masyarakat
gayo lues. Contoh hukuman karena melanggar hukum adat. Makalah peranan hukum
adat dalam hukum indonesia. Kasus hukum adat di aceh. Contoh peranan hukum adat
dalam tata hukum di indoesia. Makalah peranan hukum adat melayu di aceh. Contoh
kasus hukum adat di indonesia.
Contoh kasus pelanggaran adat.
Makalah sejarah hukum adat indonesia. Kasus pelanggaran adat di aceh. Kasus
yang diselesaikan dengan hukum adat. Kasus hukum adat di indonesia. Kasus
tentang hukum adat. Contoh adat istiadat melayu.
Berita tentang kasus pelanggaran
hukum adat. Kasus adat di aceh.
Hukum Adat Dayak, Studi Kasus Pada Hukum Adat Dayak
jalai:
Penjelasan mengenai hukum adat Dayak Jalai berikut ini hanya sebuah wacana
yang dimaksudkan sebagai ilustrasi tentang adat istiadat yang berlaku, bukan
sebagai pedoman tertulis atau dokumen resmi. Artinya, dalam pelaksanaan di
lapangan, hukum adat yang berlaku dapat berbeda sesuai dengan prinsip “tanggul
balik haragaq asing“ yang mengandung pengertian bahwa keputusan mengenai suatu
perkara termasuk yang menyangkut denda adat ditentukan berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut aspek-aspek yang mempengaruhi
terjadinya perkara tersebut. Dengan kata lain, hukum adat, meskipun telah
memiliki jenis-jenis sanksi yang ditentukan berdasarkan adat istiadat secara
turun temurun, namun pelaksanaannya tergantung dari unsur-unsur spesifik
masing-masing perkara sehingga tidak ada sanksi adat yang berlaku mutlak.
Hal ini tidak berarti bahwa aturan-aturan dalam hukum adat merupakan
“pasal-pasal karet” yang dapat ditafsirkan sesuka hati oleh yang menafsirkan,
melainkan justru menunjukkan keunggulan hukum adat sebagai panduan moral yang
lebih mengutamakan aspek moralitas daripada materi.
Demikianlah penjelasan di bawah ini juga bukan dimaksudkan sebagai usaha
kodifikasi hukum adat Dayak Jalai atau bagian dari usaha ke arah itu. hukum
adat adalah hukum yang tidak tertulis dan ia harus dipertahankan sebagai hukum
adat hukum yang tidak tertulis. Setiap usaha yang dilakukan untuk membuat hukum
adat menjadi Tertulis adalah usaha yang harus ditentang dan dicegah karena
usaha semacam itu melecehkan kemurnian dan keistimewaan hukum adat sebagai
landasan moral masyarakat adat Dayak Jalai khususnya dan masyarakat adat Dayak
pada umumnya.
Keberadaan hukum yang tidak tertulis sebagai bagian dari kebudayaan Dayak
yang khas tidak boleh dipaksakan agar sama dan serupa dengan hukum negara.
Penafsiran terhadap setiap iota yang berlaku dalam hukum adat harus diserahkan
sepenuhnya kepada komunitas yang bersangkutan sebagai pemilik hukum adat
tersebut serta sebagai pihak yang paling memahami latar belakang setiap hukum
yang diterapkan. Pihak manapun, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum
tidak berhak menafsirkan hukum adat atas persepsinya sendiri.
Sebelum mengutarakan lebih lanjut tentang hukum adat yang berlaku dalam
masyarakat adat Dayak Jalai, terlebih dahulu akan disampaikan jenis-jenis denda
adat yang berlaku.
Jenis Denda Adat
Denda adat yang dikenal dalam hukum adat Dayak Jalai terdiri dari tembikar
dan alat musik. Berbeda dengan denda adat yang berlaku dalam beberapa subsuku
Dayak lainnya, Dayak Jalai tidak mengenal sistem pembayaran denda adat dengan
binatang peliharaan seperti ayam atau babi.
Denda adat yang berlaku terdiri dari dua jenis yakni yang dibayarkan kepada
pihak korban (dusaq) serta yang dibayarkan kepada pihak pengurus adat
(genggalang). Meskipun demikian, pada beberapa kasus tertentu, ada denda adat
yang hanya dibayar untuk pihak korban saja.
- Dusaq:
denda adat yang dibayar oleh pihak yang bersalah ke pihak korban.
- Genggalang:
denda adat yang dibayarkan oleh pihak yang berperkara kepada kepala adat
(damung) dan pengurus perkara (suruhan).
Ada dua jenis genggalang:
- Genggalang
Buat Turun: adat yang dibayar oleh pihak yang bersalah
- Genggalang
Buat Naik: adat yang dibayar oleh pihak korban/penerima denda adat
Dusaq selalu disertai dengan genggalang kecuali hukum damung ganda rajaq
(lihat penjelasan di bawah) karena hukuman tersebut langsung diserahkan kepada
damung. Meskipun demikian, damung biasanya memberikan sebagian dari dusaq yang
dia terima kepada duruhan.
Genggalang dibagi dua oleh damung dan suruhan. Kecuali perkara selesai
ditingkat suruhan (tidak sampai ke peradilan adat/melibatkan damung), maka
semua genggalang menjadi hak suruhan sepenuhnya. Pemberian kuasa penanganan
perkara (cunting-carah, tandaq-remanaq). Yakni barang bukti penunjukan
seseorang sebagai suruhan atau pengacara (membulah suruh-pansulan,
pasang-pesunaq). Terdiri dari dua jenis:
- yang
menyangkut perkara kecil: sesingkar pinggan (sebuah piring)
- yang
menyangkut perkara besar: sebuah tempayan (sebuah tempayan)
Jenis-Jenis Hukum Adat Beserta Denda Adatnya
Penjelasan di bawah ini menunjukkan contoh-contoh kasus beserta hukum adat
yang berlaku dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut.
Sebuah Tempayan
Denda adat berupa sebuah tempayan atau dua piring. Dikenakan pada kasus
seperti menebang atau merusak pohon buah asam orang lain yang telah produktif.
Genggalang buat Ttrun-nya adalah sebuah piring sedangkan genggalang buat
naik-nya adalah sebuah mangkuk.
Hukum Damung
Ganda Rajaq
Denda adat yang diserahkan ke damung sebagai akibat kesalahan setara pada
kedua belah pihak yang diselesaikan dengan perdamaian. Dalam hal ini Genggalang
tidak dikenakan karena denda adat memang dipungut oleh damung adat.
Yang termasuk dalam hukum damung ganda rajaq adalah:
- Pemadaman
kataq: sesingkar pinggan (sebuah piring). Denda adat yang harus diserahkan
ke damung sebagai tanda perdamaian atas perselisihan mulut.
- Perkara
kecil: sebuah tempayan (sebuah tempayan atau dua buah piring). Denda adat
yang harus diserahkan ke damung adat sebagai konsekuensi pembatalan
perkara akibat kesalahan kedua belah pihak ternyata setara (pekapuran
mengupakan diriq, tiung memadahan damaq-menjuluk musang diampuan) #Perkara
besar: tiga pakuq (sempat buah piring)
- Halang
pucuk sengkuang: tiga pakuq. Denda adat yang dikenakan oleh suruhan kepada
pihak yang bersalah karena menyangkal kesalahannya ketika dituntut suruhan
dan ternyata dalam peradilan adat tetap terbukti bersalah. Sehingga selain
membayar dusaq, dia juga membayar kepada suruhan tersebut. Sebaliknya
seorang suruhan lalai mengurus perkara yang dipercayakan kepadanya
melebihi jangka waktu tiga bulan sejak ditunjuk oleh seseorang, maka pihak
yang dituntut dapat menghukum suruhan tersebut sejumlah tigaq pakuq sesuai
dengan hukum lingah-lalai,tantan-tayuq.
- Denda adat
palas kampang sejumlah masing-masing lima balas diatas (total tigaq
lasaq) ditambah denda adat tentaguran benuaq berupa sebuah tempayan bagi
si lelaki dan canggah balai sejumlah sebuah labah bagi si perempuan.
- Hukuman
lingah-lalai, tantan-tayuq: hukuman yang dikenakan oleh damung kepada
orang tua pasangan yang baru bertunangan (belum menikah) tetapi sudah hamil
duluan. Pasangan tersebut tidak dipalas. Masing-masing orangtua dihukum
sejumlah tigaq pakuq.
HUKUM ADAT bugis makassar ( THE LAW OF ETHNIC bugis makassar)
1.
Pengertian hukum adat menurut
beberapa ahli
a.
Prof.Van Vallenhoven, yang
pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai : “
Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur
asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan
pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).
Abdulrahman , SH menegaskan rumusan Van Vallenhoven dimaksud memang
cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut
bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.
b.
Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah synomim dari hukum
yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (statuary law),
hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan
Propinsi dan sebagainya), hukum
yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan
hidup, baik di kota maupun di desa-desa.
c.
Prof. Soeripto: Hukum adat adalah semua aturan-aturan/
peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan
orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat
dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh
karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus
dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau
ancaman hukuman (sanksi).
d.
Hardjito Notopuro: Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum
kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam
menyelenggarakan tata kedilan dan kesejahteran masyarakat dan bersifat
kekeluargaan.
e.
Suroyo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang
bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi
peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian
besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
f.
Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional: Hukum adat diartikan
sebagai Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk
perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama.
Menurut
pendapat saya hukum adat adalah suatu aturan atau norma yang ada di dalm
masyarakat yang tidak tertulis namun disepakati secara bersama sama untuk
kemsahalatan bersama, tampa memandang kalangan apapun dalam penerapanya dan
diturungkan secara turun temurun dalm suatu lingkungan masyarakat tertentu
sebagi pendukung kebudayaan tersebut
2.
Pangadereng/ dan pangadakkan dalam masyarakat Bugis-Makassar
Pangdereng dalam msyarakat Bugis-Makassar
a.
Ade’ yaitu unsur dari pangadereng yang lebih dikenal dengan kata norma
atau adat. Ade’ ini secara khusus terdiri beberapa bagian yaitu :
Ø Ade’ akkalibinengen, yaitu adatatau norma
mengenai hal ihwal perkawinan serta hubungan kekerabatan dan berwujud sebagi
kaidah kaidah perkawinan, kaidah-kaidah keturunan, aturan-aturan mengenai hak
dan kewajiban warga rumah tangga, etika dalam berumah tangga dan sopan santun
pergaulan antar kaum kerabat
Ø Ade’ tanaatu norma-norma mengenai hal ihwal
bernegara dan memerintah negara dan berwujud sebagai wujud hukum negara, hukum
antar negara, serta etika dan pembinaan insan politik
Untuk pengawasan dan pembinaan ade dalam masyarakat bugis biasanya
dilakasanakan oleh beberapa pejabat adat seperti pakka tenniade’, puang ade’,
pampawa ade’, dan parewa ade’.
b.
Bicara adalah unsur bagian dari pangadereng yang mengenai aktivitiet dan
konsep konsep yang tersangkut paut dengan peradilan, maka kurang lebih sama
dengan hukum acara, mementukan prosedurnya, serta hak-hak dan kewajiban seorang
yang sedang mengajukan kasusnya di muka pengadilan atau yang mengajukan
penggugatan.
c.
Rapang bererti contoh, perumpamaan, kias atau analogi. Sebagai unsur
bagian dari pangadereng, rapang menjaga kepastiaan dan kontiniutet dari
suatu kpeutusan hukum tak tertulis dalm masa yang lampau sampai sekarang dengan
membuat analogi antara kasus dari masa yang lampau itu dengan kasus yang sedang
digarap. Rapang juga berwujud sebagai perumpamaan-perumpamaan yang mengajukan
kelakuan ideal dan etika dalam lapangan hidup yang tertentu seperti lapangan
kehidupan kekerabatan, lapangan kehidupan berpolitikdan memerintah negara dsb.
Selain dari itu rapang juga berwujud sebagai pandangan-pandangan keramat untuk
mencegah tindakan-tindakan yang bersifat ganguanterhadap hak milik serta
ancaman terhadap keamanan seorang warga masyarakat.
d.
Wari’ adalah unsur bagian dari pangadereng yang melakukan klasifikasi
dari segala benda, peristiwadan aktivitietnya dalam kehidupan masyarakat
menurut kategori-kategorinya. Misalnya untuk memelihara tata susunan dan
tata penempatan hal hal dan benda-benda dalam kehidupan masyarakat untuk
memelihara jalur dan garis keturunan yang mewujudkan pelapisan sosial; untuk
memelihara hubungan kekerabatan antara raja suatu negara dengan raja-raja dari
negara-negara lain, sehingga dapat ditentukan mana yang tua dan mana yang muda
dalm tata upacara kebesaran.
e.
Sara’ adalah unsur bagian dari pangadereng yang mengandung
pranata-pranata dan hukum islam dan yang melengkapkan ke empat unsurnya menjadi
lima. Sistem religi masyarakat Sulawesi Selatan sebelum masuknya
ajaran islam seperti yang tampak dalm sure’ lagaligo, sebenarnya telah
mengandung sutu kepercayaan terhadap dewa yang tunggal yang disebut dengan
beberapa nama seperti patoto-e (maha menentukan nasib), dewata sewwae
(dewa yang tunggal), turie’ a’rana (kehendak yang tertinggi). Sisa
kepercayaan seperti ini masih tampak jelas misalnya beberapa kepercayaan
tradisional yang masi bertahan sampai sekarang misalnya pada orang tolotang, di
kabupaten sidenreng rappang dan pada orang ammatoa di kajang daerah bulukumba.
Bertepatan dengan masuknya islam di sulawesi seltan pada abad ke 17.
3.
Jelaskan
a.
Hukum adat dengan Alam
Dalam hukum adat
pelangaran terhadap sebuah sistem adat atau hukum adat di pandang oleh
masyarakat dapat menggangu keseimbangan kosmis yaitu lingkungan hidup tempat
manusia hidup. Sehingga sering terjadi suatu bencana dari alam karena
terjadinya gangguan pada kesimbangan alam akibat pelannggaran yang di perbuat
oleh manusia. Maka dari itu jika terjadi sebuah pelanggaran adat, harus di beri
hukuman atau sanksi oleh pelaksana hukum adat yang biasa disebut parewa
ade’. Untuk memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran adat diberiak
beberapa sanksi seperti denda sesuai dengan yang sudah disepakati, di usir dari
suatu lingkungan masyarakat, di hukum mati, derajat sosial diturunkan sehingga
bisa dijadikan budak, jika pemegang kekuasaan maka harus dipecat dari
jabatannya, keturunanya tidak dimunculkan alias di habiskan seperti pepatah
pohon yang tidak dibiarkan menghasilkan pucuk dari hasil tebangan, dianggap
sudah meninggal (dalam masyarakat bugis dikenal dengan istilah dipoppangi
tana’)
b.
3 hal pokok dalam hukum adat
Hal pokok dalam
hukum adat
· Rangkaian
tata tertib yang di buat dan ditaati oleh masyarakat
· Pelanggaran
terhadap tata tertib ini yang terdapat dalam hukum adat dapat menimbulkan
gangguan kesinambungan dan keseimbangan lingkungan alam ( Kosmis)
· Pelaku
yang melakukan pelanggaran adat ini akan diberikan sanksi oleh masyarakat yang
bersangkutan
c.
Sifat Hukum adat menurut I Made Widyayana
· Bersifat
menyeluruh dan menyatukan, tidak untuk orang-orang tertentu dan tidak juga
untuk mencerai-beraikan masyarakat
· Membeda-bedakan
permasalahan
· Ketentuan
yang ada bersifat terbuka yaitu fleksibel
· Perdailan
dengan permintaan
· Tindakan
reaksi dan koreksi dalam hal pemutusan perkara
4.
Jelasakan
a.
Norma, Hukum dan Sanksi
Norma adalah
salah satu ikatan yang mebentuk suatu aturan, dan aturan tersebut menjadi suatu
hukum yaitu suatu yang pasti dan tidak bisa permaingakan, dan bagi masyarakat
yang melanggar tata aturan tersebut (Hukum) maka akan dikenakan sanksi
atau hukuman sesuai dengan pelanggararan yang dilakukan.
b.
Hubungan Sirik, Tumannyala, tumassiri
Pengertian sirik
a.
Moh. Natsir Said mengatakan bahwa sirik adalah suatu perasaan malu
(krengking/belediging) yang dilanggar norma adatnya. Menurut Cassuto, salah
seorang ahli hukum adat yang berkebangsaan Jepang yang pernah menliti masalah
sirik di Sulawesi Selatan berpendapat : Sirik merupakan pembalasan berupa
kewajiban moral untuk membunuh pihak yang melanggar adatnya.1)
b.
Kodak VIII Sul-Selra bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin
mengadakan seminar masalah sirik tanggal 11-13 Juli 1977 telah merumuskan :
Sirik adalah suatu sistem nilai Sosial-kltural dan kepribadian yang merupakan
pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota
masyarakat. 2)
c.
Kalau kita kaji secara mendalam dapat ditemukan bahwa sirik dapat
dikategorikan dalam empat golongan yakni : pertama, Sirik dalam hal pelanggaran
kesusilaan, kedua sirik yang berakibat kriminal, ketiga sirik yang dapat
meningkatkan motivasi seseorang untuk bekerja dan keempat sirik yang berarti
malu-malu (sirik-sirik). Semua jenis sirik tersebut dapat diartikan sebagai
harkat, martabat, dan harga diri manusia.
Pengertian
anyyala
Annyala
dalam terminologi Makassar diartikan sebagai ‘kebersalahan’ atau dalam bahasa
gaulnya dapat diartikan ‘nakal’. Namun “Annyala” yang ingin penulis jelaskan
disini bukanlah Annyala dalam pengertian umum, tapi Annyala dalam konteks
perkawinan atau kebersalahan dalam perkawinan. Biasa kita mendengar ucapan, “anjo
bura’ne annyala” (makassar : itu lelaki bersalah) atau “anjo baine
annyala” (makassar : itu perempuan bersalah), maka yang dimaksudkan dalam
kalimat tersebut adalah kebersalahan dalam konteks perkawinan. Karena itu,
biasanya pula orang tua kita yang mendengar pernyataan seperti itu, tidak
lantas meneruskan pertanyaannya karena sangat sadar bahwa kalimat tersebut
didalamnya mengandung konsekuensi rasa malu dan taruhan harga diri (siri’).
Tomasisrik
Tomasirik adalah orang orang yang merasa dipermalukan ketika kelurganya
dari pihak gadis yang dibawa lari oleh laki-laki tampa restu
darinya. Dalm masyarakat bugis yang disebut to masirik adalh paman dari si
perempuan atau saudara laki-laki dari perempuan dan berhak memeberikan hukuman
kepada anyyala
Hubungan antara
sirik, anyyala, dan to masirik
Proses perkawinan yang mengandung dampak rasa malu dan taruhan harga diri
adalah proses perkawinan yang terjadi karena ‘nipakatianang’ (hamil sebelum
nikah). Keadaan demikian ini dapat menimbulkan dua kemungkinan, yaitu (1) Kawin
secara adat atau (2) Annyala. Kawin secara adat terlaksana apabila
kehamilan si perempuan (tau-nipakatiananga) belum tersebar, tapi baru
diketahui ibu dan kerabat ibu yang terdekat sehingga mereka ini secara rahasia
(tidak diketahui oleh tu-masirik perempuan yang hamil) menghubungi
keluarga tu-mappakasiri’ agar dalam waktu yang singkat perkawinan dapat
dilangsungkan melalui prosedur yang biasa. Kedua belah pihak berusaha menutupi
dan melindungi rahasia demi nama baik kedua keluarga.
Bilamana perkawinan secara adat tidak terlaksana, maka terjadilah
prosedur yang sama dengan Annyala, dimana keadaan perempuan telah
menyedihkan karena si lelaki tidak bertanggung jawab / menghilang. Si perempuan
yang berlindung kepada imam atau kadhi dinikahkan dengan seorang lelaki yang
niatnya darurat. Lelaki yang menikahi seorang perempuan karena terlebih dahulu
hamil yang sebelumnya tidak ada hubungan disebut kawin pattongkok sirik (=kawin
penutup malu), si perempuan yang bernasib sial ini oleh orang tuanya /
kerabatnya “nimateanmi” (dianggap sudah mati).
Dalam pandangan adat, anak yang dilahirkannya kelak disebut ana’ bule (anak
haram jadah). Anak ini bila hidup sampai dewasa sangat sulit kedudukannya dalam
masyarakat karena seolah - olah dialah yang harus menanggung segala kesalahan
dan dosa orang tuanya. Hal ini berbeda dalam pandangan agama, bahwa si anak
tidaklah berdosa sama sekali, tidak pula mewarisi dosa orang tuanya, setiap
anak terlahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah sendiri yang menanggung dosa
yang telah diperbuatnya.
Dalam pandangan adat, Annyala (kebersalahan dalam perkawinan)
dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu : Silariang, Nilariang, dan Erangkale.
Karena namanya saja “Annyala”, maka ketiganya tentu saja tidak ada
bagusnya, kesemuanya mempermalukan diri dan keluarga, ketiganya membawa dampak
rasa malu serta konsekuensi taruhan harga diri (siri’). Tindakan Annyala ini
sebenarnya dapat diakhiri dengan proses berbaikan, namanya “Abbajik” atau
“Appala Bajik” (makassar : meminta kebaikan, memohon maaf), namun
dalam konteks kekinian, bagaimana sebenarnya kita melihatnya mengingat sudah
sedemikian bebasnya proses pergaulan dan komunikasi serta telah ditinggalkannya
adat, bukan saja oleh anak tapi juga oleh orang-orang tua kita, meski masih
banyak sekali yang memegang teguh prinsip - prinsip adat. Annyala, dalam
bentuk apapun, seringkali disertai pengejaran dan harus berakhir dengan
pembunuhan, sebagai upaya menegakkan siri’ (malu dan harga diri) dari keluarga
tunipakasiri’.
· Silariang
(Sama - sama Lari)
Yang dimaksud dengan Silariang ialah
dua orang yang saling mencintai, sama - sama lari dari keluarganya. Pada
masyarakat Bugis Makassar, kawin lari (silariang) merupakan hal yang tidak
direstui bahkan menjadi aib dalam masyarakat. Terjadinya kawin lari biasanya
dikarenakan uang belanja perkawinan (mas kawin / sunrang) yang ditentukan oleh
pihak keluarga si gadis terlampau tinggi, bisa juga terjadi karena keluarga si
gadis tidak menyetujui pihak keluarga laki - laki, baik calon menantunya maupun
calon besannya., misalnya karena perbedaan status sosial. Terkait dengan uang
naik (doe’ nipanaik) atau uang belanja (doe’ balanja) dalam perkawinan yang
tinggi, biasanya memang keluarga si gadis dalam masyarakat bugis makassar
menempuh jalan demikian untuk menolak pinangan secara halus
· Nilariang (Dibawa
Lari)
Nilariang adalah proses
Annyala dimana si gadis dilarikan oleh si pemuda atau oleh si pemuda dan
keluarganya. Karena namanya Nilariang, maka faktanya dilapangan bisa beragam.
Bisa saja perbuatan si pemuda melarikan anak gadisnya orang tanpa sepengetahuan
orang tuanya, karena bisa juga terjadi orang tua dan keluarga si pemuda tidak
merestui tindakan anaknya melarikan anak gadis orang. Bisa juga terjadi,
keluarga si pemuda memberi restu dengan sebab yang beragam, misalnya ingin membuat
malu keluarga si gadis dan lain sebagainya.
· Erangkale
(Melarikan Diri)
Proses Annyala ini umumnya
dimaknai sebagai tindakan si gadis lari dari keluarganya tanpa sepengetahuan
orang tua, keluarga dan kerabatnya untuk menemui si pemuda, dan selanjutnya
kawin di suatu tempat yang tidak diketahui oleh kedua keluarga, kecuali oleh
mereka berdua. Tapi, penulis memaknainya juga sebagai proses janjian (assijanji).
Faktanya di lapangan bisa kedua - duanya sama - sama lari dari keluarganya
secara sendiri - sendiri, dan untuk selanjutnya bertemu di suatu tempat yang
telah mereka sepakati berdua.
Proses Abbajik (Berbaikan)
Apabila terjadi perkawinan lari (Silariang, Nilariang, Erangkale), maka
oleh pihak keluarga si gadis akan melakukan pengejaran, biasa disebut
tu-masiri’, dan kalau mereka berhasil menemukan kedua pelarian itu, maka
kemungkinan laki-laki (tu-mannyala) itu akan dibunuh. Tindakan membunuh
tu-mannyala ini disebut appaenteng siri’ atau menegakkan harga diri dan
kehormatan keluarga.
Karena perbuatan
tu-mannyala (makassar : orang yang bersalah) biasanya jika diketahui
dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, terutama dari keluarga sigadis.
Sebab tu-mannyala harus dibunuh kecuali bila tu-mannyala tadi
telah berada dalam rumah atau pekarangan anggota dewan hadat / pemuka
masyarakat atau setidak-tidaknya telah sempat melemparkan penutup kepalanya
(songkok atau destar) ke dalam pekarangan rumah anggota hadat tersebut yang
berarti ia sudah berada dalam perlindungan, maka tak dapat diganggu lagi.
Begitu juga kalau ia sedang bekerja di kebun, di ladang atau di sawahnya. Bila
tu-mannyala tadi telah berada di rumah satu pemuka masyarakat (dalam hal ini
imam atau kadhi) maka menjadi kewajiban baginya untuk segera menikahkan tu-mannyala.
Langkah pertama, orang tua sigadis (tu-masirik) dihubungi dan
dimintai persetujuannya agar anaknya dapat dinikahkan. Biasanya orang tua tak
dapat memberi jawaban apalagi bertindak sebagai wali, karena merasa hubungannya
dengan anaknya mimateami (telah dianggap mati). Sebab itu, tak ada jalan lain
bagi imam atau kadhi kecuali menikahkan tu-mannyala dengan ia sendiri
bertindak sebagai wali hakim. Setelah itu, baru dipikirkan yang harus dilakukan
tu-mannyala agar diterima kembali sebagai keluarga yang sah dalam pandangan
adat. Hubungan antara tu-masiri’ dengan tu-annyala sebagai
tu-appakasirik akan diterima selama tu-mannyala belum abbajik (damai).
Bila tu-mannyala mampu dan berkesempatan appakabajik (berdamai) ia lalu
minta bantuan kepada penghulu adat/pemuka masyarakat tempatnya meminta
perlindungan dahulu. Lalu diutuslah seseorang untuk menyampaikan maksud appala
bajik (meminta damai) kepada keluarga tu-masirik atau kepada
penghulu kampung tempat keluarga tu-masirik yang selanjutnya menghubungi
keluarga tu-masirik agar berkenan menerima kembali tumate tallasa’na (orang
mati yang masih hidup).
Keluarga tu-masirik lalu menyampaikan kepada sanak keluarganya tentang
maksud kedatangan tu-mannyala appala bajik. Bila seluruh keluarga berkenan
menerima kembali tu-mannyala tersebut, maka disampaikanlah kepada yang mengurus
selanjutnya pada pihak tu-mannyala. Kemudian si tu-mannyala dengan keluarganya
mengadakan persiapan yang diperlukan dalam upacara appala bajik
tersebut. Keluarga tu-mannyala menyediakan sunrang (mahar) sesuai
aturan sunrang dalam perkawinan adat, selain menyediakan pula pappasala
(denda karena berbuat salah). Pappasala dengan sunrang dimasukkan dalam ‘kampu’
disertai ‘leko’ sikampu’ (sirih pinang dalam kampu). Keluarga
tu-mannyala juga yang wajib menyiapkan dalam pertemuan itu antara lain hidangan
adat.
Pada waktu yang telah ditentukan, tu-mannyala (orang yang telah
berbuat salah/aib) datang dengan keluarga yang mengiringinya ke rumah salah
seorang tu-masirik (orang yang menderita malu atau yang dipermalukan).
Sementara itu keluarga tu-masirik telah pula hadir. Dengan upacara
penyerahan kampu dari pihak to-mannyala/tu-mappakasirik yang diterima
oleh tu-masirik maka berakhirlah dendam dan ketegangan selama ini. Tu-mannyala
tadi meminta maaf kepada keluarga tu-masirik yang hadir dan pada saat
itu dirinya resmi diterima sebagai keluarga yang sah menurut adat.
5.
Analisis Perkawinan Sumbang
Dalam tatanam masyarakat bugis
makassar sistem tata aturan perkawinan di jelakan sebagi berikut :
1. Assialang
maola Ialah perkawinan antara saudara sepupu derajat kesatu, baik dari pihak
ayah maupun ibu.
2. assialanna
memang ialah perkawinan antara saudara sepupu derajat kedua, baik dari pihak
ayah maupun ibu.
3. ripaddeppe’
abelae ialah perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga, baik dari pihak
ayah maupun ibu atau masih mempunyai hubungan keluarga
Adapun
perkawinan – perkawinan yang dilarang dan dianggap sumbang (salimara’):
1. perkawinan antara anak dengan ibu / ayah
2. perkawinan
antara saudara sekandung
3. perkawinan
antara menantu dan mertua
4. perkawinan
antara paman / bibi dengan kemenakan
5. perkawinan
antara kakek / nenek dengan cucu
Terkait dengan
perkawian sumabang atau salimara saya belum bisa menganalisis berhubung saya
belum pernah mendapatkan kasus seperti ini dan literatunya pun say belum
dapatkan , yang pernah saya ketahui perkawin ini sangat di haramkan dan
dilarang pada masyarakat tanah bugis pada umumnya apalagi pada saat masuknya
islam dan telah menjadi unsur pangadereng dalam masyarakat bugis pada
umunya. Yang pernah saya dengar jika orang melakukan salah satu kesaalahan di
atsa maka pihak keluarkga dan ketuia adat menghukum sipelaku dengan cara :
a.
Di bunuh
b.
Di usir
c.
Diputuskan tali silaturahim
d.
Akan di sumpahi mendapat sial seumur hidup
e.
Di anggap sudah tidak ada dan tidak pernah ada dalm suatu
lingkungan masyarakat