MaTA Laporkan Pembangunan Jalan Bireuen-Takengen ke KPK

suaraleuserantara June 2, 2013 0

Bukti terima pengaduan ke KPK

LHOKSEUMAWE |SuaraLeuserAntara|: Lembaga Anti Korupsi, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), menemukan ada kejanggalan dalam pembangunan jalan Bireuen – Takengen, yang dilaksanakan sejak tahun 2011. Minggu 2 Juni 2013.
Pembangunan jalan tersebut, telah ditemukan adanya indikasi korupsi. Proyek pembangunan jalan tersebut merupakan proyek tanggap darurat, untuk penanganan bencana longsor diruas jalan Bireuen-Takengon KM 26+000 dari Kota Bireuen.
pada 1 Januari 2011. Pemerintah Aceh saat itu melakukan Penunjukan Langsung (PL) kepada PT. Mutiara Aceh Lestari untuk melaksanakan proyek tersebut. berdasarkan hasil penulusuran MaTA, bukti-bukti adanya indikasi korupsi, yaitu:
1. Terdapat dua pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Mutiara Aceh Lestari untuk ruas jalan Bireun-Takengon. Dua paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket Km 26+000 s.d 27+500 (1.500 meter) yang dilaksanakan berdasarkan kontrak sedangkan satu paket pekerjaan lainnya yaitu Paket 27+500 s.d 28+850 (1.300 meter) dilaksanakan tanpa kontrak.
2. Dalam paket pekerjaan pertama di atas (paket Km 26+000 s.d 27+500), BPK RI telah melakukan audit dan menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp 379.038.730,35. Anehnya, walaupun berdasarkan audit BPK RI tersebut sudah dinyatakan terjadi kelebihan pembayaran, namun Pemerintah Aceh malah kembali menganggarkan dana untuk paket kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000.000 dalam APBA-Perubahan tahun anggaran 2012. Penganggaran ini didasari oleh permintaan melalui surat dari PT. Mutiara Aceh Lestari yang menyatakan bahwa untuk pengerjaan paket kegiatan tersebut sudah menghabiskan dana sebesar Rp. 75.000.000.000.
3. Selain itu, PT. Mutiara Aceh Lestari kembali meminta pembayaran untuk tahap ketiga kepada Pemerintah Aceh sebesar Rp 40.000.000.000. Berdasarkan penelusuran informasi yang dilakukan oleh MaTA diduga kuat bahwa dalam APBA Tahun Anggaran 2013 permintaan dana tersebut sudah dialokasikan.
4. Merujuk pada beberapa informasi yang diterima oleh MaTA diduga bahwa permintaan dana dari dua tahap terakhir tersebut (sebesar Rp 50.000.000.000 dan Rp 40.000.000.000) tersebut akan digunakan untuk melunasi/ menutupi paket pekerjaan kedua yaitu Paket 27+500 s.d 28+850 (1.300 meter) yang dilakukan tanpa berdasarkan kontrak antara PT. Mutiara Aceh Lestari dengan Pemerintah Aceh.
5. Pembayaran tahap kedua tersebut dilakukan oleh Pemerintah Aceh walaupun hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh belum selesai. Hal ini didasarkan pada rekemondasi oleh Inspektorat Aceh yang ditandatangani oleh Drs. Samidan Angkasa Wijaya selaku Inspektur Aceh.
6. Dengan demikian, potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 50.379.038.730,35 (terdiri dari Rp 379.038.730,35 yang berdasarkan LHP LKPA BPK RI dan 50.000.000.000 dalam APBA-Perubahan tahun anggaran 2012). Angka potensi ini akan bertambah apabila dalam APBA Tahun Anggaran 2013 ini akan kembali dicairkan sebesar Rp 40.000.000.000. Bila ini terjadi maka total potensi kerugian keuangan negara dalam proyek Pembangunan Jalan Bireuen-Takengon (Proyek Tanggap Darurat) Di Provinsi Aceh dapat mencapai Rp 90. 379.038.730,35.
Atas dasar temuan tersebut, MaTA telah melaporkan kasus indikasi korupsi dalam pelaksanaan pembangunan ruas jalan Bireuen – Takengon Km 26+000 s.d 27+500 (1.500 meter) yang dilaksanakan sejak tahun 2011 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah di terima oleh KPK pada tanggal 16 Mei 2013.
Koordinator MaTA Alfian mengharapkan, agar Pemerintahb Aceh tidak lagi menganggarkan dana tambahan sebagaimana yang dimintai oleh rekanan pelaksana proyek.
Karena, berdasarkan hasil audit BPK RI perwakilah Aceh. Telah ditemukan kelebihan pembayaran, sehingga Pemerintah Aceh tidak perlu lagi menambah pembayaran pada proyek tersebut.
“Pemerintah Aceh harus meminta kembali kelebihan pembayaran kepada rekanan, agar bisa disetor ke kas Pemerintah Aceh,” ujar Alfian.
Selain itu, MaTA juga meninta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil langkah-langkah hukum terkait dugaan kasus korupsi tersebut. Langkah hukum tersebut diharapkan dilakukan secara langsung oleh KPK tanpa dilimpahkan penanganannya kepada aparatur penegak hukum di daerah. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan.(Sumber:The Aceh Traffic/ Release )

Mantan GAM Armada Saleh: Kecewa Terhadap Pemerintah Aceh

suaraleuserantara June 2, 2013 0

Tulisan ini adalah ungkapan rasa kecewa mantan pejuang GAM terhadap pemerintahan Aceh saat ini

Armada Saleh (Foto: Suara Leuser Antara)

Oleh: Armada Saleh

Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF), merupakan cetusan yang muncul dari luapan amarah seorang tokoh Aceh kharismatik Almarhum Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Di Tiro, yang menyaksikan sendiri pelecehan Pemerintah Pusat Republik Indonesia terhadap  Aceh.

Pada awal Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 18 Agustus 1945 dengan ditetapkannya “Pancasila” menjadi Ideologi dasar negara menggantikan “Piagam Jakarta” yang sudah disepakati sebelumnya.

Alinea Pertama yang berbunyi: “Ketuhanan yang maha Esa dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan ini telah memicu Perselisihan/Perpecahan yang berujung pada pemberontakan Darul Islam dibawah Pimpinan KARTOSWIRYO di pulau Jawa, Teungku Daud Beureueh di Aceh dan Kahar Muzakar di Sulawesi.

Pemberontakan Darul Islam di Aceh juga di picu oleh penurunan status Provinsi Aceh menjadi Keresidenan Aceh dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 1951 (Keputusan Presiden RI). Inilah jawaban Soekarno terhadap tuntutan Aceh yang menginginkan berlaku Syariat Islam di Aceh.

Kemarahan Rakyat Aceh sudah tidak terbendung, pertumpahan darah tidak dapat dihindari, pemberontakan ini berakhir pada tahun 1961 dengan 3 butir perjanjian damai yang disepakati antara Republik Indonesia dan Aceh.

Aceh merupakan Daerah Istimewa: 1. Bidang Budaya, 2. Bidang Pendidikan, 3. Bidang Agama. Namun demikian keistimewaan ini tidak pernah di Undangkan oleh Pemerintah, sehingga Aceh merasa dibohongi dan dilecehkan.

Pada tahun 1958 Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro pernah mengusulkan kepada pemerintah pusat di Jakarta dengan tulisannya yang diberi judul “Demokrasi Untuk Indonesia”. Beliau mengusulkan bentuk Negara Republik Indonesia yang paling aman dan akan bertahan lama adalah berupa Negara Federal (Negara Persatuan), bukan kesatuan.

Usul ini ternyata tidak mendapat sambutan dari pemerintah pusat. Bahkan selama pemerintahan presiden Soeharto, Aceh dijadikan sebagai sapi perahan. Minyak, Gas dan Hutan Aceh dikuras habis oleh Pusat.

Aceh hanya menerima hadiah berupa bencana longsor dan banjir. Atas restu dari Almarhum Teungku Daud Beureueh, maka pada akhir tahun 1976 Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro memproklamasikan “Aceh Merdeka” sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia.

Kekayaan Aceh yang diangkut ke Jakarta berupa hasil tambang dan penggundulan hutan, sebahagian di kembalikan ke Aceh berupa timah panas. Pemberontak yang diberi julukan “Gerombolan Pengacau Liar Hasan Tiro”  di Bombadir dari laut, darat dan udara.

Darahpun tumpah membasahi tanah Aceh selama 30 tahun. “Perang Saudara”  telah merenggut banyak nyawa, bahkan korban bukan hanya di pihak GAM dan Masyarakat biasa.

Penulis juga bergabung dalam Barisan Gerakan yang dipimpin oleh Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro tersebut sejak di Bai’at oleh Teungku Ilyas Leube di Banda Aceh pada tahun 1975.

Sebelum tertangkap di Medan pada bulan April 2003, penulis bertugas sebagai salah seorang pimpinan sipil gerakan, berdampingan dengan Teungku Ilham Ilyas Leube untuk wilayah Dataran Tinggi Gayo.

Dari LP klas 1 A Porong, Sidoarjo, Jawa Timur penulis menyaksikan lewat televisi, serangan dahsyat yang dikirimkan Allah SWT ke dataran Aceh berupa tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang merenggut ratusan ribu korban nyawa dan bangunan serta lahan pertanian musnah.

Ternyata bencana ini membuka hati dan kesadaran kedua belah pihak untuk lebih intent merumuskan perdamaian, mengakhiri permusuhan.

Saat yang diharapkanpun tiba, pada tanggal 15 Agustus 2005 kesepakatan damai di tanda tangani oleh kedua belah pihak yang bertikai, disaksikan oleh Uni Eropah di kota Helsinki, Finlandia.

Kami yang berjumlah 73 orang yang tersebar di berbagai LP di Jawa Timur mendapat Amnesti dari Presiden Republik Indonesia, selanjutnya kembali ke Aceh dengan penuh harap dan tekad untuk tetap Damai.

Dengan demikian  Insya Allah Aceh dapat berbenah mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya di Indonesia. Walaupun keadilan yang sangat diinginkan oleh semua lapisan rakyat Aceh belum terwujud sampai kini, setidaknya dalam kondisi damai, sektor pendidikan, kegiatan ekonomi dan pertanian sudah mulai bergairah kembali.

Yang Mulia Teungku Muhammad Daud Beureueh hanya menuntut berlaku Syariat Islam di Aceh. Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro menginginkan Indonesia merupakan Negara Federal (termasuk Provinsi Aceh).

Butir-butir perjanjian damai memberikan kenyataan yang lebih luas dari apa yang diperjuangkan oleh kedua Tokoh Kharismatik Aceh tersebut diatas.

Syariat Islam telah di undangkan. Aceh ditetapkan sebagai daerah Istimewa dengan predikat “Otonomi Khusus” . Keistimewaan yang sebahagian telah di undangkan, dan Sebahagian besar masih dalam rumusan di DPR Aceh.

Insya Allah semua akan terlaksana dengan baik dan tuntas selama “Niat” senantiasa diutamakan untuk tetap damai. Saat ini masyarakat Aceh sangat membutuhkan perbaikan kondisi sosial, terutama di daerah yang tidak terjangkau oleh Program BRR (Badan Rehabilitas dan Rekontruksi) pasca tsunami, yaitu daerah pegunungan.

Program Pemberatasan kemiskinan seharusnya menjadi prioritas utama dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah Aceh pasca tsunami dan konflik saat ini.

Pemerintah dan DPR Aceh terkesan memaksakan kehendak dengan menetapkan prioritas utama:

- Qanun Wali Nanggroe, yang mengharuskan setiap calon dapat berbahasa Aceh dengan baik dan benar (Mendiskreditkan bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh).

-Penetapan Qanun Bendera Aceh yang sangat mirip Bendera GAM semasa konflik. (Terkesan mengabadikan permusuhan dengan Republik Indonesia).

-Dengan sengaja menentukan berbagai kebijakan yang mengesankan keinginan untuk segera berpisah dari Republik Indonesia.

Semua kebijakan tersebut diatas sangat potensial memecah belah rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Aceh sendiri yang sangat merindukan kedamaian. Dalam masa konflik, penulis rela bergabung bersama pejuang yang tangguh menyusuri hutan belantara dan rimba Aceh yang sangat bersahabat.

Ratusan tentara pejuang menemui ajalnya dengan penuh keyakinan  akan memperoleh Syahid dalam membela keadilan dan menegakkan syariat Islam di bumi Serambi Mekah.

Penulis meyakini bahwa Perjuangan Yang Mulia Teungku Daud Beureueh dan Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro bukan untuk memisahkan Aceh dari Republik Indonesia.

Tetapi demi untuk tegaknya Syariat Islam dan Keadilan di bumi Aceh (Yang Mulia Teungku Muhammad Hasan Ditiro dalam bukunya “Demokrasi untuk Indonesia”). Hasil perjuangan yang sudah dicapai berupa butir-butir kesepakatan damai merupakan medan perjuangan politik yang harus dituntaskan dengan bijaksana dan cerdas.

Namun demikian memprioritaskan bendera GAM berkibar menjadi bendera pemersatu rakyat Aceh adalah Satu keputusan yang sangat keliru, bahkan menjadi sumber perpecahan.

Untuk saat ini rakyat Aceh memerlukan perbaikan kesejahteraan, bukan bendera dan lambang daerah. Kebutuhan masyarakat Aceh yang sangat mendesak saat ini adalah berupa Qanun Ekonomi, Pertanian dan Perdagangan serta kebebasan mengelola hasil bumi Aceh atau Tambang yang dapat mempercepat pencapaian kesejahteraannya (MOU Helsinki Pasal 1.3.1 s/d 1.3.9).

Sudah seharusnya Pemerintah Aceh memberikan arahan skala prioritas dalam hal pembahasan Qanun Aceh kepada DPR Aceh yang anggotanya mayoritas bukan sarjana dan relatif extrem.

Bukan justru memacu ego mereka untuk berhadapan dengan penuh kebencian terhadap pemerintah pusat. Sebagai salah seorang anggota masyarakat Aceh yang cinta damai dan sekaligus sebagai mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM, penulis hanya dapat menyampaikan himbauan kepada segenap aparat pemerintahan Aceh.

Kiranya dapat mendengar dan mempertimbangkan saran dan masukan dari masyarakat, karena merekalah yang akan merasakan secara langsung akibat dari kebijakan pemerintah yang berdampak bencana.

SOLUSI DAMAI

Pergolakan di Aceh yang dikenal dengan “Gerakan Aceh Merdeka” (GAM) di bawah pimpinan Yang Mulia Tengku Muhammad Hasan Ditiro, didukung oleh mayoritas masyarakat Aceh, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Aceh.

Pimpinan yang kharismatik tersebut berlaku adil dan bijaksana, mencintai dan menghormati semua suku bangsa yang hidup di bumi Serambi Mekah ini.

Semua keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, bahkan sebelum bendera “Aceh Merdeka” dikibarkan di puncak Gunung Halimun, beliau masih mambuka kesempatan untuk berdiskusi.

Sikap dan keikhlasan beliaulah yang telah menuai dukungan luas dari mayoritas masyarakat Aceh. Sangat jauh berbeda dengan kenyataan paska Aceh damai yang dirasakan saat ini.

Visi semula yang diimpikan oleh pencetus ide perjuangan untuk “Aceh Mulia” telah terlupakan, maka sudah sepantasnyalah mayoritas suku bangsa yang berdomisili di Aceh menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah Aceh yang menjurus kepada “Berakhirnya Damai”.

Keputusan pemerintah Aceh menetapkan bendera GAM sebagai bendera Aceh merupakan pernyataan resmi pemerintah Aceh bahwa setiap jengkal tanah Aceh dan masyarakatnya adalah mantan Separatis GAM.

Masyarakat yang tidak terdaftar sebagai mantan GAM tentu sangat berkeberatan dipaksakan berdiri dengan sikap sempurna memberi hormat kepada bendera Aceh tersebut yang pernah menjadi trauma di hati mereka.

Mempertimbangkan penolakan sebagian masyarakat Aceh dari hal Qanun Bahasa, Lambang dan Bendera, yang telah di syahkan oleh DPR Aceh dan Pemerintahan Aceh,

Penulis menyarankan bahwa semua Kabupaten yang tidak sepakat dengan Qanun tersebut agar memberikan pernyataan resmi dari DPR Kabupaten yang bersangkutan, di Syahkan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Kabupaten dan Kotamadya tersebut di himpun dalam satu atau dua kelompok untuk segera dibentuk satu atau dua provinsi baru terpisah dari provinsi Aceh. Hal ini lebih menjamin agar tidak terjadi Konflik horizontal antara masyarakat di Aceh.

Mencari penyelesaian Qanun bendera melalui ”REFERENDUM” sebagaimana yang diusulkan oleh DPR Aceh pada pertemuan di Makasar tanggal 17 Mei yang lalu merupakan usul yang tidak selayaknya diutarakan dalam suasana Aceh damai saat ini.

Wallahu A’lam

Wassalam

Penulis: Armada Saleh

QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI ACEH

1

QANUN ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI ACEH www.gayonusantara.blogspot.com

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa pemilihan umum secara langsun

g, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakya

t akan berhasil

dengan baik apabila dilaksanakan oleh penyelenggara

yang mempunyai

integritas, profesional dan bertanggungjawab;

b.

bahwa proses pembentukan Komisi Independen Pemiliha

n sebagai

penyelenggara pemilihan umum di Aceh sebagaimana di

atur dalam Pasal

56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeri

ntahan Aceh

dalam beberapa hal berbeda dengan pembentukan Komis

i Pemilihan

Umum;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan hur

uf b, di atas,

perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggara Pe

milihan Umum

di Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah

Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pemben

tukan Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Po

litik (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tam

bahan

Lembaran Negara Nomor 4251);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuk

an Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indone

sia Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik In

donesia Nomor

4389);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta

han Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo

r 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana te

lah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pen

etapan

2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2005

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2005 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan L

embaran

Negara Nomor 4548);

5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerinta

han Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomo

r 62,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

6.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyeleng

gara

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Ta

hun 2007 tentang

Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Repub

lik Indonesia Tahun

2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711)

;

8.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pem

bentukan

Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tah

un 2007

Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARA PEMIL

IHAN UMUM DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.

Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang

bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untu

k mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyara

kat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prins

ip negara kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Re

publik Indonesia Tahun 1945,

yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3

2.

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provin

si dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Unda

ng Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan p

emerintahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwaki

lan Rakyat Aceh sesuai dengan

fungsi dan kewenangan masing-masing.

3.

Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dew

an Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan

masing-masing.

4.

Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih

melalui suatu proses demokratis

yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, beb

as, rahasia, jujur, dan adil.

5.

Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan daerah k

abupaten/kota yang dipilih

melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berd

asarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil.

6.

Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi s

ebagai suatu kesatuan

masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untu

k mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyara

kat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prins

ip Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Re

publik Indonesia Tahun 1945,

yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

7.

Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat h

ukum yang berada di bawah

Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang

berhak menyelenggarakan

urusan rumah tangga sendiri.

8.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutny

a disebut Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemer

intahan Daerah Aceh yang

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

9.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang

selanjutnya disebut Dewan

Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsu

r penyelenggara pemerintahan

kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemi

lihan umum.

10.

Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, ad

alah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langs

ung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden

, anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota De

wan Perwakilan Rakyat Aceh,

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Gub

ernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wal

ikota.

24

Paragraf 4

Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 19

(1)

Anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota berhenti ka

rena :

a.

berakhir masa jabatan;

b.

meninggal dunia;

c.

mengundurkan diri; atau

d.

diberhentikan.

(2)

Anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota, diberhenti

kan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d, apabila :

a.

tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KIP Aceh

dan KIP kabupaten/kota

sebagaimana diatur dalam Pasal 9;

b.

melanggar sumpah jabatan dan/atau kode etik ;

c.

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan

secara berturut-turut

selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap;

d.

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadi

lan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

pemilu, atau karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun

atau lebih;

e.

tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan

kewajibannya 3 (tiga) kali

berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan

f.

melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KIP Ac

eh dan KIP

kabupaten/kota dalam mengambil keputusan dan peneta

pan sebagaimana

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

.

(3)

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da

n ayat (2), dilakukan oleh

KPU.

Pasal 20

Penggantian anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota

yang berhenti selain karena

berakhir masa jabatannya, dilakukan dengan ketentua

n :

a.

anggota KIP Aceh digantikan oleh calon anggota KIP

Aceh urutan peringkat

berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1);

b.

anggota KIP kabupaten/kota digantikan oleh calon an

ggota KIP kabupaten/kota

urutan peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud da

lam Pasal 16 ayat (1).

41

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keterwakilan p

erempuan

sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen” apabila

memenuhi syarat

sesuai dengan ketetentuan yang ada.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

42

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

43

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM N

OMOR 07